Nasional

Kamis, 28 Februari 2019

Roman Revolusi; Soal Fahri Hamzah

Roman Revolusi; Soal Fahri Hamzah
Oleh: Agus Cuprit

Fahri Hamzah ini petarung, setiap episode hidupnya adalah perlawanan, karena ia benci dengan ketidakadilan. Terdepan melawan jika melihat kesewenang-wenangan, jangankan partai, rezim penguasa dia lawan.


Hingga hari ini, ia lantang bersuara, membela harkat negara. Bukan panggung popularitas yang di cari. Pernah dibilangnya ke saya, jika kebenaran itu terus disuarakan, niscaya panggung akan tercipta dengan sendirinya. Dimana Fahri Hamzah berbicara selalu menarik untuk disimak, ramai orang mengundangnya bicara apa saja. Bahkan di ILC-TV One, Fahri Hamzah adalah magnetnya.

Sebagai pimpinan DPR membuatnya leluasa berbicara apa saja tentang negara ini, menempatkan hidupnya penuh dengan resiko. Banyak yang terjadi, setelah dicari celah kasus tak juga ketemu, maka pemecatan melalui partai adalah jalan melemahkannya. Untungnya, skenario itu berantakan karena banyak melanggar aturan. Simplenya, nafsu melengserkannya lebih dominan. Saya sendiri menganggap ini bukti kebenaran ayat yang menyebut barangsiapa makar, maka sesungguhnya Allah lah Maha Pembuat Makar. Ini cara Allah menjaga kebaikan bagi negeri ini, melalui Fahri Hamzah. Tak terbayang carut marutnya negri ini jika tak ada suara lantang Fahri Hamzah.

Kita saksikan perlawanan terhadap pemecatan itu. Ia memilih persidangan negara karena ketidakadilan dipersidangan partainya, berujung kasasi, inkracht, berkekuatan hukum tetap, Fahri Hamzah menang. PKS dan pimpinannya ingkar, tak mau mematuhi putusan negara, berbagai alasan dibuat, sampai ada rekaman suara di sebuah pertemuan yang menyebut pengadilan negara penuh transaksional dan mahkamah partai paling adil.

Bukan Fahri Hamzah namanya jika tak bisa memisahkan persoalan. Seusai live untuk siaran TV One kemarin malam, ia ceritakan peristiwa di debat capres kedua, dimana ia datangi petinggi-petinggi PKS yang hadir, disapa dan dipeluknya satu-satu. Ia bukan yang memutus silaturahmi, meski dihujat dalam pertemuan-pertemuan tertutup partainya, bahkan dibuat bayanat khusus terkait pelarangan untuk berinteraksi dengannya. Fahri Hamzah memenangkan semua pertarungan: melawan ketidakadilan dan menjaga ukhuwah sesama insan.

Ketidakadilan itu nyata. Bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pemimpin partai itu tak dapat disembunyikan. Ditutup rapat seperti apapun, perbuatan dzolim akan terkuak juga pada akhirnya. Pemecatan Fahri Hamzah akhirnya dibatalkan oleh pengadilan negara disemua tingkatan. Inkracht. Pemimpin partai mutlak salah dan harus bayar 30 M. Isi putusannya terang benderang. Bisa dibaca.

Pada awalnya sebagian besar kader PKS manggut-manggut soal pemecatan Fahri Hamzah ini, apalagi ada bayanat larangan untuk berinteraksi dengannya. Begitulah karakteristik kader PKS, menganggap kebenaran pimpinan adalah segalanya, karena dikira sudah diputuskan secara matang. Kader tidak lebih tahu daripada apa yang diketahui pimpinan: FH pasti salah.

FH melawan internal PKS, ini tidak biasa. Saya cari info dan data, ketemu: ini mutlak penyingkiran. Ketua Majelis Syuro' merayu. Ini soal ketakutan-ketakutan permasalahan hukum mantan pejabat dari PKS, istilahnya semacam barter, dengan permohonan FH yang mundur dari pimpinan DPR RI, juga soal kubu-kubuan, FH bagian dari kelompok Anis Matta.

FH melihat gelagat tak baik di PKS, partai digunakan untuk kepentingan oknum, bahaya bagi masa depan partai dan jamaah, ia menolak mundur jika tak sesuai konsideran aturan internal, karena bukan keputusan majelis syuro, lembaga tertinggi. Maka dibikin skenario FH dipecat, laporan di BPDO: soal FH melawan KPK, bermain 7 proyek besar DPR, dijatuhi sanksi MKD, dan pernyataan kontroversial.

Semua mentah, tuduhan mengada-ada, tak satupun bisa dibuktikan, bahkan demi memecat FH, sampai dibuat surat palsu sanksi MKD, ujungnya Surahman Hidayat lengser dari ketua MKD. Wamakaru, wamakarullah, Wallahu Khoirul Maakiriin. Perbuatan dzolim akan dibalas sama Allah SWT.

Perlawanan adalah cara Fahri Hamzah menghentikan permainan itu, perusakan partai. Sejak awal ia sudah tahu, tapi ragu, makin kesini makin jelas, puzzle-puzzle itu tersusun, siapa orang luar dan oknum internal yang bermain. Ditemukan juga apa target besarnya.

Jauh hari sebelum surat pemecatan ditandatangani Presiden PKS, Pimpinan DPR didatangi Sigid Haryo Wibisono, orang luar PKS, seorang yang dikenal dekat dengan Soeripto didunia intelejen, yang menunjukkan salinan pemecatan Fahri Hamzah. Ada permintaan agar FH nego tentang pemecatan itu, FH tak mau. Ini seakan menjawab, ada orang luar partai yang bermain dalam kasus pemecatan FH. Ada big deal jika FH lengser dari kursi pimpinan DPR.

