Nasional

Selasa, 05 Maret 2019

AMAZING! Kok Bisa Bohong Dalam Satu Tarikan Nafas


VIDEO viral pengakuan Jokowi soal masa kecilnya, dimana lahir, dan bagaimana rumahanya digusur...

Video dari MetroTV saat Pilpres 2014 lalu, tampak dari baju kotak-kotak yang dipakai Jokowi.

Yang bikin warganet tepok jidat, bener-bener speechless, gak bisa komen apa-apa lagi dari video ini adalah omongan Jokowi yang dalam satu tarikan nafas tapi bertolak belakang.

Di awal Jokowi ngaku berumur 4 tahun saat rumahnya digusur..

Lalu di akhir omongannya Jokowi mengatakan berumur 10 tahun..

Betul-betul amazing!!!

YA ALLAH.... ngelus dodo..

Simak videonya:


Jumat, 01 Maret 2019

Pepesan Kosong Ridwan Kamil

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengklaim ada 4 juta pendukung paslon Prabowo-Sandi di Jabar yang balik kanan mendukung Jokowi-Ma’ruf. RK mengaku data itu diperolehnya dari sebuah survei.

Kita harus menyikapi pernyataan RK ini sebagai klaim seorang politisi. Jangan langsung percaya. Tapi juga jangan terlalu curiga. Woles saja.

Cara terbaik membuktikan klaim politisi adalah dengan mengujinya. Kita hadapkan dengan fakta-fakta.

Pada Pilpres 2014 Prabowo-Hatta memperoleh: 14.167.381 (59,78 persen) Jokowi-JK: 9.530.315 (40,22 persen). Total suara sah: 23.697.696. Artinya, kalau benar klaim RK, suara Jokma sudah naik sekitar 40%.

Pada Pilkada 2018 RK yang berpasangan dengan Uu Ruzhanul Haq memenangkan kursi Gubernur Jabar. RK-Uu memperoleh 7.226.254 (32,88 persen), disusul pasangan calon Sudrajat-Ahmad Syaikhu dengan perolehan suara sah sebanyak 6.317.465 suara (28,74 persen).

Kemudian posisi ketiga ditempati pasangan calon Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi dengan suara sah sebanyak 5.663.198 (25,77 persen), dan terakhir ditempati pasangan calon TB Hasanuddin-Anton Charliyan dengan suara 2.773.078 (12.62 persen).

Dari perbandingan Pilpres 2014 dan Pilgub 2018 selisih perolehan suara RK dengan Jokowi sekitar 2.3 juta. Jadi basis suara RK dan Jokowi hanya sekitar 7-9 juta pemilih.

Sebagai figur yang dikenal sangat populer di media sosial, basis utama RK adalah perkotaan seperti Bandung. Hal itu menjelaskan mengapa figur yang minim pengalaman seperti dia, bisa terpilih menjadi walikota Bandung. Jangan dilupakan ada faktor PKS dan Gerindra yang menjadi pendukungnya.

Apakah RK masih populer di kota Bandung dan sekitarnya? Ketika menonton pertandingan Persib melawan Arema Malang (18/2) di Stadion Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, RK mengalami pengalaman yang memalukan.

Ribuan bobotoh Persib meneriaki RK dan istrinya Atila Kamil dengan koor “Prabowo…Prabowo!”. RK dan istrinya mukanya terlihat memerah. Dia pasti tidak menyangka akan mendapat perlakuan seperti itu dari bobotoh Persib. Mereka notabene adalah pendukungnya sewaktu menjadi Walikota Bandung.

Pengalaman serupa kembali terulang. Kali ini dia mengalami langsung bersama Jokowi. Mobil rombongan yang dinaiki Jokowi dan RK disambut yel-yel Prabowo….Prabowo ketika menghadiri Munas Alim Ulama NU di Tasikmalaya, Rabu (28/2).

Dua fakta ini saja sudah bisa memberikan gambaran bahwa Jabar masih tetap menjadi kandangnya Prabowo. Koor suporter yang meneriakkan kata Prabowo bisa diartikan sebagai protes atas sikap RK yang membelot ke kubu Jokowi.

Ketika maju sebagai calon Walikota Bandung (2013) RK bukan siapa-siapa. Dia hanyalah seorang arsitek berpenampilan kalem dan publik tidak mengenalnya. Dia kemudian diusung oleh PKS dan Gerindra berpasangan dengan tokoh PKS M Oded Danial. Bolehlah dia disebut sebagai representasi Gerindra.

Tak lama setelah terpilih menjadi Walikota Bandung, RK mulai menampakkan jati dirinya. Dalam berbagai kesempatan dia menyatakan sebagai sosok yang netral, tidak terkait dengan parpol manapun. Dia mulai meghilangkan jejak PKS dan Gerindra sebagai partai yang sangat berjasa mengusungnya.

Pada Pilgub 2018 RK melihat peluang untuk maju sebagai cagub. Dia kemudian lompat ke Nasdem setelah mendapat tekanan hukum. Sebagaimana pengakuannya kepada media, dia bersedia dicalonkan Nasdem karena takut. Partai milik Surya Paloh itu punya media dan Jaksa Agung.

Salah-salah dia bisa menjadi tersangka. Banyak masalah hukum yang membelitnya selama menjadi walikota.

Salah satu syarat menjadi cagub Nasdem adalah mendukung Jokowi pada Pilpres 2019. RK bersedia. Dia berada di kubu yang berseberangan dengan Prabowo, figur yang sangat berjasa mendukungnya. Sampai disini RK masuk dalam satu barisan dengan Ahok, figur yang sangat dikaguminya.

Sikap RK yang tidak mengenal terima kasih dan setia kawan inilah yang kelihatannya membuat bobotoh Persib menjadi antipati. Setia kawan adalah prinsip utama bobotoh Persib. Untuk membela bobotoh yang lain, mereka bersedia mati. Dapat dipastikan RK sudah kehilangan basis utamanya.

Di media sosial RK juga sudah mulai kehilangan pesonanya. Ribuan komen dari netizen ikut menyorakinya ketika dia dipermalukan oleh bobotoh Persib.

Di kalangan ulama? Nah ini yang menjadi persoalan utama RK. Sejak bergabung dengan para penista agama, secara matematis dia sebenarnya sudah selesai. Jabar adalah basis utama pendukung gerakan 212. RK terselamatkan pada Pilgub 2018 karena suara umat terpecah.

Pecah kongsi antara Deddy Mizwar dengan Syaikhu membuka peluang bagi kemenangannya. Andai Deddy Mizwar dan Syaikhu tidak berpisah di tengah jalan, rasanya tidak mungkin RK menang.

RK-Uu hanya memperoleh suara sebesar 32,88 persen, tidak terpaut jauh dari pasangan Adjat-Syaikhu 28,74 persen dan Deddy Mizwar- Demul 25,7 persen.

Fakta-fakta di atas membuktikan, klaim RK hanya pepesan kosong. Dia coba menyenangkan Jokowi dan harus mempertanggungjawabkan perjanjiannya dengan Nasdem.

Segala cara akan dilakukan untuk memenangkan Jokowi. Tiasa kang?

The End.

Penulis: Djajang Nurjaman

Relawan Prabowo: Budiman Sudjatmiko Harus Minta Maaf Kepada Seluruh Emak-emak


Relawan Prabowo-Sandi yang tergabung dalam #PASTI2019 mengecam keras pernyataan politisi PDIP Budiman Sudjatmiko di media yang menuduh kubu 02 berkampanye dengan cara-cara yang mirip teroris atau menculik.

