Politik

Jumat, 01 Maret 2019

Popularitas Prabowo Melejit, BPN: Sinyal Jokowi akan Kalah

Popularitas calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kian memepet capres petahana nomor urut 01 Joko Widodo. Tingkat popularitas ini dipantau dari pencarian topik pada Google Trends.

Merespons dinamika itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean, menilai sebagai hal yang positif. Meski memang popularitas dari Google Trends ini tak bisa disamakan dengan elektabilitas.

"Tren percakapan di Google Trends antara Prabowo dan Sandiaga Uno ya memang sesuatu yang positif. Ini tak bisa diibaratkan atau dibandingkan dengan elektabilitas, karena percakapan ini bisa positif dan negatif. Bisa ingin perbincangkan atau suka memperbincangkan," kata Ferdinand, Jumat, 1 Maret 2019.

Ferdinand mewakili BPN berharap, dengan popularitas yang kian melonjak, maka berimbas terhadap elektabilitas Prabowo. Mengingat hari pemungutan suara menyisakan 46 hari lagi.

"Kita berharap lebih tingginya diperbincangkan itu terkonversi menjadi elektabilitas. Ini sinyal Jokowi akan kalah 2019 nanti," tutur Ferdinand yang juga Ketua DPP Demokrat itu.

Meski dia mengakui, memang tak mudah mengalahkan petahana yang memiliki segala kemampuan. Ditambah, dari segi finansial, kubu Prabowo kalah jauh dibandingkan Jokowi.

"Kubu Jokowi dengan masif perang total dengan kekuatan finansial cukup besar menghujani medan tempur dengan segala cara. Tapi tetap kemungkinan Prabowo akan memenangkan pilpres kali ini," ujar Ferdinand.

Sebelumnya, merujuk pencarian topik pada Google Trends, popularitas Prabowo kian hari makin memepet dan menguntit ketenaran Jokowi. Menurut data yang dikumpulkan analisis media sosial Drone Emprit, hasil Google Trends tersebut positif bagi kubu pasangan 02. Sebab, pantauan data Google Trends setahun lalu, pencarian topik Prabowo sangat kecil bahkan kurang dari separuh pencarian Jokowi.

Tren naiknya pencarian kata kunci Prabowo di internet terjadi pada Agustus lalu. Drone Emprit mencatat, pada bulan kemerdekaan ini pencarian Prabowo naik pesat bahkan mengalahkan pencarian kata kunci Jokowi.

Tren Prabowo memepet popularitas Jokowi makin terasa dalam sebulan terakhir ini. Interes atau ketertarikan publik pada pencarian Prabowo makin menempel ketat Jokowi. Interes yang diukur Google Trends hanya menampilkan proporsi volume pencarian. Sentimen positif dan negatif tidak terlihat dalam popularitas versi Google Trends.

Drone Emprit mencatat, bisa saja pengguna internet mencari informasi Prabowo ingin menelusuri sejarah masa lalunya yang kerap disangkutpautkan dengan masalah HAM. Bisa juga orang mencari informasi Jokowi ingin mengetahui keharmonisan dan keberhasilan membangun keluarga.

Interest di atas bisa diterjemahkan menjadi popularitas. Semakin populer semakin banyak yang ingin tahu. Populer di sini bisa dalam konteks positif maupun negatif.

"Semakin dekatnya interes atau popularitas Prabowo harus menjadi warning bagi kubu Jokowi. Publik makin banyak yang ingin tahu tentang Prabowo," tulis tim Drone Emprit.

Pemilu Serentak 2019 Berpotensi Kacau

Maraknya kampanye hoax jelang Pemilihan Umum 2019 dinilai sebagai kegagalan partai politik dan negara dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

"Pendidikan politik untuk 2019 ini sudah tidak memungkinkan. Yang bisa kita lakukan membatasi hoax," kata pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris dalam diskusi publik bertajuk Hak Konstitusional Pemilih dalam Negara Demokratis, Kamis (28/2). Diskusi ini dipimpin Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab.

Pembicara lainnya, peneliti FORMAPPI Lucius Karus memperingatkan Pemilu serentak 2019 berpotensi kacau. Indikasinya bisa dilihat dengan adanya warga negara asing kecolongan masuk daftar pemilih tetap (DPT) juga anak-anak muda genap berusia 17 tahun pada 17 April nanti tapi tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT).
Road To Senayan

Permasalahan ni muncul, menurut dia, lantaran DPR tidak pernah berpikir kualitas Pemilu yang berintegritas.

"UU Pemilu dibahas menjelang pemilu. Ada Pasal 378 yang mengatakan jika ada satu orang saksi yang melakukan protes setelah penghitungan suara di TPS, maka surat suara yang sudah dihitung itu dihitung lagi," kata Lucius.

KH. Yusuf Faqih Doakan Ketum PPP Dan Kemenangan Prabowo-Sandi

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Humprey Djemat dan rombongan dari Kabupaten Cirebon menuju ke Kota Tasikmalaya, Kamis (28/2). Ini adalah rangkaian safari politik DPP PPP di Jawa Barat.

Di Kota Tasikmalaya, Humprey Djemat bersilaturrahmi ke Pondok Pesantren Miftahul Khaer, Manonjaya.

Hadir, pendiri Ponpes Miftahul Khaer KH. Yusuf Faqih (Mamak). Dan silaturrahmi penuh sesak dihadiri para kiai, ulama, santriawan/santriwati serta kader PPP Kota Tasikmalaya.

Walau acara dimulai agak larut malam sekitar pukul 20.00 WIB, tapi tidak menyurutkan antusias para santri dan semangat militan para kader pejuang PPP yang menunggu sejak sore.

Pada kesempatan itu, Humprey Djemat mengatakan, PPP hasil Muktamar Jakarta adalah PPP yang sah. Dan itu diakui Calon Presiden 02 Prabowo Subianto.

"PPP yang sah hasil Muktamar Jakarta, bukan hasil akal-akalan," kata dia mengulangi ucapan Prabowo saat berorasi di Yogyakarta beberapa hari lalu. Hal itu pun disambut riuh oleh semua hadirin yang hadir.

Calon Anggota DPD RI dari Jabar yang juga asli ptera pilihan Tasikmalaya, Tatang Farhanul Hakim juga turut hadir dalam acara itu. Jajaran pengurus DPC Kota Tasikmalaya Darus beserta jajaran pengurus PAC pun tidak ketinggalan memadati ruangan megah tempat pertemuan.

