Hukum

Kamis, 28 Februari 2019

Aksi Demonstrasi Warnai Sidang Habib Bahar Bin Smith: Bebaskan Habib Bahar!

Aksi demonstrasi warnai sidang kasus penganiayaan Habib Bahar Bin Smith di depan Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (28/2/2019). Demonstran itu kebanyakan lelaki mengenakan peci.

Mereka berulang kali pekikkan tuntutan untuk membebaskan Habib Bahar Bin Smith. Mereka membawa spanduk betuliskan 'Bebaskan Habib Bahar bin Smith'. Mereka menilai Habib Bahar Bin Smith sebagai korban kriminalisasi ulama.

Sampai kini sidang kasus penganiayaan Habib Bahar Bin Smith belum dimulai. Polisi sudah menyiagakan 1.321 personel untuk mengawal jalannya sidang perdana Habib Bahar Smith.
"Kurang lebih akan ada 1.321 personel yang dilibatkan dari Polrestabes Bandung dan bantuan dari jajaran Polda Jabar, termasuk kita ikutkan dari TNI," kata Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Irman Sugema, di Mapolrestabes Bandung Jalan Jawa Kota Bandung, Rabu kemarin.

Irman mengatakan pihaknya akan melaksanakan pengamanan terbuka dan tertutup saat proses persidangan berlangsung.

"Besok itu agenda sidangnya adalah agenda pembacaan eksepsi. Jadi kami berharap proses sidang besok tidak akan terlalu lama," kata dia.

Sementara itu, terkait adanya informasi massa Front Pembela Islam (FPI) dari sejumlah daerah yang akan turun aksi saat sidang perdana berlangsung, Irman berharap massa tersebut bisa menghormati proses sidang dengan tertib.

Sidang Bahar besok akan dipimpin langsung oleh ketua PN Bandung, Edison Muhamad. Selain Bahar, ada dua terdakwa lain yakni Agil Yahya dan Abdul Basit Iskandar. Mereka didakwa telah melanggar Pasal 333 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiair Pasal 333 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP setelah diduga telah melakukan penganiayaan kepada dua orang santri sebuah pesantren di Bogor.

Masuk Ruang Sidang, Ratna Sarumpaet Acungkan Salam Dua Jari

Terdakwa kasus penyebaran hoaks atau berita bohong, Ratna Sarumpaet menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019). Saat memasuki ruang sidang, Ratna tampak santai dan melempar senyum sambil mengacungkan salam dua jari.

Ratna yang mengenakan rompi tahanan bewarna oranye itu sempat beberapa kali mengacungkan salam dua jari dengan tangan kanannya. Sedangkan tangan kiri memegang sebuah buku catatan bersampul biru.

Pantauan Suara.com, putri Ratna Sarumpaet, Atiqah Hasiholan tampak ikut mendampingi ibundanya masuk ke ruang sidang. Ia pun duduk di bangku tengah di barisan pertama yang memang dikhususkan untuk keluarga terdakwa.

Sebelum masuk ke ruang sidang, Ratna Sarumpaet sempat menyampaikan dirinya dalam kondisi sehat kepada para wartawan.

"Iya sehat, sehat," kata Ratna.

Dari sekian banyak pengunjung, tampak baru ada Atiqah Hasiholan yang menemani ibundanya di ruang persidangan. Atiqah juga belum bisa memastikan siapa saja keluarga maupun publik figur yang akan datang.

"Belum, belum tahu," ujar Atiqah.

Diketahui, Ratna Sarumpaet sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus hoaks penganiayaan yang sempat viral di media sosial. Ratna dibekuk polisi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng pada 4 Oktober 2018 lalu.

Dalam kasus ini, aktivis kemanusiaan itu dijerat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 jo Pasal 45 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Rabu, 27 Februari 2019

Ribuan Aparat Gabungan Akan Kawal Sidang Perdana Habib Bahar bin Smith

Sebanyak 1.321 personel gabungan TNI - Polri akan diterjunkan untuk mengawal jalannya sidang perdana terdakwa kasus dugaan penganiayaan remaja, Habib Bahar bin Smith yang akan digelar pada Kamis (28/2/2019) besok. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LL RE Martadinata, Kota Bandung, Jawa Barat.

"Kurang lebih akan ada 1.321 personel yang dilibatkan dari Polrestabes Bandung dan bantuan dari jajaran Polda Jabar, termasuk kita ikutkan dari TNI," kata Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Irman Sugema, di Mapolrestabes Bandung Jalan Jawa Kota Bandung, Rabu (27/2/2019).

Irman menerangkan, pihaknya akan melaksanakan pengamanan terbuka dan tertutup saat proses persidangan berlangsung.

"Jadi kami berharap proses sidang besok tidak akan terlalu lama," kata dia.
Terkait adanya aksi yang akan dilakukan massa Front Pembela Islam (FPI) dari sejumlah daerah saat sidang perdana berlangsung, Irman berharap massa tersebut bisa menghormati proses sidang dengan tertib.

