All Posts - OposisiNews

Jumat, 01 Maret 2019

KH. Yusuf Faqih Doakan Ketum PPP Dan Kemenangan Prabowo-Sandi

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Humprey Djemat dan rombongan dari Kabupaten Cirebon menuju ke Kota Tasikmalaya, Kamis (28/2). Ini adalah rangkaian safari politik DPP PPP di Jawa Barat.

Di Kota Tasikmalaya, Humprey Djemat bersilaturrahmi ke Pondok Pesantren Miftahul Khaer, Manonjaya.

Hadir, pendiri Ponpes Miftahul Khaer KH. Yusuf Faqih (Mamak). Dan silaturrahmi penuh sesak dihadiri para kiai, ulama, santriawan/santriwati serta kader PPP Kota Tasikmalaya.

Walau acara dimulai agak larut malam sekitar pukul 20.00 WIB, tapi tidak menyurutkan antusias para santri dan semangat militan para kader pejuang PPP yang menunggu sejak sore.

Pada kesempatan itu, Humprey Djemat mengatakan, PPP hasil Muktamar Jakarta adalah PPP yang sah. Dan itu diakui Calon Presiden 02 Prabowo Subianto.

"PPP yang sah hasil Muktamar Jakarta, bukan hasil akal-akalan," kata dia mengulangi ucapan Prabowo saat berorasi di Yogyakarta beberapa hari lalu. Hal itu pun disambut riuh oleh semua hadirin yang hadir.

Calon Anggota DPD RI dari Jabar yang juga asli ptera pilihan Tasikmalaya, Tatang Farhanul Hakim juga turut hadir dalam acara itu. Jajaran pengurus DPC Kota Tasikmalaya Darus beserta jajaran pengurus PAC pun tidak ketinggalan memadati ruangan megah tempat pertemuan.

Sebelum acara berakhir, Mamak yang telah berusia lebih dari 90 tahun memimpin doa. Dia mendoakan Ketua Umum PPP Humprey Djemat supaya bisa mendapat lindungan Allah SWT dalam menjalankan amanah, mendoakan mantan Bupati Tasikmalaya dua periode Tatang FH untuk bisa menjadi Senator DPD Jabar, dan kemenangan dan kejayaan Prabowo-Sandi menjadi Presiden dan Wapres RI periode 2019-2024.

Setelah acara ditutup, digelar sesi foto. Adapun Humprey Djemat dan rombongan seperti biasa, menginap di pondok pesantren yang mereka kunjungi. Kebiasaan Humprey Djemat ini pun mendapat sambutan positif dari para ulama yang ponpesnya didatangi.

Kritik JK Bukan Memihak Salah Satu Kubu, Tetapi Kebenaran

Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak dalam kapasitas memihak pada salah satu kubu atas kritik dia atas pemerintahan belakangan ini.

"Kritik Pak JK itu bukan pihak memihak," ujar Sekjen PAN, Eddy Soeparno kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/3).

Belakangan, JK menyampaikan kritik terhadap pemerintah terutama soal mahalnya biaya infrastruktur di pembangunan LRT.

Bahkan, terkait dinamika Pilpres 2019 pun JK yang juga Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf terkesan membela lawan politiknya Capres, Prabowo Subianto terkait data kebocoran anggaran dan penguasaan lahan.

Apa yang dikatakan JK, bagi Eddy adalah bentuk konsistensi dari seorang negarawan untuk selalu mengatakan apa adanya berdasarkan fakta dan data.

"Itu adalah bukti dari konsistensi dari Pak JK untuk mengatakan apa adanya yang terkait dengan kebenaran," demikian Edy.

Mbah Moen Pasti Sudah Tahu Dua Putranya Dukung Prabowo

Dua putra Hadrotus Syaikh KH. Maimoen Zubair (Mbah Moen) Muhammad Najih Maimoen (Gus Najih) dan Ahmad Wafi Maimun Zubair (Gus Wafi) menghadiri acara Calon Presiden 02 Prabowo Subianto di Tumenggung, Jawa Tengah pada Rabu (27/2) lalu.

Gus Najih dan Gus Wafi hadir pada acara deklarasi dukungan Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Jateng dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jateng kepada Prabowo-Sandi.

Sebelumnya pada November 2018, DPP PPP yang dipimpin Humphrey Djemat sudah terlebih dahulu mendeklarasikan dukungan kapada Prabowo-Sandi.

Pemerhati politik sekaligus Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra mengatakan, tradisi di keluarga santri, semua tindakan dan keputusan anggota keluarga selalu meminta restu kepada orang tua dalam hal ini sang kiai.