Sebelum acara berakhir, Mamak yang telah berusia lebih dari 90 tahun memimpin doa. Dia mendoakan Ketua Umum PPP Humprey Djemat supaya bisa mendapat lindungan Allah SWT dalam menjalankan amanah, mendoakan mantan Bupati Tasikmalaya dua periode Tatang FH untuk bisa menjadi Senator DPD Jabar, dan kemenangan dan kejayaan Prabowo-Sandi menjadi Presiden dan Wapres RI periode 2019-2024.

Setelah acara ditutup, digelar sesi foto. Adapun Humprey Djemat dan rombongan seperti biasa, menginap di pondok pesantren yang mereka kunjungi. Kebiasaan Humprey Djemat ini pun mendapat sambutan positif dari para ulama yang ponpesnya didatangi.

Kritik JK Bukan Memihak Salah Satu Kubu, Tetapi Kebenaran

Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak dalam kapasitas memihak pada salah satu kubu atas kritik dia atas pemerintahan belakangan ini.

"Kritik Pak JK itu bukan pihak memihak," ujar Sekjen PAN, Eddy Soeparno kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/3).

Belakangan, JK menyampaikan kritik terhadap pemerintah terutama soal mahalnya biaya infrastruktur di pembangunan LRT.

Bahkan, terkait dinamika Pilpres 2019 pun JK yang juga Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf terkesan membela lawan politiknya Capres, Prabowo Subianto terkait data kebocoran anggaran dan penguasaan lahan.

Apa yang dikatakan JK, bagi Eddy adalah bentuk konsistensi dari seorang negarawan untuk selalu mengatakan apa adanya berdasarkan fakta dan data.

"Itu adalah bukti dari konsistensi dari Pak JK untuk mengatakan apa adanya yang terkait dengan kebenaran," demikian Edy.

Mbah Moen Pasti Sudah Tahu Dua Putranya Dukung Prabowo

Dua putra Hadrotus Syaikh KH. Maimoen Zubair (Mbah Moen) Muhammad Najih Maimoen (Gus Najih) dan Ahmad Wafi Maimun Zubair (Gus Wafi) menghadiri acara Calon Presiden 02 Prabowo Subianto di Tumenggung, Jawa Tengah pada Rabu (27/2) lalu.

Gus Najih dan Gus Wafi hadir pada acara deklarasi dukungan Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Jateng dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jateng kepada Prabowo-Sandi.

Sebelumnya pada November 2018, DPP PPP yang dipimpin Humphrey Djemat sudah terlebih dahulu mendeklarasikan dukungan kapada Prabowo-Sandi.

Pemerhati politik sekaligus Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra mengatakan, tradisi di keluarga santri, semua tindakan dan keputusan anggota keluarga selalu meminta restu kepada orang tua dalam hal ini sang kiai.

"Ini tradisi di keluarga santri dan kiai. Ini adab yang sudah diajarkan sejak kecil," ujar Iwel Sastra saat dihubungi redaksi, Jumat (1/3).

"Jadi, apa yang dilakukan anak-anaknya tentunya Mbah Moen tahu," sambugnya.

Menurut Iwel Sastra, pada Pilres ini, kalangan ulama dan kiai memang cenderung mendukung Prabowo-Sandi, meski di kubu Jokowi-Maruf ada juga tokoh agama yang mendukung seperti Tuan Guru Bajang dan Ustaz Yusuf Mansur.

Jelas dia, banyaknya ulama dan kiai mendukung Prabowo-Sandi tidak sekedar harapan pasangan ini bisa mewujudkan amar maruf (mengajak ke kebaikan), tapi lebih pada nahi munkar (mencegah yang buruk).

"Mereka berharap pergantian pimpinan nnasional ada perbaikan. Seperti menghilangkan ketidakadilan, tebang pilih, kriminaliasi termasuk soal ekonomi," demikian Iwel Sastra.

BPN: Kita Buktikan 17 April, Bagaimana Dukungan Rakyat Madura

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Suhud Alyuddin, menanggapi tudingan La Nyalla Mattalitti yang menyebut massa penyambut calon presiden Prabowo di Madura 'transfer' dari luar daerah. Ia ingin hal itu dibuktikan saja saat pencoblosan.

"Kita tidak mau debat kusir. Kita buktikan saja nanti tanggal 17 April 2019 saat pencoblosan bagaimana dukungan rakyat Madura pada Pak Prabowo," kata Suhud saat dihubungi, Kamis 28 Februari 2019.

Ia meyakini warga Madura tak lupa dengan janji La Nyalla bila Prabowo menang di Madura. "Masyarakat Madura juga tentu takkan pernah lupa bahwa bahwa Pak La Nyalla punya janji yang harus ditepati jika Pak Prabowo menang di Madura," ujar Suhud.

Ia menilai, yang terpenting saat ini situasi dan kondisi di Madura tetap aman. "Dan penyelenggara pemilu menjunjung tinggi asas pemilu yang jujur dan adil," tutur Suhud.

Sebelumnya, La Nyalla Mahmud Mattalitti berjanji ingin membalikkan keadaan untuk wilayah Madura yang dulu dimenangi Prabowo Subianto. La Nyalla siap memenangkan Jokowi di Madura.

"Saya kan sudah ngomong potong leher saya, kalau Prabowo bisa menang di Madura. Orang di Madura itu dulu pilih Prabowo karena tidak ngerti, dikira Pak Jokowi ini PKI," kata La Nyalla usai menyambangi kediaman Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo, Jakarta, Selasa 11 Desember 2018.

Tim Prabowo: Anggap Saja La Nyalla Itu Orang Gila

Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Nizar Zahro, menegaskan massa yang hadir saat Capres Prabowo berkampanye di Madura warga Sumenep asli. Ia pastikan bukan massa 'transfer' seperti yang dituduhkan.

"Pertama saya ingin menyampaikan, bahwa tanggal 26 Februari Pak Prabowo menyapa Madura, itu sudah ribuan massa. Itu tidak ditransfer dari luar Madura, yang datang itu Sumenep asli," kata Nizar saat dihubungi, Kamis 28 Februari 2019.

Ia mengatakan koalisinya tidak biasa berbohong memberikan berita hoax. Ia meminta La Nyalla Mattalitti tidak usah banyak omong. "Pegang saja janjinya dipotong lehernya," kata Nizar.