"Itu fitnah dan tuduhan keji di atas kemerdekaan berdemokrasi," kata Wasekjend Kornas #PASTI2019 Toto Sugiarto, Jumat (1/3).

Hal itu diungkapkan Budiman untuk merespons penangkapan tiga orang perempuan relawan Partai Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandi (PEPES) Karawang atas dugaan kampanye hitam di Karawang.

Dia menilai strategi kampanye hitam kubu Prabowo-Sandiaga mirip teroris karena kerap mengandalkan kaum perempuan sebagai tameng untuk menjalankan aksi-aksi kampanye hitam.

Jelas Toto Sugiarto, penangkapan yang dialami oleh aktivis emak-emak relawan PEPES di Karawang, itu tidak mendasar, dan ini juga sebagai pernyataan bodoh yang dilontarkan oleh seorang tokoh politisi mantan aktivis yang seharusnya tidak patut dilontarkan.

"Tuduhannya adalah bukti kepanikan melihat apresiasi perjuangan emak-emak militan seluruh nasional dari pelosok-pelosok desa dan kota yang turun gunung," ungkap Dewan Pendiri Keluarga Gerakan Indonesia Raya (KGI) ini.

Emak-emak yang ghirohnya melebihi semangat bapak-bapak dalam perjuangannya, mereka hanya mau Indonesia adil dan makmur serta menjadi tuan rumah di negeri sendiri tanpa kelaparan dan kesusahan.

"Dan kami dari semua relawan menganggap ini bukan sebagai target politik yang dikorbankan oleh BPN Prabowo-Sandi. Saya sebagai pelaku dan bagian dari relawan Prabowo-Sandi menganggap itu fitnah yang sangat keji apalagi dituduhkan kepada seseorang yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan semua masyarakat yang menginginkan perubahan," tutur Toto Sugiarto.

Menurutnya, fenomena Pilpres 2019 atas meluasnya dukungan emak-emak keluar dari dapur itu adalah hal positif di negara demokrasi. Artinya masyarakat sudah mulai cerdas dan tidak mau dikebiri oleh penguasa, karena kaum emak-emak sebagai korban pertama yang merasakan kesusahan jika pemerintah tidak cakap menjalankan roda ekonomi pemerintahan.

"Tanpa disadari Budiman yang ketua partainya juga emak-emak dan masih banyak kader partainya dari kaum politisi perempuan, harusnya menyadari kecerdasan berpikir taktis serta reaktif dan kepekaan hati dari kaum perempuan," ucapnya.

"Menurut kami Budiman harus meminta maaf terhadap semua emak-emak atau kaum perempuan di seluruh nusantara yang berjuang untuk perubahan, dan mencabut tuduhan fitnah keji tanpa data dan bukti kepada emak-emak, itu kalau memang Budiman lelaki sejati," tutup Toto Sugiarto menambahkan.

JK Mengaku Sedih Melihat Konflik Sesama Muslim

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku sedih melihat konflik di dunia Islam saat ini, baik sesama Muslim dalam satu negara maupun konflik antar negara Muslim. Ia berharap Nahdatul Ulama bersama pemerintah ikut menjaga perdamaian dunia sesuai dengan rekomendasi yang diberikan pada pemerintah.

"Kalau kita melihat dunia Islam pada hari ini, maka tidak lepas dari pada masalah kedaulatan dan masalah keadilan yang menyebabkan satu satu sama lain berperang," kata JK di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Banjar, Jawa Barat, Jumat 1 Maret 2019.

Politikus partai Golkar ini mengungkapkan saat ini dirinya sedih dan prihatin dengan banyaknya negara Islam yang berperang. Baik sesama warga negaranya maupun antar negara Islam.

"Kurang lebih 15 negara berperang satu sama lain, berperang denga rakyatnya, atau berperang dengan negara Islam lainnya. Dan bekas negara penjajahnya melihatnya dengan tersenyum," ujarnya.

Menurutnya negara yang berkonflik sebenarnya mempunyai dasar republik, namun dalam pelaksanaan pemerintahannya justru monarki kerajaan.

"Apakah itu Suriah, Irak, Libya, Nigeria, Mesir, Tunisia semuanya berdasarkan republik, tapi perilakunya seperti kerajaan. Tanpa memperhatikan kedaulatan rakyatnya maka timbullah perang satu sama lain," ujarnya.

Kondisi ini membuat dirinya sebagai umat Muslim bersedih. Ia berusaha mencari solusi untuk mencari jalan perdamaian bersama pemerintah.

"Ini memberikan kita suatu kesedihan dan upaya tentu kita lakukan bagaimana membantu, dalam batas kemampuan kita untuk menjaga perdamaian," tegasnya.

JK mengungkap langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk perdamaian dunia, dan mengupayakan perdamaian di negara dengan penduduk Muslim.

"Di sekitar negara di Asean ini, Filipina alhamdulillah sudah hampir selesai persoalannya, sudah ada perdamaian. Tapi di Thailand Selatan belum, Myanmar juga belum selesai, belum berakhir, masih kita upayakan. Indonesia mempunyai peran yang sangat penting untuk negara negara tersebut," katanya.

Mendikbud ke Guru Bergaji Rp750 Ribu: Yang Ikhlas, Ya

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku kaget banyak guru yang sudah 20 tahun mengabdi namun masih berstatus honorer di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Hal tersebut terungkap saat Muhadjir melawat ke Banyuasin, Kamis (28/2).

Saat memberikan kata sambutan, Muhadjir bertanya kepada audiens berapa lama mengabdi menjadi guru. Saat ditanya berapa orang yang mengabdi 10 tahun, banyak tangan teracung ke atas. Muhajir tidak heran.

Namun saat menanyakan berapa banyak guru yang sudah mengabdi 20 tahun tapi masih honorer, Muhadjir terkejut masih banyak tangan teracung ke atas. "Wah masih banyak ya, coba naik ke atas [panggung] sini," ujar Muhadjir.

Hanya lima orang guru yang naik ke atas panggung. Satu per satu, para guru memperkenalkan diri kepada mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu. Dari kelima guru yang naik ke atas panggung, yang paling lama mengabdi selama 32 tahun di kawasan perairan, Pulau Rimau, Banyuasin.

"Saya sudah ikut tes P3K, semoga lulus," ujar dia diaminkan Muhadjir.

Perwakilan lainnya mengaku sudah mengabdi sejak 1999. Gaji yang diterimanya saat ini RP750 ribu. "Saya guru di SD Negeri Air Kumbang mulai 1999. Gaji saya Rp750 ribu sebulan, tidak cukup apa-apa, sertifikasi belum apalagi mau diangkat jadi PNS," kata dia.

Mendengar pernyataan para guru, Muhadjir berjanji akan meningkatkan kesejahteraan para guru honorer secara bertahap. Menurut dia, saat ini terdapat 800 ribu guru honorer di Indonesia yang bernasib sama dengan guru di Banyuasin.

"Guru itu orang paling ikhlas di dunia. Membesarkan anak orang lain, anaknya sendiri belum tentu sebesar anak orang lain itu. Menjadikan anak orang lain bupati seperti pak Askolani ini, meskipun anaknya tidak menjadi bupati. Walaupun gajinya sedikit, ikhlas ya," ujar dia.

Wartawan Senior UNGKAP Para Taipan Tuan Tanah di Sekeliling Jokowi

Jangan kerdil jadi presiden. Kebijakannya berlaku untuk semua orang, bukan untuk orang per orang.”