Rentetannya begini, menurut dokumen:
- Tanggal 11 Maret 2016 majelis tahkim memutus pemecatan FH
- Tanggal 15 Maret 2016 SHW datangi pimpinan DPR
- 1 April 2016 dokumen bocor ke publik
- 3 April 2016 Presiden PKS menandatanganinya, malam harinya, surat tersebut diantar seorang kurir (OB DPP) ke rumah FH.

Mengapa bukan pimpinan partai yang menyerahkan? Agaknya mungkin tak mau atau justru malu jika FH bertanya bagaimana surat pemecatan itu bisa di tangan orang lain sebelum sampai padanya.

Seakan untuk menutupi kejanggalan diatas, disebar ke kader PKS, Fahri Hamzah tidak taat qiyadah. Dihembuskan bahwa keputusan pemecatan merupakan hak qiyadah, sudah melalui prosedur yang benar. Dibuat bayanat pelarangan interaksi dengan FH. Yang kepo nanya, ditandai, yang ngelike status sosmed FH juga ditandai, kalau bertemu FH, diinterogasi, apalagi terang-terangan membela, ikutan diisolasi. Ada kesan tak boleh terkuaknya kebenaran.

Fakta mengejutkan lainnya, justru proses pemecatannya melanggar AD/ART. Pelapor adalah DPP (kaderisasi), penyidiknya BPDO, dan penuntutnya majelis qodho. Ternyata majelis hakimnya berisi perwakilan dari majelis syuro', pelapor, penyidik dan penuntut. Apakah ini peradilan yang akan memutus secara adil, jika para hakimnya merupakan orang yang melaporkan dan menuntut FH untuk dipecat? Konflik kepentingan, peradilan yang sengaja bertujuan memecat FH. Ini sudah keluar dari nilai keadilan dalam islam dan hukum negara.

(bersambung)

*dari fb penulis

Presiden Tidak Boleh Biarkan KPK Sendirian Berantas Korupsi

Komitmen kuat seorang presiden dibutuhkan dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Begitu tegas pakar hukum tata negara, Refly Harun saat menjadi pembicara Diskusi Publik bertajuk "Prospek Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pasca Pemilu 2019: Urgensi Perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" di Universitas Bung Hatta, Padang, Rabu (27/2).

Selain Refly, pimpinan KPK, Basaria Panjaitan dan dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Khairul Fahmi turut hadir sebagai pemateri.

“”Presiden harus punya komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi,” tegasnya.

Refly ingin presiden memimpin langsung pemberantasan korupsi di negeri ini. Sehingga korupsi bisa diberantas secara efektif.

“Presiden tidak bisa membiarkan KPK sendiri melakukan pemberantasan korupsi di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Khairul Fahmi melihat bahwa berbagai upaya menggerogoti kewenangan lembaga pemberantasan korupsi dilakukan melalui proses legislasi yang sarat politik.

“Untuk itu, orang-orang dalam penegakan hukum harus dijauhkan dari orang-orang yang sudah masuk ranah politik,” pungkasnya.

Jokowi Bisa Tumbang Karena Membiarkan Hukum Jadi Pintu Masuk Permusuhan

Rezim Joko Widodo bisa tumbang karena menebar rasa takut dan membiarkan hukum menjadi pintu masuk bagi permusuhan sesama anak bangsa.

Begitu tegas Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam akun Twitteri pribadinya, Kamis (28/2).

“Aparat dibiarkan bekerja sesuai pesanan politik, langsung atau tidak. Tidak pernah kita melihat intervensi kepada hukum sesempurna sekarang,” tegasnya.

Masyarakat Indonesia, kata Fahri, harus mengakui bahwa era Jokowi dimulai dengan kegamangan dalam mengidentifikasi persoalan di bidang hukum.

“Ditambah dengan kapasitas kepemimpinan di bidang hukum yang lemah, maka lahirlah kekacauan sistematika dalam membangun negara hukum seperti amanah UUD 45,” sambungnya.

Tidak sedikit lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang telah membuat catatan buruh tentang penegakan hukum era Jokowi. Seperti catatan ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) dan ICW (Indonesia Corruption Watch) yang melihat  ahli hukum berkelas mulai absen dari sekitar Istana.

“Ekspektasi besar publik kepada rezim Jokowi pupus oleh tiadanya prestasi di bidang hukum. Maka dari soal tertundanya legislasi penting bidang hukum (KUHP dan KUHAP) akibat tekan menekan kepentingan politik, DPR akhirnya mandeg setelah parpol mayoritas tunduk pada mau Istana,” kata Fahri.

Bidang hukum adalah roh sebuah pemerintahan dan negara. Hukum tidak bisa diganti dengan pembangunan fisik. Sebab, jika hukum tidak tegak, maka negara kehilangan jiwa dan mati.

“Inilah yang tidak dimengerti oleh rezim Jokowi sejak awal. Sehingga rakyat merasakan gamang,” pungkasnya.

Surat Ahmad Dhani untuk Menhan Ryamizard Ryacudu, Isinya Mengejutkan

Dalam keterbatasan karena mendekam di dalam tahanan, Ahmad Dhani Prasetyo mengungkapkan sikap politik dan perasaannya. Di antaranya melalui surat bertulisan tangan. Surat itu biasanya disebar melalui orang dekatnya setidaknya ke wartawan saat menjalani sidang pencemaran nama baik di pengadilan.
Seperti saat sidang kelima di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa, 26 Februari 2019. Surat  ke sekian kalinya itu ditujukan kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Surat dua halaman itu tersebar, termasuk ke awak media. Berikut ini isinya:
Surat kepada Jenderal Ryamizard Ryacudu:
Siap Jenderal, lapor...
Saya divonis hakim PN sebagai pengujar kebencian berdasarkan SARA. Saya divonis "ANTI CINA", Saya divonis "ANTI KRISTEN". 


