Peristiwa

Jumat, 01 Maret 2019

Pepesan Kosong Ridwan Kamil

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengklaim ada 4 juta pendukung paslon Prabowo-Sandi di Jabar yang balik kanan mendukung Jokowi-Ma’ruf. RK mengaku data itu diperolehnya dari sebuah survei.

Kita harus menyikapi pernyataan RK ini sebagai klaim seorang politisi. Jangan langsung percaya. Tapi juga jangan terlalu curiga. Woles saja.

Cara terbaik membuktikan klaim politisi adalah dengan mengujinya. Kita hadapkan dengan fakta-fakta.

Pada Pilpres 2014 Prabowo-Hatta memperoleh: 14.167.381 (59,78 persen) Jokowi-JK: 9.530.315 (40,22 persen). Total suara sah: 23.697.696. Artinya, kalau benar klaim RK, suara Jokma sudah naik sekitar 40%.

Pada Pilkada 2018 RK yang berpasangan dengan Uu Ruzhanul Haq memenangkan kursi Gubernur Jabar. RK-Uu memperoleh 7.226.254 (32,88 persen), disusul pasangan calon Sudrajat-Ahmad Syaikhu dengan perolehan suara sah sebanyak 6.317.465 suara (28,74 persen).

Kemudian posisi ketiga ditempati pasangan calon Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi dengan suara sah sebanyak 5.663.198 (25,77 persen), dan terakhir ditempati pasangan calon TB Hasanuddin-Anton Charliyan dengan suara 2.773.078 (12.62 persen).

Dari perbandingan Pilpres 2014 dan Pilgub 2018 selisih perolehan suara RK dengan Jokowi sekitar 2.3 juta. Jadi basis suara RK dan Jokowi hanya sekitar 7-9 juta pemilih.

Sebagai figur yang dikenal sangat populer di media sosial, basis utama RK adalah perkotaan seperti Bandung. Hal itu menjelaskan mengapa figur yang minim pengalaman seperti dia, bisa terpilih menjadi walikota Bandung. Jangan dilupakan ada faktor PKS dan Gerindra yang menjadi pendukungnya.

Apakah RK masih populer di kota Bandung dan sekitarnya? Ketika menonton pertandingan Persib melawan Arema Malang (18/2) di Stadion Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, RK mengalami pengalaman yang memalukan.

Ribuan bobotoh Persib meneriaki RK dan istrinya Atila Kamil dengan koor “Prabowo…Prabowo!”. RK dan istrinya mukanya terlihat memerah. Dia pasti tidak menyangka akan mendapat perlakuan seperti itu dari bobotoh Persib. Mereka notabene adalah pendukungnya sewaktu menjadi Walikota Bandung.

Pengalaman serupa kembali terulang. Kali ini dia mengalami langsung bersama Jokowi. Mobil rombongan yang dinaiki Jokowi dan RK disambut yel-yel Prabowo….Prabowo ketika menghadiri Munas Alim Ulama NU di Tasikmalaya, Rabu (28/2).

Dua fakta ini saja sudah bisa memberikan gambaran bahwa Jabar masih tetap menjadi kandangnya Prabowo. Koor suporter yang meneriakkan kata Prabowo bisa diartikan sebagai protes atas sikap RK yang membelot ke kubu Jokowi.

Ketika maju sebagai calon Walikota Bandung (2013) RK bukan siapa-siapa. Dia hanyalah seorang arsitek berpenampilan kalem dan publik tidak mengenalnya. Dia kemudian diusung oleh PKS dan Gerindra berpasangan dengan tokoh PKS M Oded Danial. Bolehlah dia disebut sebagai representasi Gerindra.

Tak lama setelah terpilih menjadi Walikota Bandung, RK mulai menampakkan jati dirinya. Dalam berbagai kesempatan dia menyatakan sebagai sosok yang netral, tidak terkait dengan parpol manapun. Dia mulai meghilangkan jejak PKS dan Gerindra sebagai partai yang sangat berjasa mengusungnya.

Pada Pilgub 2018 RK melihat peluang untuk maju sebagai cagub. Dia kemudian lompat ke Nasdem setelah mendapat tekanan hukum. Sebagaimana pengakuannya kepada media, dia bersedia dicalonkan Nasdem karena takut. Partai milik Surya Paloh itu punya media dan Jaksa Agung.

Salah-salah dia bisa menjadi tersangka. Banyak masalah hukum yang membelitnya selama menjadi walikota.

Salah satu syarat menjadi cagub Nasdem adalah mendukung Jokowi pada Pilpres 2019. RK bersedia. Dia berada di kubu yang berseberangan dengan Prabowo, figur yang sangat berjasa mendukungnya. Sampai disini RK masuk dalam satu barisan dengan Ahok, figur yang sangat dikaguminya.

Sikap RK yang tidak mengenal terima kasih dan setia kawan inilah yang kelihatannya membuat bobotoh Persib menjadi antipati. Setia kawan adalah prinsip utama bobotoh Persib. Untuk membela bobotoh yang lain, mereka bersedia mati. Dapat dipastikan RK sudah kehilangan basis utamanya.

Di media sosial RK juga sudah mulai kehilangan pesonanya. Ribuan komen dari netizen ikut menyorakinya ketika dia dipermalukan oleh bobotoh Persib.

Di kalangan ulama? Nah ini yang menjadi persoalan utama RK. Sejak bergabung dengan para penista agama, secara matematis dia sebenarnya sudah selesai. Jabar adalah basis utama pendukung gerakan 212. RK terselamatkan pada Pilgub 2018 karena suara umat terpecah.

Pecah kongsi antara Deddy Mizwar dengan Syaikhu membuka peluang bagi kemenangannya. Andai Deddy Mizwar dan Syaikhu tidak berpisah di tengah jalan, rasanya tidak mungkin RK menang.

RK-Uu hanya memperoleh suara sebesar 32,88 persen, tidak terpaut jauh dari pasangan Adjat-Syaikhu 28,74 persen dan Deddy Mizwar- Demul 25,7 persen.

Fakta-fakta di atas membuktikan, klaim RK hanya pepesan kosong. Dia coba menyenangkan Jokowi dan harus mempertanggungjawabkan perjanjiannya dengan Nasdem.

Segala cara akan dilakukan untuk memenangkan Jokowi. Tiasa kang?

The End.

Penulis: Djajang Nurjaman

Relawan Prabowo: Budiman Sudjatmiko Harus Minta Maaf Kepada Seluruh Emak-emak


Relawan Prabowo-Sandi yang tergabung dalam #PASTI2019 mengecam keras pernyataan politisi PDIP Budiman Sudjatmiko di media yang menuduh kubu 02 berkampanye dengan cara-cara yang mirip teroris atau menculik.

"Itu fitnah dan tuduhan keji di atas kemerdekaan berdemokrasi," kata Wasekjend Kornas #PASTI2019 Toto Sugiarto, Jumat (1/3).

Hal itu diungkapkan Budiman untuk merespons penangkapan tiga orang perempuan relawan Partai Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandi (PEPES) Karawang atas dugaan kampanye hitam di Karawang.

Dia menilai strategi kampanye hitam kubu Prabowo-Sandiaga mirip teroris karena kerap mengandalkan kaum perempuan sebagai tameng untuk menjalankan aksi-aksi kampanye hitam.

Jelas Toto Sugiarto, penangkapan yang dialami oleh aktivis emak-emak relawan PEPES di Karawang, itu tidak mendasar, dan ini juga sebagai pernyataan bodoh yang dilontarkan oleh seorang tokoh politisi mantan aktivis yang seharusnya tidak patut dilontarkan.

"Tuduhannya adalah bukti kepanikan melihat apresiasi perjuangan emak-emak militan seluruh nasional dari pelosok-pelosok desa dan kota yang turun gunung," ungkap Dewan Pendiri Keluarga Gerakan Indonesia Raya (KGI) ini.

Emak-emak yang ghirohnya melebihi semangat bapak-bapak dalam perjuangannya, mereka hanya mau Indonesia adil dan makmur serta menjadi tuan rumah di negeri sendiri tanpa kelaparan dan kesusahan.

