Peristiwa

Jumat, 01 Maret 2019

Pepesan Kosong Ridwan Kamil

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengklaim ada 4 juta pendukung paslon Prabowo-Sandi di Jabar yang balik kanan mendukung Jokowi-Ma’ruf. RK mengaku data itu diperolehnya dari sebuah survei.

Kita harus menyikapi pernyataan RK ini sebagai klaim seorang politisi. Jangan langsung percaya. Tapi juga jangan terlalu curiga. Woles saja.

Cara terbaik membuktikan klaim politisi adalah dengan mengujinya. Kita hadapkan dengan fakta-fakta.

Pada Pilpres 2014 Prabowo-Hatta memperoleh: 14.167.381 (59,78 persen) Jokowi-JK: 9.530.315 (40,22 persen). Total suara sah: 23.697.696. Artinya, kalau benar klaim RK, suara Jokma sudah naik sekitar 40%.

Pada Pilkada 2018 RK yang berpasangan dengan Uu Ruzhanul Haq memenangkan kursi Gubernur Jabar. RK-Uu memperoleh 7.226.254 (32,88 persen), disusul pasangan calon Sudrajat-Ahmad Syaikhu dengan perolehan suara sah sebanyak 6.317.465 suara (28,74 persen).

Kemudian posisi ketiga ditempati pasangan calon Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi dengan suara sah sebanyak 5.663.198 (25,77 persen), dan terakhir ditempati pasangan calon TB Hasanuddin-Anton Charliyan dengan suara 2.773.078 (12.62 persen).

Dari perbandingan Pilpres 2014 dan Pilgub 2018 selisih perolehan suara RK dengan Jokowi sekitar 2.3 juta. Jadi basis suara RK dan Jokowi hanya sekitar 7-9 juta pemilih.

Sebagai figur yang dikenal sangat populer di media sosial, basis utama RK adalah perkotaan seperti Bandung. Hal itu menjelaskan mengapa figur yang minim pengalaman seperti dia, bisa terpilih menjadi walikota Bandung. Jangan dilupakan ada faktor PKS dan Gerindra yang menjadi pendukungnya.

Apakah RK masih populer di kota Bandung dan sekitarnya? Ketika menonton pertandingan Persib melawan Arema Malang (18/2) di Stadion Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, RK mengalami pengalaman yang memalukan.

Ribuan bobotoh Persib meneriaki RK dan istrinya Atila Kamil dengan koor “Prabowo…Prabowo!”. RK dan istrinya mukanya terlihat memerah. Dia pasti tidak menyangka akan mendapat perlakuan seperti itu dari bobotoh Persib. Mereka notabene adalah pendukungnya sewaktu menjadi Walikota Bandung.

Pengalaman serupa kembali terulang. Kali ini dia mengalami langsung bersama Jokowi. Mobil rombongan yang dinaiki Jokowi dan RK disambut yel-yel Prabowo….Prabowo ketika menghadiri Munas Alim Ulama NU di Tasikmalaya, Rabu (28/2).

Dua fakta ini saja sudah bisa memberikan gambaran bahwa Jabar masih tetap menjadi kandangnya Prabowo. Koor suporter yang meneriakkan kata Prabowo bisa diartikan sebagai protes atas sikap RK yang membelot ke kubu Jokowi.

Ketika maju sebagai calon Walikota Bandung (2013) RK bukan siapa-siapa. Dia hanyalah seorang arsitek berpenampilan kalem dan publik tidak mengenalnya. Dia kemudian diusung oleh PKS dan Gerindra berpasangan dengan tokoh PKS M Oded Danial. Bolehlah dia disebut sebagai representasi Gerindra.

Tak lama setelah terpilih menjadi Walikota Bandung, RK mulai menampakkan jati dirinya. Dalam berbagai kesempatan dia menyatakan sebagai sosok yang netral, tidak terkait dengan parpol manapun. Dia mulai meghilangkan jejak PKS dan Gerindra sebagai partai yang sangat berjasa mengusungnya.