Kakanda Jenderal pasti tidak percaya, bahwa saya ANTI CINA dan ANTI KRISTEN, apalagi saudara saya yang Nasrani dan partner bisnis saya yang kebanyakan Tionghoa. TAPI KENYATAANNYA SAYA DIVONIS BEGITU... 
Kakanda, Kakanda Jenderal adalah saksi hidup bagaimana "DARAH NKRI" saya bergelora. Saat kakanda adalah KEPALA STAF AD, pada tahun 2003 kakanda perintahkan band Dewa 19 untuk memberi semangat warga Aceh untuk tetap setia kepada NKRI. 

Di atas tank, kami konvoi keliling di Kota Aceh. Bisa saja GAM menembaki saat itu. Tapi kami tetap teriakkan "NKRI HARGA MATI". Kalau sekedar ngomong SAYA INDONESIA, SAYA PANCASILA, itu tidak sulit Jenderal. 

Tapi kami nyanyikan INDONESIA PUSAKA. DAERAH OPERASI MILITER ACEH saat itu banyak kaum "SEPARATIS" yang siap mendekat dan menembaki kami kapan saja. 

Tapi sekarang situasinya ANEH, Jenderal. Setelah saya mengajukan upaya "BANDING", saya malah di "TAHAN" 30 hari oleh Pengadilan Tinggi, di hari yang sama keluar PENETAPAN BARU dari Pengadilan Tinggi yang akhirnya saya ditahan karena menjalani sidang atas perkara yang "SEHARUSNYA TIDAK DITAHAN" (karena ancaman hukumannya di bawah 4 tahun). 

Jangan salah paham, Jenderal. Saya tidak sedang bercerita soal "KEADAAN SAYA", tapi saya sedang melaporkan "Situasi Politik" negara kita.

Apakah saya "KORBAN PERANG TOTAL" seperti yang dikobarkan Jenderal Moeldoko? Mudah-mudahan bukan. Tapi di penjara, saya merasakan "TEKANAN" yang luar biasa. 
Demikianlah Kakanda Jenderal, saya melaporkan dari SEL PENJARA POLITIK. 

Di akhir surat, nama Ahmad Dhani tertulis dan tanda tangannya terbubuh. Hal yang menarik, di bawah namanya tertulis kalimat "Kangen Sop Buntut Buatan Nyonya Ryamizard Ryacudu".

Saling Tantang Wiranto dan Kivlan Zein Bikin Bingung Publik

Menko Polhukam Wiranto, dan mantan Kepala Kostrad Kivlan Zein, dinilai hanya memberi kebingungan terhadap publik dengan saling melempar tantangan untuk membuka siapa dalang sesungguhnya dari kerusuhan 1998.

Menurut pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, kedua purnawirawan jenderal TNI itu seharusnya menahan diri supaya tidak membuat kegaduhan saat Indonesia hendak melaksanakan Pemilu.

"Gaduh di ruang publik dicukupkan dulu karena hanya membingungkan publik saja," ujar Siti kepada VIVA pada Rabu, 27 Februari 2019.

Siti menyampaikan, kisruh tentang dalang di balik kerusuhan yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu itu begitu kerap mengemuka menjelang pemilu. "Masalah ini senantiasa muncul sejak Pilpres 2009," ujar Siti.

Siti berpandangan hal tersebut salah satunya disebabkan masih sumirnya sejumlah fakta dari peristiwa yang mengakhiri Orde Baru itu. "Sebagai salah satu sejarah politik Indonesia, masalah ini belum dituntaskan," ujar Siti.




Mayor Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zein (tengah).

Siti menilai, pemerintah bisa mengambil langkah dengan membeberkan fakta-fakta nyata di balik kerusuhan, yang bisa menjawab pertanyaan publik juga terkait kecurigaan adanya peran militer di balik meletusnya peristiwa itu. Hal itu diharapkan membuat isu-isu terkait peristiwa itu tuntas, dan potensi politisasinya pun tidak ada lagi.

"Permasalahan keterlibatan jenderal dalam kerusuhan 1998 harus dijelaskan secara jernih, objektif dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Siti.

Pengamat: Kritik Cak Anam Pertegas NU Ingin “Main Dua Kaki"

Kritik mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Anshor Jawa Timur, Choirul Anam (Cak Anam) atas pengusungan mantan Rais Aam NU KH Maruf Amin sebagai calon wakil presiden mempertegas dugaan bahwa NU ingin "main dua kaki" di Pilpres 2019.

Begitu kata analis politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/2).

Menurutnya, perbedaan pandangan di tataran struktur NU lumrah terjadi. Bahkan hal tersebut sudah pernah terjadi sebelumnya.

"Kalau kita mencermati, itu NU itu dari dulu memang nggak mau ‘main satu kaki'. Mereka ingin memang ‘main dua kaki’. Jadi nggak ada resiko. Itu yang pertama. Siapapun yang menjadi presiden, NU yang menang banyak gitulah kira-kira," katanya.

Buktinya, sambung Pangi, pada Pemilu 2014 lalu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mendukung Prabowo Subianto. Tapi di satu sisi, Kiai Said membebaskan warga NU untuk memilih calon pemimpinnya.

"Said Aqil Siradj dukung Prabowo tahun 2014 kita tahu itu, tapi di bawah-bawahnya kan dukung Jokowi," tekannya.

Cak Anam mengatakan bahwa NU mengalam pelemahan secara organisasi. Hal itu lantaran capres petahana, Joko Widodo menarik Ketua Rais Aam PBNU KH Maruf Amin sebagai cawapres.

Posisi Maruf sebagai cawapres, sambungnya, turut membuat internal PBNU bergejolak dan akhirnya terseret dalam muatan politis yang dalam.