"Dan kami dari semua relawan menganggap ini bukan sebagai target politik yang dikorbankan oleh BPN Prabowo-Sandi. Saya sebagai pelaku dan bagian dari relawan Prabowo-Sandi menganggap itu fitnah yang sangat keji apalagi dituduhkan kepada seseorang yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan semua masyarakat yang menginginkan perubahan," tutur Toto Sugiarto.

Menurutnya, fenomena Pilpres 2019 atas meluasnya dukungan emak-emak keluar dari dapur itu adalah hal positif di negara demokrasi. Artinya masyarakat sudah mulai cerdas dan tidak mau dikebiri oleh penguasa, karena kaum emak-emak sebagai korban pertama yang merasakan kesusahan jika pemerintah tidak cakap menjalankan roda ekonomi pemerintahan.

"Tanpa disadari Budiman yang ketua partainya juga emak-emak dan masih banyak kader partainya dari kaum politisi perempuan, harusnya menyadari kecerdasan berpikir taktis serta reaktif dan kepekaan hati dari kaum perempuan," ucapnya.

"Menurut kami Budiman harus meminta maaf terhadap semua emak-emak atau kaum perempuan di seluruh nusantara yang berjuang untuk perubahan, dan mencabut tuduhan fitnah keji tanpa data dan bukti kepada emak-emak, itu kalau memang Budiman lelaki sejati," tutup Toto Sugiarto menambahkan.

Amien Rais: Sejak 6 Bulan Lalu Sudah Ada Kecurangan Luar Biasa

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, merasa bahwa dalam waktu enam bulan terakhir sudah ada gejala-gejala kecurangan dalam Pemilihan Umum 2019.

"Jadi kalau kita mau jujur, sejak 6 bulan yang lalu sudah kentara adanya gejala-gejala kecurangan yang luar biasa. Misalnya, dalam daftar DPT (daftar pemilih tetap), itu ada 31 juta yang bodong. Disisir habis," ujar Amien Rais di depan kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2019.

Selain itu, kata Amien, banyak ditemukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP yang dibuang di sawah.

"Bayangkan ratusan ribu KTP elektronik itu dibuang di hutan, dibuang di sawah, di semak-semak, jatuh di jalan dan lain. Ini apa-apaan?" tuturnya.

Oleh karena itu, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu meminta kepada KPU agar betul-betul transparan, jujur, adil, dalam melaksanakan pesta demokrasi, baik pemilihan legistlatif maupun pemilihan presiden.

"Maka siapa pun yang menang, yang kalah akan terima. Tapi kita juga punya tim IT yang luar biasa. Kalau sampai terbukti nanti ada kecurangan yang sistematik kemudian masif terukur, maka jangan pernah menyalahkan kalau kita akan melakukan aksi-aksi politik," tuturnya.

"Bukan perang total ala Moeldoko, tapi kita perang politik, bahwa kebenaran harus ditegakkan," Amien menambahkan.

JK Mengaku Sedih Melihat Konflik Sesama Muslim

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku sedih melihat konflik di dunia Islam saat ini, baik sesama Muslim dalam satu negara maupun konflik antar negara Muslim. Ia berharap Nahdatul Ulama bersama pemerintah ikut menjaga perdamaian dunia sesuai dengan rekomendasi yang diberikan pada pemerintah.

"Kalau kita melihat dunia Islam pada hari ini, maka tidak lepas dari pada masalah kedaulatan dan masalah keadilan yang menyebabkan satu satu sama lain berperang," kata JK di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Banjar, Jawa Barat, Jumat 1 Maret 2019.

Politikus partai Golkar ini mengungkapkan saat ini dirinya sedih dan prihatin dengan banyaknya negara Islam yang berperang. Baik sesama warga negaranya maupun antar negara Islam.

"Kurang lebih 15 negara berperang satu sama lain, berperang denga rakyatnya, atau berperang dengan negara Islam lainnya. Dan bekas negara penjajahnya melihatnya dengan tersenyum," ujarnya.

Menurutnya negara yang berkonflik sebenarnya mempunyai dasar republik, namun dalam pelaksanaan pemerintahannya justru monarki kerajaan.

"Apakah itu Suriah, Irak, Libya, Nigeria, Mesir, Tunisia semuanya berdasarkan republik, tapi perilakunya seperti kerajaan. Tanpa memperhatikan kedaulatan rakyatnya maka timbullah perang satu sama lain," ujarnya.

Kondisi ini membuat dirinya sebagai umat Muslim bersedih. Ia berusaha mencari solusi untuk mencari jalan perdamaian bersama pemerintah.

"Ini memberikan kita suatu kesedihan dan upaya tentu kita lakukan bagaimana membantu, dalam batas kemampuan kita untuk menjaga perdamaian," tegasnya.

JK mengungkap langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk perdamaian dunia, dan mengupayakan perdamaian di negara dengan penduduk Muslim.

"Di sekitar negara di Asean ini, Filipina alhamdulillah sudah hampir selesai persoalannya, sudah ada perdamaian. Tapi di Thailand Selatan belum, Myanmar juga belum selesai, belum berakhir, masih kita upayakan. Indonesia mempunyai peran yang sangat penting untuk negara negara tersebut," katanya.

Mendikbud ke Guru Bergaji Rp750 Ribu: Yang Ikhlas, Ya

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku kaget banyak guru yang sudah 20 tahun mengabdi namun masih berstatus honorer di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Hal tersebut terungkap saat Muhadjir melawat ke Banyuasin, Kamis (28/2).

Saat memberikan kata sambutan, Muhadjir bertanya kepada audiens berapa lama mengabdi menjadi guru. Saat ditanya berapa orang yang mengabdi 10 tahun, banyak tangan teracung ke atas. Muhajir tidak heran.

Namun saat menanyakan berapa banyak guru yang sudah mengabdi 20 tahun tapi masih honorer, Muhadjir terkejut masih banyak tangan teracung ke atas. "Wah masih banyak ya, coba naik ke atas [panggung] sini," ujar Muhadjir.

Hanya lima orang guru yang naik ke atas panggung. Satu per satu, para guru memperkenalkan diri kepada mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu. Dari kelima guru yang naik ke atas panggung, yang paling lama mengabdi selama 32 tahun di kawasan perairan, Pulau Rimau, Banyuasin.

"Saya sudah ikut tes P3K, semoga lulus," ujar dia diaminkan Muhadjir.

Perwakilan lainnya mengaku sudah mengabdi sejak 1999. Gaji yang diterimanya saat ini RP750 ribu. "Saya guru di SD Negeri Air Kumbang mulai 1999. Gaji saya Rp750 ribu sebulan, tidak cukup apa-apa, sertifikasi belum apalagi mau diangkat jadi PNS," kata dia.

Mendengar pernyataan para guru, Muhadjir berjanji akan meningkatkan kesejahteraan para guru honorer secara bertahap. Menurut dia, saat ini terdapat 800 ribu guru honorer di Indonesia yang bernasib sama dengan guru di Banyuasin.

"Guru itu orang paling ikhlas di dunia. Membesarkan anak orang lain, anaknya sendiri belum tentu sebesar anak orang lain itu. Menjadikan anak orang lain bupati seperti pak Askolani ini, meskipun anaknya tidak menjadi bupati. Walaupun gajinya sedikit, ikhlas ya," ujar dia.

Wartawan Senior UNGKAP Para Taipan Tuan Tanah di Sekeliling Jokowi

Jangan kerdil jadi presiden. Kebijakannya berlaku untuk semua orang, bukan untuk orang per orang.”

B tanggapan Rizal Ramli atas pidato calon Presiden Joko Widodo perihal kepemilikan Prabowo Subianto atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) di Kalimantan Timur dan Aceh seluas 340.000 hektar (ha).

Ini adalah kali kedua, Jokowi kembali mengungkit soal itu. Yang pertama saat debat Capres kedua 17 Februari lalu.