Pada Pilgub 2018 RK melihat peluang untuk maju sebagai cagub. Dia kemudian lompat ke Nasdem setelah mendapat tekanan hukum. Sebagaimana pengakuannya kepada media, dia bersedia dicalonkan Nasdem karena takut. Partai milik Surya Paloh itu punya media dan Jaksa Agung.

Salah-salah dia bisa menjadi tersangka. Banyak masalah hukum yang membelitnya selama menjadi walikota.

Salah satu syarat menjadi cagub Nasdem adalah mendukung Jokowi pada Pilpres 2019. RK bersedia. Dia berada di kubu yang berseberangan dengan Prabowo, figur yang sangat berjasa mendukungnya. Sampai disini RK masuk dalam satu barisan dengan Ahok, figur yang sangat dikaguminya.

Sikap RK yang tidak mengenal terima kasih dan setia kawan inilah yang kelihatannya membuat bobotoh Persib menjadi antipati. Setia kawan adalah prinsip utama bobotoh Persib. Untuk membela bobotoh yang lain, mereka bersedia mati. Dapat dipastikan RK sudah kehilangan basis utamanya.

Di media sosial RK juga sudah mulai kehilangan pesonanya. Ribuan komen dari netizen ikut menyorakinya ketika dia dipermalukan oleh bobotoh Persib.

Di kalangan ulama? Nah ini yang menjadi persoalan utama RK. Sejak bergabung dengan para penista agama, secara matematis dia sebenarnya sudah selesai. Jabar adalah basis utama pendukung gerakan 212. RK terselamatkan pada Pilgub 2018 karena suara umat terpecah.

Pecah kongsi antara Deddy Mizwar dengan Syaikhu membuka peluang bagi kemenangannya. Andai Deddy Mizwar dan Syaikhu tidak berpisah di tengah jalan, rasanya tidak mungkin RK menang.

RK-Uu hanya memperoleh suara sebesar 32,88 persen, tidak terpaut jauh dari pasangan Adjat-Syaikhu 28,74 persen dan Deddy Mizwar- Demul 25,7 persen.

Fakta-fakta di atas membuktikan, klaim RK hanya pepesan kosong. Dia coba menyenangkan Jokowi dan harus mempertanggungjawabkan perjanjiannya dengan Nasdem.

Segala cara akan dilakukan untuk memenangkan Jokowi. Tiasa kang?

The End.

Penulis: Djajang Nurjaman

Relawan Prabowo: Budiman Sudjatmiko Harus Minta Maaf Kepada Seluruh Emak-emak


Relawan Prabowo-Sandi yang tergabung dalam #PASTI2019 mengecam keras pernyataan politisi PDIP Budiman Sudjatmiko di media yang menuduh kubu 02 berkampanye dengan cara-cara yang mirip teroris atau menculik.

"Itu fitnah dan tuduhan keji di atas kemerdekaan berdemokrasi," kata Wasekjend Kornas #PASTI2019 Toto Sugiarto, Jumat (1/3).

Hal itu diungkapkan Budiman untuk merespons penangkapan tiga orang perempuan relawan Partai Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandi (PEPES) Karawang atas dugaan kampanye hitam di Karawang.

Dia menilai strategi kampanye hitam kubu Prabowo-Sandiaga mirip teroris karena kerap mengandalkan kaum perempuan sebagai tameng untuk menjalankan aksi-aksi kampanye hitam.

Jelas Toto Sugiarto, penangkapan yang dialami oleh aktivis emak-emak relawan PEPES di Karawang, itu tidak mendasar, dan ini juga sebagai pernyataan bodoh yang dilontarkan oleh seorang tokoh politisi mantan aktivis yang seharusnya tidak patut dilontarkan.

"Tuduhannya adalah bukti kepanikan melihat apresiasi perjuangan emak-emak militan seluruh nasional dari pelosok-pelosok desa dan kota yang turun gunung," ungkap Dewan Pendiri Keluarga Gerakan Indonesia Raya (KGI) ini.

Emak-emak yang ghirohnya melebihi semangat bapak-bapak dalam perjuangannya, mereka hanya mau Indonesia adil dan makmur serta menjadi tuan rumah di negeri sendiri tanpa kelaparan dan kesusahan.

