Internasional

Minggu, 24 Februari 2019

Penuhi Janji Politik, Mahathir Gratiskan dan Diskon Tarif Tol Malaysia

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, memulai langkah nyata untuk menggratiskan atau setidaknya mendiskon tarif jalan tol di negaranya. Hal ini merupakan salah satu janji politik Mahathir, saat memenangkan Pemilu Mei 2018 lalu.

Kantor berita Malaysia Bernama, melaporkan pemerintah telah memulai pembicaraan dengan Gamuda Bhd, salah satu perusahaan konstruksi Malaysia yang mengelola sejumlah jalan tol. Setidaknya ada empat ruas tol yang saat ini dikelola Gamuda Bhd, yang akan digratiskan.

Keempat ruas tol itu adalah Damansara Puchong; Shah Alam; SPRINT yang menghubungkan Kerinchi Link dengan Damansara Link dan Penchala Link; Serta terowongan SMART, yang selain berfungsi sebagai jalan bebas hambatan, juga sebagai saluran pencegah banjir.

Gamuda Bhd saat ini merupakan pemegang saham mayoritas, dari proyek-proyek infrastruktur yang dibangun melalui joint venture. Kantor Perdana Menteri menyatakan, sedang mempertimbangkan untuk mengakuisisi kepemilikan Gamuda Bhd di proyek tersebut.

“Ini adalah langkah pertama yang diambil pemerintah Pakatan Harapan untuk memenuhi janji politiknya, yakni menggratiskan jalan tol secara bertahap. Ini dimaksudkan untuk mengurangi beban biaya hidup yang tinggi,” demikian dikutip Bernama, dari keterangan tertulis Kantor Perdana Menteri, Sabtu (23/2).


Setelah proses akuisisi ini rampung, barulah pemerintah akan menggratiskan jalan tol secara bertahap. Setidaknya di luar jam padat kendaraan, yakni antara pukul 11.00 hingga 17.00 waktu setempat.
Sedangkan di jam padat, yakni selama sekitar enam jam dalam sehari, masyarakat dikenakan tarif yang dinamai sebagai “biaya kemacetan”.  Besarnya setara dengan tarif tol saat ini.

Selanjutnya, penerimaan “biaya kemacetan” itu akan dikembalikan sebagai layanan kepada masyarakat. “Yakni untuk biaya operasional pemeliharaan jalan tol, dan sisanya akan digunakan untuk mendanai transportasi umum,” imbuh pernyataan tertulis Kantor Perdana Menteri.

Waktu pemberlakukan aturan ini, akan disampaikan melalui pengumuman tertulis Menteri Keuangan.

Sabtu, 23 Februari 2019

Bocah 12 Tahun Asal Amerika Bangun Reaktor Nuklir di Rumah

Seorang bocah berusia 12 tahun asal Amerika Serikat (AS) dilaporkan menjadi manusia termuda di dunia yang berhasil menciptakan reaksi nuklir.

Konsorsium Penelitian Sumber Terbuka Fusor, sebuah kelompok sosial berdasarkan hobi, telah mengakui pencapaian Jackson Oswalt, dari Memphis, Tennessee, ketika ia ia berusia 12 tahun pada Januari 2018 lalu.

"Bagi mereka yang belum melihat postingan saya baru-baru ini, akan mengejutkan bahwa saya bahkan akan menganggap percaya bahwa saya telah menciptakan fusi nuklir," tulis Oswalt di forum Fusor.net.

“Selama sebulan terakhir saya telah membuat banyak kemajuan. Saya sekarang memiliki hasil yang saya yakini sangat layak," imbuhnya seperti dikutip dari The Guardian, Sabtu (23/2/2019).

Oswalt menuturkan untuk menjalankan proyeknya, ia mengubah ruang bermain tua di rumah orangtuanya menjadi laboratorium nuklir. Ia kemudian membeli sejumlah peralatan senilai USD10.000 yang menggunakan 50.000 volt listrik untuk memanaskan gas deuterium dan menyatukan inti nuklir untuk melepaskan energi.

"Awal dari proses itu hanya belajar tentang apa yang telah dilakukan orang lain dengan reaktor fusi mereka," terang Jackson kepada Fox.

“Setelah itu, saya mengumpulkan daftar bagian yang saya butuhkan. Saya mendapatkan bagian-bagian itu dari eBay dan seringkali bagian-bagian yang berhasil saya dapatkan dari eBay tidak persis seperti yang saya butuhkan. Jadi saya harus memodifikasinya untuk dapat melakukan apa yang perlu saya lakukan untuk proyek saya," tuturnya.

Ayahnya, Chris Oswalt, yang bekerja di sebuah perusahaan peralatan medis, mengatakan kepada USA Today: "Saya pikir ada rasa tidak percaya yang besar sampai mereka benar-benar melihatnya."

Namun, para ilmuwan cenderung tetap skeptis sampai pekerjaan Oswalt di verifikasi oleh organisasi resmi dan diterbitkan dalam jurnal akademik.

Namun, bocah itu sekarang mungkin telah merebut pemegang rekor sebelumnya, Taylor Wilson, sebagai manusia termuda yang menciptakan fusi di usia 14 tahun setelah melakukan penelitian energi nuklir.

Di Tengah Demo Anti-Pemerintah, Presiden Sudah Umumkan Keadaan Darurat

Presiden Sudan Omar al-Bashir menyatakan keadaan darurat nasional pada Jumat (22/2).

Saya mengumumkan memberlakukan keadaan darurat di seluruh negeri selama satu tahun," kata Bashir dalam pengumuman yang disampaikan di TV negara (Jumat, 22/2).

Dia memecat pemerintah federal dan memecat semua gubernur negara bagian di tengah darurat nasional tersebut.

"Saya mengumumkan pembubaran pemerintah di tingkat federal dan di tingkat provinsi," sambungnya seperti dimuat BBC.

Dia juga mengumumkan bahwa lima anggota kabinet keluar, termasuk menteri luar negeri, pertahanan dan keadilan, akan mempertahankan pekerjaan mereka.

Beberapa jam setelah pengumuman itu, Bashir mengeluarkan dua keputusan presiden yang menunjuk tentara dan petugas keamanan untuk memerintah 18 provinsi di negara itu.

Langkah ini diambil saat Bashir tengah menjadi fokus protes anti-pemerintah dalam beberapa pekan terakhir.

Demonstrasi dimulai karena pemotongan roti dan subsidi bahan bakar pada bulan Desember 2018 lalu, tetapi kemudian berubah menjadi kemarahan pada 30 tahun pemerintahan Bashir.

Kamis, 21 Februari 2019

Presiden Taiwan Ingatkan Asia Bahaya Agresivitas China

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menyampaikan peringatan kepada Asia mengenai agresivitas China yang semakin tinggi. Hal tersebut disampaikan Tsai Ing-wen dalam sebuah wawancara sebagaimana dikutip dari laman CNN Amerika Serikat.

Tsai Ing-wen mengingatkan bahwa postur kekuatan militer China kian besar semakin hari dan nampak sejalan dengan makin besarnya pengaruh politik luar negeri Presiden Xi Jinping.

"Kalau Taiwan saat ini akan menyorot, siapa dan wilayah mana yang berikutnya. Apabila mereka tidak ikut kehendak dan kemauan China, maka akan menghadapi ancaman yang sama (dengan Taiwan)," kata Presiden Tsai Ing-wen.

Diketahui bahwa Taiwan dan China hanya terpisah 81 miles atau 130 kilometer di jarak terdekat kedua negara. Selama tujuh dekade, keduanya memang "tidak akur" menyusul adanya pembelahan setelah Perang Sipil yang sangat destruktif pada 1949.