Dalam pidatonya pada acara bertemakan “Konvensi Rakyat: Optimis untuk Indonesia Maju” di Sentul International Convenstion Center (SICC), Bogor, 29 Juni 2017, Jokowi mengatakan dirinya sedang menunggu kesediaan para penerima konsesi lahan dengan ukuran besar untuk mengembalikan kepada negara.

Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) menerjemahkan kerdil adalah tidak berkembang, tidak maju; picik (tentang pikiran, pandangan dan sebagainya). Kerdil yang dimaksud Rizal tentu adalah picik. KBBI menerjemahkan picik adalah tidak luas (tentang pandangan, pikiran, dan sebagainya).

Begitukah kualitas Jokowi di mata mantan Menko Ekonomi itu? Boleh jadi Jokowi saat pidato tengah larut dalam kampanye. Dia sadar betul dengan mengangkat HGU akan mengundang tepuk riuh. Dan nyatanya memang begitu. “Saya tunggu, saya tunggu, saya tunggu, sekarang dan saya akan bagikan untuk rakyat kecil karena masih banyak rakyat yang membutuhkan,” katanya menunggu HGU itu dikembalikan. Ucapan Jokowi ini, ditingkahi teriakan dan tepuk tangan heroik pendukungnya.

Jokowi mungkin tersadar bahwa program Nawa Cita tentang reforma agraria sejauh ini masih mentok dalam janji saja. Tapi dia melupakan bahwa  orang-orang di sekitar dirinya adalah para tuan besar yang juga tuan tanah.

Tepat apa yang dikatakan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjutak, dalam menanggapi pidato Jokowi itu dengan tantangan. Ia minta orang-orang di sekeliling Jokowi seperti Erick Thohir, Luhut Binsar Panjaitan, Sinar Mas, mengikuti permintaan jokowi tersebut.

Di sisi lain, banyak pihak juga menuntut agar pemerintah segera membuka dokumen HGU perkebunan kelapa sawit kepada publik. Jokowi yang mengaku hanya takut kepada Allah, nyatanya tak berani melakukan itu. Padahal membuka HGU merupakan amanah konstitusi.

Sekadar mengingatkan, dokumen HGU dianggap sebagai informasi publik dimulai dari proses gugatan Forest Watch Indonesia (FWI) di Komite Informasi Publik  (KIP) pada Desember 2015. FWI menggugat kementerian ATR/BPN untuk membuka data HGU di Kalimantan, daerah yang paling banyak terdapat lahan sawit.

Permohonan data HGU itu untuk keperluan riset analisis terjadinya konflik lahan, yang hasilnya hendak direkomendasikan kepada pemerintah. Selanjutnya, majelis komisioner KIP pada Juli 2016 memutuskan dokumen HGU merupakan informasi publik yang masuk dalam kategori informasi tersedia setiap saat. KIP memandang dokumen HGU bukan merupakan data pribadi, karena merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai negara.

Merespons putusan KIP, kementerian lantas mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN membuat putusan pada 14 Desember 2016 yang menguatkan hasil KIP. Selanjutnya di tingkat kasasi, MA pada Maret 2017 mengeluarkan putusan yang juga menolak gugatan kementerian.

Nah, sejak keputusan hakim berkekuatan hukum tetap itu, kementerian belum juga membuka dokumen HGU. Berdasarkan data BPN pada 2010 sebanyak 56% aset nasional (dalam bentuk tanah sebanyak 62-87%) dikuasai hanya oleh 0,2% penduduk Indonesia.

Selain itu, menurut hasil riset Transformasi untuk Keadilan (TuK) dan Profundo, mengungkap pada 2015, sebanyak 25 grup perusahaan kelapa sawit menguasai lahan seluas 5,1 juta hektare atau hampir setengah Pulau Jawa yang luasnya 128.297 kilometer persegi. Dari 5,1 juta hektare (51.000 kilometer persegi), sebanyak 3,1 juta ha telah ditanami sawit dan sisanya belum ditanami. Luas perkebunan sawit di Indonesia kala itu baru sekitar 10 juta hektare. Kini luas perkebunan sawit sudah 14 juta ha.

Riset dengan judul "Kendali Taipan atas Grup Perusahaan Kelapa Sawit di Indonesia" itu juga menyebut 25 kelompok perusahaan itu dikendalikan 29 taipan yang perusahaan induknya terdaftar di bursa efek, baik di Indonesia dan luar negeri. Ada 11 perusahaan yang terdaftar di bursa efek di Jakarta, lalu 6 di bursa efek Singapura, 3 di Kuala Lumpur, dan satu perusahaan di bursa efek London.

Namun, perusahaan terbuka tersebut tidak sungguh-sungguh dimiliki publik, karena taipan adalah pemegang saham yang dominan, dengan penguasaan 20-80% saham. Kepemilikan saham dilakukan melalui ‘perusahaan cangkang’ di negara-negara ramah pajak.

Penelitian itu juga mendapatkan data bahwa kekayaan total mereka pada 2013 sebesar US$71,5 miliar atau Rp922,3 triliun. Angka konservatif ini diperoleh dari kajian yang dibuat Forbes dan Jakarta Globe. Sebagian besar kekayaan tersebut didapat dari bisnis perkebunan sawit, dan beberapa bisnis lainnya.

Para taipan–yang dalam bahasa Jepang artinya tuan besar–itu antara lain Grup Wilmar (dimiliki Martua Sitorus dkk), Sinar Mas (Eka Tjipta Widjaja), Raja Garuda Mas (Sukanto Tanoto), Batu Kawan (Lee Oi Hian asal Malaysia), Salim (Anthoni Salim), Jardine Matheson  (Henry Kaswick, Skotlandia), Genting  (Lim Kok Thay, Malaysia), Sampoerna (Putera Sampoerna), Surya Dumai (Martias dan Ciliandra Fangiono), dan Provident Agro (Edwin Soeryadjaya).

Lalu, Grup Anglo-Eastern (Lim Siew Kim, Malaysia), Austindo (George Tahija), Bakrie  (Aburizal Bakrie), BW Plantation-Rajawali (Peter Sondakh), Darmex Agro (Surya Darmadi), DSN (TP Rachmat dan Benny Subianto), Gozco (Tjandra Gozali), Harita (Lim Hariyanto Sarwono), IOI (Lee Shin Cheng, Malaysia), Kencana Agri (Henry Maknawi), Musim Mas (Bachtiar Karim), Sungai Budi (Widarto dan Santosa Winata), Tanjung Lingga (Abdul Rasyid), Tiga Pilar Sejahtera (Priyo Hadi, Stefanus Joko, dan Budhi Istanto), dan Triputra (TP Rachmat dan Benny Subianto).

Di antara mereka, kelompok perusahaan yang paling besar memiliki lahan sawit adalah Grup Sinar Mas, Grup Salim, Grup Jardine Matheson, Grup Wilmar, dan Grup Surya Dumai. Riset yang dilakukan TuK Indonesia dan Profundo menemukan bahwa ke-25 kelompok perusahaan ini menguasai 62% lahan sawit di Kalimantan (terluas di Kalimantan Barat, diikuti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur). Kemudian 32% di Sumatera (terluas di Riau diikuti Sumatera Selatan), 4% di Sulawesi, dan 2% di Papua.

Itu HGU untuk perkebunan kelapa sawit saja. Belum lagi untuk HTI dan perkebunan lainnya. Berdasarkan data Kementerian kehutanan, hingga 2013 luas izin HTI yang telah diterbitkan mencaai 13,2 juta ha. Namun, dari jumlah itu yang ditanami baru 5,1 juta ha. Artinya masih ada 8 juta ha lahan yang telantar.

Melihat data tersebut, rasanya aneh program reforma Jokowi hanya sebatas program sertifikasi tanah. Wajar sekiranya Rizal Ramli mengingatkan Jokowi untuk “jangan kerdil”.

Penulis: Miftah H. Yusufpati

NU Minta Warga Non Muslim Tak Disebut Kafir

Sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah, Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama menyarankan agar Warga Negara Indonesia yang beragama non-muslim tak lagi disebut sebagai kafir. Karena menurut para ulama kata kafir dianggap mengandung unsur kekerasan teologis.