"Dan kami dari semua relawan menganggap ini bukan sebagai target politik yang dikorbankan oleh BPN Prabowo-Sandi. Saya sebagai pelaku dan bagian dari relawan Prabowo-Sandi menganggap itu fitnah yang sangat keji apalagi dituduhkan kepada seseorang yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan semua masyarakat yang menginginkan perubahan," tutur Toto Sugiarto.

Menurutnya, fenomena Pilpres 2019 atas meluasnya dukungan emak-emak keluar dari dapur itu adalah hal positif di negara demokrasi. Artinya masyarakat sudah mulai cerdas dan tidak mau dikebiri oleh penguasa, karena kaum emak-emak sebagai korban pertama yang merasakan kesusahan jika pemerintah tidak cakap menjalankan roda ekonomi pemerintahan.

"Tanpa disadari Budiman yang ketua partainya juga emak-emak dan masih banyak kader partainya dari kaum politisi perempuan, harusnya menyadari kecerdasan berpikir taktis serta reaktif dan kepekaan hati dari kaum perempuan," ucapnya.

"Menurut kami Budiman harus meminta maaf terhadap semua emak-emak atau kaum perempuan di seluruh nusantara yang berjuang untuk perubahan, dan mencabut tuduhan fitnah keji tanpa data dan bukti kepada emak-emak, itu kalau memang Budiman lelaki sejati," tutup Toto Sugiarto menambahkan.

Amien Rais: Sejak 6 Bulan Lalu Sudah Ada Kecurangan Luar Biasa

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, merasa bahwa dalam waktu enam bulan terakhir sudah ada gejala-gejala kecurangan dalam Pemilihan Umum 2019.

"Jadi kalau kita mau jujur, sejak 6 bulan yang lalu sudah kentara adanya gejala-gejala kecurangan yang luar biasa. Misalnya, dalam daftar DPT (daftar pemilih tetap), itu ada 31 juta yang bodong. Disisir habis," ujar Amien Rais di depan kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2019.

Selain itu, kata Amien, banyak ditemukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP yang dibuang di sawah.

"Bayangkan ratusan ribu KTP elektronik itu dibuang di hutan, dibuang di sawah, di semak-semak, jatuh di jalan dan lain. Ini apa-apaan?" tuturnya.

Oleh karena itu, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu meminta kepada KPU agar betul-betul transparan, jujur, adil, dalam melaksanakan pesta demokrasi, baik pemilihan legistlatif maupun pemilihan presiden.

"Maka siapa pun yang menang, yang kalah akan terima. Tapi kita juga punya tim IT yang luar biasa. Kalau sampai terbukti nanti ada kecurangan yang sistematik kemudian masif terukur, maka jangan pernah menyalahkan kalau kita akan melakukan aksi-aksi politik," tuturnya.

"Bukan perang total ala Moeldoko, tapi kita perang politik, bahwa kebenaran harus ditegakkan," Amien menambahkan.

JK Mengaku Sedih Melihat Konflik Sesama Muslim

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku sedih melihat konflik di dunia Islam saat ini, baik sesama Muslim dalam satu negara maupun konflik antar negara Muslim. Ia berharap Nahdatul Ulama bersama pemerintah ikut menjaga perdamaian dunia sesuai dengan rekomendasi yang diberikan pada pemerintah.

"Kalau kita melihat dunia Islam pada hari ini, maka tidak lepas dari pada masalah kedaulatan dan masalah keadilan yang menyebabkan satu satu sama lain berperang," kata JK di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Banjar, Jawa Barat, Jumat 1 Maret 2019.

Politikus partai Golkar ini mengungkapkan saat ini dirinya sedih dan prihatin dengan banyaknya negara Islam yang berperang. Baik sesama warga negaranya maupun antar negara Islam.

"Kurang lebih 15 negara berperang satu sama lain, berperang denga rakyatnya, atau berperang dengan negara Islam lainnya. Dan bekas negara penjajahnya melihatnya dengan tersenyum," ujarnya.

Menurutnya negara yang berkonflik sebenarnya mempunyai dasar republik, namun dalam pelaksanaan pemerintahannya justru monarki kerajaan.