Rabu, 27 Februari 2019

Mahfud MD Bicara Islam Sontoloyo Dan Finalnya Pancasila

Islam memiliki semangat merangkul kelompok lain. Semangat Islam seperti ini pernah berkobar pada masa kemerdekaan RI. Mestinya, semangat ini tetap dijaga dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Demikian diungkap Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Prof. Mohammad Mahfud MD saat rembuk nasional tentang Api Islam untuk Peradaban Indonesia Masa Depan di Ballroom Singosari, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (27/2).

"Mengapa api Islam? Kami menyakini seyakin-yakinnya Indonesia ini merdeka itu karena juga api Islam yang berkobar. Sehingga Islam itu lalu bersatu membulatkan tekad, merangkul kelompok lainnya yang tidak Islam untuk bersama, berpikir tentang Indonesia dan memajukannya," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Hadir dalam rembuk nasional ini Menko PMK Puan Maharani, Musytasar PBNU Masykuri Abdillah, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva, dan Wakil ketua Umum PP Persis Jeje Zaenuddin dan sejumlah tokoh lainnya.

Mahfud menjelaskan singkat soal Gerakan Suluh Kebangsaan yang digagas tokoh lintas agama dan lintas organisasi politik. Ditekankannya, gerakan ini bukanlah gerakan politik praktis yang mengarah dukungan politik. Gerakan ini adalah gerakan high politic atau politik kebangsaan.

Kembali ke api Islam, diterangkan Mahfud, istilah ini digelorakan kali pertama oleh Presiden Soekarno. Bung Karno pernah mengatakan Islam akan sangat maju jika dilandasi semangat membangun kemajuan bangsa dan umat seperti dicontohkan Nabi Muhammad.

Persoalannya, pada waktu itu, Bung Karno menyebut banyak orang hanya menggunakan abunya Islam, bukan apinya Islam.

"Apa itu abunya Islam? Ya misalnya soal jenggot panjang itu wajib atau nggak, pakai sorban itu harus apa tidak, pakai jilbab itu harus apa tidak. Kalau bersuci pakai abu, kenapa tidak pake sabun? Itu semua hanya abu. Kata Bung Karno, Islam itu punya api semangat untuk memajukan sebuah bangsa, karena di dalam Islam banyak ajaran-ajaran yang mendorong ke arah kemajuan itu," urai Mahfud.

Mahfud yang juga Ketua Dewan Pembina MMD Initiative ini menerangkan, pemikiran Bung Karno bersinergi dengan pemikiran ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan organisasi pada saat itu.

Setelah merdeka, tandas Mahfud, api Islam ini harus terus menyala untuk mempertahankan Indonesia. Indonesia tidak boleh lagi dijajah. Sebab, bangsa ini punya modal untuk maju. Lahirnya NKRI berdasarkan Pancasila karena api Islam yang mau menerima perbedaan-perbedaan dan bersatu di dalam ikatan kebangsaan seperti yang dibangun oleh Nabi Muhammad dulu ketika membangun negara Madinah.

Mahfud lantas menyinggung soal pihak yang pura-pura memperjuangkan Islam padahal aslinya untuk kepentingan diri sendiri. Bung Karno menyebut, kelompok ini dengan Islam sontoloyo.

"Sekarang ini muncul gejala baru yang dulu juga pernah dikatakan oleh Bung Karno munculnya Islam sontoloyo. Ini asik nih Bung Karno, ada api Islam, tapi ada juga Islam sontoloyo. Apa kata Bung Karno tentang Islam sontoloyo itu? Adalah orang menggunakan Islam untuk kepentingan dirinya sendiri, orang lain dianggap salah. Tapi dia bisa berubah kalau dia dapat keuntungan dari sebuah situasi. Pura-pura memperjuangkan Islam ini-itu, sesudah ditawari kamu duduk di sini, jadi pejabat ini, hilang itu. Tak punya semangat keislaman yang konsisten san menjual jual nama Islam," ungkapnya.

Pancasila, ditambahkan Mahfud adalah konsep final lantaran telah menjadi keputusan dari para pendiri bangsa dan juga para ulama terdahulu. Berkaitan dengan ini, gagasan negara khilafah, kata Mahfud, di dalam sumber primer ajaran Islam, tidak ada sistem yang baku tentang konsep khilafah. Sebab, pembentukan suatu negara didasarkan pada perkembangan zaman dan perbedaan masing-masing tempat.

"Islam mengatakan urusan sistem itu urusan perkembangan zaman dan perbedaan tempat. Sistem di zaman nabi dengan sistem sesudahnya beda. Lalu mana yang benar? Semua benar, karena itu ijtihad masing-masing tempat dan orang Indonesia. Tokoh-tokoh Islam Indonesia sudah berijtihad, Bung Karno, Bung Hatta, Mohammad Yamin, Wahid Hasyim, Hasyim Asyari, Bagus Hadi Kusumo, KH Ahmad Dahlan semua sudah membahas inilah negara yang cocok untuk Indonesia. Sehingga mari kita bangun ke depan moderasi Islam ini," pungkas Mahfud.

Mau Jemput HRS di Arab, BPN: Komitmen Prabowo Bela Korban Kriminalisasi

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Dahnil Anzar Simanjuntak mengklaim capres nomor urut 02 Prabowo Subianto sedari awal berkomitmen untuk membela ulama. Menurut Dahnil, salah satu komitmen itu adalah niatan Prabowo untuk memulangkan Habib Rizieq Shihab apabila menang di Pilpres 2019.

Dia menyebutkan alasan Prabowo mau menjemput Rizieq dari Arab Saudi ke tanah air lantaran pimpinan FPI itu dianggap menjadi korban kriminalisasi.