Sementara unifikasi menjadi misi panjang bagi Partai Komunis China yang menganggap bahwa negara demokrasi Taiwan, pulau yang berpenduduk sekitar 23 juta itu adalah provinsi jauh mereka.

Beijing sejak lama melakukan tekanan ekonomi terhadap Taiwan dan juga disebut kerap melakukan pengintaian di wilayah udaranya. "China yang semakin kuat dan ambisius akan jadi ancaman besar," kata dia.

"Dalam kondisi itu yang menjadi tantangan adalah tetap menjaga eksistensi, keamanan, kesejahteraan dan demokrasi tetap ada. Hal ini adalah isu besar bagi Taiwan," lanjut Presiden Tsai Ing-wen, politikus perempuan dari Partai Kemajuan Demokrasi (DPP) Taiwan ini. SUMBER © OPOSISINEWS.COM

Selasa, 19 Februari 2019

Analis Ekonom Belanda Nilai Jokowi Sebar Hoax Soal Ekonomi Indonesia

Jurnalis senior eks South China Morning Post sekaligus pakar ekonomi asal Belanda, Jake van der Kamp turut angkat bicara terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk tiga besar di dunia.

Bulan November 2016 lalu, pada sebuah kesempatan, Presiden Jokowi mengatakan ekonomi Indonesia berada di urutan ketiga setelah China dan India. “Kita termasuk ketiga tertinggi dunia setelah China, India, dan kita,” ungkap Jokowi dikutip dari Antara.

Menurutnya, klaim yang dilontarkan oleh presiden Jokowi itu tidak benar (hoax) setelah dirinya melakukan penelitian. Dirinya sempat terkejut dengan pernyataan Jokowi yang menyebut ekonomi Indonesia berada di rangking tiga dunia, sebelum akhirnya ia mengumpulkan data.

Van der Kamp menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia justru kalah jauh dari India, bahkan masih kalah dengan Mongolia, Timor Leste dan Papua Nugini untuk kawasan Asia. “Ketiga di dunia, benarkah itu? Dunia yang mana?” kata Van der Kamp dilansir dari Merdeka.

Khusus untuk wilayah Asia dia menghitung 13 negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan Indonesia yang hanya 5,02 persen. Antara lain India (7,5), Laos (7,4), Myanmar (7,3), Kamboja (7,2), Bangladesh (7,1), Filipina (6,9), China (6,7) Vietnam (6,2), Pakistan (5,7), Mongolia (5,5), Palau (5,5), Timor Leste (5,5) dan Papua Nugini (5,4).

“Tentunya Indonesia merupakan negara padat dengan 261 juta rakyatnya. Kami tidak bisa benar-benar membandingkannya dengan seperti Timor atau Palau. Jadi mari kita tarik garis di angka 200 juta orang atau lebih,” lanjutnya.

Dengan begitu hanya ada enam negara di dunia, khususnya untuk pertumbuhan ekonomi, Indonesia berada di posisi paling bawah dari keenamnya jauh di belakang India, China dan Pakistan. Coba potong lagi jadi 100 juta orang atau lebih maka anda tidak akan menemukannya. Terbawah lagi.

Untuk itu kolomnis yang memulai karir di South China Morning Post tahun 1987 itu menyarankan agar Jokowi tak menyebar informasi yang tidak benar (hoax). Dirinya juga mengaku heran dengan kecenderungan para politikus yang kerap menggunakan angka produk domestik bruto (GDP) sebagai acuan untuk mengklaim capaian ekonomi mereka terbaik, padahal belum tentu demikian.

Bila merujuk pada data pertumbuhan ekonomi Indonesia terakhir, prosentase pertumbuhan Indonesia sangat memiriskan. Dimana Indonesia kalah telak dalam bersaing dengan Kamboja, Filipina, Laos dan Myanmar yang notabenenya tak memiliki kekayaan sumber energi dan alam yang melimpah.

Laporan terakhir quartal pertama pemerintahan Jokowi 2014 lalu, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 5,21 persen, sedang di quartal kedua turun menjadi 5,12 persen. Sementara itu, Kamboja pada quartal pertama capai 7,2 persen, Laos 7,6 persen dan Myanmar 6,5 persen. Realitas ini tentu merupakan tamparan keras, mengingat ekonomi Indonesia hari ini masih berjalan terseok-seok. (“)

Rabu, 13 Februari 2019

Bos Kartel Narkoba Paling Terkenal di Dunia Dibui Seumur Hidup

Bos kartel narkoba paling terkenal di dunia, Joaquin 'El Chapo' Guzman, yang bangkit dari kemiskinan di pedesaan Meksiko untuk menjalankan bisnis obat terlarang, dinyatakan bersalah di pengadilan Amerika Serikat karena perdagangan narkoba.

Juru di pengadilan federal di Brooklyn menetapkan Guzman bersalah atas 10 tuduhan. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Pria berusia 61 tahun yang menjadi tokoh utama dalam bisnis narkoba di Meksiko itu, diekstradisi ke AS untuk diadili pada tahun 2017, setelah ia ditangkap di Meksiko pada tahun sebelumnya.

Persidangan yang menampilkan lebih dari 50 saksi, memperlihatkan kepada publik pandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengenai cara kerja Kartel Sinaloa. Kartel itu diberi nama seperti negara bagian di Meksiko barat laut, tempat Guzman dilahirkan di desa pegunungan yang miskin.

Dilansir dari SCMP, Rabu 13 Februari 2019, jaksa penuntut mengatakan El Chapo menjual berton-ton kokain, heroin, ganja dan metamfetamin ke Amerika Serikat selama lebih dari dua dekade. Dia mencapai kekuasaannya di Meksiko melalui pembunuhan dan perang dengan kartel saingan.

Meksiko telah terperosok selama 12 tahun dalam perang mematikan yang dipimpin militer terhadap geng-geng narkoba. Presiden Andres Manuel Lopez Obrador setelah menjanjikan perubahan, menyarankan perdamaian dan amnesti yang dinegosiasikan untuk pengedar narkoba, pedagang gelap dan petani tanpa kekerasan.
SUMBER © OPOSISINEWS.COM       

Minggu, 10 Februari 2019

Turki Kutuk Perlakuan China terhadap Muslim Uighur

Pemerintah Turki mengutuk perlakuan China terhadap etnis Muslim Uighur yang oleh Ankara dianggap sebagai tindakan memalukan bagi umat manusia. Ankara juga mendesak China untuk menutup "kamp-kamp konsentrasi", tempat lebih dari 1 juta warga Uighur ditahan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy mengatakan bukan lagi rahasia bahwa China secara sewenang-wenang dengan menahan lebih dari satu juta warga Uighur di kamp-kamp yang jadi sorotan masyarakat internasional tersebut.

Dia mengatakan populasi Muslim Turki menghadapi tekanan dan "asimilasi sistematis" di China barat.

"Bukan rahasia lagi bahwa lebih dari 1 juta orang Turki Uighur, yang terkena penangkapan sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan dan pencucian otak politik di pusat-pusat konsentrasi dan penjara," kata Aksoy.

"Kami mendesak pihak berwenang China untuk menghormati hak asasi manusia fundamental Turki Uighur dan menutup kamp konsentrasi," katanya.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pernah menuduh China melakukan genosida, tetapi sejak itu menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi yang lebih dekat dengan Beijing.

Wilayah Xinjiang China adalah rumah bagi sekitar 10 juta warga Uighur. Kelompok Muslim Turki, yang berjumlah sekitar 45 persen dari populasi Xinjiang, telah lama menuduh pemerintah China melakukan diskriminasi budaya, agama dan ekonomi.