Ia mengatakan di Pamekasan yang datang dan menyambut Prabowo kurang lebih 100 ribu orang.

"Tidak ada yang dari luar, luar Madura tidak ada. Jadi itu adalah sebagai wujud nyata orang Madura ingin perubahan. Kalau La Nyalla sesumbar Jokowi menang 70 persen ya sudah buktikan saja. Jangan banyak omong, enggak usah nuduh itu massa ditransfer dari luar Madura, kita tidak punya uang untuk membayar orang datang," kata Nizar.

Ia menyatakan warga yang datang memang masyarakat yang tanpa dibayar dan ikhlas. Apalagi acara di Sampang Tabligh Akbar itu, lebih ratusan ribu lagi. "Jadi itu adalah bukti nyata masyarakat Madura tidak bisa diatur oleh orang luar kayak model La Nyalla itu," kata Nizar.

Ia mengatakan warga Madura tidak bisa diatur oleh orang luar. Menurutnya, memang penting mengomentari omongan La Nyalla. "Buktikan saja janjinya. Potong lehernya, potong sendiri atau saya yang potong," kata Nizar.

Dalam kesempatan itu, Nizar juga mencoba menyimpulkan alasan kenapa Prabowo disambut sangat luar biasa di Madura. Ia menduga masyarakat sudah muak dengan janji-janji presiden.

"Mereka ingin semua murah, tidak dijanji-janji. Anggaplah La Nyalla itu orang gila, orang bukan orang Madura ngomentarin orang Madura," kata Nizar.

TKN Tak Akan Berani Tegur JK

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Jusuf Kalla (JK) ditengarai punya kartu AS kegagalan pemerintahan saat ini yang mungkin tidak diketahui publik.

Sehingga sulit membayangkan orang nomor 2 RI itu mendapat sanksi TKN,
sekalipun sepak terjangnya dianggap berseberangan dengan kubu 01.

Pengamat politik, Bin Firman Tresnadi berkeyakinan tidak ada yang berani menegur JK.

"TKN Jokowi-Maruf tentu sangatlah paham kalau JK memiliki pengaruh kuat di Indonesia timur," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM) ini kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/3).

Selain itu juga kekuatan logistik, jaringan dan kemampuan lobi JK yang kuat baik di tingkat nasional maupun internasional akan sangat diperhitungkan TKN.

"JK kunci bagi kemenangan Jokowi 2014, tanpa JK menjadi cawapres Jokowi, belum tentu Jokowi dapat menjadi presiden. Karena atas kemampuan lobi JK-lah pengusaha-pengusaha nasional dapat dipersatukan untuk mendukung Jokowi pada waktu itu," ulas Firman.

Tercatat ada beberapa pernyataan kontroversial JK yang terkesan menyerang progam pemerintahan saat ini sepanjang tahun 2018 dan awal tahun 2019. Mulai soal memprotes biaya proyek LRT Jabodebek, kritik nama kampus diseret dalam deklarasi capres, hingga silang pendapat dengan Presiden Jokowi. Salah satunya sikap JK yang tidak setuju dibuat kurikulum khusus soal bencana. Berbeda dengan Jokowi yang justru memastikan penyusunan kurikulum bencana sedang dilakukan.

MANTAP! Kalahkan PDI P, Partai Demokrat dan Gerindra Paling Populer di Google Trends

Dari lima partai politik (Parpol) yang meraih suara terbesar di Indonesia pada pemilihan umum legislatif (Pileg) 2014, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai PDI Perjuangan memperoleh nilai popularitas terendah di Google Trends pekan ini. Hasil ini diperoleh dari data Google Trends yang diambil Rabu, 27 Februari 2019 pukul 15.57 WIB.

Seperti dilansir dari kompas.com, Jumat 9 Mei 2014, pada Pileg 2014 lalu PDIP meraih perolehan suara terbanyak dengan 23.681.471 suara (18,95%). Golkar meraih suara terbesar kedua dengan 18.432.312 suara (14,75%). Di peringkat ketiga, Partai Gerindra 14.760.371 suara (11,81%). Partai Demokrat berada di posisi keempat dengan 12.728.913 suara (10,9%). Posisi lima besar diraih PKB dengan 11.298.950 suara (9,04%).

Berdasarkan data yang berhasil diunduh tim Kitakini News dari Google Trends, dari 22 sub wilayah di Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menempati posisi terendah dengan persentase nilai rata-rata 3,82%. Sedangkan Partai PDI Perjuangan menempati posisi kedua terendah dengan persentase nilai rata-rata 7,14%.

Popularitas tertinggi ditempati oleh Partai Demokrat dengan persentase nilai rata-rata 36%, disusul Partai Gerindra di tempat kedua dengan nilai 30,04%. Sementara Partai Golkar berada di posisi ketiga dengan nilai 23%.

Popularitas lima partai besar ini diukur menggunakan Google Trends untuk semua kategori penelusuran web dengan membandingkan istilah penelusuran “Partai Demokrat”, “Partai PDIP”, “Partai Golkar”, “Partai PKB”, dan “Partai Gerindra”.

Pengukuran dilakukan untuk wilayah Indonesia dalam periode 7 hari terakhir (20 Februari 2019 ukul 15.57 WIB sampai 27 Februari 2019 Pukul 15.57 WIB).

Popularitas Lima Parpol Besar di 22 Sub Wilayah Indonesia

Berikut data yang berhasil diunduh tim Kitakini News dari google trends untuk popularitas lima parpol besar pada 22 sub wilayah di Indonesia.


Kondisi NU Sekarang Mirip Tahun 1963-1965, Prof Aminuddin: Terjebak Politik Komunis

NU Jadi Tumbal Politik Kekuasaan, Siapa Bertanggungjawab” karya sejarawan Nahdlatul Ulama Drs H Choirul Anam di Graha Astranawa Surabaya, Selasa (26/2/2019) berlangsung menarik.

Pasalnya, uraian pembedah yang terdiri dari pakar sejarah Prof Dr Amnuddin Kasdi guru besar Unesa dan Prof Dr Achmad Zahro guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya,  juga sangat menggelitik.

Prof Aminuddin Kasdi, mengatakan, buku karya Cak Anam, sapaan akrab Choirul Anam ini, merupakan refleksi sejarah kelam yang pernah dialami Nahdlatul Ulama (NU) dalam pusaran kekuasan yang terulang kembali.