"Bagi kita terang apa yang dialami oleh Habib Rizieq adalah kriminalisasi," kata Dahnil saat dihubungi wartawan, Rabu (27/2/2019).

Habib Rizieq bermukim di Mekkah, Arab Saudi sejak 2017 silam dengan alasan menunaikan ibadah umrah. Saat itu Habib Rizieq sedang terhadang kasus dugaan pornografi di situs baladacintarizieq bersama wanita bernama Firza Husein.

Dahnil mengira kalau Habib Rizieq memang tidak memiliki rencana untuk kembali pulang ke tanah air setelah lama tinggal di Mekkah selama 2 tahun lamanya. Akan tetapi Dahnil kemudian mengetahui kalau Habib Rizieq dikabarkan dihalang-halangi oleh pihak tertentu sehingga tidak bisa pulang.

"Ada pihak tertentu yang menghalang-halangi beliau agar bisa kembali ke Indonesia," ujarnya.
"Kami tahu persis Habib Rizieq ingin sekali kembali ke Indonesia dan kembali berkumpul dengan umat," pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menegaskan akan menjemput Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab jikalau menang di Pemilihan Presiden 2019. Prabowo menilai selama ini Habib Rizieq telah didzolimi oleh pihak yang tidak menyukainya.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat bersilahturahmi dengan pimpinan Ponpes Mamba’ul Ulum Raden Kiyai Haji Mohammad Tohir Zain beserta para ulama, santri dan masyarakat Pamekasan di Ponpes Mamba’ul Ulum, Bata-bata, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Selasa (27/2/2019). Pada kesempatan itu Prabowo mengatakan akan menjemput Habib Rizieq dengan pesawat.

"Dalam ijtima yang ke dua saya sudah mengatakan begitu saya menang saya akan mengembalikan Habib Rizieq Shihab kembali. Saya akan kirim pesawat saya sendiri untuk menjemput beliau. Beliau di fitnah dan dzolimi," kata Prabowo.

Gerindra: Wiranto Tidak Hargai Konstitusi Dengan Nantang Sumpah Pocong

Menko Polhukam, Wiranto dinilai kurang pertimbangan dengan melontarkan tantangan sumpah pocong untuk membuktikan dalang kerusuhan tahun 1998.

Tantangan sumpah pocong ditujukan Wiranto kepada Prabowo Subianto dan Kivlan Zein.

"Saya rasa sih pernyataannya saja tidak dipertimbangkan," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/2).

Menurut Ferry, Wiranto sebagai Panglima ABRI di masa itu, seharusnya dapat menempuh jalur konstitusional untuk mebuktikan siapa benar dan salah.

"Sumpah pocong ini kan kayak tidak menghargai konstitusi negeri ini, kan ada Pengadilan Militer," terangnya.

MUI: Habib Rizieq dan Ba'asyir Dijebloskan ke Penjara Bukan di Era Jokowi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sangat menghargai para ulama. Ketua Komisi Ekonomi MUI M. Azrul Tanjung membantah tudingan banyak pihak yang menyebutkan kriminalisasi ulama terjadi pada pemerintahan Jokowi.

Azrul menerangkan, Abu Bakar Ba'asyir dan petnggi FPI Habib Rizieq dijebloskan ke penjara bukan di era Jokowi.

"Pemerintahan Jokowi-JK tidak pernah melakukan kriminalisasi ulama. Habib Rizieq dan Abu Bakar Ba'asyir dijebloskan ke penjara bukan di era Presiden Joko Widodo," ujar Azrul seperti dilansir Antara, Rabu (27/2/2019).

Menurutnya, isu kriminalisasi ulama yang bergulir menjelang Pemilu 2019 untuk menjatuhkan Jokowi.

Azrul yang juga koordinator Garda Matahari Pusat ini menambahkan, untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, terutama umat Islam, timnya sengaja datang ke sejumlah daerah.

"Saya baru saja dari Kalimantan Barat. Di sana seluruh kiai, habib, dan santri memberikan dukungan. Bahkan mereka menggelar Kalimantan Barat Bersalawat untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf," ujar dia.

Dia juga meminta para kiai, habib, dan para santri turut menginformasikan program kerja nyata pemerintah dan mengedukasi masyarakat agar tidak percaya kabar bohong.

Azrul menambahkan, banyaknya kabar bohong dan ujaran kebencian di tahun politik berpeluang membenturkan anak bangsa.

Keberadaan kabar bohong dan ujaran kebencian, kata dia, juga akan membuat demokrasi akan berjalan mundur. Oleh karena itu, perlu adanya upaya meluruskan berita bohong itu dan menetralisasi ujaran kebencian.

"Jangan sampai masyarakat menerima informasi sesat dan ikut menyebarkannya," ucap dia.

Ditantang Balik Kivlan Zen, Wiranto MENGKERUT: Sudah Cukup!

Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Wiranto sudah tidak mau lagi membicarakan tentang tantangan sumpah pocong yang sempat dia lontarkan.

Wiranto yang kini menjabat sebagai Menko Polhukam mengaku enggan memperpanjang tentang polemik itu karena tidak ingin membuat suasana Pemilu 2019 menjadi gaduh.

"Sudah cukup saya komentari itu. Kita Pemilu gini," kata Wiranto di sela-sela menghadiri Sidang Pleno Mahkamah Agung (MA) Tahun 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu 27 Februari 2019.

Wiranto sebelumnya membantah pernyataan yang seolah-olah menuding dia sebagai dalang dari peristiwa kerusuhan tahun 1998.

Wiranto pun menantang mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen yang menuduhnya dalang kerusuhan 98 untuk sumpah pocong. Selain Kivlan Zen, Wiranto juga menantang Prabowo Subianto.