"Apakah itu Suriah, Irak, Libya, Nigeria, Mesir, Tunisia semuanya berdasarkan republik, tapi perilakunya seperti kerajaan. Tanpa memperhatikan kedaulatan rakyatnya maka timbullah perang satu sama lain," ujarnya.

Kondisi ini membuat dirinya sebagai umat Muslim bersedih. Ia berusaha mencari solusi untuk mencari jalan perdamaian bersama pemerintah.

"Ini memberikan kita suatu kesedihan dan upaya tentu kita lakukan bagaimana membantu, dalam batas kemampuan kita untuk menjaga perdamaian," tegasnya.

JK mengungkap langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk perdamaian dunia, dan mengupayakan perdamaian di negara dengan penduduk Muslim.

"Di sekitar negara di Asean ini, Filipina alhamdulillah sudah hampir selesai persoalannya, sudah ada perdamaian. Tapi di Thailand Selatan belum, Myanmar juga belum selesai, belum berakhir, masih kita upayakan. Indonesia mempunyai peran yang sangat penting untuk negara negara tersebut," katanya.

Mendikbud ke Guru Bergaji Rp750 Ribu: Yang Ikhlas, Ya

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku kaget banyak guru yang sudah 20 tahun mengabdi namun masih berstatus honorer di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Hal tersebut terungkap saat Muhadjir melawat ke Banyuasin, Kamis (28/2).

Saat memberikan kata sambutan, Muhadjir bertanya kepada audiens berapa lama mengabdi menjadi guru. Saat ditanya berapa orang yang mengabdi 10 tahun, banyak tangan teracung ke atas. Muhajir tidak heran.

Namun saat menanyakan berapa banyak guru yang sudah mengabdi 20 tahun tapi masih honorer, Muhadjir terkejut masih banyak tangan teracung ke atas. "Wah masih banyak ya, coba naik ke atas [panggung] sini," ujar Muhadjir.

Hanya lima orang guru yang naik ke atas panggung. Satu per satu, para guru memperkenalkan diri kepada mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu. Dari kelima guru yang naik ke atas panggung, yang paling lama mengabdi selama 32 tahun di kawasan perairan, Pulau Rimau, Banyuasin.

"Saya sudah ikut tes P3K, semoga lulus," ujar dia diaminkan Muhadjir.

Perwakilan lainnya mengaku sudah mengabdi sejak 1999. Gaji yang diterimanya saat ini RP750 ribu. "Saya guru di SD Negeri Air Kumbang mulai 1999. Gaji saya Rp750 ribu sebulan, tidak cukup apa-apa, sertifikasi belum apalagi mau diangkat jadi PNS," kata dia.

Mendengar pernyataan para guru, Muhadjir berjanji akan meningkatkan kesejahteraan para guru honorer secara bertahap. Menurut dia, saat ini terdapat 800 ribu guru honorer di Indonesia yang bernasib sama dengan guru di Banyuasin.

"Guru itu orang paling ikhlas di dunia. Membesarkan anak orang lain, anaknya sendiri belum tentu sebesar anak orang lain itu. Menjadikan anak orang lain bupati seperti pak Askolani ini, meskipun anaknya tidak menjadi bupati. Walaupun gajinya sedikit, ikhlas ya," ujar dia.

Wartawan Senior UNGKAP Para Taipan Tuan Tanah di Sekeliling Jokowi

Jangan kerdil jadi presiden. Kebijakannya berlaku untuk semua orang, bukan untuk orang per orang.”

B tanggapan Rizal Ramli atas pidato calon Presiden Joko Widodo perihal kepemilikan Prabowo Subianto atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) di Kalimantan Timur dan Aceh seluas 340.000 hektar (ha).

Ini adalah kali kedua, Jokowi kembali mengungkit soal itu. Yang pertama saat debat Capres kedua 17 Februari lalu.

Dalam pidatonya pada acara bertemakan “Konvensi Rakyat: Optimis untuk Indonesia Maju” di Sentul International Convenstion Center (SICC), Bogor, 29 Juni 2017, Jokowi mengatakan dirinya sedang menunggu kesediaan para penerima konsesi lahan dengan ukuran besar untuk mengembalikan kepada negara.

Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) menerjemahkan kerdil adalah tidak berkembang, tidak maju; picik (tentang pikiran, pandangan dan sebagainya). Kerdil yang dimaksud Rizal tentu adalah picik. KBBI menerjemahkan picik adalah tidak luas (tentang pandangan, pikiran, dan sebagainya).

Begitukah kualitas Jokowi di mata mantan Menko Ekonomi itu? Boleh jadi Jokowi saat pidato tengah larut dalam kampanye. Dia sadar betul dengan mengangkat HGU akan mengundang tepuk riuh. Dan nyatanya memang begitu. “Saya tunggu, saya tunggu, saya tunggu, sekarang dan saya akan bagikan untuk rakyat kecil karena masih banyak rakyat yang membutuhkan,” katanya menunggu HGU itu dikembalikan. Ucapan Jokowi ini, ditingkahi teriakan dan tepuk tangan heroik pendukungnya.

Jokowi mungkin tersadar bahwa program Nawa Cita tentang reforma agraria sejauh ini masih mentok dalam janji saja. Tapi dia melupakan bahwa  orang-orang di sekitar dirinya adalah para tuan besar yang juga tuan tanah.

Tepat apa yang dikatakan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjutak, dalam menanggapi pidato Jokowi itu dengan tantangan. Ia minta orang-orang di sekeliling Jokowi seperti Erick Thohir, Luhut Binsar Panjaitan, Sinar Mas, mengikuti permintaan jokowi tersebut.

Di sisi lain, banyak pihak juga menuntut agar pemerintah segera membuka dokumen HGU perkebunan kelapa sawit kepada publik. Jokowi yang mengaku hanya takut kepada Allah, nyatanya tak berani melakukan itu. Padahal membuka HGU merupakan amanah konstitusi.

Sekadar mengingatkan, dokumen HGU dianggap sebagai informasi publik dimulai dari proses gugatan Forest Watch Indonesia (FWI) di Komite Informasi Publik  (KIP) pada Desember 2015. FWI menggugat kementerian ATR/BPN untuk membuka data HGU di Kalimantan, daerah yang paling banyak terdapat lahan sawit.

Permohonan data HGU itu untuk keperluan riset analisis terjadinya konflik lahan, yang hasilnya hendak direkomendasikan kepada pemerintah. Selanjutnya, majelis komisioner KIP pada Juli 2016 memutuskan dokumen HGU merupakan informasi publik yang masuk dalam kategori informasi tersedia setiap saat. KIP memandang dokumen HGU bukan merupakan data pribadi, karena merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai negara.

Merespons putusan KIP, kementerian lantas mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN membuat putusan pada 14 Desember 2016 yang menguatkan hasil KIP. Selanjutnya di tingkat kasasi, MA pada Maret 2017 mengeluarkan putusan yang juga menolak gugatan kementerian.

Nah, sejak keputusan hakim berkekuatan hukum tetap itu, kementerian belum juga membuka dokumen HGU. Berdasarkan data BPN pada 2010 sebanyak 56% aset nasional (dalam bentuk tanah sebanyak 62-87%) dikuasai hanya oleh 0,2% penduduk Indonesia.

Selain itu, menurut hasil riset Transformasi untuk Keadilan (TuK) dan Profundo, mengungkap pada 2015, sebanyak 25 grup perusahaan kelapa sawit menguasai lahan seluas 5,1 juta hektare atau hampir setengah Pulau Jawa yang luasnya 128.297 kilometer persegi. Dari 5,1 juta hektare (51.000 kilometer persegi), sebanyak 3,1 juta ha telah ditanami sawit dan sisanya belum ditanami. Luas perkebunan sawit di Indonesia kala itu baru sekitar 10 juta hektare. Kini luas perkebunan sawit sudah 14 juta ha.

Riset dengan judul "Kendali Taipan atas Grup Perusahaan Kelapa Sawit di Indonesia" itu juga menyebut 25 kelompok perusahaan itu dikendalikan 29 taipan yang perusahaan induknya terdaftar di bursa efek, baik di Indonesia dan luar negeri. Ada 11 perusahaan yang terdaftar di bursa efek di Jakarta, lalu 6 di bursa efek Singapura, 3 di Kuala Lumpur, dan satu perusahaan di bursa efek London.