B tanggapan Rizal Ramli atas pidato calon Presiden Joko Widodo perihal kepemilikan Prabowo Subianto atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) di Kalimantan Timur dan Aceh seluas 340.000 hektar (ha).

Ini adalah kali kedua, Jokowi kembali mengungkit soal itu. Yang pertama saat debat Capres kedua 17 Februari lalu.

Dalam pidatonya pada acara bertemakan “Konvensi Rakyat: Optimis untuk Indonesia Maju” di Sentul International Convenstion Center (SICC), Bogor, 29 Juni 2017, Jokowi mengatakan dirinya sedang menunggu kesediaan para penerima konsesi lahan dengan ukuran besar untuk mengembalikan kepada negara.

Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) menerjemahkan kerdil adalah tidak berkembang, tidak maju; picik (tentang pikiran, pandangan dan sebagainya). Kerdil yang dimaksud Rizal tentu adalah picik. KBBI menerjemahkan picik adalah tidak luas (tentang pandangan, pikiran, dan sebagainya).

Begitukah kualitas Jokowi di mata mantan Menko Ekonomi itu? Boleh jadi Jokowi saat pidato tengah larut dalam kampanye. Dia sadar betul dengan mengangkat HGU akan mengundang tepuk riuh. Dan nyatanya memang begitu. “Saya tunggu, saya tunggu, saya tunggu, sekarang dan saya akan bagikan untuk rakyat kecil karena masih banyak rakyat yang membutuhkan,” katanya menunggu HGU itu dikembalikan. Ucapan Jokowi ini, ditingkahi teriakan dan tepuk tangan heroik pendukungnya.

Jokowi mungkin tersadar bahwa program Nawa Cita tentang reforma agraria sejauh ini masih mentok dalam janji saja. Tapi dia melupakan bahwa  orang-orang di sekitar dirinya adalah para tuan besar yang juga tuan tanah.

Tepat apa yang dikatakan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjutak, dalam menanggapi pidato Jokowi itu dengan tantangan. Ia minta orang-orang di sekeliling Jokowi seperti Erick Thohir, Luhut Binsar Panjaitan, Sinar Mas, mengikuti permintaan jokowi tersebut.

Di sisi lain, banyak pihak juga menuntut agar pemerintah segera membuka dokumen HGU perkebunan kelapa sawit kepada publik. Jokowi yang mengaku hanya takut kepada Allah, nyatanya tak berani melakukan itu. Padahal membuka HGU merupakan amanah konstitusi.

Sekadar mengingatkan, dokumen HGU dianggap sebagai informasi publik dimulai dari proses gugatan Forest Watch Indonesia (FWI) di Komite Informasi Publik  (KIP) pada Desember 2015. FWI menggugat kementerian ATR/BPN untuk membuka data HGU di Kalimantan, daerah yang paling banyak terdapat lahan sawit.

Permohonan data HGU itu untuk keperluan riset analisis terjadinya konflik lahan, yang hasilnya hendak direkomendasikan kepada pemerintah. Selanjutnya, majelis komisioner KIP pada Juli 2016 memutuskan dokumen HGU merupakan informasi publik yang masuk dalam kategori informasi tersedia setiap saat. KIP memandang dokumen HGU bukan merupakan data pribadi, karena merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai negara.

Merespons putusan KIP, kementerian lantas mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN membuat putusan pada 14 Desember 2016 yang menguatkan hasil KIP. Selanjutnya di tingkat kasasi, MA pada Maret 2017 mengeluarkan putusan yang juga menolak gugatan kementerian.

Nah, sejak keputusan hakim berkekuatan hukum tetap itu, kementerian belum juga membuka dokumen HGU. Berdasarkan data BPN pada 2010 sebanyak 56% aset nasional (dalam bentuk tanah sebanyak 62-87%) dikuasai hanya oleh 0,2% penduduk Indonesia.

Selain itu, menurut hasil riset Transformasi untuk Keadilan (TuK) dan Profundo, mengungkap pada 2015, sebanyak 25 grup perusahaan kelapa sawit menguasai lahan seluas 5,1 juta hektare atau hampir setengah Pulau Jawa yang luasnya 128.297 kilometer persegi. Dari 5,1 juta hektare (51.000 kilometer persegi), sebanyak 3,1 juta ha telah ditanami sawit dan sisanya belum ditanami. Luas perkebunan sawit di Indonesia kala itu baru sekitar 10 juta hektare. Kini luas perkebunan sawit sudah 14 juta ha.

Riset dengan judul "Kendali Taipan atas Grup Perusahaan Kelapa Sawit di Indonesia" itu juga menyebut 25 kelompok perusahaan itu dikendalikan 29 taipan yang perusahaan induknya terdaftar di bursa efek, baik di Indonesia dan luar negeri. Ada 11 perusahaan yang terdaftar di bursa efek di Jakarta, lalu 6 di bursa efek Singapura, 3 di Kuala Lumpur, dan satu perusahaan di bursa efek London.

Namun, perusahaan terbuka tersebut tidak sungguh-sungguh dimiliki publik, karena taipan adalah pemegang saham yang dominan, dengan penguasaan 20-80% saham. Kepemilikan saham dilakukan melalui ‘perusahaan cangkang’ di negara-negara ramah pajak.

Penelitian itu juga mendapatkan data bahwa kekayaan total mereka pada 2013 sebesar US$71,5 miliar atau Rp922,3 triliun. Angka konservatif ini diperoleh dari kajian yang dibuat Forbes dan Jakarta Globe. Sebagian besar kekayaan tersebut didapat dari bisnis perkebunan sawit, dan beberapa bisnis lainnya.

Para taipan–yang dalam bahasa Jepang artinya tuan besar–itu antara lain Grup Wilmar (dimiliki Martua Sitorus dkk), Sinar Mas (Eka Tjipta Widjaja), Raja Garuda Mas (Sukanto Tanoto), Batu Kawan (Lee Oi Hian asal Malaysia), Salim (Anthoni Salim), Jardine Matheson  (Henry Kaswick, Skotlandia), Genting  (Lim Kok Thay, Malaysia), Sampoerna (Putera Sampoerna), Surya Dumai (Martias dan Ciliandra Fangiono), dan Provident Agro (Edwin Soeryadjaya).

Lalu, Grup Anglo-Eastern (Lim Siew Kim, Malaysia), Austindo (George Tahija), Bakrie  (Aburizal Bakrie), BW Plantation-Rajawali (Peter Sondakh), Darmex Agro (Surya Darmadi), DSN (TP Rachmat dan Benny Subianto), Gozco (Tjandra Gozali), Harita (Lim Hariyanto Sarwono), IOI (Lee Shin Cheng, Malaysia), Kencana Agri (Henry Maknawi), Musim Mas (Bachtiar Karim), Sungai Budi (Widarto dan Santosa Winata), Tanjung Lingga (Abdul Rasyid), Tiga Pilar Sejahtera (Priyo Hadi, Stefanus Joko, dan Budhi Istanto), dan Triputra (TP Rachmat dan Benny Subianto).

Di antara mereka, kelompok perusahaan yang paling besar memiliki lahan sawit adalah Grup Sinar Mas, Grup Salim, Grup Jardine Matheson, Grup Wilmar, dan Grup Surya Dumai. Riset yang dilakukan TuK Indonesia dan Profundo menemukan bahwa ke-25 kelompok perusahaan ini menguasai 62% lahan sawit di Kalimantan (terluas di Kalimantan Barat, diikuti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur). Kemudian 32% di Sumatera (terluas di Riau diikuti Sumatera Selatan), 4% di Sulawesi, dan 2% di Papua.