Kivlan Zen menantang balik Wiranto. Tapi bukan sumpah pocong melainkan adu debat.

"Saya tantang dia debat. Berani enggak dia? Jangan sumpah pocong, itu sumpah setan. Sumpah ya demi Allah, sesuai sumpah prajurit," ujar Kivlan.

Ditanya tentang kelanjutan dari realisasi tantangannya itu, Wiranto kini memilih bungkam.

"Semua sedang konsentrasi ke bangsa, bukan ke urusan-urusan seperti ini. Saya sudah jawab, cukup," tutup Wiranto.

Bupati Cirebon Menyesal Terima Gratifikasi Jabatan Rp100 Juta

Bupati Cirebon nonaktif, Sunjaya Purwadisastra, legowo dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait gratifikasi jabatan Rp100 juta di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Cirebon.

"Saya sih sudah apa kata jaksa dan hakim saja. Mungkin bapak-bapak dan rekan-rekan sudah mendengar sendiri," kata Sunjaya di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung, Rabu 27 Februari 2019.

Mendengar paparan jaksa, Sunjaya mengaku pasrah dan siap kooperatif hukum kepada Jaksa KPK. "Saya pokoknya pasrah apa yang didakwakan. Itu saja. Saya merasa bersalah, walaupun itu keterpaksaan," katanya.

"Saya salah dan menyesal atas perbuatan saya menerima gratifikasi sejumlah Rp100 juta dari saudara Gatot, walaupun uangnya masih di ajudan," tambahnya.

Sebelumnya, Sunjaya didakwa atas kasus gratifikasi atau hadiah Rp100 juta dari Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto. Uang tersebut ditengarai terkait dengan promosi dan pengangkatan jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon.

"Bertentangan dengan kewajibannya selaku Bupati Cirebon sebagaimana diatur dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme," kata Jaksa KPK Iskandar di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung, Rabu 27 Februari 2019.

KPU akui NIK GANDA WNA CHINA Masuk DPT

Publik dihebohkan dengan penemuan E-KTP WNA asal China atas nama Guohui Chen yang ternyata NIK nya masuk DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Pilpres 2019. NIK yang sama atas nama Bahar warga Cianjur.

Ketua KPU Kabupaten Cianjur Jawa Barat, Hilman Wahyudi saat wawancara di tvOne menyatakan memang benar adanya NIK ganda, yang satu dipakai NIK E-KTP asal China, sedang NIK yang sama atas nama Bahar.

Terdapatnya NIK ganda ini masih diselidiki KPU, bisa bersumber dari data Kemendagri atau dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

"Sumber kesalahannya dari mana masih kami telusuri apakah dari DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) yang bersumber dari Kemendagri atau dari PPDP waktu 2018," kata Hilman Wahyudi.

[video]


Polemik Doa Munajat 212, Putra Ma'ruf Amin Anggap Neno Lagi Ngigau

Putra dari calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin, Ahmad Syauqi menilai, puisi Neno Warisman yang dibacakan dalam acara Malam Munajat 212 merupakan bentuk kerisauan pribadinya. Bahkan ia menyayangkan doa yang dibacakan oleh Timses capres 02 itu.

Menurut Gus Oqi (sapaan Ahmad Syauqi), Neno tak seharusnya membacakan puisi yang disadur dari doa Nabi Muhammad SAW saat perang badar.

”Pesta demokrasi (Pilpres) kok disama dengan perang. Yang namanya pesta harus dilalui dengan suka-cita dan tidak menakuti-nakuti seperti itu,” ujar Gus Oqi.

Dirinya pun menuturkan, isi puisi dan doa Neno itu sangat konyol. Sebab dalam bagian kalimat Neno juga menakut-nakuti Tuhan. ”Orang ini mengigau. Dia terlalu berani mengancam tuhan dan merasa dirinya orang paling suci,” tandasnya.

Heboh WN China Punya KTP-El, Prodem: Patut Dicurigai Ada Agenda Terselubung

Heboh warga negara (WN) China memiliki KTP-el serupa dengan KTP-el yang dipakai oleh warga negara Indonesia (WNI) menimbulkan banyak spekulasi di publik.

Sekjen Jaringan Aktivis Prodem Satyo Purwanto bahkan menduga sebaran informasi tersebut memiliki agenda tersembunyi untuk kepentingan Pilpres 2019.

“Logikanya menurut saya ada yang tidak beres, masak yang namamya WNA bisa dapat KTP-el yang dipakai warga Indonesia, itu sudah nggak bener,” kata saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/2).

“Patut dicurigai ada hidden agenda (agenda terselubung) untuk Pilpres 2019,” tambah Komeng, sapaan akrabnya.

Jika dipikirkan secara akal sehat, sambungnya, mana mungkin orang asing bisa memiliki KTP-el serupa dengan KTP-el yang dipakai oleh WNI. Walaupun, hal tersebut ada dan diatur dalam UU.

“Bagaimanapun WNA tidak dibenarkan mendapatkan KTP seperti WNI bahkan serupa dan bisa ikut Pemilu memberikan hak suara,” ujarnya heran.

Untuk itu, Komeng meminta agar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Presiden Joko Widodo menjelaskan secara gamblang kepada publik soal kasus KTP yang dimiliki WNA asal China ini, sehingga jelas apakah ada kesalahan mal adminitrasi atau memang ada unsur kesengajaan.

“Presiden dan Mendagri harus klarifikasi, kalau ini mal admin harus ditarik,” pungkas Komeng.

Sebuah kartu identitas mirip KTP-el atas nama Guohui Chen yang lahir di Fujian pada 25 Maret 1997 beredar di media sosial. Perbedaan KTP tersebut dengan KTP-el ada pada kolom asal kewarganegaraan dan masa berlaku.