"Ini tradisi di keluarga santri dan kiai. Ini adab yang sudah diajarkan sejak kecil," ujar Iwel Sastra saat dihubungi redaksi, Jumat (1/3).

"Jadi, apa yang dilakukan anak-anaknya tentunya Mbah Moen tahu," sambugnya.

Menurut Iwel Sastra, pada Pilres ini, kalangan ulama dan kiai memang cenderung mendukung Prabowo-Sandi, meski di kubu Jokowi-Maruf ada juga tokoh agama yang mendukung seperti Tuan Guru Bajang dan Ustaz Yusuf Mansur.

Jelas dia, banyaknya ulama dan kiai mendukung Prabowo-Sandi tidak sekedar harapan pasangan ini bisa mewujudkan amar maruf (mengajak ke kebaikan), tapi lebih pada nahi munkar (mencegah yang buruk).

"Mereka berharap pergantian pimpinan nnasional ada perbaikan. Seperti menghilangkan ketidakadilan, tebang pilih, kriminaliasi termasuk soal ekonomi," demikian Iwel Sastra.

Mendikbud ke Guru Bergaji Rp750 Ribu: Yang Ikhlas, Ya

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku kaget banyak guru yang sudah 20 tahun mengabdi namun masih berstatus honorer di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Hal tersebut terungkap saat Muhadjir melawat ke Banyuasin, Kamis (28/2).

Saat memberikan kata sambutan, Muhadjir bertanya kepada audiens berapa lama mengabdi menjadi guru. Saat ditanya berapa orang yang mengabdi 10 tahun, banyak tangan teracung ke atas. Muhajir tidak heran.

Namun saat menanyakan berapa banyak guru yang sudah mengabdi 20 tahun tapi masih honorer, Muhadjir terkejut masih banyak tangan teracung ke atas. "Wah masih banyak ya, coba naik ke atas [panggung] sini," ujar Muhadjir.

Hanya lima orang guru yang naik ke atas panggung. Satu per satu, para guru memperkenalkan diri kepada mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu. Dari kelima guru yang naik ke atas panggung, yang paling lama mengabdi selama 32 tahun di kawasan perairan, Pulau Rimau, Banyuasin.

"Saya sudah ikut tes P3K, semoga lulus," ujar dia diaminkan Muhadjir.

Perwakilan lainnya mengaku sudah mengabdi sejak 1999. Gaji yang diterimanya saat ini RP750 ribu. "Saya guru di SD Negeri Air Kumbang mulai 1999. Gaji saya Rp750 ribu sebulan, tidak cukup apa-apa, sertifikasi belum apalagi mau diangkat jadi PNS," kata dia.

Mendengar pernyataan para guru, Muhadjir berjanji akan meningkatkan kesejahteraan para guru honorer secara bertahap. Menurut dia, saat ini terdapat 800 ribu guru honorer di Indonesia yang bernasib sama dengan guru di Banyuasin.

"Guru itu orang paling ikhlas di dunia. Membesarkan anak orang lain, anaknya sendiri belum tentu sebesar anak orang lain itu. Menjadikan anak orang lain bupati seperti pak Askolani ini, meskipun anaknya tidak menjadi bupati. Walaupun gajinya sedikit, ikhlas ya," ujar dia.

BPN: Kita Buktikan 17 April, Bagaimana Dukungan Rakyat Madura

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Suhud Alyuddin, menanggapi tudingan La Nyalla Mattalitti yang menyebut massa penyambut calon presiden Prabowo di Madura 'transfer' dari luar daerah. Ia ingin hal itu dibuktikan saja saat pencoblosan.

"Kita tidak mau debat kusir. Kita buktikan saja nanti tanggal 17 April 2019 saat pencoblosan bagaimana dukungan rakyat Madura pada Pak Prabowo," kata Suhud saat dihubungi, Kamis 28 Februari 2019.

Ia meyakini warga Madura tak lupa dengan janji La Nyalla bila Prabowo menang di Madura. "Masyarakat Madura juga tentu takkan pernah lupa bahwa bahwa Pak La Nyalla punya janji yang harus ditepati jika Pak Prabowo menang di Madura," ujar Suhud.

Ia menilai, yang terpenting saat ini situasi dan kondisi di Madura tetap aman. "Dan penyelenggara pemilu menjunjung tinggi asas pemilu yang jujur dan adil," tutur Suhud.