Bahkan bisa jadi lebih parah dari tahun 1963-1965 di mana NU waktu itu harus ikut masuk dalam paham Nasakom (Nasionalis, Agamis dan Komunis).

Tanda-tandanya Sudah Muncul

Diakui Prof Aminuddin, tanda-tanda yang sudah muncul ke permukaan, memang sedikit ada kemiripan. Misalnya, kalau dulu ada land reform (reformasi agraria) sekarang juga ada bagi-bagi sertifikat tanah.

“Dulu untuk menciptakan konflik di akar rumput (revolusi sosial) menggunakan istilah 7 setan desa penguasa tanah. Sehingga kemudian Barisan Tani Indonesia dipersenjatai, sehingga pecah peristiwa G 30 S/PKI 1965,” jelasnya.

Tapi sekarang menggunakan propaganda Rusia di mana kebohongan yang diulang-ulang diharapkan bisa menjadi kebenaran. Ia juga mengingatkan bahwa PKI dulu menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu tapi setelah bersatu akan diganti dengan ideologi Marxisme.

“Kebangkitan neo PKI itu nyata adanya, saya sudah berulangkali menghambat cara-cara yang mereka lakukan untuk menyusup baik melalui UU, Kurikulum pendidikan hingga SKKPH (Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM),” beber Guru Besar sejarah UNESA ini.

Sementara itu, Prof Dr Achmad Zahro mengakui bahwa karya tulis Cak Anam ini menarik untuk menjadi referensi nahdliyin. Menurut Prof Zahro, meski hanya lulusan S1 tapi buku-buku karya Cak Anam banyak dijadikan sebagai rujukan para doktor dan professor. Kenapa bisa demikian?

“Itu karena tulisan sejarah selalu mengedepankan kejujuran. Kalau tak setuju dengan buku ini ya harus bisa menunjukkan kesalahannya. Kita duduk bersama. Sebaliknya jika tidak, ya wajib setuju dengan isi buku ini,” kata Zahro mengawali presentasi.

Menurut, Prof Zahro sapaan akrabnya, warga nahdliyin sekarang ini bisa digolongkan menjadi tiga, yakni NU Struktural, NU Kultural dan NU Main Cantik. “Nah, saya yang sudah bergelar profesor harus bisa main cantik dan  tidak boleh diam ketika melihat kondisi NU saat ini,” jelasnya.

Menurutnya, sejarah kelam NU pada kisaran akhir tahun 1970-an kembali terulang saat ini, dimana yang diamati sekarang pengurus NU justru melanggar Khittah NU 1926 yang meliputi moqoddimah, nawasila dan qonun asasi. Yang paling mencolok adalah pelanggaran qonun asasi (anggaran dasar NU Bab XVI Pasal 51 ayat (4).

“Siapapun yang mendapat amanat menjadi rais aam, rais syuriah dan ketua umum NU tidak diperkenankan untuk mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilihan jabatan politik apapun. Bahkan kalau punya jabatan tertentu  wajib mengundurkan diri,” ungkap teman akrab Ketum PBNU KH Said Agil Siraj saat belajar di Ummul Qura Makkah ini.

Sekarang? “Baiat rais aam PBNU (KH Ma’ruf Amin) telah runtuh. Bahkan dalam suatu forum saya katakana, sahabat saya ini telah berkhianat terhadap NU. Peryataan saya itu juga mendapat dukungan dzuriyah (keturunan) para pendiri NU yang ke-NU-annya tidak ada batasannya,” katanya.

Ironisnya, lanjut Prof Zahro, mereka bukan menyadari kesalahan beratnya justru berusaha mengajak struktural NU untuk mendukung di Pilpres 2019. “Iya kalau menang, lumayan. Itu pikiran mereka. Kalau kalah, NU bisa hancur,” tegas Prof Achmad Zahro.

Bahkan tidak cukup di situ, di banyak kesempatan anggota struktural NU kerap berani menghina kader NU yang tak mau memilih kader NU di Pilpres mendatang. Terus terang, Prof Zahro juga sakit hati kalau mendengar yang tak mendukung 01, itu goblok. Padahal itu urusan pribadi dan tentunya setiap orang akan melihat dulu potensi yang dimiliki calon yang akan didukung.

Kalau soal kepandaian memang pintar tapi bidangnya bagaimana, dan mengapa dipilih umur yang tua, itu juga akan menjadi petimbangan pemilih.

“Saya tegaskan tidak kurang ke NU-an orang yang memilih 01 atau 02. Tapi yang melanggar AD/ART itu, jelas berkurang ke NU-annya karena telah mengkhianati khittah,” tegas guru besar UIN Sunan Ampel ini.

Rais Aam Lebih Tinggi dari Presiden

Pemaksaan memilih salah satu pasangan calon yang berkompetisi di Pilpres 2019 itu, kata Prof Zahro justru akan memecahbelah NU. Pasalnya, sejak awal harusnya bisa dikondisikan sebab warga NU yang tidak terima dengan kondisi NU saat ini juga berhak menyatakan pendapat walaupun yang punya kuasa adalah NU Struktural.

Penolakan pemaksaan ini juga mendapat dukungan dzuriyah para pendiri NU. Bahkan pertemuan (halaqoh) menyuarakan sikap NU kultural terus dilakukan. “Siapapun yang kita pilih jangan ada caci maki, ini bagian dari jihad politik sehingga jangan menjelekkan mereka yang beda pilihan,” pintanya.

Kendati demikian sejarah telah mencatat bahwa pelanggaran paling berat pertama terhadap khittah NU 1926 adalah KH Ma’ruf Amin karena posisi rais aam bagi warga NU itu lebih tinggi dibanding jabatan presiden.

“Kami menghormati hak politik KH Ma’ruf Amin tapi hasil halaqoh menyatakan beliau wajib ditakzir (hukum) dengan cara tidak dipilih,” kata pemimpin halaqoh NU kultural dan dzuriyah pendiri NU.

Masih di tempat yang sama penulis buku “NU Jadi Tumbal Politik Kekuasaan, Siapa Bertanggungjawab” Drs H Choirul Anam menegaskan bahwa khittah NU merupakan cetak biru atau dasar berpijak NU pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan gerakan (operasional) NU adalah misi kerasulan yakni Amar Makruf Nahi Munkar.

Kemudian referensi yang digunakan NU yakni kutubus syar’i. Dan caranya adalah dengan mengedepankan prinsip Tawasut, I’tidal, Tawazun dan Tasamuh.