"Karena itu para kiai menghormati untuk tidak gunakan kata kafir tetapi muwathinun atau warga negara, dengan begitu status mereka setara dengan warga negara yang lain," kata Pimpinan Sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah, Abdul Moqsith Ghazali, di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Banjar, Jawa Barat, Kamis 28 Februai 2019.

Moqsith mengungkapkan saran melarang menyebut warga negara non-muslim kafir bukan untuk menghapus istilah kafir dalam Alquran maupun hadis. Namun ini untuk mengimbau masyarakat yang seringkali menyematkan label diskriminatif pada sebagian kelompok warga yang beragama Islam namun berbeda pendapat maupun non-muslim. Karena dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada keterlibatan aktif dari warga negara non muslim.

"Jadi memberikan label kafir kepada WNI yang ikut merancang desain negara Indonesia rasanya tidak cukup bijaksana," tegasnya.

Selain itu, sidang komisi bahstul masail ad-diniyyah al-waqiiyyah mendiskusikan hak vonis sesat oleh pemerintah terhadap pribadi, kelompok keagamaan, dan aliran kepercayaan tertentu yang dinilai menyimpang dari ajaran agamanya.

Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Pati Jawa Tengah Aniq Muhammadun mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menjatuhkan vonis sesat terhadap pihak-pihak mana pun.

"Pemerintah tidak berhak memvonis, tetapi harus melakukan pembinaan terhadap kelompok aliran sesat," tegas Aniq.

Sementara, Azizi Hasbullah dari Blitar mengatakan aliran sesat yang dapat dibubarkan secara hak oleh pemerintah, adalah aliran sesat yang anarkis dan aliran yang membahayakan keamanan negara.

"Keyakinan itu urusan akidah, ideologi, atau itiqad. Ini urusan yang tidak zahir. Wong tetangga kita ini banyak yang nggak puasa, tetapi kita tidak menetapkan mereka aliran sesat atau aliran apa gitu," kata Azizi.

Survei: Pilpres 2019 Hanya Panas di Medsos, di Darat Banyak Tak Peduli

Pemilihan Presiden segera dihelat 17 April 2019, beberapa lembaga survei merilis hasil surveinya.

Survei dari Cyrus Network menjelaskan, hanya sekitar 40 persen pemilih yang terkoneksi dengan informasi di telapak tangan mereka. Baik itu media sosial maupun aplikasi pesan berantai seperti WhatsApp dan Line. Sisanya, 60 persen populasi belum bersentuhan dengan sumber-sumber informasi seperti ini.

CEO Cyrus Network Hasan Nasbi mengatakan, Facebook dan WhatsApp adalah dua media sosialisasi paling powerful sejauh ini. Facebook diakses oleh 32 persen populasi dan WhatsApp dimiliki oleh 33 persen populasi pemilih. 

Sementara itu, Twitter yang tampaknya selalu paling heboh, hanya diakses oleh 4 persen populasi saja. Tapi anehnya, ini yang justru menjadi favorit para politikus dan timses di Indonesia.

"Kampanye politik di media sosial memang terlihat ramai dan panas, begitu juga di pesan berantai. Tapi populasi orang yang terlibat tidak berkembang dan jenuh. Hanya 40 persen pengguna Facebook yang mengaku aktif menyebar pesan politik di Facebook. Begitu pula WhatsApp. Hanya 28 persen dari pengguna WhatsApp yang mengaku aktif menyebar pesan politik di aplikasinya. Sisanya, sudah tidak melakukan dan tidak peduli lagi,” kata Hasan Nasbi, Kamis 28 Februari 2019.

Hasan menjelaskan, setelah kira-kira hampir lima tahun tensi politik yang amat tinggi, ternyata tidak sampai 50 persen penguna media sosial ataupun aplikasi pesan yang terlibat secara aktif menyebarkan pesan-pesan politik.

Begitu juga yang berpartisipasi aktif untuk meluruskan hoax dan fitnah yang bertebaran melalui telapak tangan. Hanya sekian persen yang aktif meluruskan, sisanya cenderung apatis, membiarkan atau tidak peduli sama sekali.

“Ini bukti bahwa keriuhan politik di media sosial dan pesan berantai sudah tidak berkembang lagi. Tidak menambah audience atau menambah suara. Hanya sekadar mempertahankan isu saja,” ungkapnya.

Dari survei Cyrus Network, elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebesar 55,2 persen. Sementara, pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebesar 36 persen.

MANTAP! Kalahkan PDI P, Partai Demokrat dan Gerindra Paling Populer di Google Trends

Dari lima partai politik (Parpol) yang meraih suara terbesar di Indonesia pada pemilihan umum legislatif (Pileg) 2014, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai PDI Perjuangan memperoleh nilai popularitas terendah di Google Trends pekan ini. Hasil ini diperoleh dari data Google Trends yang diambil Rabu, 27 Februari 2019 pukul 15.57 WIB.

Seperti dilansir dari kompas.com, Jumat 9 Mei 2014, pada Pileg 2014 lalu PDIP meraih perolehan suara terbanyak dengan 23.681.471 suara (18,95%). Golkar meraih suara terbesar kedua dengan 18.432.312 suara (14,75%). Di peringkat ketiga, Partai Gerindra 14.760.371 suara (11,81%). Partai Demokrat berada di posisi keempat dengan 12.728.913 suara (10,9%). Posisi lima besar diraih PKB dengan 11.298.950 suara (9,04%).

Berdasarkan data yang berhasil diunduh tim Kitakini News dari Google Trends, dari 22 sub wilayah di Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menempati posisi terendah dengan persentase nilai rata-rata 3,82%. Sedangkan Partai PDI Perjuangan menempati posisi kedua terendah dengan persentase nilai rata-rata 7,14%.

Popularitas tertinggi ditempati oleh Partai Demokrat dengan persentase nilai rata-rata 36%, disusul Partai Gerindra di tempat kedua dengan nilai 30,04%. Sementara Partai Golkar berada di posisi ketiga dengan nilai 23%.

Popularitas lima partai besar ini diukur menggunakan Google Trends untuk semua kategori penelusuran web dengan membandingkan istilah penelusuran “Partai Demokrat”, “Partai PDIP”, “Partai Golkar”, “Partai PKB”, dan “Partai Gerindra”.

Pengukuran dilakukan untuk wilayah Indonesia dalam periode 7 hari terakhir (20 Februari 2019 ukul 15.57 WIB sampai 27 Februari 2019 Pukul 15.57 WIB).

Popularitas Lima Parpol Besar di 22 Sub Wilayah Indonesia

Berikut data yang berhasil diunduh tim Kitakini News dari google trends untuk popularitas lima parpol besar pada 22 sub wilayah di Indonesia.


Baru di Era Ini Kata 'KAFIR' Dipersoalkan, Kenapa Hanya Persoalkan Umat Islam?

Kata 'Kafir' itu istilah dalam kitab Suci, gak bisa diamandemen, itu wahyu Ilahi. Tapi jika ada kata kafir dalam konstitusi dan UU, mari kita amandemen, itu buatan manusia.  Katanya kita disuruh jangan campur agama dan politik. Beginian aja gak bisa dicerna.

Lagian, #KataKafir dan padanannya ada di banyak agama. Kenapa yang jadi korban hanya agama Islam? Kenapa Alquran yang dipersoalkan? Susah banget mau jadi orang Islam. Kalau oleh konsep iman agama lain Saya disebut kafir ya terima saja. Memang kenapa kalau kafir?

Justru kedewasaan berwarganegara dan toleransi itu ditentukan oleh kemampuan kita untuk mencerna perbedaan konsep dalam iman. Ini malah toleransi mau merasuk pada perubahan konsep iman. Lah apa hak kita mengubah konsep iman? Nabi aja gak boleh. Heran saya. Ini kan sederhana.

Susah kalau tokoh Islam minder dengan konsep iman mereka sendiri. Semoga ke depan lahir generasi yang percaya diri dari pesantren dan sekolah-sekolah agama. Sehingga tegaklah agama dan Tegaklah negara. Sebab kalau ulama minder maka negara kacau. Ini potret hari ini.