Itu HGU untuk perkebunan kelapa sawit saja. Belum lagi untuk HTI dan perkebunan lainnya. Berdasarkan data Kementerian kehutanan, hingga 2013 luas izin HTI yang telah diterbitkan mencaai 13,2 juta ha. Namun, dari jumlah itu yang ditanami baru 5,1 juta ha. Artinya masih ada 8 juta ha lahan yang telantar.

Melihat data tersebut, rasanya aneh program reforma Jokowi hanya sebatas program sertifikasi tanah. Wajar sekiranya Rizal Ramli mengingatkan Jokowi untuk “jangan kerdil”.

Penulis: Miftah H. Yusufpati

NU Minta Warga Non Muslim Tak Disebut Kafir

Sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah, Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama menyarankan agar Warga Negara Indonesia yang beragama non-muslim tak lagi disebut sebagai kafir. Karena menurut para ulama kata kafir dianggap mengandung unsur kekerasan teologis.

"Karena itu para kiai menghormati untuk tidak gunakan kata kafir tetapi muwathinun atau warga negara, dengan begitu status mereka setara dengan warga negara yang lain," kata Pimpinan Sidang Komisi Bahtsul Masail Maudluiyyah, Abdul Moqsith Ghazali, di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Banjar, Jawa Barat, Kamis 28 Februai 2019.

Moqsith mengungkapkan saran melarang menyebut warga negara non-muslim kafir bukan untuk menghapus istilah kafir dalam Alquran maupun hadis. Namun ini untuk mengimbau masyarakat yang seringkali menyematkan label diskriminatif pada sebagian kelompok warga yang beragama Islam namun berbeda pendapat maupun non-muslim. Karena dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada keterlibatan aktif dari warga negara non muslim.

"Jadi memberikan label kafir kepada WNI yang ikut merancang desain negara Indonesia rasanya tidak cukup bijaksana," tegasnya.

Selain itu, sidang komisi bahstul masail ad-diniyyah al-waqiiyyah mendiskusikan hak vonis sesat oleh pemerintah terhadap pribadi, kelompok keagamaan, dan aliran kepercayaan tertentu yang dinilai menyimpang dari ajaran agamanya.

Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Pati Jawa Tengah Aniq Muhammadun mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menjatuhkan vonis sesat terhadap pihak-pihak mana pun.

"Pemerintah tidak berhak memvonis, tetapi harus melakukan pembinaan terhadap kelompok aliran sesat," tegas Aniq.

Sementara, Azizi Hasbullah dari Blitar mengatakan aliran sesat yang dapat dibubarkan secara hak oleh pemerintah, adalah aliran sesat yang anarkis dan aliran yang membahayakan keamanan negara.

"Keyakinan itu urusan akidah, ideologi, atau itiqad. Ini urusan yang tidak zahir. Wong tetangga kita ini banyak yang nggak puasa, tetapi kita tidak menetapkan mereka aliran sesat atau aliran apa gitu," kata Azizi.

Baru di Era Ini Kata 'KAFIR' Dipersoalkan, Kenapa Hanya Persoalkan Umat Islam?

Kata 'Kafir' itu istilah dalam kitab Suci, gak bisa diamandemen, itu wahyu Ilahi. Tapi jika ada kata kafir dalam konstitusi dan UU, mari kita amandemen, itu buatan manusia.  Katanya kita disuruh jangan campur agama dan politik. Beginian aja gak bisa dicerna.

Lagian, #KataKafir dan padanannya ada di banyak agama. Kenapa yang jadi korban hanya agama Islam? Kenapa Alquran yang dipersoalkan? Susah banget mau jadi orang Islam. Kalau oleh konsep iman agama lain Saya disebut kafir ya terima saja. Memang kenapa kalau kafir?

Justru kedewasaan berwarganegara dan toleransi itu ditentukan oleh kemampuan kita untuk mencerna perbedaan konsep dalam iman. Ini malah toleransi mau merasuk pada perubahan konsep iman. Lah apa hak kita mengubah konsep iman? Nabi aja gak boleh. Heran saya. Ini kan sederhana.

Susah kalau tokoh Islam minder dengan konsep iman mereka sendiri. Semoga ke depan lahir generasi yang percaya diri dari pesantren dan sekolah-sekolah agama. Sehingga tegaklah agama dan Tegaklah negara. Sebab kalau ulama minder maka negara kacau. Ini potret hari ini.

Harusnya warga negara didewasakan untuk menerima konsep iman yang beragam. Toleransi pada perbedaan adalah syarat kewarganegaraan. Agama tidak perlu di-amandemen sebab ia telah didisain untuk mengelola perbedaan. Kalau Tuhan mau kita gak bakal beragam.

Tuhan Maha Kuasa untuk menyeragamkan kita sejak DNA sampai pada pilihan Iman. tapi Dia yang maha kuasa tidak mau. Supaya kita berlomba mengejar kebaikan. Sekarang, ayo berbuat baik. Ayo berbuat baik untuk bangsa. Ayo berdialog sebagai warga negara. Itu saja.

Jangan sekali-kali ada majelis duduk untuk saling merevisi iman. Itu sakit jiwa namanya. Santai aja, mari kita berlomba menemukan cara untuk saling menikmati perbedaan. Masa menerima #KataKafir aja gak sanggup? Ya ampun. Dewasalah bangsaku.

(dari twitter @Fahrihamzah 01-03-2019)

***



Sejak Kapan Presiden Jadi Petugas Bank?

Presiden Jokowi Salurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk Peternak Hingga Pedagang di Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

Demikian berita disiarkan METROTV.

Sejak kapan presiden jadi petugas bank?

"KUR lahir zaman pak @SBYudhoyono dan dulu hanya disalurkan oleh bank...bukan presiden...," komen Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Wargnet yang lain menimpali..

@LutfiFi60625037: Betul sekali bang pertamakali KUR umkn itu diluncurkan oleh BRI dthn 2010 yg diresmikan oleh pak sby di dampingi ibu ani dan segenap banker senior, saya inget soalnya saya dulu sempet jadi AO KUR.

@suziekusuma: Saya juga inget, soalnya pernah jadi nasabah KUR 😁

@ronald_ntot: Tugas utama presiden itu bikin kebijakan,  pelaksanaan diserahkan ke instansi tehnis. Kalo presiden jg ikut bagi2 sertikat atau bagi2 KUR lgsg ke rskyat artinya pilpr3s su dekat..😁

@ndie4u: Dagelan kelas tinggi ini... Udah pd tahu klo dr dulu, KUR itu hny disalurkan oleh bank. Msh jg mo bodohi rkyt hny utk sebuah pencitraan...  Apa pak dhe gk mrs cape ngibulin rkyt trs? Kek kurang krjaan aja. Semoga rkyt tau klo ini hny sebuah "trik " aja.

@bepejeel: Jangankan bagiin KUR yg jadi tugas Bank. Beliau rela masuk gorong2 koq asalkan bisa mengangkat citra😊




NGAKAK! Maksud Hati Ingin Nampol Rocky Gerung, Apa Daya Sahal AS Malah Nampol Muka Sendiri

Aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) Akhmad Sahal kena skakmat dari Rocky Gerung.

Sebelumnya, Sahal menyerang Rocky terkait cuitan yang membela Ratna Sarumpaet.