“Saya siap melayani berdebat jika ada kesalahan di buku saya. Tapi jika tidak bisa memberikan bukti untuk meyanggah buku ini ya harusnya mau menerima. Buku ini bagian dari kritik saya terhadap perjalanan NU karena saya tak rela  NU dijadikan tumbal kekuasaan,” pungkas Cak Anam sapaan akrabnya. (ud)

Sumber: https://duta.co/kondisi-nu-sekarang-mirip-tahun-1963-1965-prof-aminuddin-terjebak-politik-komunis/

Jokowi vs Prabowo di 5 Survei Terakhir

Hari pencoblosan pemilu presiden 2019 tinggal menghitung hari, alias kurang dari 50 hari lagi. Mengacu pada survei, diketahui sejumlah orang telah menentukan pilihannya, sedangkan sejumlah orang lain masih berstatus 'swing voters'.

Dalam lima survei terakhir, calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo, unggul dari rivalnya yakni capres Prabowo Subianto. Survei-survei tersebut digelar pada periode Januari-Februari 2019.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, Kamis (28/2/2019), lima survei terakhir yang mengukur elektabilitas Jokowi dan Prabowo antara lain Survei Cyrus Network, Indomatrik, Celebes Research Center (CRC), Median, dan Charta Politika.

Di hasil survei Cyrus Network, CRC, dan Charta Politika, Jokowi meraih elektabilitas di atas 50 persen. Sedangkan di survei Indomatrik dan Median, elektabilitas Prabowo dan Jokowi terpaut lebih tipis dibanding tiga survei lain.

Berikut hasil lima survei tersebut selengkapnya:

1. Survei Cyrus Network

Waktu: 18-23 Januari 2019
Jumlah responden: 1.230
Hasil:
- Joko Widodo-Maruf Amin: 57,5 persen.
- Prabowo Subianto-Sandiaga: 37,2 persen
- Belum memutuskan dan tidak menjawab: 5,3 persen.

2. Survei Indomatrik

Waktu: 21-26 Januari 2019
Jumlah responden: 1.800
Hasil:
- Joko Widodo-Ma'ruf Amin 47,97%
- Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 44,04%
- Swing voters 7,99%

3. Survei Celebes Research Center (CRC)

Waktu: 23-31 Januari 2019
Jumlah responden: 1.200
Hasil:
- Jokowi-Ma'ruf Amin 56,1%
- Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 31,7%
- Tidak tahu atau tidak menjawab 12,2%

4. Lembaga Survei Median

Waktu: 6-15 Januari 2019
Jumlah responden: 1.500
Hasil:
- Jokowi-Ma'ruf Amin: 47,9%
- Prabowo-Sandiaga: 38,7%
- Undecided voters: 13,4%

5. Survei Charta Politika

Waktu: 22 Desember 2018-8 Januari 2019
Jumlah responden: 2.000
Hasil:
- Jokowi-Ma'ruf Amin: 53,2%
- Prabowo-Sandiaga: 34,1%
- Belum memutuskan/tidak menjawab: 12,7%

La Nyalla Serang Prabowo, BPN: Kami Paham Kekecewaannya

La Nyalla Mattalitti memandang perilaku Prabowo Subianto di salah satu Ponpes di Sumenep, Madura, membuatnya tak layak dipilih pada Pilpres 2019. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menanggapi santai serangan La Nyalla itu.

Juru debat BPN Ahmad Riza Patria menyebut Prabowo bukan tipikal pemarah, tak seperti deskripsi dalam video yang beredar yang menyebut Prabowo marah-marah di depan ulama. Narasi Prabowo marah di depan kiai sudah dibantah BPN maupun Kiai Yazid yang berasal dari Ponpes Assadad, Ambunten Timur, Pamekasan, Madura, yang hadir dalam acara itu. Bagi Riza, serangan La Nyalla lebih ke faktor sakit hati.

"Terkait La Nyalla, kita memahamilah, memahami kekecewaan La Nyalla sampai saat ini kan belum selesai, kekecewaan tidak mendapat rekomendasi sebagai cagub. Padahal semua orang tahu, La Nyalla tahu, Gerindra sudah memberikan rekomendasi kepada La Nyalla untuk mencari teman koalisi cagub, bahkan, tapi kan praktiknya La Nyalla yang menjanjikan bisa dapat rekom dari Demokrat, menghadirkan Pakde Karwo, menjanjikan bisa menghadirkan Kiai sendiri, bisa menjanjikan dapat rekom dari PAN, kan nggak dapet," kata Riza, Jumat (1/3/2019).

La Nyalla Serang Prabowo, BPN: Kami Paham KekecewaannyaAhmad Riza Patria (Lamhot Aritonang/detikcom)

Riza mengatakan Gerindra dan Prabowo sudah siap memberi rekomendasi cagub Jawa Timur ke La Nyalla dengan memintanya mencari dukungan dari Partai Demokrat dan PAN. Namun Riza menyebut La Nyalla gagal mendapatkannya.

Karena itu, dia mengaku heran mengapa La Nyalla masih terus menyerang Prabowo.

"Kalau tidak bisa mendapatkan partai lain, kenapa harus Partai Gerindra atau Pak Prabowo yang jadi sasaran terus?" sebut Riza.

Sementara itu, juru bicara BPN Jansen Sitindaon mengatakan Prabowo sama sekali tidak marah-marah ke ulama seperti yang dituduhkan. Bagi Jansen, tuduhan tersebut tak sesuai dengan fakta.

"Pertama, tidak benar itu tuduhan La Nyalla kalau Pak Prabowo marah ke kiai. La Nyalla harus mencabut ucapannya itu karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya," kata Jansen.

Jansen menyebut banyak warga di Madura yang mengagumi Prabowo. Jansen mengatakan mungkin La Nyalla sedang tertekan melihat fenomena itu.

"Walau kami menyadari, melihat ramai dan padatnya orang yang menyambut dan mengelu-elukan Pak Prabowo kemarin di Madura, mungkin La Nyalla sekarang sedang stres berat. Karena tanda-tanda La Nyalla akan potong leher sesuai janjinya jika Prabowo menang di Madura semakin dekat. Jadi baiknya La Nyalla baiknya fokus aja memenuhi janjinya itu jika nanti terbukti Prabowo menang di Madura," imbuh dia.