Mengutip Al Jazeera, Minggu (10/2/2019), mempraktikkan Islam dilarang di beberapa wilayah China, termasuk salat, puasa, menumbuhkan janggut dan mengenakan jilbab bagi wanita Muslim. Mereka yang melanggar larangan itu menghadapi ancaman penangkapan.

Pada Agustus tahun lalu, panel ahli PBB mengatakan mereka telah menerima laporan yang kredibel bahwa lebih dari 1 juta warga Uighur dan minoritas berbahasa Turki lainnya ditahan di tempat yang disebut "kamp pendidikan ulang", di mana mereka dipaksa meninggalkan Islam.

China Membantah

Beijing membantah bahwa para warga Uighur ditahan atas kehendak pemerintah China. Menurut pemerintah, situs yang disebut-sebut sebagai "kam-kamp konsentrasi" itu adalah fasilitas pelatihan kejuruan sukarela yang dirancang untuk memberikan pelatihan kerja dan untuk menghilangkan kecenderungan warga menjadi ekstremis.

China telah mengintensifkan tindakan keras keamanan terhadap warga Uighur yang diberlakukan setelah kerusuhan berdarah 2009. Banyak orang Uighur telah melarikan diri, mayoritas pergi ke Turki.

Bulan lalu, China meloloskan undang-undang untuk "mendikte" Islam dan menjadikannya cocok dengan sosialisme dalam lima tahun ke depan. Tetapi sebagian besar negara mayoritas Muslim belum vokal tentang masalah ini, di mana negara-negara tersebut tidak mengkritik pemerintah China yang merupakan mitra dagang penting.
SUMBER © OPOSISINEWS.COM     

Sabtu, 09 Februari 2019

Di Xinjiang China, Warga Muslim Dipaksa Makan Babi dan Minum Alkohol

Sejumlah warga Muslim China di wilayah barat laut Xinjiang dipaksa untuk minum alkohol, makan daging babi, dan menampilkan lambang budaya tradisional China.

Pengakuan tersebut diungkap Warga Prefektur Otonomi Kazakh Ili di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR) kepada Radio Free Asia (RFA) sejak 6 Februari lalu.

Mereka mengatakan bahwa para pejabat telah mengundang mereka untuk makan malam perayaan untuk menandai Tahun Baru Imlek di mana daging babi disajikan, kemudian mengancam akan mengirim mereka ke kamp "pendidikan ulang" jika mereka menolak untuk mengambil bagian.

Foto-foto yang dikirim ke RFA juga menunjukkan seorang pejabat dari kota Yli, Prefektur Otonomi Kazakh Ili, mengunjungi rumah-rumah Muslim dan mendistribusikan daging babi mentah, atas nama membantu mereka yang kurang mampu pada hari Senin atau pada malam Tahun Babi.

Seorang warga etnis Kazakh dari Altay's Qinggil—dalam bahasa China; Qinghe—mengatakan kepada RFA bahwa upaya untuk membuat Muslim makan daging babi telah dimulai akhir tahun lalu.

"Orang Kazakh di Xinjiang tidak pernah (makan babi)," kata warga, yang identitasnya dilindungi. "Mulai tahun lalu, beberapa orang terpaksa makan daging babi sehingga mereka bisa merayakan festival milik orang China Han."

Seorang wanita Kazakh yang hanya memberikan nama pedek, Kesay, mengatakan bahwa Muslim biasanya tidak merayakan Festival Musim Semi—istilah lain untuk Tahun Baru Imlek—dengan menggunakan kalender dan horoskop tradisional China.

"Kazakh tidak merayakan Festival Musim Semi," katanya. "Festival utama kami adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Festival Musim Semi adalah untuk orang China Han dan orang-orang yang percaya pada agama Buddha."

Daging babi dan alkohol dilarang atau haram dalam ajaran Islam, dan perayaan festival China berakar pada agama rakyat politeistis, yang meliputi ikonografi Buddha. Orang-orang Muslim yang menghormati festival-festival semacam itu berisiko melakukan dosa yang tak termaafkan karena menganut lebih dari satu Tuhan.

"Muslim seperti kita, Uighur, Hui, dan Kazakh, jangan lakukan itu," kata Kesay. "Tetapi orang-orang menempelkan bait puisi Tahun Baru di pintu rumah tangga Uighur dan Kazakh, dan memberi mereka daging babi."

"Jika kita tidak memasang kuplet atau menggantung lentera, mereka mengatakan kita bermuka dua, dan mereka mengirim kita ke kamp pendidikan ulang," katanya, seraya menambahkan bahwa para pejabat telah mulai mengirim daging babi ke sekitar 80 persen penduduk Kazakh di Savan—dalam bahasa China; Shawan—sejak akhir 2018.

"Bermuka dua" adalah sebutan yang digunakan oleh pejabat China untuk menargetkan orang Uyghur dan kelompok etnis minoritas lainnya yang memprotes atau menolak untuk bekerja sama dengan peristiwa baru-baru ini di wilayah itu, termasuk penahanan massal, sekolah massal anak-anak Uighur untuk berbicara bahasa Mandarin dan merangkul Partai Komunis.

Seorang kepala desa dari Qinggil menolak untuk mengomentari langsung laporan itu, tetapi mengonfirmasi bahwa orang Kazakh tidak merayakan Festival Musim Semi. "Mereka memiliki festival sendiri untuk menandai awal musim semi pada 22 Maret," kata pejabat itu.

Dilxat Raxit, juru bicara kelompok pengasingan Kongres Dunia Uighur, mengatakan organisasinya juga telah menerima laporan serupa mengenai rumah tangga Uighur.

"Menurut informasi kami, pemerintah China meningkatkan kampanye untuk mengasimilasi Uighur ke dalam budaya Han China," katanya. "Mereka memaksa orang Uighur untuk merayakan Tahun Baru Imlek, untuk memasang dekorasi kuplet," ujarnya.
SUMBER © OPOSISINEWS.COM     

Rabu, 06 Februari 2019

“Kemesraan” Rusia Dan Indonesia Di Era Jokowi Berakhir?

Bagai fenomena bola salju, polemik penyebutan “propaganda Rusia” terus bergulir dan kian membesar mewarnai prosesi jelang pencoblosan Pilpres. Saling tuding masing-masing pihak bahwa pihak lawan menebar hoax pun makin mencuat. Lalu bagaimana dengan Rusia?

Penggunaan "propaganda Rusia" disampaikan petahana Joko Widodo saat menghadiri kegiatan deklarasi Forum Alumni Jawa Timur di  Kota Surabaya, akhir pekan kemarin. Jokowi mengatakan dunia perpolitikan Indonesia saat ini dipenuhi banyak fitnah dan kabar bohong alias hoax.

"Pernyataan Pak Jokowi sebagai calon presiden tentang propaganda Rusia hanyalah sebuah istilah dan tidak berhubungan dengan intervesi negara Rusia pada proses politik di Indonesia," kata Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily melalui keterangan tertulis, Senin (4/2/2019).

Propaganda yang dimaksud Jokowi adalah teknik Firehouse of Falsehood yang juga digunakan Donald Trump guna menarik perhatian masyarakat dengan menyebarkan hoax, ketakutan, hingga pemberitaan-pemberitaan yang remeh.

Politisi Golkar yang akrab disapa Ace itu menjelaskan, pernyataan Jokowi soal adanya propaganda Rusia hanya sebuah istilah. Ace mengatakan istilah itu tidak ada kaitannya dengan intervensi Rusia. Istilah propaganda Rusia populer, sambung Ace, setelah RAND Corporation menerbitkan artikel "The Russian 'Firehose of Falsehood' Propaganda Model" pada 2016.