Harusnya warga negara didewasakan untuk menerima konsep iman yang beragam. Toleransi pada perbedaan adalah syarat kewarganegaraan. Agama tidak perlu di-amandemen sebab ia telah didisain untuk mengelola perbedaan. Kalau Tuhan mau kita gak bakal beragam.

Tuhan Maha Kuasa untuk menyeragamkan kita sejak DNA sampai pada pilihan Iman. tapi Dia yang maha kuasa tidak mau. Supaya kita berlomba mengejar kebaikan. Sekarang, ayo berbuat baik. Ayo berbuat baik untuk bangsa. Ayo berdialog sebagai warga negara. Itu saja.

Jangan sekali-kali ada majelis duduk untuk saling merevisi iman. Itu sakit jiwa namanya. Santai aja, mari kita berlomba menemukan cara untuk saling menikmati perbedaan. Masa menerima #KataKafir aja gak sanggup? Ya ampun. Dewasalah bangsaku.

(dari twitter @Fahrihamzah 01-03-2019)

***



Sejak Kapan Presiden Jadi Petugas Bank?

Presiden Jokowi Salurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk Peternak Hingga Pedagang di Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

Demikian berita disiarkan METROTV.

Sejak kapan presiden jadi petugas bank?

"KUR lahir zaman pak @SBYudhoyono dan dulu hanya disalurkan oleh bank...bukan presiden...," komen Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Wargnet yang lain menimpali..

@LutfiFi60625037: Betul sekali bang pertamakali KUR umkn itu diluncurkan oleh BRI dthn 2010 yg diresmikan oleh pak sby di dampingi ibu ani dan segenap banker senior, saya inget soalnya saya dulu sempet jadi AO KUR.

@suziekusuma: Saya juga inget, soalnya pernah jadi nasabah KUR 😁

@ronald_ntot: Tugas utama presiden itu bikin kebijakan,  pelaksanaan diserahkan ke instansi tehnis. Kalo presiden jg ikut bagi2 sertikat atau bagi2 KUR lgsg ke rskyat artinya pilpr3s su dekat..😁

@ndie4u: Dagelan kelas tinggi ini... Udah pd tahu klo dr dulu, KUR itu hny disalurkan oleh bank. Msh jg mo bodohi rkyt hny utk sebuah pencitraan...  Apa pak dhe gk mrs cape ngibulin rkyt trs? Kek kurang krjaan aja. Semoga rkyt tau klo ini hny sebuah "trik " aja.

@bepejeel: Jangankan bagiin KUR yg jadi tugas Bank. Beliau rela masuk gorong2 koq asalkan bisa mengangkat citra😊




Kondisi NU Sekarang Mirip Tahun 1963-1965, Prof Aminuddin: Terjebak Politik Komunis

NU Jadi Tumbal Politik Kekuasaan, Siapa Bertanggungjawab” karya sejarawan Nahdlatul Ulama Drs H Choirul Anam di Graha Astranawa Surabaya, Selasa (26/2/2019) berlangsung menarik.

Pasalnya, uraian pembedah yang terdiri dari pakar sejarah Prof Dr Amnuddin Kasdi guru besar Unesa dan Prof Dr Achmad Zahro guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya,  juga sangat menggelitik.

Prof Aminuddin Kasdi, mengatakan, buku karya Cak Anam, sapaan akrab Choirul Anam ini, merupakan refleksi sejarah kelam yang pernah dialami Nahdlatul Ulama (NU) dalam pusaran kekuasan yang terulang kembali.

Bahkan bisa jadi lebih parah dari tahun 1963-1965 di mana NU waktu itu harus ikut masuk dalam paham Nasakom (Nasionalis, Agamis dan Komunis).

Tanda-tandanya Sudah Muncul

Diakui Prof Aminuddin, tanda-tanda yang sudah muncul ke permukaan, memang sedikit ada kemiripan. Misalnya, kalau dulu ada land reform (reformasi agraria) sekarang juga ada bagi-bagi sertifikat tanah.

“Dulu untuk menciptakan konflik di akar rumput (revolusi sosial) menggunakan istilah 7 setan desa penguasa tanah. Sehingga kemudian Barisan Tani Indonesia dipersenjatai, sehingga pecah peristiwa G 30 S/PKI 1965,” jelasnya.

Tapi sekarang menggunakan propaganda Rusia di mana kebohongan yang diulang-ulang diharapkan bisa menjadi kebenaran. Ia juga mengingatkan bahwa PKI dulu menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu tapi setelah bersatu akan diganti dengan ideologi Marxisme.

“Kebangkitan neo PKI itu nyata adanya, saya sudah berulangkali menghambat cara-cara yang mereka lakukan untuk menyusup baik melalui UU, Kurikulum pendidikan hingga SKKPH (Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM),” beber Guru Besar sejarah UNESA ini.

Sementara itu, Prof Dr Achmad Zahro mengakui bahwa karya tulis Cak Anam ini menarik untuk menjadi referensi nahdliyin. Menurut Prof Zahro, meski hanya lulusan S1 tapi buku-buku karya Cak Anam banyak dijadikan sebagai rujukan para doktor dan professor. Kenapa bisa demikian?

“Itu karena tulisan sejarah selalu mengedepankan kejujuran. Kalau tak setuju dengan buku ini ya harus bisa menunjukkan kesalahannya. Kita duduk bersama. Sebaliknya jika tidak, ya wajib setuju dengan isi buku ini,” kata Zahro mengawali presentasi.

Menurut, Prof Zahro sapaan akrabnya, warga nahdliyin sekarang ini bisa digolongkan menjadi tiga, yakni NU Struktural, NU Kultural dan NU Main Cantik. “Nah, saya yang sudah bergelar profesor harus bisa main cantik dan  tidak boleh diam ketika melihat kondisi NU saat ini,” jelasnya.

Menurutnya, sejarah kelam NU pada kisaran akhir tahun 1970-an kembali terulang saat ini, dimana yang diamati sekarang pengurus NU justru melanggar Khittah NU 1926 yang meliputi moqoddimah, nawasila dan qonun asasi. Yang paling mencolok adalah pelanggaran qonun asasi (anggaran dasar NU Bab XVI Pasal 51 ayat (4).

“Siapapun yang mendapat amanat menjadi rais aam, rais syuriah dan ketua umum NU tidak diperkenankan untuk mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilihan jabatan politik apapun. Bahkan kalau punya jabatan tertentu  wajib mengundurkan diri,” ungkap teman akrab Ketum PBNU KH Said Agil Siraj saat belajar di Ummul Qura Makkah ini.

Sekarang? “Baiat rais aam PBNU (KH Ma’ruf Amin) telah runtuh. Bahkan dalam suatu forum saya katakana, sahabat saya ini telah berkhianat terhadap NU. Peryataan saya itu juga mendapat dukungan dzuriyah (keturunan) para pendiri NU yang ke-NU-annya tidak ada batasannya,” katanya.

Ironisnya, lanjut Prof Zahro, mereka bukan menyadari kesalahan beratnya justru berusaha mengajak struktural NU untuk mendukung di Pilpres 2019. “Iya kalau menang, lumayan. Itu pikiran mereka. Kalau kalah, NU bisa hancur,” tegas Prof Achmad Zahro.

Bahkan tidak cukup di situ, di banyak kesempatan anggota struktural NU kerap berani menghina kader NU yang tak mau memilih kader NU di Pilpres mendatang. Terus terang, Prof Zahro juga sakit hati kalau mendengar yang tak mendukung 01, itu goblok. Padahal itu urusan pribadi dan tentunya setiap orang akan melihat dulu potensi yang dimiliki calon yang akan didukung.

Kalau soal kepandaian memang pintar tapi bidangnya bagaimana, dan mengapa dipilih umur yang tua, itu juga akan menjadi petimbangan pemilih.

“Saya tegaskan tidak kurang ke NU-an orang yang memilih 01 atau 02. Tapi yang melanggar AD/ART itu, jelas berkurang ke NU-annya karena telah mengkhianati khittah,” tegas guru besar UIN Sunan Ampel ini.