"Tahukah kamu apa itu “Dungu”? Menelan mentah2 suatu berita tanpa verifikasi, semata2 karena berita itu berasal dari gerombolannya. Trus dipake utk menyerang dan mendungu2kan Jokowi. Seperti yg dilakukan @rockygerung ini," serang Sahal, Kamis 28 Februari 2019.
Serangan ini ditanggapi oleh Rocky.

Cuitan Rocky dibalas lagi oleh Sahal

Terakhir, Rocky langsung menskak Sahal.

Kamis, 28 Februari 2019

Tolak Ide Wisata Halal karena Dianggap "Arabisasi", Caleg PSI Disikat Pakar Kuliner dan Warganet

Ide Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 Sandiaga Uno untuk menggalakkan wisata halal di berbagai daerah wisata di Indonesia, termasuk Bali, terus mendapat tentangan dari lawan politik, terutama dari partai koalisi pendukung petahana Joko Widodo.

Salah seorang caleg PSI, Dini S. Purwono bahkan menyebut upaya mempopulerkan wisata halal di Bali sebagai bentuk "Arabisasi".

Bercuit melalui akun twitternya, Rabu, 27 Februari 2019, Dini  mengomentari sebuah tautan berita yang berisi opini TKN Jokowi menyikapi ide Sandiaga Uno tentang wisata halal.

Dini bahkan juga menyebut ide Sandiaga tersebut tak orisinal karena "nyontek" dari budaya negara lain.

"Wisata halal = wisata yg pake duit halal, bukan duit hasil korupsi 😁 definisi itu lbh masuk akal. Bali ya Bali aja, punya kearifan lokal sendiri, gak usah coba2 di”arabisasi”. Katanya nasionalis, patriot, kok kerjanya nyontek budaya negara lain? ", cuit Dini

Pernyataan Dhini ini langsung dibalas warganet, salah satunya pegiat komunitas Jalan Sutera dan pendiri Kelana Rasa Culinary, Arie Parikesit.

Melalui cuitannya, Arie Parikesit menjelaskan bahwa wisata halal tak ada kaitannya dengan Arabisasi.

"Mbak, halal tourism itu sebenarnya ga ada hubungannya sama arabisasi. Halal tourism di sini adalah tersedianya Muslim friendly accommodation, restaurant, dll yang di Bali sih sudah cukup banyak tersedia.

Pahami dulu definisi sebelum komentar lebih jauh, salam," cuit Arie.

"Kalau  satu pulau diubah wajahnya untuk mengakomodasi ini tentu tidak setuju, Bali is Bali.

Namun kalau banyak hospitality entity membuat propertynya menjadi halal friendly ya silahkan aja, ini tuntutan pasar, selama ini sdh berdampingan dg baik.

Apa urusannya sama Arabisasi?," tanya Arie.

"Beberapa certified halal hotel di Bali juga orang Bali yang punya, karena bisnis dan memanjakan wisatawan, seperti Wina Hotel punya Pak Winada bosnya Erna dulu, Rhadana, Grand Zuri dan masih banyak lagi," imbuh Arie.

Arie pun kemudian menambahkan beberapa cuitan untuk mempertegas bahwa wisata halal merupakan sebuah peluang bisnis bernilai fantastis.

"By 2020 nilai halal tourism dunia 157 milliar dollar, 53% akan dinikmati US dan UK. Indonesia kebagian berapa? Ya tgt pemerintah dan pebisnis, toh ga usah diwacanakan oleh politisi di lapangan sudah jalan kok.

Bisnis halal FnB udah kalah sama Thailand, ya masak kalah lagi," tegas Arie.

Tak berhenti sampai di situ, Arie Parikesit juga mempertanyakan cuitan Dini yang menyebut bahwa wisata halal mencontek budaya negara lain.

"Nyontek budaya negara lain yang dimaksud dalam konteks wisata halal apa ya yang dimaksud Mbak @dini_purwono? Bisa sedikit dijelaskan, atau mungkin ada contohnya di Bali," tanya Arie.

Tak hanya Arie Parikesit, sejumlah warganet lain pun turut merespon pernyataan caleg PSI ini.

"Wisata halal dibilang arabisasi itu hati apa jelaga kompor dekil bener 😂 Saking bencinya kaga bisa berpikir jernih lagi," cuit @vierda.

"Coba jalan2 ke Bangkok. Mereka lagi giat kampanye halal untuk merebut wisatawan dari kawasan yang penduduknya Muslim. Aneh, begini aja kok nga paham. Masa yang berbau Islam anda anti banget," cuit @panca66.

"negara non muslim meliat peluang bisnis di balik wisata halal, sementara kecebong meliat peluang nyinyir," cuit @rudyno1.

"Ya tnd tnd islamophobia...bhksn korsel dan jepang pun mengembangkan wisata halal ini nah disini kok di tentang,katanya pancasila,katanya toleran," cuit @Dhejan_Alfa13.

"Sebenernya yg dimaksud wisata halal ya emg sesimple itu, persis yg udh dilakuin beberapa negara lain..ngga ada ngubah budaya lokal cuma nambahin fasilitas buat pasar muslim..knp dsini jd ribet? apa karena yg ngomong sandi dr kubu lawan? 😅," cuit @p_a_m_2.

"Dungu! Di Jepang, Korea, dan negara2 Eropah sdg menggalakkan Wisata Halal utk menarik wisatawan muslim. Eh sidungu dah mikir arabisasi. Tolol gak kira2 lo," cuit @tukang_pakang.

"Halal bukan arabisasi halal adalah pedoman untuk Umat Islam diseluruh dunia,paranoid banget sepertinya anda dengan Islam," cuit @kifli127.

"Mbaknya pernah main ke LN gak sih. Mana ada wisata halal itu arabisasi. Wisata halal itu membuat guideline. Coba tengok itu app halal tokyo. Tdk merobohkan budaya lokal," cuit @ryndaza.

Rezim Jokowi Mendapat Petisi TOLAK KEMBALINYA DWI FUNGSI TNI, Puluhan Ribu Sudah Tandatangan

Wacana kembalinya DWI FUNGSI TNI mendapat penolakan dan penentangan luas terutama dari aktivis demokrasi.

Salah satu bentuk penolakan adalah dengan petisi online yang diinisiasi oleh Koalisi Masyarakat Sipil dan didukung oleh puluhan tokoh dan LSM.

Hingga saat ini, Kamis (28/2/2019) pukul 16.10 WIB, petisi di situs change.org ini sudah puluhan ribu yang tanda tangan (37.823).

BERIKUT ISI PETISI:

Teman-teman, udah 20 tahun lebih kita lepas dari Orde Baru (Orba), tapi baru-baru ini ada rencana untuk kembalikan Dwifungsi TNI.

TNI berwacana untuk restrukturisasi dan reorganisasi. Termasuk menempatkan militer ke jabatan-jabatan sipil, menambah unit dan struktur baru di TNI, meningkatkan status jabatan dan pangkat di beberapa unit, dan memperpanjang usia pensiun anggota TNI. Ini salah satunya karena banyak perwira TNI yang tidak memiliki jabatan atau non-job.

Rencana ini banyak diprotes karena seperti kembali ke zaman Orba dulu saat ada Dwifungsi ABRI. Saat itu Dwifungsi digunakan untuk memastikan Soeharto bisa berkuasa hingga 32 Tahun.  Ini jelas enggak sejalan dengan semangat reformasi dan dapat mengganggu sistem demokrasi kita.