Menurut Jubir TKN itu, propaganda Firehose of Falsehood atau semburan kebohongan ini disebut digunakan dalam pemilu di Brazil, Mexico, dan Venezuela. "Sehingga sudah menjadi bagian dari metode perpolitikan baru di era post-truth," tulis Ace.

Propaganda Rusia Ace menjelaskan propaganda Firehose of Falsehood juga mempunyai beberapa ciri. Pelakunya berusaha mendapatkan perhatian media melalui pernyataan dan tindakan yang mengundang kontroversi. Kemudian, pelakunya juga melemparkan pernyataan yang miss leading atau bahkan bohong. Ace mengatakan tujuannya adalah menghilangkan kepercayaan pada data dan merusak kredibilitas.

Hari berikutnya, Minggu di Karanganyar, Jawa Tengah, Jokowi yang masih menjabat Presiden sekaligus Kepala Negara masih menggunakan istilah tersebut ditambah istilah konsultan asing. Jokowi tidak menjelaskan istilah itu ditujukan kepada siapa dan kelompok apa.

Direktur Luar Negeri dan Koordinator Media Asing  Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Irawan Ronodipuro menyatakan,  Pernyataan Joko Widodo mengenai adanya konsultan asing yang berada di belakang salah satu capres adalah  kebohongan besar.

“Jadi, saya sebagai direktur luar negeri BPN tahu betul bahwa kita tidak ada sama sekali konsultan asing, Di BPN ini semua kumpulan anak-anak bangsa yang memang banyak mendapatkan pendidikan di luar negeri. Saya bisa memastikan kita tidak menggunakan konsultan politik asing. Maka pernyataan Presiden (Jokowi) itu salah," ujar Irawan.

Pimpinan BPN itu menjelaskan, isu ini muncul pertama kali dari potongan video yang memperlihatkan seorang pejabat Kedutaan Besar Rusia menyalami Prabowo Subianto sebelum capres nomor urut 02 tersebut menyampaikan pidato "Indonesia Menang" di JCC Jakarta pada 14 Januari lalu. Saat itu, lanjut Irawan, pihaknya mengundang sejumlah beberapa pejabat tinggi dari kedutaan besar negara sehabat. Dan ada 13 perwakilan yang datang. 



"Jadi siapa yang memberikan masukan kepada Presiden, itu salah besar. Jadi, kita sesalkan tuduhan tersebut. Kita memiliki hubungan baik dengan negara itu. Hubungan diplomasi yang kita lakukan adalah hal biasa saja, yang juga dilakukan banyak partai politik, apalagi sekarang Pak Prabowo adalah calon presiden," jelasnya.

Hal senada disampaikan politisi PAN Drajad Wibowo, tuduhan itu tidak tepat sama sekali. Kepada Kantor Berita Politik RMOL, Drajad menyampaikan bahwa input Prabowo hanya dari timnya.



"Tapi jika memang beliau menuduh mas Bowo seperti itu, tuduhan tersebut salah. Tidak pernah sekalipun saya lihat ada bule yang ikut, entah dari AS, Rusia dan lain-lain. Malah mas Bowo banyak meminta input dari kita-kita. Dan beliau banyak mengikuti saran serta nasihat dari tokoh nasional seperti Presiden SBY dan Prof. Amien Rais," ucap Drajad dalam pesan elektroniknya, Selasa (5/2).


Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia merasa perlu menyampaikan klarifikasi terkait penggunaan istilah "propaganda Rusia" yang belakangan ramai dalam percaturan politik Indonesia Pilpres 2019.

Klarifikasi disampaikan lewat akun Twitter resmi Russian Embassy, IDN @RusEmbJakarta, Senin (4/2).



"Berkaitan dengan beberapa publikasi di media massa tentang seakan-akan penggunaan "propaganda Rusia" oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu di Indonesia, kami ingin menyampaikan sebagai berikut," twit @RusEmbJakarta.

Dijelaskan, istilah "propaganda Rusia" direkayasa pada tahun 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Dimana istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas. 

Terkait dengan elektoral atau urusan pemilihan yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia, Kedutaan Rusia menegaskan tidak ikut campur.


"Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami," tulis @RusEmbJakarta.

Indonesia di Mata Rusia

Jauh sebelum mencuat dan menjadi polemik, tak lama usai Joko Widodo dulu memenangkan pilpres, tepatnya pada 12 Desember 2014, laman resmi Kedutaan Besar Rusia untuk Republik Indonesia menampilkan sebuah tulisan berjudul “Seperti Apa Ekspektasi Rusia Terhadap Indonesia Tahun Depan?”

Dalam konferensi pers pada Kamis (11/12) di Jakarta, Duta Besar Rusia untuk Indonesia saat itu masih dijabat Mikhail Galuzin, dia menceritakan ekspektasi Rusia terhadap Indonesia pada 2015 mendatang. Mantan Duta Besar Rusia untuk Indonesia yang biasa disapa Galuzin menyatakan, Rusia memiliki harapan besar terkait prospek hubungan bilateral Rusia-Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Jokowi dan Putin baru saja bertemu untuk pertama kalinya dalam pertemuan APEC di Beijing pada November lalu. Pertemuan itu berjalan dengan sangat baik dan kami berharap itu mengindikasikan prospek cerah hubungan antara negara kita," kata Galuzin.

Sang duta besar menjelaskan, hubungan bilateral Rusia-Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat positif sejak masa reformasi, terutama pada masa pemerintahan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Hubungan itu didasari oleh keakraban yang tercipta sejak masa pemerintahan presiden pertama Indonesia, Soekarno. Kini, memori tentang itu masih tetap hidup di masyarakat, masih sangat terasa," kata Galuzin.

Di bidang ekonomi, Rusia dan Indonesia telah memperkokoh ikatan dengan berbagai kontrak kerja sama yang prospektif. Galuzin mengingatkan bahwa Rusia sangat mendukung konsep Indonesia sebagai negara maritim yang diusung oleh presiden Jokowi. "Kami memiliki banyak kesempatan, ahli, teknologi, dan produk industri yang bisa berguna bagi Indonesia, yang hendak meningkatkan kekuatan maritimnya," kata Galuzin.

Terkait sikap terhadap situasi internasional, Galuzin melihat kecenderungan yang sama antara Rusia dan Indonesia. "Indonesia ingin mandiri di kancah internasional dan ingin kedaulatannya tidak diganggu gugat. Rusia pun memegang prinsip yang sama. Selama kita bisa menghargai negara lain, tentu negara kita pun akan mendapat perhormatan serupa dari negara lain," kata sang diplomat.

"Kehadiran" Indonesia di Rusia

Duta Besar Rusia tersebut juga menjelaskan bahwa ‘kehadiran' Indonesia di Rusia semakin jelas. Indonesia telah menjadi salah satu destinasi favorit warga Rusia untuk berlibur. "Di Bali, Anda bahkan bisa menemukan tak hanya turis Rusia dari Moskow dan Saint Petersburg, tapi juga dari kota-kota kecil Rusia lain," tutur Galuzin.

Selain itu, di Rusia sendiri pengetahuan tentang Indonesia pun meningkat. Galuzin bercerita, beberapa minggu setelah pelantikan, sosok Joko Widodo dibahas dalam sebuah program radio Rusia Echo Moscow. Radio tersebut menyajikan sebuah program berdurasi panjang yang menuturkan segala hal tentang presiden baru Indonesia tersebut, mulai dari biografi hingga pandangan politik Jokowi.