La Nyalla Serang Prabowo, BPN: Kami Paham KekecewaannyaJansen Sitindaon (Dok. Pribadi)

Soal kejadian di Sumenep, Madura, yang disinggung La Nyalla, Jansen menyebut Prabowo sama sekali tidak marah. Prabowo hanya memperingatkan dan itu menurutnya masih dalam batas normal.

"Jelas di video itu Pak Prabowo bukan marah tapi menegur. Itu pun tegurannya masih dalam batas normal. Karena ada relawan yang jadi audiens bicara dengan keras ketika Pak Prabowo pidato. Itu hal yang wajarlah," katanya.

Sebelumnya, La Nyalla melihat perilaku Prabowo di Madura cukup mencederai para ulama dan santri. Tetapi, lanjut La Nyalla, Prabowo memang memiliki watak yang terkadang melukai orang lain.

"Memang begitulah Pak Prabowo kalau marah-marah, nggak usah kaget biasa saja. Dan tidak perlu dipilih kalau gitu," kata La Nyalla setelah bertatap muka dengan buruh rokok di PR Gandum Jalan Raya Bandulan, Sukun, Kota Malang, Kamis (28/2).

Sepuluh Instruksi Pak SBY, Salah Satunya Memberikan Tanggung Jawab Buat AHY

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY mengeluarkan sepuluh instruksi untuk meningkatkan intensitas dan efektivitas pemenangan partainya di Pemilu 2019.

"Pak SBY tetap setiap hari dari waktu ke waktu menemani Ibu Ani. Oleh karena itu hari ini, izinkan saya menyampaikan kepada masyarakat Indonesia pesan dari beliau yang baru saja saya bawa, saya baru tiba di tanah air untuk menyampaikan pesan ini," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan didampingi jajaran DPP di kantor pusat Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/2). 

Hinca menuturkan, terdapat dua surat yang dituliskan presiden ke-6 Indonesia itu dari Singapura. Surat pertama diketahui lebih bersifat formal yang berisi sepuluh poin intruksi. Salah satunya, memberi mandat kepada AHY untuk memegang kendali pemenangan kampanye. 

Selain itu dalam surat ini juga ditegaskan bahwa tidak ada instruksi pergantian struktur kepengurusan partai. "Secara nasional saudara Agus Harimurti Yudhoyono bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan kampanye pemenangan Pemilu 2019," kata Hinca. (jpc/jpnn)
 
Berikut 10 poin instruksi dalam surat pertama yang dikirimkan dan ditandatangani SBY langsung dari Singapura: 

1. Kampanye nasional dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh melibatkan seluruh komponen partai yang meliputi komando tugas bersama (Kogasma) yang sudah kami bentuk sejak 2017 lalu, komisi pemenangan pemilu, jajaran organisasi partai dari pusat hingga daerah dan para caleg. Jadi semuanya satu kesatuan, menyeluruh.
 
2. Secara nasional komandan Kogasma saudara AHY bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan kampanye pemenangan Pemilu 2019.
 
3. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komandan Kogasma dibantu oleh koordinator kampanye wilayah timur, saudara Soekarwo, anggota majelis tinggi Partai Demokrat dan koordinator kampanye wilayah barat, saudara Nachrawi Ramli, anggota majelis tinggi Partai Demokrat.

4. Di samping membantu komandan Kogasma, para koordinator wilayah kampanye mengkoordinasikan kampanye yang dilakukan oleh jajaran dewan pimpinan daerah partai di wilayah tugasnya.
 
5. Wilayah timur kampanye Partai Demokrat meliputi provinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan wilayah barat yang menjadi wilayahnya Pak Nachrawi Ramli meliputi provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
 
6. Selama kampanye tugas-tugas harian DPP Partai Demokrat dilaksanakan oleh Sekjen Partai Demokrat.
 
7. Ketua fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mengatur keseimbangan pelaksanaan tugas kedewanan, dengan tugas kampanye para anggota DPR RI dari Partai Demokrat, karena 61 anggota DPR RI partai saat ini adalah incumbent yang hampir semuanya adalah Caleg.
 
8. Setelah kampanye pemilu dilaksanakan seluruh jajaran partai tetap melakukan pengawalan dan pengamanan suara yang diperoleh, baik suara partai maupun suara caleg agar Partai Demokrat tak dirugikan pihak manapun.
 
9. Susunan kepengurusan resmi DPP Demokrat tidak ada perubahan, dan semua tetap memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Ini perlu saya ulangi, susunan tidak ada perubahan.
 
10. Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, Rabu 27 Februari 2019

Timses Prabowo-Sandi Minta Kotak Suara Disimpan di Koramil

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengusulkan agar kotak suara pemilu 2019 disimpan di kantor Komando Rayon Militer (Koramil). Itu lantaran banyaknya kepala daerah hingga camat yang mendeklarasikan diri mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Usulan ini, kata Andre, bertujuan untuk menghindari terjadinya kecurangan atas ketidaknetralan seorang aparatur sipil negara (ASN). TNI sendiri dipilih karena dianggap masih menjadi pihak paling netral di pemilu 2019.

"Kalau memang camatnya udah nggak netral, kepala daerahnya juga enggak netral, kenapa kita nggak taruh di tempat tentara saja? Supaya benar-benar kotak suara yang kardus ini aman," ujar Andre di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/2).

"Camat dan seorang ASN di depan kamera aja berani, ditakutkan juga dikhawatirkan enggak ada kamera, bisa lebih berani lagi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Politikus partai Gerindra itu menjelaskan, rawannya kecurangan pemilu terjadi saat logistik sudah diantar ke tingkat kecamatan. Sebab, saat penghitungan suara di TPS terlalu banyak pihak yang mengawasi sehingga untuk berbuat curang akan sulit dilakukan.

"Justru yang rawan itu kan jam malam, kalau sudah tidak ada yang menunggu lagi di kantor kecamatan, nah supaya tidak ada kekhawatiran bersama, cari dong institusi di Republik Indonesia ini yang dicintai rakyat siapa? ya TNI," jelasnya.

Lebih lanjut, Andre akan menyampaikan usulan ini secara resmi kepada Badan Pemenangan Nasional. Dia berharap usulan ini bisa dibawa saat rapat bersama KPU.

"Saya coba akan mengusulkan resmi ke BPN, coba diusulkan juga saat rapat resmi di KPU. Ini untuk netralitas, demi menjaga pemilu kita berkualitas adil, jujur bermartabat," pungkasnya.