Sejak era reformasi, militer enggak bisa lagi menduduki jabatan sipil dan politik seperti anggota DPR, Kepala Daerah, atau jabatan di Kementerian. TNI hanya bisa menduduki jabatan yang ada kaitannya dengan pertahanan. Itu semua udah diatur dalam UU TNI.

Karena itu, kami menilai rencana penempatan militer aktif pada jabatan sipil tidak tepat. Seharusnya restrukturisasi TNI itu harus melihat pada efektivitasnya menjalankan fungsi pertahanan dan tentunya nggak boleh bertentangan dengan agenda reformasi TNI.

Kami mendesak kepada DPR dan Presiden Joko Widodo agar tidak mendukung agenda restrukturisasi dan reorganisasi TNI yang bertentangan dengan reformasi TNI melalui revisi UU TNI ataupun melalui peraturan perundang-undangan lainnya.

Dukung petisi ini agar kita tidak kembali ke zaman Orde Baru yang militeristik dan tak demokratis.

Petisi ini juga didukung oleh:

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
2. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS)
3. The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial)
4. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam)
5. Human Rights Working Group (HRWG)
6. Indonesian Corruption Watch (ICW)
7. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
8. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
9. Setara Institute
10. INFID ( International NGO Forum on Indonesian Development)
11. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
12. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya
13. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers
14. Lesperssi
15. Institut Demokrasi
16. Human Right Law Studies (HRLS) FH UNAIR
17. Lokataru Foundation
18. Indonesian Legal Roundtable (ILR)
19. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
20. Perkumpulan Pendidikan untuk Demokrasi (P2D)
21. Pusat Studi Papua Universitas Kristen Indonesia
22. Yayasan Pemberdayaan Sosial Pijar Lentera - Jakarta,Merauke,Manokwari
23. Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD)
24. Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia
25. Pusat Pengembangan HAM dan Demokrasi (PPHD) Universitas Brawijaya
26. Yayasan Desantara
27. PAHAM Papua
28. KPJKB Makassar
29. Yayasan Inklusif
30. Yayasan Perlindungan Insani Indonesia
31. Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Negri Medan
32. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Univ. Andalas
33. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
34. Lembaga Bantuan Hukum (LBH Semarang)
35. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua
36. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten
37. YAPPIKA-Action Aid
38. Institut Perempuan
39. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)

INDIVIDU/TOKOH :

1. Prof. Dr. H. Mochtar Pabottingi (Profesor Riset LIPI)
2. Prof. Dr. Frans Magnis Suseno (Budayawan)
3. Prof. Dr. Syamsuddin Haris (Profesor Riset LIPI)
4. Dr. Karlina Supelli (Dosen STF Driyakara)
5. Dr. Agus Sudibyo (pegiat media)
6. Dr. Robertus Robet ( dosen UNJ)
7. Dr. Nur Iman Subono (Dosen UI)
8. Dr. Ali Syafaat ( Dosen FH UB)
9. Mangadar Situmorang, Ph.D (Dosen HI FISIP UNPAR)
10. Dr. Ani Sucipto (Dosen Fakultas Ilmu Sosial-Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia)
11. Dr. Antie Solaiman (Dosen dan Pemerhati Masalah Papua)
12. Dra. Sri Yanuarti (Peneliti Senior LIPI)
13. Diandra Mengko (Peneliti LIPI)
14. Bhatara Ibnu Reza, Ph.D (Dosen UBJ)
15. Usman Hamid (Direktur Amnesty Internasional Indonesia)
16. Suciwati (Pendiri Museum HAM Omah Munir)
17. Rafendi Djamin (Mantan Wakil Indonesia Untuk AICHR)
18. Darmawan Triwibowo (Direktur TIFA)
19. Asep Komarudin (Pegiat HAM)
20. Sholehudin A. Azis (Dosen Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah)
21. Siska Prabhawaningtyas Ph.D (Dosen Universitas Paramadina)
22. Bivitri Susanti (Dosen STHI Jentera)
23. Ray Rangkuti (Direktur Lingkar Madani Indonesia)
24. Muji Krtika Rahayu (Dosen STHI Jentera)
25. Charles Simabura (Dosen dan Peneliti PUSaKO FH Univ Andalas)
26. Leonard Simanjuntak (Aktivis Lingkungan)
27. Edna Caroline (wartawan pertahanan)
28. Feri Amsari (Dosen FH Universitas Andalas)
29. Fitriani, M.A., Ph.D (Dosen FISIP UI)
30. Rifai - Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai(YCMM)
31. Lutfi Rahman (Syarikat Indonesia)
32. Zumrotin K. Susilo
33. Pater John Djonga (YTHP)
34. Alissa wahid (Gusdurian)
35. Alghfari Aqsa (Pengacara Publik)
36. Nawawi Baharuddin, S.H (Sekretaris Board INFID)
37. Ahmad Qisai, PhD. (Dosen Paramadina)
38. M. Najib Azca, Ph.D (Kepala PSKP UGM)
39. Valentina Sagala (Aktivis Perempuan)                                                             
40. Dr. Saiful Mujani (Saiful Mujani Research and Consulting)

Link petisi: https://www.change.org/p/presiden-jokowi-tolak-kembalinya-dwi-fungsi-abri-melalui-penempatan-tni-di-lembaga-sipil-bambangsoesatyo

Yang Bikin NU Makin Lemah Itu Jokowi

Mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Anshor Jawa Timur Choirul Anam mengungkapkan bahwa posisi Nahdlatul Ulama saat ini makin melemah.

Penyebabnya, tidak lain adalah karena calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) mengambil Rais Am PBNU KH Maruf Amin sebagai pendampingnya.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno melihat kondisi kegelisahan yang dirasakan warga Nahdliyin karena adanya kekosongan jabatan Rais Aam.

“Rais Aam ini posisi strategis dan untuk menggantinya perlu mekanisme yang sedikit rumit karena tidak semua kader NU bisa menjadi rais am. Ini yang saya kira jadi kegelisahan Cak Anam,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/2).

Posisi Kiai Maruf sebagai rais am PBNU saat ini belum tergantikan. Dia hanya cuti sebagai rais am karena maju sebagai calon wapres di Pilpres 2019.

Menurut Adi, pernyataan Cak Anam juga secara tersirat menyebutkan bahwa posisi NU dalam dinamika pilpres sangat penting.

“Posisi NU ini sangat penting dalam tarik menarik kepentingan politik menjelang pilpres. Saya kira itu yang ingin disampaikan oleh Cak Anam,” jelasnya.

Terungkap, Begini Cara Ratna Sarumpaet Bohongi Rocky Gerung via WA

Tidak hanya beberapa kali mengirim foto wajahnya yang lebam, Ratna Sarumpaet ternyata juga sering berkeluh kesah kepada Rocky Gerung melalui pesan WhatsApp.

Hal itu terungkap dari berkas dakwaan Ratna Sarumpaet yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).

Dalam catatan Jaksa, foto lebam pertama dikirim Ratna ke Rocky pada 25 September 2018 sekiar pukul 20.43 WIB.

"Terdakwa mengirimkan beberapa foto wajahnya yang lebam dan bengkak kepada saksi Rocky Gerung melalui WhatsApp dengan pesan 21 September 2018 jam 18.50 WIB, area bandara Bandung dan pukul 20.44 WIB dengan pesan not for public," ungkap JPU, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).