Rais Aam Lebih Tinggi dari Presiden

Pemaksaan memilih salah satu pasangan calon yang berkompetisi di Pilpres 2019 itu, kata Prof Zahro justru akan memecahbelah NU. Pasalnya, sejak awal harusnya bisa dikondisikan sebab warga NU yang tidak terima dengan kondisi NU saat ini juga berhak menyatakan pendapat walaupun yang punya kuasa adalah NU Struktural.

Penolakan pemaksaan ini juga mendapat dukungan dzuriyah para pendiri NU. Bahkan pertemuan (halaqoh) menyuarakan sikap NU kultural terus dilakukan. “Siapapun yang kita pilih jangan ada caci maki, ini bagian dari jihad politik sehingga jangan menjelekkan mereka yang beda pilihan,” pintanya.

Kendati demikian sejarah telah mencatat bahwa pelanggaran paling berat pertama terhadap khittah NU 1926 adalah KH Ma’ruf Amin karena posisi rais aam bagi warga NU itu lebih tinggi dibanding jabatan presiden.

“Kami menghormati hak politik KH Ma’ruf Amin tapi hasil halaqoh menyatakan beliau wajib ditakzir (hukum) dengan cara tidak dipilih,” kata pemimpin halaqoh NU kultural dan dzuriyah pendiri NU.

Masih di tempat yang sama penulis buku “NU Jadi Tumbal Politik Kekuasaan, Siapa Bertanggungjawab” Drs H Choirul Anam menegaskan bahwa khittah NU merupakan cetak biru atau dasar berpijak NU pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan gerakan (operasional) NU adalah misi kerasulan yakni Amar Makruf Nahi Munkar.

Kemudian referensi yang digunakan NU yakni kutubus syar’i. Dan caranya adalah dengan mengedepankan prinsip Tawasut, I’tidal, Tawazun dan Tasamuh.

“Saya siap melayani berdebat jika ada kesalahan di buku saya. Tapi jika tidak bisa memberikan bukti untuk meyanggah buku ini ya harusnya mau menerima. Buku ini bagian dari kritik saya terhadap perjalanan NU karena saya tak rela  NU dijadikan tumbal kekuasaan,” pungkas Cak Anam sapaan akrabnya. (ud)

Sumber: https://duta.co/kondisi-nu-sekarang-mirip-tahun-1963-1965-prof-aminuddin-terjebak-politik-komunis/

8 Tantangan Keluarga Versi PPP, Pertama adalah Kemiskinan

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy alias Rommy menyampaikan adanya delapan tantangan yang dihadapi keluarga Indonesia saat ini, yang pertama adalah kemiskinan.

Rommy menyampaikan hal itu dalam pidato politiknya di depan Presiden Joko Widodo yang hadir dalam acara peringatan Hari Lahir ke-46 PPP, di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis (28/2).

Rommy dalam pidatonya, menyampaikan apresiasi PPP kepada pemerintah yang terus berupaya dengan aneka kartu sakti, mampu menekan angka kemiskinan menjadi 9,82 persen.

“Ini tidak dicapai dengan berleha-leha. Tidak dicapai dengan sekadar duduk. Beliau (Jokowi) berkeliling nusantara menyerap aspirasi," ucap Rommy.

Tujuh tantangan lainnya versi PPP adalah pengangguran, pornografi, narkoba, sekularisme, liberalisme, intoleransi, serta hoaks dan fitnah.

Bicara pengangguran, Rommy yang juga politikus Senayan, kembali mengapresiasi pemerintahan Jokowi yang berhasil menekan angka pengangguran menjadi 5,13 persen. Namun dia meminta supaya pengangguran di perkotaan perlu diwaspadai.

Untuk mengantisipasi delapan tantangan tersebut, PPP mendorong dikembalikannya sejumlah fungsi keluarga, antara lain fungsi keagamaan, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, ekonomi hingga pelestarian lingkungan.

Wajar JK Lebih Berharap Pada Prabowo

Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah paham dengan karakter kepemimpinan Joko Widodo yang terlampau banyak keliru dalam mengambil kebijakan. Atas alasan itu, JK kerap mengkritisi kebijakan yang diambil pemerintahannya sendiri.

Begitu kata pemerhati politik Andrianto saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/2).

"Saya rasa JK sedang mainkan politik dua muka. Karena perannya (JK sebagai Wapres) pun sangat minimalis (di era Jokowi). Jadi wajar JK kritis dan berharap ada perubahan di sosok Prabowo," tegas presidium Persatuan Pergerakan.

Menurutnya, belakangan JK mulai menunjukkan kesan membela calon presiden Prabowo Subianto yang menjadi rival Jokowi. Salah satunya, dalam isu kebocoran APBN. JK bahkan secara vulgar membela dalam isu lahan hak guna usaha (HGU) yang dikuasai Prabowo.

Aktivis ’98 itu yakin JK ingin mewakili keinginan masyarakat luas untuk mewujudkan perubahan di negeri ini. 

"Dengan kata lain, JK berharap Prabowo-lah yang layak sebagai presiden baru," pungkasnya.

JK Dianggap Main Aman Di Pilpres, Ini Kata Keponakan Prabowo

Manuver demi manuver yang ditunjukkan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama Pilpres 2019 dianggap sebagai bentuk cari aman. Pasalnya, JK yang kini menjadi Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf sering mengkritik kinerja Jokowi.

JK sering melontarkan kritik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo. Seperti biaya pembangunan proyek LRT Jabodebek yang menghabiskan dana Rp 500 miliar per kilometer. 

Tidak sampai di situ, JK juga terkesan membela rival Jokowi, Prabowo Subianto. Seperti dalam isu kebocoran APBN dan isu lahan hak guna usaha (HGU) milik Prabowo.

Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengaku enggan berkomentar mengenai anggapan publik tersebut.

"Saya nggak mungkin lah melihatnya (berkomentar) sampai ke dalam situ," katanya usai diskusi bertajuk ‘Pemuda dan Ketenagakerjaan’ di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/2).

Rahayu hanya memastikan bahwa hubungan antara Prabowo dengan JK sejauh ini baik-baik saja. Sekalipun pada dasarnya pilihan politik kedua tokoh itu berbeda.

"Dari dulu selalu baik-baik saja kok. Kalaupun ada perbedaan pandangan soal kebijakan, ya namanya juga politik. Tapi sebenarnya hubungannya baik-baik saja," tekannya.

Mengenai kritik JK ke pemerintah, keponakan Prabowo ini mengaku tidak melihat ada hubungan kedekatan JK dan Prabowo di balik hal tersebut.

"Apakah kritikan itu ada hubungannya dengan hubungan mereka ya saya nggak tahu juga, dan saya rasa Pak JK hanya menyampaikan apa yang menjadi pandangan beliau," ujarnya.

Meski demikian, Saraswati menilai data yang disampaikan JK untuk mengkritik pembangunan infrastruktur Jokowi sama dengan data yang dimiliki BPN Prabowo-Sandi.

"Jadi kita sama-sama melihat kenyataan di Indonesia. Kalau misalkan Pak JK menyampaikan apa yang menjadi pendapat pribadi ya kita menghormati apa yang menjadi hak beliau sebagai pemimpin bangsa," pungkasnya.

NGAKAK! Maksud Hati Ingin Nampol Rocky Gerung, Apa Daya Sahal AS Malah Nampol Muka Sendiri

Aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) Akhmad Sahal kena skakmat dari Rocky Gerung.

Sebelumnya, Sahal menyerang Rocky terkait cuitan yang membela Ratna Sarumpaet.

"Tahukah kamu apa itu “Dungu”? Menelan mentah2 suatu berita tanpa verifikasi, semata2 karena berita itu berasal dari gerombolannya. Trus dipake utk menyerang dan mendungu2kan Jokowi. Seperti yg dilakukan @rockygerung ini," serang Sahal, Kamis 28 Februari 2019.
Serangan ini ditanggapi oleh Rocky.