Tak ketinggalan, kerja sama di bidang ekonomi juga memperkuat kehadiran Indonesia di Negeri Beruang Merah tersebut. Seperti diketahui, Indonesia dan Rusia memiliki Komisi Bersama Indonesia-Rusia di Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Kerjasama Teknis yang terus menciptakan proyek-proyek kerja sama antarnegara di bidang ekonomi.

Bagi analis politik Pangi Syarwi Chaniago tudingan Jokowi kepada Prabowo soal propaganda Rusia bukan hal yang biasa. Mantan gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi calon presiden pentahana itu, dinilai sudah keluar dari sifat aslinya.

“Saya melihat beliau pidato seperti bukan aslinya Jokowi, entah karena marah besar karena elektabilitasnya stagnan dan tidak tumbuh,” kata Pangi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/2).

Ketimbang, melancarkan serangan yang menyudutkan rivalnya pada Pilpres 2019, lebih baik fokus pada kinerja pemerintah dan menjelaskan capaiannya kepada masyarakat. Hanya dengan begitu rakyat bisa puas dan kembali memilih Jokowi. Cara itu juga mampu menghindarkan ruang perdebatan pilpres dari hal-hal yang tidak substansial dan tidak ada kaitan langsung dengan hajat hidup rakyat.

“Menggapa Jokowi harus terus-terusan curhat soal dirinya diserang dan dituduhkan macam-macam ke masyarakat. Jokowi harus jadi dirinya seperti Jokowi 2014, nggak perlu marah-marah, saya haqqul yaqin itu bukan karakter asli Jokowi,” pungkas Pangi. [rmol]
SUMBER © OPOSISINEWS.COM  

Minggu, 03 Februari 2019

Pernyataan Jokowi Soal Propaganda Rusia, Membahayakan Indonesia dan Menciptakan Ketegangan Dunia

Pernyataan yang disampaikan calon presiden Joko Widodo mengenai propaganda Rusia dinilai dapat membahayakan posisi Indonesia dan menciptakan ketegangan di dunia.

Menurut Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), Yudi Syamhudi Suyuti, pernyataan Jokowi itu juga sangat membahayakan kepentingan Indonesia di dalam dan luar negeri.

“Pilpres 2019 mendatang yang akan digelar pada 17 April, adalah pilpres-nya rakyat Indonesia. Dan proses demokrasinya berada di dalam wilayah nasional. Tapi kenapa Jokowi membawa-bawa Rusia,” ujar Yudi kepada redaksi beberapa saat lalu (Minggu malam, 3/2).

Dia mengingatkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia sudah terjalin dengan sangat baik. Rusia sebagai negara sahabat Indonesia tidak pernah ikut campur urusan dalam negeri Indonesia.

“Jokowi semakin hari, semakin membahayakan Indonesia dan terindikasi membangun permusuhan internasional,” kata dia lagi.

“Semoga Jokowi bisa segera sadar apa yang dilakukan dan tidak mengulangi pernyataan seperti itu,” sambungnya.

Yudi mengingatkan, sebagai capres Jokowi tidak perlu paranoid dan mestinya punya emosi yang lebih stabil. Menang atau kalah adalah hal biasa dalam perlombaan.

“Yang penting tidak perlu sampai membuat kerusakan nasional,” demikian Yudi.

Pria India Berencana Tuntut Orangtuanya Karena Melahirkannya Tanpa Minta Persetujuan

MUMBAI – Seorang pria berusia 27 tahun di India berencana untuk menuntut kedua orangtuanya ke pengadilan karena melahirkannya tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu. Pria asal Mumbai itu memiliki keyakinan yang disebut sebagai anti-natalisme yang mempercayai bahwa manusia adalah kekuatan yang merusak bumi dan berkembang biak adalah sebuah kesalahan, terutama jika anak yang dilahirkan tidak menyetujui kelahirannya.

"Saya ingin memberi tahu semua anak bahwa mereka tidak berutang apa pun kepada orangtua mereka. Hidup saya luar biasa, tetapi saya tidak memiliki alasan mengapa saya harus melihat orang lain melalui kekacauan sekolah dan menemukan karier, terutama ketika mereka tidak meminta untuk dilahirkan, ” kata Raphael Samuel sebagaimana dilansir World of Buzz, Sabtu (2/2/2019).

"Orang-orang India lainnya harus tahu bahwa tidak memiliki anak adalah sebuah pilihan, dan untuk meminta penjelasan kepada orang tuamu mengapa mereka melahirkanmu," tambahnya.

Samuel ingin menjelaskan bahwa ada dua pilihan saat memutuskan untuk memiliki anak: ya dan tidak. Karena itu, setiap orang harus meminta penjelasan kepada orangtuanya, mengapa mereka berpikir melahirkan anak-anaknya adalah ide yang baik.

Para penganut paham anti-natalisme juga mencoba menyebarkan pemikiran mereka melalui media sosial seperti yang dilakukan Alok Kumar, yang mengelola sebuah kanal YouTube mengenai paham tersebut.

"Masalahnya adalah keluarga terus memiliki anak tanpa mempertimbangkan konsekuensi negatif dari memiliki anak tanpa perencanaan," ujarnya.
SUMBER © OPOSISINEWS.COM

Sabtu, 02 Februari 2019

Filipina Sebut Pasutri Indonesia Pengebom Katedral Jolo, Apa Buktinya?

Investigasi Filipina terhadap insiden bom bunuh diri di Katedral Bunda Maria dari Gunung Karmel di Jolo berlanjut. Kemarin, Jumat (1/2) Menteri Dalam Negeri Eduardo Ano mengumumkan bahwa pelaku ledakan yang menewaskan 22 orang pada Minggu (27/1) itu adalah orang Indonesia. Mereka adalah sepasang suami istri.

Ano tidak menyatakan bahwa pasutri Indonesia tersebut anggota militan Abu Sayyaf. Tapi, menurut dia, pasutri yang tidak disebutkan namanya itu mendapatkan banyak bantuan dari kelompok radikal yang berafiliasi dengan Islamic State (IS) alias ISIS.

''Saya yakin dua pelaku tersebut orang Indonesia,'' ujarnya sebagaimana dikutip Reuters.

Kepada media, Ano mengungkapkan bahwa informasi itu didapatkannya dari para saksi. Juga sumber yang dirahasiakan. Tidak diketahui bagaimana aparat bisa menyimpulkan dua pelaku tersebut adalah pasutri Indonesia. Tidak ada keterangan apa pun tentang paspor atau kartu identitas yang tertinggal di lokasi ledakan.

Ano menegaskan, di Filipina serangan bom bunuh diri yang menarget tempat ibadah sangat jarang terjadi. Tapi, bukan itu yang membuat dia langsung yakin bahwa pelaku pengeboman adalah warga negara asing.

Awalnya, tim penyelidik menyatakan bahwa dua bom yang membuat sedikitnya 111 orang terluka tersebut diledakkan dari jarak jauh. Bom itu dipicu dengan remote dari luar katedral.

Tapi, pernyataan tersebut lantas berubah pada Selasa (29/1). Tepatnya setelah Presiden Rodrigo Duterte mendatangi lokasi kejadian. Dalam kesempatan itu, dia menyebut penyebab ledakan adalah bom bunuh diri.

Sayang, saat polisi tiba di lokasi kejadian pada Minggu, katedral dan sekitarnya sudah tidak steril. Kondisi tersebut membuat aparat tidak bisa cepat-cepat menarik kesimpulan.