Esok harinya, Rabu 26 September 2018 pukul 22.24 WIB, Ratna kembali mengirim informasi kepada Rokcy. Ratna mengeluhkan sakit di seputar rongga mata, retak di pelipis dan rahang.

"Tak sepedih kitab terkoyak di tangan kanan menganga..." tulis pesan Ratna kepada Rocky yang diungkap JPU.

Jaksa mengungkapkan Ratna juga kembali mengirim foto wajanya yang lebam disertai tulisan "hari ke 5". Esok harinya, Kamis 27 September 2018m, Ratna kembali mengirimkan pesan kepada Rocky.

"Hai Rocky negerinya makin gila dan hancur-need badly," tulis Ratna dengan emoji tersenyum.

"Need you badly dan pasti kamu bahagia sekali di sana ya, penghormatan pada alam bless you," tulis Ratna kepada Rocky, seperti diungkapkan JPU.

Foto dan pesan juga disampaikan Ratna ke Rocky pada Jumat dan Sabtu, 28-29 September 2019.

"Mungkin aku tidak harus ngotot membantu memperbaiki bangsa yang sudah terlanjur rusak ini, its painful," ungkap JPU membacakan pesan Ratna.

Informasi yang diberikan Ratna sempat membuat Rocky bereaksi. Pada 2 Oktober 2018, Rocky sempat berkicau di Twitter.

"Tidak cukup memfitnah? Tak puas memaki? Akhirnya kalian memakai tinju. Sungguh dangkal dan tetap dungu. Status tersebut saksi Rocky buat karena adanya reaksi akibat kekerasan yang dialami oleh terdakwa," tutur JPU.

Menag Lukman Sebut Agama Yahudi di Indonesia Dilindungi Undang-undang

Viral di media sosial bahwa Pemerintah telah meresmikan agama Yahudi. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menyebut, informasi itu tidak benar.


"Keberadaan agama Yahudi di Indonesia itu bukan karena diresmikan Pemerintah, tapi memang dilindungi UU bahkan sejak tahun 1965," kata Lukman Hakim, di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Menurutnya, Indonesia memiliki Penetapan Presiden RI Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Regulasi ini dikenal juga dengan UU 1/PNPS Tahun 1965.

"Undang-Undang (UU) yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 27 Januari 1965 ini terdiri 5 Pasal," ucap Lukman.

Pasal 1 mengatur setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pada bagian penjelasan pasal demi pasal UU ini, disebutkan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.

Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka selain mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945, pemeluknya juga mendapat bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

"Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 Ayat 2 UUD dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain," jelas Menag mengutip penjelasan Pasal 1 UU 1/PNPS Tahun 1965.

"Jadi, selagi tidak melanggar peraturan perundang-undangan, pemeluk agama Yahudi, Zarasustrian, Shinto, dan Taoism dilindungi Undang-Undang. Jadi bukan pemerintah yang meresmikan, tapi undang-undang yang memberi pelindungan," tegas politikus PPP itu.

CEK FAKTA: Heboh Siswa SD Sembunyi di Kolong Meja Saat Bertemu Jokowi

Jagat media sosial selalu saja ramai dengan berbagai postingan yang patut dicermati kebenarannya. Apalagi mendekati gelaran Pilpres 2019. Salah satunya adalah sebuah postingan di salah satu akun Facebook bernama Niki Ramzan.

Dalam akun Facebook itu, diunggah sebuah poto dengan narasi:
"Naluri Anak Kecil Itu Tajam Boooss……..
Saat Didatangi Manusia Yang Berbau Antagonis Pasti Menghindar dan Menjauh.
Anak Kecil Itu Otomatis Tau Mana Yang Baik dan Jahat.
Mereka Tau Sedang Berhadapan Dengan Sosok Yang Akan Menghancurkan Masa Depan Mereka Nantinya.
 
#SalamWaras
#17AprilPrabowoSandi"

Foto itu diunggah pada 20 Februari 2019, menuai 319 like, 122 komentar dan 22 kali dibagikan saat tangkapan layar diambil.

Cek Fakta: Siswa SD sembunyi di kolong meja saat bertemu Jokowi. (Facebook)
Lantas, benarkah anak-anak siswa SD bersembunyi di kolong meja saat bertemu Jokowi? Atau malah foto tersebut adalah konten editan yang diberikan narasi sedemikian rupa.

Penjelasan:

Dari hasil penelusuran, ditemukan bahwa klaim di narasi sumber tersebut tidaklah sesuai. Siswa SD yang terlihat sedang bersembunyi di kolong meja tersebut adalah siswa SD Negeri Panimbang Jaya 1, Kabupaten Pandeglang, Banten yang sedang melakukan simulasi tanggap bencana gempa.
Di akun terverifikasi milik Sekretariat Kabinet ( instagram.com/sekretariat.kabinet ) dituliskan keterangan sebagai berikut:

Presiden Joko Widodo meninjau sosialisasi program Tagana Masuk Sekolah di SD Negeri Panimbang Jaya 1, dan memimpin Apel Siaga Bencana di Lapangan Cikadu Indah, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin (18/2) pagi,".

Harga Tiket Pesawat Mahal, Kemenhub: Naik Bus Saja. Suryo Prabowo: Kenapa Presiden Jokowi Nggak Naik Bus Juga?

Meski sempat diumumkan akan turun harga beberapa waktu lalu, namun tiket pesawat belakangan kembali terasa naik. Kondisi demikian tidak dibantah Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setyadi.

"Untuk angkutan udara memang cukup tinggi harganya dan memang itu disesuaikan dengan basis misinya adalah keselamatan semuanya," ungkap Budi Setyadi ketika ditemui di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Selasa 26 Februari 2019

Menurutnya, kondisi itu justru menjadi momentum bagi angkutan darat untuk unjuk gigi. Dia menyebut, khususnya moda transportasi bus saat ini mulai banyak digunakan masyarakat secara signifikan.

"Misalnya dari Jakarta ke Solo, [masyarakat yang] tadinya memilih pesawat sekarang sudah banyak yang menggunakan bus," paparnya.

Budi menegaskan bahwa hal ini bukan klaim sepihak. Sebab, Kemenhub kini juga menghitung persentase kenaikan okupansi angkutan darat, berdasarkan laporan sejumlah operator.

"Karena kemarin dari beberapa operator mengatakan sudah ada peningkatan yang sangat signifikan terhadap persepsi atau kepercayaan masyarakat untuk kembali menggunakan bis," tandasnya.

Sumber: CNBC

Pernyataan ini menggelitik warganet untuk berkomentar.



Sempat Bantah, Luhut Akhirnya Akui Punya Tanah HGU

Sempat membantah punya tanah HGU atau berstatus Hak Guna Usaha, Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya mengakui memiliki konsesi tanah. Hal itu diungkapkan pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin saat ditemui di kantornya, Kantor Kemenko Maritim.

"Saya punya saham di Toba Bara Sejahtera, saya tinggal punya 10 persen dari 8 ribu hektare," katanya menjawab pertanyaan wartawan, Rabu 27 Februari 2019.

Wartawan kemudian menanyakan lagi, keberadaan bisnis perkebunan milik mantan Kepala Staf Kepresidenan itu.

"Iya sama itu (perkebunan). Itu udah termasuk perkebunan. Ya perkebunan HGU lah. Iya," tandasnya.

Dia menjelaskan, tanah HGU yang dikelola berada di Kalimantan sejak 12 tahun silam.

Sebelumnya, Luhut membantah memiliki tanah HGU, selain konsesi tambang batubara seluas 6 ribu hektare.