Sebelumnya, La Nyalla Mahmud Mattalitti berjanji ingin membalikkan keadaan untuk wilayah Madura yang dulu dimenangi Prabowo Subianto. La Nyalla siap memenangkan Jokowi di Madura.

"Saya kan sudah ngomong potong leher saya, kalau Prabowo bisa menang di Madura. Orang di Madura itu dulu pilih Prabowo karena tidak ngerti, dikira Pak Jokowi ini PKI," kata La Nyalla usai menyambangi kediaman Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo, Jakarta, Selasa 11 Desember 2018.

Tim Prabowo: Anggap Saja La Nyalla Itu Orang Gila

Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Nizar Zahro, menegaskan massa yang hadir saat Capres Prabowo berkampanye di Madura warga Sumenep asli. Ia pastikan bukan massa 'transfer' seperti yang dituduhkan.

"Pertama saya ingin menyampaikan, bahwa tanggal 26 Februari Pak Prabowo menyapa Madura, itu sudah ribuan massa. Itu tidak ditransfer dari luar Madura, yang datang itu Sumenep asli," kata Nizar saat dihubungi, Kamis 28 Februari 2019.

Ia mengatakan koalisinya tidak biasa berbohong memberikan berita hoax. Ia meminta La Nyalla Mattalitti tidak usah banyak omong. "Pegang saja janjinya dipotong lehernya," kata Nizar.

Ia mengatakan di Pamekasan yang datang dan menyambut Prabowo kurang lebih 100 ribu orang.

"Tidak ada yang dari luar, luar Madura tidak ada. Jadi itu adalah sebagai wujud nyata orang Madura ingin perubahan. Kalau La Nyalla sesumbar Jokowi menang 70 persen ya sudah buktikan saja. Jangan banyak omong, enggak usah nuduh itu massa ditransfer dari luar Madura, kita tidak punya uang untuk membayar orang datang," kata Nizar.

Ia menyatakan warga yang datang memang masyarakat yang tanpa dibayar dan ikhlas. Apalagi acara di Sampang Tabligh Akbar itu, lebih ratusan ribu lagi. "Jadi itu adalah bukti nyata masyarakat Madura tidak bisa diatur oleh orang luar kayak model La Nyalla itu," kata Nizar.

Ia mengatakan warga Madura tidak bisa diatur oleh orang luar. Menurutnya, memang penting mengomentari omongan La Nyalla. "Buktikan saja janjinya. Potong lehernya, potong sendiri atau saya yang potong," kata Nizar.

Dalam kesempatan itu, Nizar juga mencoba menyimpulkan alasan kenapa Prabowo disambut sangat luar biasa di Madura. Ia menduga masyarakat sudah muak dengan janji-janji presiden.

"Mereka ingin semua murah, tidak dijanji-janji. Anggaplah La Nyalla itu orang gila, orang bukan orang Madura ngomentarin orang Madura," kata Nizar.

TKN Tak Akan Berani Tegur JK

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Jusuf Kalla (JK) ditengarai punya kartu AS kegagalan pemerintahan saat ini yang mungkin tidak diketahui publik.

Sehingga sulit membayangkan orang nomor 2 RI itu mendapat sanksi TKN,
sekalipun sepak terjangnya dianggap berseberangan dengan kubu 01.

Pengamat politik, Bin Firman Tresnadi berkeyakinan tidak ada yang berani menegur JK.

"TKN Jokowi-Maruf tentu sangatlah paham kalau JK memiliki pengaruh kuat di Indonesia timur," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM) ini kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/3).

Selain itu juga kekuatan logistik, jaringan dan kemampuan lobi JK yang kuat baik di tingkat nasional maupun internasional akan sangat diperhitungkan TKN.

"JK kunci bagi kemenangan Jokowi 2014, tanpa JK menjadi cawapres Jokowi, belum tentu Jokowi dapat menjadi presiden. Karena atas kemampuan lobi JK-lah pengusaha-pengusaha nasional dapat dipersatukan untuk mendukung Jokowi pada waktu itu," ulas Firman.

Tercatat ada beberapa pernyataan kontroversial JK yang terkesan menyerang progam pemerintahan saat ini sepanjang tahun 2018 dan awal tahun 2019. Mulai soal memprotes biaya proyek LRT Jabodebek, kritik nama kampus diseret dalam deklarasi capres, hingga silang pendapat dengan Presiden Jokowi. Salah satunya sikap JK yang tidak setuju dibuat kurikulum khusus soal bencana. Berbeda dengan Jokowi yang justru memastikan penyusunan kurikulum bencana sedang dilakukan.
loading...
© Copyright 2019 OposisiNews | All Right Reserved