Kemarin Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana menguatkan pernyataan Duterte. Menurut dia, menaruh bom di dalam gereja sangatlah sulit. Sebab, ada pengecekan keamanan oleh petugas pada pintu masuk. Jadi, yang lebih memungkinkan adalah alat peledak direkatkan ke tubuh. 

''Berdasar penyidik forensik, bagian tubuh (yang meledak, Red) itu milik dua orang. Satu orang di dalam dan satu lagi di luar,'' tegas Lorenzana. 

Serangan bom tersebut kembali memunculkan ketakutan penduduk tentang sejauh mana pengaruh ISIS di Asia Tenggara. Juga daya tarik Mindanao bagi para ekstremis asal Malaysia, Indonesia, dan negara-negara Asia lainnya. 

Sejak serangan militan di Marawi Mei 2017 sampai sekarang, Mindanao masih berstatus darurat militer. 

Jumat, 01 Februari 2019

Jomblo Melimpah, Cewek-cewek Tunisia Unjuk Rasa Minta Poligami Diizinkan

Sejumlah perempuan Tunisia dikabarkan melakukan demonstrasi menuntut agar poligami bisa dilakukan di negara yang terletak di Afrika Utara tersebut.

Alasan sekelompok perempuan itu lantaran tingginya jumlah perempuan jomblo di Tunisia. Jomblo di negara itu merujuk pada perempuan yang tidak atau belum menikah.

Middle East Monitor dalam laporannya menyatakan suara-suara perempuan tersebut tak terbendung dan makin membesar di sejumlah media sosial Tunisia.

Lewat media sosial lah perempuan itu mengajak massa lain untuk turun ke jalan menyerukan aksi menuntut agar poligami bisa dilakukan pria di Tunisia.

Poligami diketahui hal yang tabu di negara berbatasan dengan  Aljazair tersebut. Undang-undang di negara itu tak segan-segan mengganjar pelaku poligami melalui Pasal 18 Personal Status Code.


Presiden Forum Kebebasan dan Kewarganegaraan, Fathi Al-Zghal, menerangkan jika demonstrasi perempuan di Tunisia itu spontan dilakukan mengingat banyaknya problem perempuan tua tak menikah belum teratasi sampai saat ini.

Fathi Al-Zghal mengumumkan kepada media dalam waktu dekat unjuk rasa turun ke jalan perempuan Tunisia akan dilakukan.

Tunisia menempati urutan ke empat dari daftar negara Arab yang memiliki jomblo perempuan paling banyak. Atas seruan perempuan Tunisia, Fathi Al-Zghal mendorong pemerintah negara itu mengkaji ulang larangan poligami sebagai bentuk hak perempuan Tunisia. (glr)
SUMBER © OPOSISINEWS.COM

Rabu, 30 Januari 2019

Masjid di Filipina Selatan Dibom, Dua Orang Tewas

Serangan granat terhadap sebuah masjid di Filipina Selatan menewaskan dua orang pada Rabu pagi, 30 Januari 2019, waktu setempat. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah pemboman terhadap Gereja Katolik yang menewaskan 21 orang akhir pekan lalu.

"Sebuah granat dilemparkan ke dalam sebuah masjid, menewaskan dua orang dan melukai empat lainnya," kata juru bicara militer regional, Letnan Kolonel Gerry Besana, seperti dikutip Channel News Asia.

Saat granat dilemparkan, dua korban sedang tidur di dalam masjid. Besana mengatakan masih terlalu dini untuk mengklaim ledakan di masjid itu merupakan pembalasan atas pemboman di Gereja Katedral.

Sebelumnya, pada hari Minggu, 27 Januari 2019 yang lalu, dua buah bom meledak di sebuah gereja yang tengah menggelar ibadah misa. Kelompok teroris ISIS mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut.

Teror serangan ini telah merusak kondisi di wilayah bermayoritas Islam tersebut. Padahal baru-baru ini para warganya baru saja melakukan pemilihan atas daerah otonom dan mengesahkan Undang Undang Organik Bangsamoro.

Pemerintah di Manila berharap, wilayah itu pada akhirnya bisa menarik investasi yang diperlukan untuk menghapus kemiskinan parah yang menjadikan wilayah itu sebagai 'hotspot' bagi perekrutan kelompok radikal. (viva)

"Itu Keterlaluan," Umat Muslim Marah Ada Lafaz Allah di Bawah Sepatu Nike

Umat ??Muslim di Amerika Serikat marah meminta Nike menarik sepatunya dari toko. Mereka menghujat produsen sepatu terkenal itu lantaran ada lafaz Allah di bagian bawah sepatu.

Logo pada Air Max 270 Nike, yang dirilis tahun lalu, menampilkan teks dalam font khusus.

Namun pelanggan Nike yang bermata elang memperhatikan bahwa logo ini memiliki kesan religius. Sebuah petisi online diluncurkan oleh Saiqa Noreen, mengatakan bahwa itu menyerupai kata "Allah" dalam aksara Arab, dikutip dari Sputniknews, Rabu (30/1/2019).

"Itu keterlaluan dan mengerikan Nike untuk membiarkan nama Tuhan di atas sepatu. Ini tidak sopan dan sangat ofensif untuk Muslim dan menghina Islam. Islam mengajarkan belas kasih, kebaikan dan keadilan terhadap semua orang," bunyi petisi, yang sejauh ini telah menyatakan, mengumpulkan 6.000 tanda tangan.

Beberapa karyawan lama Nike mungkin ingat bahwa perusahaan mereka terlibat dalam kontroversi serupa dua dekade lalu. Kembali pada tahun 1997, Nike dipaksa untuk menarik ribuan pasang sepatu kets Air Bakin setelah protes internasional dari pelanggan Muslim, yang mengatakan kata "Air" pada logo mereka, yang ditulis dengan huruf seperti api, dapat dibaca sebagai "Allah" di Arab. [glr]

Mahathir: Kami Bisa Miskin jika Teruskan Proyek Rp 281 Triliun yang Dibiayai China

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengungkapkan alasan pembatalan proyek pembangunan jalur kereta yang dibiayai China.

Dilaporkan SCMP Selasa (29/1/2019), proyek Jalur Kereta Pesisir Timur (ECRL) itu menelan dana hingga 20 miliar dollar AS, atau Rp 281,7 triliun.

Proyek ini ditangani Perusahaan Konstruksi dan Komunikasi China (CCCC) dan 85 persen pembiayaan ditanggung Bank Ekspor-Impor China.

"Bukan karena kami tidak menghormati kontrak. Melainkan karena kami tidak mampu untuk membayarnya," kata Mahathir di hadapan awak media.

PM berjuluk Dr M itu menjelaskan, negaranya meminta pemahaman pihak terkait untuk memahami kondisi keuangan mereka.

"Proyek ini bakal membuat kami jadi miskin karena menelan 100 miliar ringgit (Rp 343 triliun). Kami melakukannya karena kami sedang mengetatkan ikat pinggang kami," ulasnya.

SCMP melaporkan, pengumuman resmi dari Kuala Lumpur terkait pembatalan proyek tersebut diprediksi bakal muncul dua hari mendatang.

Pada Sabtu pekan lalu (26/1/2019), Menteri Ekonomi Azmin Ali berkata pemerintah sudah memberikan keputusan resmi.

Namun, setelah itu pemerintah terkesan berjalan mundur dan menyiratkan bahwa Azmin terlalu awal dalam mengungkapkannya.

Komentar Mahathir muncul setelah Wakil Menteri Luar Negeri Kong Xuanyou dan juru bicara Kementerian Luar Negara China Geng Shuang berujar negosiasi proyek masih berlangsung.