8 Tantangan Keluarga Versi PPP, Pertama adalah Kemiskinan

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy alias Rommy menyampaikan adanya delapan tantangan yang dihadapi keluarga Indonesia saat ini, yang pertama adalah kemiskinan.

Rommy menyampaikan hal itu dalam pidato politiknya di depan Presiden Joko Widodo yang hadir dalam acara peringatan Hari Lahir ke-46 PPP, di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis (28/2).

Rommy dalam pidatonya, menyampaikan apresiasi PPP kepada pemerintah yang terus berupaya dengan aneka kartu sakti, mampu menekan angka kemiskinan menjadi 9,82 persen.

“Ini tidak dicapai dengan berleha-leha. Tidak dicapai dengan sekadar duduk. Beliau (Jokowi) berkeliling nusantara menyerap aspirasi," ucap Rommy.

Tujuh tantangan lainnya versi PPP adalah pengangguran, pornografi, narkoba, sekularisme, liberalisme, intoleransi, serta hoaks dan fitnah.

Bicara pengangguran, Rommy yang juga politikus Senayan, kembali mengapresiasi pemerintahan Jokowi yang berhasil menekan angka pengangguran menjadi 5,13 persen. Namun dia meminta supaya pengangguran di perkotaan perlu diwaspadai.

Untuk mengantisipasi delapan tantangan tersebut, PPP mendorong dikembalikannya sejumlah fungsi keluarga, antara lain fungsi keagamaan, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, ekonomi hingga pelestarian lingkungan.

Datangi Desa Wisata di Tegal, Sandi Dengarkan Aspirasi Warga

Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno kegiatan kampanye di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sandiaga mendatangi sebuah desa wisata. Desa Cempaka, Kecamatan Bumijawa ini, terkenal dengan Pasar Slumpringnya.

Kedatangan Sandiaga Salahuddin Uno di Desa Cempaka ini disambut warga desa. Mereka berdesakan untuk sekedar bersalaman maupun berswafoto. Begitu tiba, Sandi langsung diarak menuju saung dengan latar belakang gunung dan air jernih kolam ikan, juga kabut tipis yang mulai perlahan turun.

Desa di kawasan lereng Gunung Slamet ini memiliki panorama yang indah dan berhawa sejuk. Yang menarik dari desa ini adalah Pasar Slumpring yang digelar setiap hari Minggu. Pasar ini menjadi destinasi wisata andalan Kabupaten Tegal karena keberadaannya yang unik. Dimana, transaksi jual beli, semuanya menggunakan bilah bambu yang berfungai sebagai koin.

Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Cempaka, Ikhsanudin berharap ada perbaikan infrastruktur sehingga bisa meningkatkan jumlah wisatawan yang mengunjungi Desa Cempaka. Saat ini perlu adanya lahan parkir yang memadai agar tidak becek dan lampu penerangan.

"Perlu segera dibenahi agar makin banyak wisatawan yang datang dan berbelanja di Pasar Slumpring," ucap Ikhsanudin.

Sementara Umi, mewakili para penjual makanan di daerah wisata ini berharap agar bahan-bahan pembuatan makan tradisional harganya lebih terjangkau dan murah.

"Sekarang semuanya serba mahal pak, seperti gula, tepung dan bahan-bahan membuat kue. Satu lagi, permohonan kami agar pengajuan modal dimudahkan," kata Umi.

Sandi menyatakan akan memperhatikan aspirasi dari Ikhsanudin dan Umi, terutama masalah infrastruktur dan harga bahan pokok. Dia beromitmen membangun ekonomi yang kuat bagi warga desa.

"Insya Allah kita akan memperhatikan permintaan warga seperti harga stabil dan memperbaiki infrastruktur. Sehingga akan lebih banyak wisatawan yang datang, dan fasilitasnya kita perbaiki dengan standar internasional," ucap Sandi

Sandi menilai Slumpring atau artinya Bambu adalah contoh destinasi wisata dengan gaya global namun dibalut dengan kearifan lokal. Tempat pariwisata seperti inilah diharapkan bisa menggerakkan ekonomi rakyat, termasuk UMKM.

Prabowo Tertinggal di Survei Cyrus, BPN Ragukan Objektivitas

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meragukan kredibilitas lembaga survei Cyrus Network yang menyatakan elektabilitas Prabowo-Sandi masih tertinggal di angka 37,2 persen. Meskipun demikian, BPN menganggap hasil itu sebagai pemicu semangat untuk bekerja lebih keras.

"Apa pun hasil survei, ini membangkitkan semangat pendukung Prabowo-Sandi untuk bekerja lebih keras meraih simpati rakyat untuk memilih Prabowo-Sandi, meskipun kami ragu dengan kredibilitas dan objektivitas lembaga surveinya," kata juru bicara BPN, Pipin Sopian, kepada wartawan, Kamis (28/2/2019).

Pipin, yang juga Ketua Departemen Politik PKS, yakin pasangan calon yang diusungnya akan memenangi Pilpres 2019. Hal itu, menurut Pipin, dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang hadir mendukung Prabowo-Sandi.

"Insyaallah, kami yakin Prabowo-Sandi, yang diusung PKS, menang pada Pilpres 17 April 2019. Buktinya, di berbagai daerah, masyarakat berbondong-bondong hadir dan mendukung Prabowo-Sandi tanpa bayaran. Mereka hadir secara otonom dengan biaya sendiri-sendiri," tutur Pipin.

Sebelumnya, lembaga survei Cyrus Network merilis hasil survei elektabilitas pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2029. Hasilnya, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin masih mengungguli pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Survei dilakukan pada 18-23 Januari 2019 terhadap 1.230 responden. Populasinya penduduk Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Responden laki-laki dan perempuan sama-sama 50 persen. Responden yang tinggal di wilayah desa 51 persen dan kota 49 persen.

Responden terpilih diwawancarai menggunakan metode face to face. Margin of error survei kurang-lebih 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Berikut hasil survei elektabilitas capres-cawapres oleh Cyrus Network pada Januari 2019:

-Joko Widodo-Maruf Amin: 57,5 persen.
Kategori pemilihan sudah tetap: 47,8 persen.
Kategori pemilihan masih mungkin berubah: 8,2 persen.
Tidak menjawab: 1,5 persen.