Namun, perusahaan terbuka tersebut tidak sungguh-sungguh dimiliki publik, karena taipan adalah pemegang saham yang dominan, dengan penguasaan 20-80% saham. Kepemilikan saham dilakukan melalui ‘perusahaan cangkang’ di negara-negara ramah pajak.

Penelitian itu juga mendapatkan data bahwa kekayaan total mereka pada 2013 sebesar US$71,5 miliar atau Rp922,3 triliun. Angka konservatif ini diperoleh dari kajian yang dibuat Forbes dan Jakarta Globe. Sebagian besar kekayaan tersebut didapat dari bisnis perkebunan sawit, dan beberapa bisnis lainnya.

Para taipan–yang dalam bahasa Jepang artinya tuan besar–itu antara lain Grup Wilmar (dimiliki Martua Sitorus dkk), Sinar Mas (Eka Tjipta Widjaja), Raja Garuda Mas (Sukanto Tanoto), Batu Kawan (Lee Oi Hian asal Malaysia), Salim (Anthoni Salim), Jardine Matheson  (Henry Kaswick, Skotlandia), Genting  (Lim Kok Thay, Malaysia), Sampoerna (Putera Sampoerna), Surya Dumai (Martias dan Ciliandra Fangiono), dan Provident Agro (Edwin Soeryadjaya).

Lalu, Grup Anglo-Eastern (Lim Siew Kim, Malaysia), Austindo (George Tahija), Bakrie  (Aburizal Bakrie), BW Plantation-Rajawali (Peter Sondakh), Darmex Agro (Surya Darmadi), DSN (TP Rachmat dan Benny Subianto), Gozco (Tjandra Gozali), Harita (Lim Hariyanto Sarwono), IOI (Lee Shin Cheng, Malaysia), Kencana Agri (Henry Maknawi), Musim Mas (Bachtiar Karim), Sungai Budi (Widarto dan Santosa Winata), Tanjung Lingga (Abdul Rasyid), Tiga Pilar Sejahtera (Priyo Hadi, Stefanus Joko, dan Budhi Istanto), dan Triputra (TP Rachmat dan Benny Subianto).

Di antara mereka, kelompok perusahaan yang paling besar memiliki lahan sawit adalah Grup Sinar Mas, Grup Salim, Grup Jardine Matheson, Grup Wilmar, dan Grup Surya Dumai. Riset yang dilakukan TuK Indonesia dan Profundo menemukan bahwa ke-25 kelompok perusahaan ini menguasai 62% lahan sawit di Kalimantan (terluas di Kalimantan Barat, diikuti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur). Kemudian 32% di Sumatera (terluas di Riau diikuti Sumatera Selatan), 4% di Sulawesi, dan 2% di Papua.

Itu HGU untuk perkebunan kelapa sawit saja. Belum lagi untuk HTI dan perkebunan lainnya. Berdasarkan data Kementerian kehutanan, hingga 2013 luas izin HTI yang telah diterbitkan mencaai 13,2 juta ha. Namun, dari jumlah itu yang ditanami baru 5,1 juta ha. Artinya masih ada 8 juta ha lahan yang telantar.

Melihat data tersebut, rasanya aneh program reforma Jokowi hanya sebatas program sertifikasi tanah. Wajar sekiranya Rizal Ramli mengingatkan Jokowi untuk “jangan kerdil”.

Penulis: Miftah H. Yusufpati

NU Minta Warga Non Muslim Tak Disebut Kafir

Sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah, Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama menyarankan agar Warga Negara Indonesia yang beragama non-muslim tak lagi disebut sebagai kafir. Karena menurut para ulama kata kafir dianggap mengandung unsur kekerasan teologis.

"Karena itu para kiai menghormati untuk tidak gunakan kata kafir tetapi muwathinun atau warga negara, dengan begitu status mereka setara dengan warga negara yang lain," kata Pimpinan Sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah, Abdul Moqsith Ghazali, di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Banjar, Jawa Barat, Kamis 28 Februai 2019.