Dengan banyaknya pejabat tinggi yang berkomentar, nasib jalur sepanjang 688 km itu menjadi agenda utama Malaysia dalam beberapa hari terakhir.

Komentator hubungan China dan Malaysia Oh Ei Sun menuturkan, dia tidak yakin pembatalan proyek bakal memengaruhi relasi bilateral dua negara.

Oh menjelaskan, Negeri "Jiran" merupakan salah satu mitra dagang utama Beijing. Selain itu, pasang surut dalam relasi merupakan hal lumrah.

"Namun, saya tidak meyakini masalah ini bakal memberi pengaruh serius hingga bisa mengganggu mereka," kata peneliti senior Institut Hubungan Internasional Singapura.

Ketika CCCC memberikannya kepada pendahulu Mahathir, Najib Razak, pada 2016, banyak pengamat menilai proyek itu adalah "Inisiatif Sabuk dan Jalan" Presiden Xi Jinping.

Namun, pengerjaan jalur itu menjadi tidak pasti setelah Najib kalah dari Mahathir dalam pemilihan umum yang berlangsung 9 Mei 2018.

PM berusia 93 tahun itu melihat ECRL sebagai proyek yang terlalu mahal serta belum dibutuhkan oleh Malaysia saat ini.

Pada awal Januari ini, Mahathir sempat menyatakan proyek tersebut bisa berjalan namun dalam skala yang lebih kecil.

Sumber pemerintah mengungkapkan mereka tidak bisa melanjutkan kontrak CCCC yang dibawa Najib karena rasio biaya serta manfaatnya tidak selaras.

Pejabat anonim itu melanjutkan, dengan membatalkan proyek itu, maka pemerintahan Mahathir sudah siap dengan penalti yang harus dibayarkan.

"Kompensasi yang harus kami bayarkan tidak sebanding dengan utang yang bakal kami tanggung dalam 30 tahun ke depan," kata Mahathir saat ditanya tentang penalti itu.

Sementara Najib yang menawarkan proyek itu tanpa melalui lelang pernah menuturkan bahwa Mahathir melakukan kesalahan dengan membatalkannya.

Dia kemudian menantang Mahathir untuk memaparkan sejumlah ketentuan kontrak yang dianggapnya justru memberi keuntungan. (kpc)

Jumat, 25 Januari 2019

Pengakuan Mengejutkan Duterte: Saya Bukan Katolik, Saya Islam

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, kembali mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku bahwa ia bukan beragama Katolik, bahkan mengkritik para pemimpinnya 'gila'.

"Ada bagian dari diri saya yang sebenarnya adalah Islam. Itu sebabnya, bahkan jika saya dan para pendeta gila itu bertengkar, saya bukan seorang Katolik. Saya Islam, itu benar," kata Duterte dalam pidatonya, seperti dilansir dari Manila Times, Kamis 24 Januari 2019.

Duterte mengucapkan syukurnya kepada Allah, mengenai adanya kemajuan disahkannya Undang Undang Organik Bangsamoro (BOL). Dia berbicara di kota Cotabato, Filipina, yang warganya mayoritas beragama Islam. 

"Tuhan pasti baik untuk kita. Fakta bahwa kita telah mencapai titik ini setelah bertahun-tahun negosiasi dan interupsi. Kita di sini. Insya Allah. Tuhan itu agung. Allahu Akbar," lanjutnya.

Pernyataan Duterte datang sehari setelah Malacanang (istana Presiden Filipina) mengatakan kepada para pemimpin Gereja Katolik untuk tidak ikut campur mengenai bagaimana presiden menjalankan pemerintahan.

Presiden berusia 73 tahun itu lahir dan besar sebagai seorang Katolik. Namun selama memimpin negara di Asia Tenggara tersebut, Duterte kerap menyerang Gereja Katolik dan ajarannya dengan komentar kontroversial.

Tahun lalu, dia menuai kritikan setelah menyebut Tuhan 'bodoh'. Setelah itu, Duterte terpaksa harus melakukan dialog dengan para pemimpin gereja karena ucapan kasar tersebut.

Baru-baru ini, Duterte menyarankan kepada orang-orang untuk merampok dan membunuh para uskup yang berpenghasilan tinggi. Namun istana presiden Filipina berulang kali membela retorika Duterte terhadap anggota gereja.

Menurut pihak istana, pernyataan Duterte itu hanya untuk membela diri melawan uskup dan imam yang menggunakan mimbar untuk menentang pemerintahannya. [viva]

Rabu, 16 Januari 2019

Jakarta Masuk Top 50 Smart City dari 140 Kota di Dunia

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masuk dalam daftar predikat ‘Top 50 Smart City Government 2018’ dan meraih peringkat ke-47 Smart City Government dari 140 kota di dunia. Predikat tersebut diraih atas dasar sepuluh indikator penilaian.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, mengatakan, penilaian tertinggi terdapat pada indikator visi Pemprov DKI Jakarta, kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan sebagai kepala pemerintahan, serta alokasi anggaran/APBD.

“Alhamdulillah, kami baru saja mendapatkan informasi dari Eden Strategy Institute, sebuah perusahaan konsultasi, ada 140 kota yang diriset dan diranking untuk pengembangan Smart City. Jakarta mendapatkan predikat Top 50," ujar Atika kepada wartawan, di Balaikota Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Tentunya, kata dia, DKI tidak boleh berpuas diri dengan hasil tersebut, karena masih banyak peluang inovasi yang dapat dikembangkan. Ke depannya, Jakarta tengah mempersiapkan Smart City 4.0 sebagai salah satu pilar menuju City 4.0 yang fokus pada pengembangan platform kolaborasi.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta tengah mewujudkan cita-cita agar Jakarta menjadi City 4.0, di mana kota menjadi platform satu atap yang memungkinkan kolaborasi industri terjadi antara perusahaan swasta dan badan publik, dalam berbagi data, mengembangkan wawasan, dan lebih jauh meningkatkan layanan publik agar lebih memenuhi kebutuhan warganya.

Hal ini diimplementasikan melalui konsep Smart City di Jakarta yang dibuat berdasarkan enam pilar, yaitu Smart Governance, Smart People, Smart Living, Smart Mobility, Smart Economy, dan Smart Environment.
Menurut Atika, dengan adanya penghargaan ini sekaligus dapat memotivasi Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan program-program yang terkait dengan indikator talent-readiness atau peningkatan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di kota Jakarta agar menjadi lebih baik, berkualitas, serta berdaya saing.

“Ini sebuah berita yang baik bagi Indonesia, Jakarta menempati urutan ke-47 pemerintah dengan Smart City terbaik di dunia. Tentunya, ini jadi motivasi buat kita untuk mengejar beberapa hal, seperti talent. Kita harus menyiapkan SDM untuk readiness. Oleh karena itu juga, Gubernur DKI Jakarta untuk saat ini fokus menciptakan SDM yang berkualitas, termasuk para start-up,” jelasnya.

Kepala UP Jakarta Smart City, Setiaji, menambahkan, Pemprov DKI Jakarta telah memiliki teknologi yang lebih maju untuk mengembangkan kota pintar. "Kalau dari sisi teknologi, tentunya Jakarta lebih advance. Kami sudah mengimplementasikan big data, IOT. Kami punya sekitar 200.000 lebih sensor di Jakarta, menggunakan CCTV, dan sebagainya. Artinya teknologi-teknologi terbaru sudah cukup banyak kami masukkan ke dalam pengembangan Smart City juga," terang Aji.