KTP-el misterius itu tertulis dikeluarkan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan mencantumkan alamat pemilik di Jl. Selamet Perumahan Rancabali No.40 RT/RW 002/004, Desa Muka, Kecamatan Cianjur.

Selasa, 26 Februari 2019

NIK e-KTP TKA China Masuk DPT, KPU Cianjur Akui Salah Input Data

KPU Kabupaten Cianjur mengakui adanya kesalahan saat input data Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang terdata di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Komisioner KPU Cianjur Anggy Sophia Wardani menjelaskan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Disdukcapil Cianjur berkaitan permasalahan tersebut.

"Secara bukti langsung di lapangan, nama Bahar ini memang ada. Alamat juga betul sesuai tercantum dalam data pemilih. Namun kesalahannya yang diinput itu data milik WNA asal China berinisial GC," ucap Anggy kepada awak media di kantor KPU Cianjur, Jalan Taifur Yusuf, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (26/2/2019).

KPU berjanji secepatnya mengoreksi terkait temuan NIK salah input data. Anggy memastikan WNA asal China tersebut tidak diperbolehkan atau tak mempunyai hak pilih di Pemilu 2019.

"Pada prinsipnya kita bukan memasukkan WNA agar menjadi pemilih, tapi pure kesalahan input NIK-nya saja dalam data pemilih. WNA China tersebut tidak menjadi pemilih pada Pemilu 2019," tuturnya.

Disdukcapil Cianjur telah menyerahkan data 17 orang WNA dari berbagai negara yang juga memiliki E-KTP kepada KPU. Nantinya data tersebut akan kembali diperiksa agar kesalahan tidak terulang.

"Kita tunggu hasil (data Disdukcapil), baru ada data soal yang WN China GC dengan Pak Bahar kan berbeda, dari segi registrasinya juga berbeda. Tetapi yang jadi persoalan nomor NIK pak GC itu menjadi NIK pak Bahar dan NIK itu dalam data kita juga sudah sesuai yang dimiliki pak Bahar," ujar Anggy.

Dia kembali menegaskan bahwa pihak KPU tidak dengan sengaja memasukkan NIK TKA China itu dalam DPT. "Intinya KPU tidak memasukkan data WNA sebagai pemilih," kata Anggy.

Ahmad Dhani Menangis saat Ucapkan Selamat Ultah Anaknya Safeea Ahmad

Terdakwa kasus pencemaran nama baik, Ahmad Dhani manangis saat mengucapkan selamat  ulang tahun ke-8 kepada anak perempuanya, Safeea Ahmad.

Pentolan grup musik Dewa 19 itu tak kuasa menitikkan air mata saat menyalan lilin dan meniupnya di hadapan pendukung. Ucapan ulang tahun itu dilakukan Dhani saat akan keluar ruang sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jatim, karena sidang di skors 30 menit, Selasa (26/2/2019).

“Selamat Ulang tahun kepada anakku tercinta Safeea Ahmad yang ke-8. Maaf, ayah nggak bisa hadir,” ucap Dhani sambil mengusap air matanya.

Ucapan Ahmad Dhani itu langsung disambut lagu “Ulang Tahun” dari para pendukung dan relawan Prabowo-Sandi, serta penasihat hukumnya.

“Safeea, ini adalah perjuangan dari ayahmu untuk demokrasimu di masa depan. Ini adalah perjuangan demokrasi,” kata Dhani disambut pekikan takbir.



Dalam sidang tersebut, Ahmad Dhani lebih banyak tidur. Duduk di dekat tim kuasa hukum, suami Mulan Jameela ini terus tertunduk dan memejamkan mata. Sesekali, dia terjaga ketika saksi atau hakim bersuara agak keras.

Pada sidang kali ini, majelis hakim memang mendatangkan para saksi untuk memberi keterangan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik sehingga Ahmad Dhani lebih banyak pasif.

Gubernur Anies Rombak Massal 1.125 Pejabat DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi merombak massal pejabat di lingkungan Pemprov DKI, Senin (25/2/2019) sore.

Sebanyak 1.125 pejabat penting DKI mulai eselon II, III hingga IV dilantik Anies bertempat di lapangan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

"Pada hari ini, Senin tanggal 25 bulan Februari tahun 2019, saya Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan ini secara resmi melantik saudara selama jabatan yang baru di lingkungan Provinsi DKI Jakarta," kata Anies.

Anies mengatakan, rotasi jabatan ini dilakukan mulai tingkat kepala dinas hingga lurah. Dia ingin seluruh pejabat di Pemprov dapat merasakan pengalaman baru.

Dirinya berharap, rotasi jabatan di lingkungan Pemprov ini mampu membawa arah yang lebih baik dalam melayani masyarakat.

"Figur-figur baru diharapkan membawa suasana baru di tiap unit-unitnya, di tiap UKPD. Kemudian bagi pribadinya, personel-personelnya, ini kesempatan untuk menambah pengalaman kompetensinya, sehingga tidak hanya bekerja di sektor-sektor, di tempat-tempat yang sama, ada pengalaman baru," kata Anies usai pelantikan.

Anies juga minta pejabat baru untuk melaksanakan tugas seperti yang sudah diamanahkan.
"Manfaatkan kebaruan tugas anda dan harus digunakan membawa perubahan positif tempat bapak bertugas. Saya berharap bapak ibu menjalankan tugas ini harus sepenuh hati dgn sebaik-baiknya," ujar Anies.

Selain itu, Anies berharap bagi pejabat yang dirotasi tidak berkecil hati termasuk pejabat baru tak berbesar hati. Semua jabatan kata Anies merupakan bagian dari penyegaran.

"Jangan berbesar hati karena posisi dan jangan juga berkecil hati karena diganti. Tunjukan bapak ibu sebagai yang terbaik dijabatan manapun dan tetap fokus bekerja," kata Anies.