Cuitan Rocky dibalas lagi oleh Sahal

Terakhir, Rocky langsung menskak Sahal.

Kamis, 28 Februari 2019

Prabowo: BPJS Defisit Rp 20 Triliun, Itu Masalah Kecil..

BPJS Kesehatan masih mengalami defisit sekitar Rp 16,5 triliun. Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan defisit Rp 20 triliun pun masih kecil.

"Jadi kalau saudara-saudara mengatakan kurang, defisit BPJS berapa Rp 20 triliun kalau saya mengatakan Rp 20 triliun itu masalah kecil. Kenapa? Saya perhitungkan kebocoran bangsa Indonesia tiap tahun itu Rp 1.000 triliun lebih," kata Prabowo saat silaturahmi dengan komunitas kesehatan di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (28/2).

Dia pun menyatakan sudah memiliki cara untuk mengatasi kebocoran anggaran itu. Salah satunya dengan menghapus perjalanan dinas ke luar negeri buat pejabat.

"Anggaran perjalanan dinas ke luar negeri itu sudah Rp 20 triliun, itu sudah ketutup BPJS kita. Kalau mau tahu gimana nanti strateginya, tunggu saya jadi presiden," selorohnya disambut tepuk tangan.

Soal kebocoran negara itu, Prabowo dengan terpaksa harus menyatakan demikian. Karena hal itu yang membuat negeri ini tidak maju dan masih dirundung dengan berbagai permasalahan.

"Saya ingin sampaikan inti kesimpulan dari pada pandangan saya adalah persoalan bangsa ini. Tapi ini harus dibicarakan inti dari bangsa Indonesia bahwa kekayaan bangsa Indonesia tidak tinggal di negara ini," pungkasnya.

Tolak Ide Wisata Halal karena Dianggap "Arabisasi", Caleg PSI Disikat Pakar Kuliner dan Warganet

Ide Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 Sandiaga Uno untuk menggalakkan wisata halal di berbagai daerah wisata di Indonesia, termasuk Bali, terus mendapat tentangan dari lawan politik, terutama dari partai koalisi pendukung petahana Joko Widodo.

Salah seorang caleg PSI, Dini S. Purwono bahkan menyebut upaya mempopulerkan wisata halal di Bali sebagai bentuk "Arabisasi".

Bercuit melalui akun twitternya, Rabu, 27 Februari 2019, Dini  mengomentari sebuah tautan berita yang berisi opini TKN Jokowi menyikapi ide Sandiaga Uno tentang wisata halal.

Dini bahkan juga menyebut ide Sandiaga tersebut tak orisinal karena "nyontek" dari budaya negara lain.

"Wisata halal = wisata yg pake duit halal, bukan duit hasil korupsi 😁 definisi itu lbh masuk akal. Bali ya Bali aja, punya kearifan lokal sendiri, gak usah coba2 di”arabisasi”. Katanya nasionalis, patriot, kok kerjanya nyontek budaya negara lain? ", cuit Dini

Pernyataan Dhini ini langsung dibalas warganet, salah satunya pegiat komunitas Jalan Sutera dan pendiri Kelana Rasa Culinary, Arie Parikesit.

Melalui cuitannya, Arie Parikesit menjelaskan bahwa wisata halal tak ada kaitannya dengan Arabisasi.

"Mbak, halal tourism itu sebenarnya ga ada hubungannya sama arabisasi. Halal tourism di sini adalah tersedianya Muslim friendly accommodation, restaurant, dll yang di Bali sih sudah cukup banyak tersedia.

Pahami dulu definisi sebelum komentar lebih jauh, salam," cuit Arie.

"Kalau  satu pulau diubah wajahnya untuk mengakomodasi ini tentu tidak setuju, Bali is Bali.

Namun kalau banyak hospitality entity membuat propertynya menjadi halal friendly ya silahkan aja, ini tuntutan pasar, selama ini sdh berdampingan dg baik.

Apa urusannya sama Arabisasi?," tanya Arie.

"Beberapa certified halal hotel di Bali juga orang Bali yang punya, karena bisnis dan memanjakan wisatawan, seperti Wina Hotel punya Pak Winada bosnya Erna dulu, Rhadana, Grand Zuri dan masih banyak lagi," imbuh Arie.

Arie pun kemudian menambahkan beberapa cuitan untuk mempertegas bahwa wisata halal merupakan sebuah peluang bisnis bernilai fantastis.

"By 2020 nilai halal tourism dunia 157 milliar dollar, 53% akan dinikmati US dan UK. Indonesia kebagian berapa? Ya tgt pemerintah dan pebisnis, toh ga usah diwacanakan oleh politisi di lapangan sudah jalan kok.

Bisnis halal FnB udah kalah sama Thailand, ya masak kalah lagi," tegas Arie.

Tak berhenti sampai di situ, Arie Parikesit juga mempertanyakan cuitan Dini yang menyebut bahwa wisata halal mencontek budaya negara lain.

"Nyontek budaya negara lain yang dimaksud dalam konteks wisata halal apa ya yang dimaksud Mbak @dini_purwono? Bisa sedikit dijelaskan, atau mungkin ada contohnya di Bali," tanya Arie.

Tak hanya Arie Parikesit, sejumlah warganet lain pun turut merespon pernyataan caleg PSI ini.

"Wisata halal dibilang arabisasi itu hati apa jelaga kompor dekil bener 😂 Saking bencinya kaga bisa berpikir jernih lagi," cuit @vierda.

"Coba jalan2 ke Bangkok. Mereka lagi giat kampanye halal untuk merebut wisatawan dari kawasan yang penduduknya Muslim. Aneh, begini aja kok nga paham. Masa yang berbau Islam anda anti banget," cuit @panca66.

"negara non muslim meliat peluang bisnis di balik wisata halal, sementara kecebong meliat peluang nyinyir," cuit @rudyno1.

"Ya tnd tnd islamophobia...bhksn korsel dan jepang pun mengembangkan wisata halal ini nah disini kok di tentang,katanya pancasila,katanya toleran," cuit @Dhejan_Alfa13.

"Sebenernya yg dimaksud wisata halal ya emg sesimple itu, persis yg udh dilakuin beberapa negara lain..ngga ada ngubah budaya lokal cuma nambahin fasilitas buat pasar muslim..knp dsini jd ribet? apa karena yg ngomong sandi dr kubu lawan? 😅," cuit @p_a_m_2.

"Dungu! Di Jepang, Korea, dan negara2 Eropah sdg menggalakkan Wisata Halal utk menarik wisatawan muslim. Eh sidungu dah mikir arabisasi. Tolol gak kira2 lo," cuit @tukang_pakang.

"Halal bukan arabisasi halal adalah pedoman untuk Umat Islam diseluruh dunia,paranoid banget sepertinya anda dengan Islam," cuit @kifli127.

"Mbaknya pernah main ke LN gak sih. Mana ada wisata halal itu arabisasi. Wisata halal itu membuat guideline. Coba tengok itu app halal tokyo. Tdk merobohkan budaya lokal," cuit @ryndaza.

Rezim Jokowi Mendapat Petisi TOLAK KEMBALINYA DWI FUNGSI TNI, Puluhan Ribu Sudah Tandatangan

Wacana kembalinya DWI FUNGSI TNI mendapat penolakan dan penentangan luas terutama dari aktivis demokrasi.

Salah satu bentuk penolakan adalah dengan petisi online yang diinisiasi oleh Koalisi Masyarakat Sipil dan didukung oleh puluhan tokoh dan LSM.

Hingga saat ini, Kamis (28/2/2019) pukul 16.10 WIB, petisi di situs change.org ini sudah puluhan ribu yang tanda tangan (37.823).

BERIKUT ISI PETISI:

Teman-teman, udah 20 tahun lebih kita lepas dari Orde Baru (Orba), tapi baru-baru ini ada rencana untuk kembalikan Dwifungsi TNI.

TNI berwacana untuk restrukturisasi dan reorganisasi. Termasuk menempatkan militer ke jabatan-jabatan sipil, menambah unit dan struktur baru di TNI, meningkatkan status jabatan dan pangkat di beberapa unit, dan memperpanjang usia pensiun anggota TNI. Ini salah satunya karena banyak perwira TNI yang tidak memiliki jabatan atau non-job.