-Prabowo Subianto-Sandiaga: 37,2 persen.
Kategori pemilihan sudah tetap: 29,7 persen
Kategori pemilihan masih mungkin berubah: 6,5 persen
Tidak menjawab: 1,0 persen.

Runtuhkan Mitos Lumbung Suara PDIP, Relawan Prabowo Gelar Konsolidasi Di Jateng

Runtuhkan mitos tentang Provinsi Jawa Tengah sebagai lumbung suara PDI Perjuangan, relawan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menggelar konsolidasi di Magelang.

Ketua Umum Benteng Prabowo Syafti Hidayat mengatakan, konsolidasi relawan Prabowo-Sandi pada 1 Maret nanti merupakan langkah yang tepat. Mengingat klaim pihak sebelah yang selalu mengatakan bahwa Jateng merupakan lumbung suara PDIP dan Joko Widodo-Maruf Amin.

"Apalagi kami sudah survei dan punya datanya, sebenarnya itu adalah keliru dan kesombongan," katanya kepada wartawan, Kamis (28/2).

Syafti mengaku yakin kalau Prabowo-Sandi bakal mampu mengalahkan Jokowi-Maruf di Pilpres 2019. Hal itu sebagaimana yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yang berhasil mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi di Jateng dalam Pilpres 2014. Padahal, saat itu Megawati merupakan capres petahana seperti Jokowi.

"SBY pernah mengalahkan Megawati di Pilpres 2004," katanya.

Konsolidasi relawan Prabowo-Sandi juga sekaligus untuk menciptakan rekor di Museum Rekor Indonesia-Dunia (MURI) yakni dengan bergandengan tangan terpanjang.

Syafti mengaku yakin kalau rekor dunia akan diciptakan dengan mudah, sebab para pendukung Jokowi di Pilpres 2014 lalu telah beralih mendukung Prabowo. Kondisi itu sebagaimana dilakukan dia yang kini membawa bendera Benteng Prabowo.

"Bergabungnya para mantan relawan yang dahulu mendukung Jokowi-JK di Pilpres tahun 2014 seperti pendiri Bara JP, mantan sekjen Projo, Jokowers dan lain-lain semoga mendapat semangat baru bagi perjuangan  memenangkan Prabowo-Sandi di pilpres nanti," paparnya.

Tak lupa, diharapkan pula konsolidasi nanti bisa menjadi titik awal bagi penyusunan kekuatan bagi seluruh relawan Prabowo-Sandi untuk memenangkan jagoannya. Tidak hanya di Jateng, melainkan juga di seluruh Indonesia.

Kamis, 28 Februari 2019

Rommy di Depan Jokowi: Lebih Baik Kita Kalah Terhormat daripada Menang dengan Hoax

Di Pemilu 2019, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengingatkan, kepada seluruh kadernya untuk mengunakan cara-cara bermartabat. Itu diungkapkan politikus yang akrab disapa Rommy itu di depan Presiden Jokowi dan kader PPP saat Harlah PPP ke-46 di Ancol.

Rommy menegaskan, lebih baik PPP kalah dengan cara terhormat ketimbang menang dengan melakuan cara kotor seperti hoaks dan ujaran kebencian.

"Lebih baik kita ini kalah terhormat daripada menang dengan cara-cara yang kotor dengan hoaks dan fitnah," ujar Rommy di lokasi, Kamis (28/2).

Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan, kontestasi pemilu memang ‎ada menang dan kalah. Sehingga ini adalah kontestasi biasa saja. Oleh karena itu tidak perlu menggunakan cara kotor dalam memenangkan hajatan lima tahunan ini.

"Ini kontestasi politik biasa lima tahun sekali yang memastikan kita harus memenangkan dengan bermartabat," katanya.

‎Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga jengkel dengan adanya hoaks. Menurut Jokowi keberdaan hoaks ini bisa merusak persatuan dan kesatuan.

Untuk itu Presiden Jokowi memberikan instruksi khusus kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk menindak para pelaku hoaks ini.

"Sehingga saya tegas sampaikan ke Kapolri tindakan hukum tegas harus diberikan kepada siapapun yang mengganggu persatuan bangsa kita dengan cara menyebar hoaks dari pintu ke pintu dan media sosial," ujar Jokowi.

Jokowi melanjutkan menjelang Pilpres 17 April mendatang hoaks terus saja bertambah baik di media sosial ataupun lewat door to door. Sehingga ia mengaku jengkel dengan maraknya hoaks ini.

"Ini saya sampaikan karena ini semakin mendekati 17 April, jadi kalau tidak tegas enggak merespon ini akan semakin merebak di mana-mana," katanya.

Menang Pilpres, Prabowo Janji Benahi Carut Marut BPJS Kesehatan

Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto berjanji akan membenahi carut marutnya persoalan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan.

Prabowo yakin, dirinya bersama Cawapres Sandiaga Uno dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan mudah ketika dirinya terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024

"Kalau saudara-saudara mengatakan defisit BPJS, kalau tidak salah Rp 20 triliun. Kalau saya memimpin pemerintahan saya anggap itu masalah kecil," ujar Prabowo di acara dialog silaturahim bersama komunitas kesehatan di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Menurut Prabowo, defisit BPJS sangat mudah diatasi jika pengelolaan negara dilakukan secara baik. Dan salah satu contoh pengelolaan kekayaan Indonesia tidak baik adalah adanya kebocoran anggaran yang bisa mencapai Rp 1.000 triliun.

"Saya perhitungkan kebocoran (anggaran) bangsa Indonesia setiap tahun adalah 1000 triliun lebih. Saya ada datanya. Ini fakta," ungkapnya.

Prabowo hadir dalam acara dialog tersebut sebagai undangan sebagai calon presiden dari sejumlah organisasi profesi kesehatan seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia dan Ikatan Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia.

Pada acara yang dihadiri ratusan tenaga kesehatan yang berasal dari berbagai organisasi profesi tersebut, ketika terpilih menjadi presiden, Prabowo berjanji akan mengajak duduk bersama para ahli tadi untuk menyelesaikan masalah kesehatan di Indonesia.

"Saya akan selesaikan masalah kebocoran anggaran kita. Lalu saya akan undang kalian semua ke Istana. Saya akan tanya, kalian butuh berapa triliun? Saya berikan... karena kesehatan dan pendidikan yang utama," tandas Prabowo yang langsung disambut riuh para peserta dialog.
loading...
© Copyright 2019 OposisiNews | All Right Reserved