"Saya enggak punya HGU. Saya punya ya tambang batu bara, berjalan, berproduksi," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 26 Februari 2019

 "Enam ribu hektare. Punya (konsesi) pemerintah dan itu berproduksi," lanjutnya.

Berbeda dengan pernyataan Luhut sebelumnya, dalam situs resmi perusahaan PT Toba Bara Sejahtera Tbk, dinyatakan lingkup bisnisnya termasuk perkebunan, selain pertambangan, dan energi.

Bisnis perkebunan di perusahaan berkode emiten TOBA itu, dikelola melalui anak perusahaannya. PT Perkebunan Kaltim Utama I, di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Perusahaan menguasai tanah HGU seluas 8.633 hektare yang ditanami perkebunan sawit.

Mengutip keterbukaan informasi di bursa, Luhut memiliki sekitar 10 persen saham PT Toba Bara Sejahtera Tbk melalui PT Toba Sejahtera. Porsi kepemilikan saham sebesar itu mengacu data per 31 Januari 2019.

Sebelumnya sebagai pendiri, Luhut memiliki 99,98 persen saham PT Toba Bara Sejahtera Tbk yang memiliki kode emiten TOBA. Tapi pada 2016 dia menjual sebagian besar sahamnya, hingga hanya tersisa 10 persen.

Sementara itu di profil perusahaan PT Toba Sejahtera yang merupakan perpanjangan Luhut ke TOBA, bisnisnya meliputi pertambangan batu bara, migas, pembangkit listrik, serta perkebunan dan industri kehutanan.

Din Syamsuddin Minta Paslon Pilpres Berkomitmen Bela Palestina

Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina Din Syamsuddin mengusulkan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019 menegaskan komitmen dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina.

"Begitu pula secara maksimal berjuang agar Yerusalem, dimana ada Masjid Al Aqsa, bisa menjadi ibu kota Negara Palestina. Ini sungguh-sungguh kami dorong," kata Din usai menghadiri Malam Kebudayaan Palestina (Palestinian Culture Night) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (27/2/2019) malam.

Komitmen dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan, diharapkan Din dapat diungkapkan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam  sesi debat lanjutan yang khusus mengangkat tema politik luar negeri.

"Yang diperlukan sekarang oleh bangsa Palestina adalah dukungan politik dan diplomatik agar mereka bisa menjadi negara yang merdeka, berdaulat, juga menjadi anggota PBB," kata mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu.

Indonesia, yang secara konsisten menunjukkan dukungan bagi perjuangan rakyat Palestina, diharapkan juga mampu memanfaatkan keanggotaan di Dewan Keamanan PBB untuk mengintensifkan pelaksanaan berbagai resolusi PBB mengenai Palestina.

"Selama ini terlalu banyak resolusi PBB tentang Palestina, tetapi tidak ada yang bisa ditegakkan. Penting bagi Indonesia dengan mengajak negara-negara OKI, negara-negara yang cinta damai dan keadilan, untuk bisa mendorong tegaknya keadilan dan kedamaian di Palestina," tutur Din.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan lima kali debat yang akan diikuti capres dan cawapres sebelum pelaksanaan Pemilu 17 April 2019.

Debat pertama dan kedua telah dilangsungkan pada 17 Januari dan 17 Februari lalu, masing-masing mengangkat tema yang telah disusun oleh KPU.

Tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan serta hubungan internasional, akan dibahas pada debat keempat yang dijadwalkan pada 30 Maret 2019.

Enam Tuhan di Jember Akan Ramaikan Pilpres 2019, Dulu Ada 11 Tuhan

Sebanyak enam Tuhan akan ikut menentukan nasib Jokowi – Maruf Amin maupun Prabowo Subianto – Sandiaga Uno saat hari pencoblosan pilpres, 17 April 2019.

Namun, Tuhan yang dimaksud bukan seperti dibayangkan banyak orang. Tuhan adalah nama dari 6 orang yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum di Jember, Jawa Timur.
“Kami juga kaget, tapi benar-benar ada warga yang masuk DPT bernama Tuhan. Ada 6 orang Tuhan yang terdaftar dan bisa menggunakan hak pilihnya di Jember,“ kata anggota KPU Jember Ahmad Hanafi seperti diberitakan Antara, Rabu (27/2/2019).

Ia menjelaskan, enam warga bernama Tuhan itu tersebar di lima kecamatan. Satu Tuhan di Kecamatan Arjasa; satu di Kecamatan Balung;  satu orang di Kecamatan Patrang; satu Tuhan di Kecamatan Kencong;  dan, dua Tuhan di Kecamatan Sumberbaru.

Menurutnya, nama Tuhan tersebut bukan kali pertama masuk dalam DPT Pemilu 2019, namun sudah terdaftar dalam DPT pada Pemilu 2014 dan namanya memang seperti itu, bukan hasil rekayasa.

Enam warga Jember bernama Tuhan akan ikut mencoblos saat Pemilu dan Pilpres 2019. [KPU]

"Nama mereka sudah terdaftar di masing-masing TPS di lingkungan mereka tinggal, sehingga enam nama Tuhan itu menyalurkan hak pilihnya di TPS yang sudah tercatat nama mereka," tuturnya.

Berdasarkan data KPU Jember, dua warga bernama Tuhan di Kecamatan Sumberbaru tercatat sebagai pemilih di TPS 011 di Desa Pringgowirawan dan TPS 013 di Desa Karangbayat.

Kemudian nama Tuhan di Kecamatan Kencong tercatat masuk DPT TPS 079 di Desa Kencong. Tuhan di Kecamatan Patrang berhak menyalurkan hak suaranya di TPS 012 yang berada di Kelurahan Slawu.

Sementara Tuhan di Kecamatan Balung akan menyalurkan hak pilihnya di TPS 022 Desa Tutul. Nama Tuhan yang terakhir di Kecamatan Arjasa tercatat sebagai pemilih TPS 014 di Desa Kemuninglor.

"Jumlah DPT Pemilu 2019 di Kabupaten Jember sebanyak 1.864.393 pemilih yang terdiri 920.317 pemilih laki-laki dan 944.076 pemilih perempuan yang tersebar di 7.666 TPS berada di 248 desa dan kelurahan di 31 kecamatan di Kabupaten Jember," katanya.
Dulu Lebih Banyak Tuhan

Tahun 2015 silam, saat menjelang Pilkada Jember yang digelar 9 Desember, terdapat lebih banyak warga bernama Tuhan yang sempat tercatat dalam daftar pemilih sementara (DPS).

"Memang benar ada beberapa pemilih yang bernama Tuhan dan nama unik itu ditemukan saat pemutakhiran data pemilih pilkada di tingkat desa dan kecamatan," kata Ahmad Hanafi kala itu.
Menurutnya, beberapa pemilih bernama Tuhan tersebut ada yang berstatus kawin dan belum kawin yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Jember.

"Ada yang namanya memang Tuhan, namun ada yang memakai awalan dan akhiran seperti Satuhan dan Tuhani. Pemilih dengan nama unik tersebut bukan pemilih fiktif, sebab mereka memiliki kartu tanda penduduk (KTP)," ucapnya.

Informasi yang terhimpun di lapangan kala itu, ada 11 orang bernama Tuhan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Kesemuanya memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan alamat masing-masing.

Pihak KPU tidak menyebutkan secara detail beberapa orang bernama Tuhan itu, karena dokumen data menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jember.
loading...
© Copyright 2019 OposisiNews | All Right Reserved