Pemprov DKI Jakarta, melalui UP Jakarta Smart City menerapkan konsep kota pintar di Jakarta dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memahami serta mengetahui berbagai sumber daya di dalam kota dengan lebih efektif-efisien. (Baca juga: Jakarta Smart City Bangun Citizen Relation Management)

Hal ini guna memaksimalkan pelayanan publik, memberikan solusi penyelesaian masalah, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga, masyarakat Jakarta maupun masyarakat luar Jakarta atau luar Indonesia dapat mengetahui lebih detail mengenai kota Jakarta.

Eden Strategy Institute merupakan sebuah perusahaan konsultasi di Singapura. Salah satu Tim Penilai dari Eden Strategy Institute, Calvin Chu Yee Ming, mengatakan, pihaknya telah meriset dan menyaring 140 kota berdasarkan komitmen kota tersebut untuk membangun Smart City. Eden Strategy Institude memberi peringkat 50 Pemerintah Kota Pintar atau Smart City Government yang berkinerja terbaik atas sepuluh kriteria atau indikator.

Sepuluh indikator yang digunakan untuk menentukan peringkat Smart City Government, yakni visi kota, kepemimpinan kepala deerah, anggaran, insentif keuangan untuk, program dukungan untuk mendorong sektor swasta berpartisipasi, peningkatan dan pemberdayaan SDM, pemusatan ke orang, inovasi ekosistem, kebijakan yang kondusif, serta track record pemerintah dalam mengatalisasi inisiatif kota pintar yang sukses. [sindo]

Jumat, 14 September 2018

Cara China 'Menjajah' Negara-negara Lain: Beri Pinjaman yang 'Mustahil' Dilunasi

China sedang 'menjajah' negara-negara yang lebih kecil dengan meminjamkan sejumlah besar uang yang tidak akan sanggup mereka dibayar.

Negara ini dituduh memanfaatkan pinjaman besar-besaran agar dapat merebut aset dan membangun pangkalan militer di negara-negara kecil dunia ketiga.

Negara-negara berkembang mulai dari Pakistan hingga Djibouti, dari Maladewa hingga Fiji, semua berutang besar ke Cina.

Bukan sekadar perkiraan, dilansir dari The Sun, Jumat (17/8/2018), nyatanya memang sudah ada negra yang menunggak hutang dan dipaksa untuk menyerahkan kendali aset negaranya atau harus mengizinkan China untuk mempunyai pangkalan militer di negara tersebut.

Negara-negara di seluruh dunia berhutang banyak kepada Presiden China Xi Jingping
Ada yang menyebutnya "diplomasi jebakan utang" atau "kolonialisme utang."

Mereka menawarkan pinjaman bagi negara-negara yang tidak mampu membayar, dan kemudian menuntut konsesi ketika mereka gagal.

Salah satu yang harus menanggung konsesi ini adalah Si Lanka.

Tahun lalu Sri Lanka menyerahkan pelabuhan ke perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah China dengan sewa 99 tahun.

Sementara itu, di Djibouti, tempat markas utama militer AS di Afrika, juga tampaknya akan menyerahkan kendali atas pelabuhan ke perusahaan Beijing.

Maret lalu, mantan Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson mengatakan bahwa Beijing melakukan praktik peminjaman predator, dan transaksi korup untuk menjadikan negara-negara kecil terbelit utang untuk kemudian melemahkan kedaulatan mereka.

Baru-baru ini, diplomasi jebakan utang ini bahkan telah meluas hingga ke Pasifik.

Beijing membuat pulau-pulau buatan manusia di Laut Cina Selatan dan hal itu dikhawatirkan akan digunakan sebagai pangkalan militer.

Bahkan, pada April lalu China mendekati Vanuatu, negara kepulauan di Samudra Pasifik selatan untuk mendirikan pangkalan militer.

The Times juga melaporkan bahwa secara efektif China akan meningkatkan kehadiran militernya di pintu gerbang utama ke pantai timur Australia.

Di antara proyek-proyek yang didanai uang ini adalah dermaga terbesar di Pasifik Selatan yang dianggap mampu mengakomodasi kapal induk.

Lembaga think tank Lowy Institute Sydney, yang telah memantau secara dekat kegiatan-kegiatan China di Pasifik, memperkirakan Beijing telah menggelontorkan hampir 1,4 miliar poundsterling atau setara dengan Rp 27 Triliun ke negara-negara Pasifik sejak 2006. [grid]

Kamis, 13 September 2018

Waspada! China Siap Ambil Alih Aset Nasional Kenya Jika Gagal Bayar Utang

Cina sekarang menjadi kreditur bilateral terbesar di Kenya, yang menyumbang 72 persen dari seluruh pinjaman luar negeri negara yang berada di pesisir timur benua Afrika itu.

Bersama dengan negara-negara Angola, Ethiopia, Sudan, Kenya dan Republik Demokratik Kongo, negara tersebut masing-masing adalah penerima terbesar di kawasan benua Afrika. Saat ini investasi asing langsung Cina di Afrika sebesar $ 210 miliar masih lebih besar daripada pinjamannya.

Namun dari sisi lain, para kritikus negara-nagara barat telah mengecam rencana China untuk memberikan hutang senilai $ 60 milyar ke Afrika.

Kenya, yang telah menjadi penerima utang sebesar $ 4 triliun guna membangun jalur rel Nairobi ke Mombasa, dikuatirkan akan bermasalah karena banyak pinjamannya dilakukan langsung kepada bank-bank Cina yang mengharuskan kredit yang harus segera dilunasi. Sejak tahun 2000, Cina telah memberikan utang senilai $ 136 miliar ke Afrika dan melakukan perdagangan tiga kali lebih banyak di benua itu daripada negara adidaya, Amerika Serikat.

“Investasi China sering dalam bentuk peralatan, bahan dan tenaga kerja terampil,” kata surat kabar Times dalam editorial. “Tapi ketika datang untuk membayar kembali utang yang diinginkannya mata uang keras. China siap merebut aset strategis negara tersebut jika terjadi gagal bayar”

Namun Beijing menanggapi dengan mengatakan bahwa, tidak seperti Barat, pinjamannya datang tanpa pamrih dan pergi ke tempat dimana investasi sangat diperlukan.

Menyusul pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Xi Cina dan 54 negara Afrika, Beijing menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membuat krisis utang, namun membantu benua tersebut tumbuh lebih cepat.

Keterlibatan Cina di Afrika telah meningkat secara dramatis selama 20 tahun terakhir, dengan peningkatan lebih dari 20 kali lipat menjadi US $ 220 triliun sejak tahun 2000. Sebaliknya, nilai perdagangan negara barat seperti Inggris dengan tiga mitran dagang terbesarnya – termasuk Kenya – hanya £ 13 miliar tahun lalu.

Para ahli internasional mempertimbangkan proposal baru pinjaman utang Cina, yang dikhawatirkan akan menciptakan jebakan utang baru bagi banyak negara Afrika.

Kekhawatiran negara-negara Afrika terjebak dalam perangkap utang, justru akan merusak pembangunan ekonomi negara tersebut. Padahal baru saja 13 tahun lalu negara-negara Afrika yang memenuhi kriteria ‘negara miskin’ dibatalkan utangnya melalui program Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI) yang diprakarsai oleh IMF, IDA, dan AfDB.

Kenya berutang lebih banyak ke China daripada jumlah pinjaman ke negara-negara barat, sumber pinjaman tradisional ke Afrika. Ketika Beijing melempar kreditnya ke Afrika, para analis memperingatkan risiko cekikan utang ganda dan kehilangan aset-aset strategis nasional jika terjadi gagal bayar. [dmc]
loading...
© Copyright 2019 OposisiNews | All Right Reserved