Moqsith mengungkapkan saran melarang menyebut warga negara non-muslim kafir bukan untuk menghapus istilah kafir dalam Alquran maupun hadis. Namun ini untuk mengimbau masyarakat yang seringkali menyematkan label diskriminatif pada sebagian kelompok warga yang beragama Islam namun berbeda pendapat maupun non-muslim. Karena dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada keterlibatan aktif dari warga negara non muslim.

"Jadi memberikan label kafir kepada WNI yang ikut merancang desain negara Indonesia rasanya tidak cukup bijaksana," tegasnya.

Selain itu, sidang komisi bahstul masail ad-diniyyah al-waqiiyyah mendiskusikan hak vonis sesat oleh pemerintah terhadap pribadi, kelompok keagamaan, dan aliran kepercayaan tertentu yang dinilai menyimpang dari ajaran agamanya.

Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Pati Jawa Tengah Aniq Muhammadun mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menjatuhkan vonis sesat terhadap pihak-pihak mana pun.

"Pemerintah tidak berhak memvonis, tetapi harus melakukan pembinaan terhadap kelompok aliran sesat," tegas Aniq.

Sementara, Azizi Hasbullah dari Blitar mengatakan aliran sesat yang dapat dibubarkan secara hak oleh pemerintah, adalah aliran sesat yang anarkis dan aliran yang membahayakan keamanan negara.

"Keyakinan itu urusan akidah, ideologi, atau itiqad. Ini urusan yang tidak zahir. Wong tetangga kita ini banyak yang nggak puasa, tetapi kita tidak menetapkan mereka aliran sesat atau aliran apa gitu," kata Azizi.

Survei: Pilpres 2019 Hanya Panas di Medsos, di Darat Banyak Tak Peduli

Pemilihan Presiden segera dihelat 17 April 2019, beberapa lembaga survei merilis hasil surveinya.

Survei dari Cyrus Network menjelaskan, hanya sekitar 40 persen pemilih yang terkoneksi dengan informasi di telapak tangan mereka. Baik itu media sosial maupun aplikasi pesan berantai seperti WhatsApp dan Line. Sisanya, 60 persen populasi belum bersentuhan dengan sumber-sumber informasi seperti ini.

CEO Cyrus Network Hasan Nasbi mengatakan, Facebook dan WhatsApp adalah dua media sosialisasi paling powerful sejauh ini. Facebook diakses oleh 32 persen populasi dan WhatsApp dimiliki oleh 33 persen populasi pemilih. 

Sementara itu, Twitter yang tampaknya selalu paling heboh, hanya diakses oleh 4 persen populasi saja. Tapi anehnya, ini yang justru menjadi favorit para politikus dan timses di Indonesia.

"Kampanye politik di media sosial memang terlihat ramai dan panas, begitu juga di pesan berantai. Tapi populasi orang yang terlibat tidak berkembang dan jenuh. Hanya 40 persen pengguna Facebook yang mengaku aktif menyebar pesan politik di Facebook. Begitu pula WhatsApp. Hanya 28 persen dari pengguna WhatsApp yang mengaku aktif menyebar pesan politik di aplikasinya. Sisanya, sudah tidak melakukan dan tidak peduli lagi,” kata Hasan Nasbi, Kamis 28 Februari 2019.

Hasan menjelaskan, setelah kira-kira hampir lima tahun tensi politik yang amat tinggi, ternyata tidak sampai 50 persen penguna media sosial ataupun aplikasi pesan yang terlibat secara aktif menyebarkan pesan-pesan politik.

Begitu juga yang berpartisipasi aktif untuk meluruskan hoax dan fitnah yang bertebaran melalui telapak tangan. Hanya sekian persen yang aktif meluruskan, sisanya cenderung apatis, membiarkan atau tidak peduli sama sekali.

“Ini bukti bahwa keriuhan politik di media sosial dan pesan berantai sudah tidak berkembang lagi. Tidak menambah audience atau menambah suara. Hanya sekadar mempertahankan isu saja,” ungkapnya.

Dari survei Cyrus Network, elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebesar 55,2 persen. Sementara, pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebesar 36 persen.
loading...
© Copyright 2019 OposisiNews | All Right Reserved