Rencana ini banyak diprotes karena seperti kembali ke zaman Orba dulu saat ada Dwifungsi ABRI. Saat itu Dwifungsi digunakan untuk memastikan Soeharto bisa berkuasa hingga 32 Tahun.  Ini jelas enggak sejalan dengan semangat reformasi dan dapat mengganggu sistem demokrasi kita.

Sejak era reformasi, militer enggak bisa lagi menduduki jabatan sipil dan politik seperti anggota DPR, Kepala Daerah, atau jabatan di Kementerian. TNI hanya bisa menduduki jabatan yang ada kaitannya dengan pertahanan. Itu semua udah diatur dalam UU TNI.

Karena itu, kami menilai rencana penempatan militer aktif pada jabatan sipil tidak tepat. Seharusnya restrukturisasi TNI itu harus melihat pada efektivitasnya menjalankan fungsi pertahanan dan tentunya nggak boleh bertentangan dengan agenda reformasi TNI.

Kami mendesak kepada DPR dan Presiden Joko Widodo agar tidak mendukung agenda restrukturisasi dan reorganisasi TNI yang bertentangan dengan reformasi TNI melalui revisi UU TNI ataupun melalui peraturan perundang-undangan lainnya.

Dukung petisi ini agar kita tidak kembali ke zaman Orde Baru yang militeristik dan tak demokratis.

Petisi ini juga didukung oleh:

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
2. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS)
3. The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial)
4. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam)
5. Human Rights Working Group (HRWG)
6. Indonesian Corruption Watch (ICW)
7. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
8. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
9. Setara Institute
10. INFID ( International NGO Forum on Indonesian Development)
11. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
12. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya
13. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers
14. Lesperssi
15. Institut Demokrasi
16. Human Right Law Studies (HRLS) FH UNAIR
17. Lokataru Foundation
18. Indonesian Legal Roundtable (ILR)
19. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
20. Perkumpulan Pendidikan untuk Demokrasi (P2D)
21. Pusat Studi Papua Universitas Kristen Indonesia
22. Yayasan Pemberdayaan Sosial Pijar Lentera - Jakarta,Merauke,Manokwari
23. Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD)
24. Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia
25. Pusat Pengembangan HAM dan Demokrasi (PPHD) Universitas Brawijaya
26. Yayasan Desantara
27. PAHAM Papua
28. KPJKB Makassar
29. Yayasan Inklusif
30. Yayasan Perlindungan Insani Indonesia
31. Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Negri Medan
32. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Univ. Andalas
33. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
34. Lembaga Bantuan Hukum (LBH Semarang)
35. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua
36. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten
37. YAPPIKA-Action Aid
38. Institut Perempuan
39. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)

INDIVIDU/TOKOH :

1. Prof. Dr. H. Mochtar Pabottingi (Profesor Riset LIPI)
2. Prof. Dr. Frans Magnis Suseno (Budayawan)
3. Prof. Dr. Syamsuddin Haris (Profesor Riset LIPI)
4. Dr. Karlina Supelli (Dosen STF Driyakara)
5. Dr. Agus Sudibyo (pegiat media)
6. Dr. Robertus Robet ( dosen UNJ)
7. Dr. Nur Iman Subono (Dosen UI)
8. Dr. Ali Syafaat ( Dosen FH UB)
9. Mangadar Situmorang, Ph.D (Dosen HI FISIP UNPAR)
10. Dr. Ani Sucipto (Dosen Fakultas Ilmu Sosial-Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia)
11. Dr. Antie Solaiman (Dosen dan Pemerhati Masalah Papua)
12. Dra. Sri Yanuarti (Peneliti Senior LIPI)
13. Diandra Mengko (Peneliti LIPI)
14. Bhatara Ibnu Reza, Ph.D (Dosen UBJ)
15. Usman Hamid (Direktur Amnesty Internasional Indonesia)
16. Suciwati (Pendiri Museum HAM Omah Munir)
17. Rafendi Djamin (Mantan Wakil Indonesia Untuk AICHR)
18. Darmawan Triwibowo (Direktur TIFA)
19. Asep Komarudin (Pegiat HAM)
20. Sholehudin A. Azis (Dosen Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah)
21. Siska Prabhawaningtyas Ph.D (Dosen Universitas Paramadina)
22. Bivitri Susanti (Dosen STHI Jentera)
23. Ray Rangkuti (Direktur Lingkar Madani Indonesia)
24. Muji Krtika Rahayu (Dosen STHI Jentera)
25. Charles Simabura (Dosen dan Peneliti PUSaKO FH Univ Andalas)
26. Leonard Simanjuntak (Aktivis Lingkungan)
27. Edna Caroline (wartawan pertahanan)
28. Feri Amsari (Dosen FH Universitas Andalas)
29. Fitriani, M.A., Ph.D (Dosen FISIP UI)
30. Rifai - Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai(YCMM)
31. Lutfi Rahman (Syarikat Indonesia)
32. Zumrotin K. Susilo
33. Pater John Djonga (YTHP)
34. Alissa wahid (Gusdurian)
35. Alghfari Aqsa (Pengacara Publik)
36. Nawawi Baharuddin, S.H (Sekretaris Board INFID)
37. Ahmad Qisai, PhD. (Dosen Paramadina)
38. M. Najib Azca, Ph.D (Kepala PSKP UGM)
39. Valentina Sagala (Aktivis Perempuan)                                                             
40. Dr. Saiful Mujani (Saiful Mujani Research and Consulting)

Link petisi: https://www.change.org/p/presiden-jokowi-tolak-kembalinya-dwi-fungsi-abri-melalui-penempatan-tni-di-lembaga-sipil-bambangsoesatyo

Prabowo: Saya Sempat Jatuh Cinta dengan Perawat

Calon Presiden Prabowo Subianto menghadiri silaturahmi dengan komunitas tenaga kesehatan di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Kamis, 28 Februari 2019. Prabowo mengaku emosional jika membahas kesehatan.

"Saya mengatakan saya punya masalah emosional kalau bicara soal kesehatan, karena ibu saya seorang perawat. Dan merupakan cita-cita saya, tugas panggilan saya dalam sisa hidup saya seandainya saya tidak di bidang politik," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra ini kemudian punya niatan mendirikan akademi perawat dan rumah sakit. Hal itu demi menghormati ibunya yang telah mendidiknya selama ini.

"Untuk menghormati ibu saya, karena saya bisa begini karena ibu saya. Waktu kecil saya memang sangat mungkin sulit diatur. Jadi kalau enggak ada ibu saya mungkin saya enggak tahu ke mana saya," ujar Prabowo.

Karena hubungan dengan ibunya saat itu, kemudian beredar lelucon di antara anak buahnya. Yakni bahwa sosok Prabowo yang tegas sangat takut dengan ibunya.

"Sampai ada jokes dari ajudan-ajudan saya, waktu saya jadi tentara. Ini komandan kita galaknya di sini, tapi kalau dipanggil ibunya lari-lari ketakutan," ungkap dia.

Prabowo menceritakan, saat ibunya menjadi perawat itu, dia kemudian bertemu dengan ayahnya yang menjadi pasien. Sampai kemudian keduanya saling jatuh cinta.

"Karena ibu saya dulu seorang perawat, ketemu bapak saya waktu bapak saya jadi pasien di rumah sakit, jadi mungkin perlu dibikin film, filmnya agak klise tapi ya begitulah," katanya.

Prabowo juga mengaku pernah hampir jatuh cinta dengan seorang perawat. Namun, karena mendapat tugas militer, Prabowo tidak bisa lagi bertemu dengan sang perawat itu.

"Saya juga pernah sakit waktu itu ya, sempat jatuh cinta juga dengan perawat. Saya begitu sembuh kirim lagi ke daerah operasi, jadi enggak sempat ketemu lagi perawat itu," kata Prabowo.
loading...
© Copyright 2019 OposisiNews | All Right Reserved