Untuk diketahui, dari 1.125 jabatan administrator dan pengawasan yang dilantik, 15 di antaranya pejabat pimpinan tinggi pratama.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Yani Wahyu Purwoko kini menjabat Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya. Wakil Kasatpol PP yang tadinya kosong diisi Sahat Parulian.

Posisi Yani digantikan Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin. Adapun posisi lama Arifin diisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Isnawa Adji.

Posisi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang kosong cukup lama, akhirnya diisi oleh Edy Junaedi. Edy Junaedi sebelumnya menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Posisi lama Edy diisi Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Benny Agus Chandra.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Ratiyono dimutasi menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Jabatan lama Ratiyono diisi Achmad Firdaus. Firdaus sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengelola Aset DKI Jakarta.

Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi DKI (BPRD) Jakarta Faisal Syafrudin yang tadinya menjadi pelaksana tugas, kini resmi menjabat Kepala BPRD.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta (BPBD) Jupan Royter dimutasi menjadi Asisten Deputi Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Posisi Kepala BPBD diisi Subejo. Subejo sebelumnya menjabat Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Selain itu, Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Vera Revina Sari diangkat menjadi Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang.

Kemudian, Direktur RSUD Koja Theryoto dipindah menjadi Direktur RSUD Duren Sawit. Posisi lama Theryoto diisi Ida Bagus Nyoman. Ida Bagus Nyoman tadinya adalah Direktur RSUD Budi Asih. Posisi lamanya diisi Tri Noviati.

Soal Pengembalian Lahan Prabowo, Fadli Zon Ajukan Satu Syarat

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunggu siapa pun mengembalikan konsesi lahan berstatus hak guna usaha (HGU) sangat bagus. Hanya saja, Fadli mengingatkan, hal tersebut harus dilakukan adil kepada semua pihak.

“Itu baru adil ya,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/2).
Seperti diketahui, Jokowi kembali menyinggung soal konsensi lahan saat pidato Konvensi Rakyat Optimis Indonesia Maju, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (25/2) malam. 

Jokowi menunggu siapa pun pemegang konsesi lahan yang akan mengembalikannya kepada negara. Sebelumnya, Jokowi juga membongkar penguasaan lahan oleh capres Prabowo Subianto, saat debat kedua Pilpres 2019.

Fadli Zon yakin Prabowo sudah siap apabila negara meminta konsesi lahan yang dipegangnya dikembalikan. Hanya saja, Fadli menegaskan, harus ada aturan yang jelas soal pengembalian lahan itu. Misalnya, bisa saja dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu. 
\
“Saya yakin kalau Pak Prabowo sih siap. Dibuat saja perppu-nya, nanti di DPR kami bahas. Saya kira bagus itu, segera saja dibuat perppu-nya. Jangan hanya omong doang,” katanya. 

Dia mengatakan, Prabowo menyatakan kalau negara membutuhkan dirinya akan mengembalikan. Nah, kata dia, kalau sekarang membutuhkan, maka harus dibuat terlebih dahulu perppu-nya. 

Namun, ujar Fadli, ini harus berlaku kepada semua, termasuk orang-orang di sekitar Jokowi yang banyak menguasai lahan. Salah satunya, kata Fadli, Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi – Kiai Ma’ruf Erick Thohir. 

“Kita bagi-bagikan saja nih buat petani, karena memang petani kita mengalami krisis lahan. Kalau mau begitu wah saya kira kita akan sujud syukur. Tetapi semua ya termasuk orang-orang di sekitar Pak Jokowi tuh, dari mulai ketua tim suksesnya,” katanya. 

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandiaga Uno, itu mengatakan, yang paling banyak menguasai lahan adalah orang-orang di sekitar Jokowi. 

Karena itu, Fadli menilai pernyataan Jokowi itu menjadi bumerang bagi orang-orang di sekitarnya. “Saya kira bumerang itu. Kami juga berharap tanah itu untuk rakyat nantinya, untuk sebesar sebesarnya kemakmuran rakyat,” jelasnya. 

Dia menambahkan, sekarang ini gini rasio penguasaan lahan gini 0,68. Jadi, ujar Fadli, satu persen orang Indonesia menguasai 68 persen lahan di republik ini. 

“Ini sudah rasio yang sama sekali tidak benar,” kata wakil ketua umum Partai Gerindra, ini.

Kasus yang Gaji Kamu Siapa Dihentikan, Bawaslu: Tak Cukup Bukti

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu telah melakukan penelusuran mengenai perkara penyataan 'yang gaji kamu siapa?' oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

Dari hasil pemeriksaan tim Bawaslu, tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran yang diucapkan oleh Menteri Rudiantara kepada bawahannya itu.

Karena, tidak bukti yang menguatkan dari laporan itu. Sehingga, Bawaslu menghentikan perkara yang dialami oleh Rudiantara.

"Dari fakta-fakta dan bukti-bukti memang tidak cukup bukti untuk menguatkan unsur-unsur yang dilaporkan oleh pelapor ini sehingga kami nyatakan demikian, status tidak bisa diproses pidana lanjut," ujar Ketua Bawaslu, Abhan di Jakarta Pusat, Selasa, 26 Februari 2019.

Sebelumnya, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Mankominfo Rudiantara ke Bawaslu. Rudiantara diduga menguntungkan pasangan Jokowi-Ma'ruf dengan menggiring opini publik untuk tidak memilih paslon nomor urut 02.

Peristiwa ini terjadi saat Rudiantara meminta para pegawainya memilih desain stiker sosialisasi Pemilu 2019 di sebuah acara Kominfo di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019, dan melontarkan pernyataan yang gaji kamu siapa.
loading...
© Copyright 2019 OposisiNews | All Right Reserved