"Sampai saat ini kita lakukan kordinasi dengan pihak-pihak yang mungkin besok akan turun, diharapkan mereka memahamai bahwa proses sidang ini harus di hormati oleh semua pihak sehingga proses ini tidak menimbulkan permasalah baru," kata dia.

Petisi Habib Bahar Bin Smith.
Untuk diketahui, sidang perdana Habib Bahar akan dipimpin langsung oleh ketua PN Bandung Edison Muhamad. Selain Bahar, ada dua terdakwa lain yakni Agil Yahya dan Abdul Basit Iskandar.

Atas perbuatannya, mereka didakwa telah melanggar Pasal 333 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiair Pasal 333 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP setelah diduga telah melakukan penganiayaan kepada dua orang santri sebuah pesantren di Bogor.

Mendagri Tjahjo Tegaskan Tak Akan Tindaklanjuti Vonis Bawaslu pada Ganjar dan 31 Kepala Daerah yang Dukung Jokowi

Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan, kementeriannya tak akan menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah yang memvonis bersalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah lain yang deklarasi dukung Jokowi-Ma'ruf.

"Pertama, per hari ini saya belum terima surat dari Bawaslu. Kedua, Kemendagri tak punya kewenangan untuk melakukan klarifikasi atau memanggil kepala daerah," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Tjahjo pun memastikan pihaknya tak akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu meskipun nantinya surat terkait vonis Ganjar dkk sudah diterima.

Sebab, ia menyebut bahwa Ganjar dan 31 Kepala daerah lain tak melanggar aturan apapun.

"Tidak ada (langkah lanjutan) menurut kami, semua clear kok," ucap Tjahjo, seperti dilansir Kompas.com.

Tjahjo menyebut pihaknya telah melakukan telaah terhadap langkah Ganjar dan 31 kepala daerah di Jateng melakukan deklarasi dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf.

Menurut dia, tidak ada aturan yang dilanggar dalam deklarasi tersebut.

"Semua sudah mengikuti proses perizinan kepada panwas setempat. Juga mengajukan izin cuti, tidak menggunakan fasilitas atau keuangan daerah. Secara UU, secara proses, secara prosedur semua clear," ucap Tjahjo.

Mantan Sekjen PDIP ini menegaskan bahwa ia tidak membela Ganjar sebagai rekan separtai.

Sebelumnya, Bawaslu Jateng menyatakan deklarasi 35 kepala daerah di Jawa Tengah (Jateng) yang diinisiasi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Hotel Alila Solo, Sabtu 26 Januari 2019, dinyatakan  melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bawaslu menemukan pernyataan dalam rekaman video bahwa deklarasi Ganjar dan puluhan kepala daerah itu masih menyebut jabatan para kepala daerah yang ikut serta.

Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Pemda.

"Kutipan sebagaimana dalam video rekaman acara, 'Ya sekarang saya dengan para kepala daerah, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota se-Jawa Tengah yang mendukung Pak Jokowi-Amin Ma'ruf, hari ini kita sepakat untuk mendukung Pak Jokowi-Amin Ma'ruf', poin intinya di situ," kata Koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin, Sabtu (23/2/2019).

Bawaslu Jateng lantas mengirim surat rekomendasi kepada Kemendagri.

“Bawaslu Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan kasus ini kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Mengumumkan di dalam pengumuman sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan memberikan status laporan kepada pelapor,” ujarnya.

Surat rekomendasi terkait pelanggaran etika tersebut telah dikirim ke Kemendagri pada Senin (25/2/2019) siang.

[VIDEO - Bawaslu Putuskan Deklarasi 31 Kepala Daerah Melanggar]

Kasus Slamet Ma'arif Di stop, Kubu Prabowo: Alhamdulillah Sadar Polisinya

Langkah Polres Surakarta yang menghentikan proses penyidikan kasus dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Slamet Ma'arif dinilai tepat. Sebab, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno itu dianggap tidak salah.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono berpendapat, sedari awal kasus dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang dituduhkan kepada Slamet Ma'arif, sangat aneh. "Alhamdulillah sadar polisinya. Oh kampanye di luar jadwal masa dipidanakan," ujar Ferry Juliantono di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (26/2/2019).

Sehingga, Slamet Ma'arif yang juga sebagai Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 itu dinyatakan tidak bersalah oleh Polresta Surakarta. "Dari awal emang aneh polisinya mau maksain pidanain orang kampanye di luar jadwal, kan aneh," ujar wakil ketua umum Partai Gerindra ini.

Adapun kasus Slamet Ma'arif dihentikan karena Kepolisian tidak mampu menemukan unsur pelanggaran pidana Pemilu. Sedangkan keputusan Polresta Surakarta itu diambil setelah melakukan gelar perkara dengan melibatkan Badan Pengawas Pemilu dan ahli.

Sebelumnya, Slamet Ma'arif ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal oleh Polresta Surakarta. Adapun kasus itu terkait kegiatan Slamet Ma'arif dalam acara Tabligh Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 Solo Raya, di Jalan Slamet Riyadi, depan kantor BCA KCU Solo-Slamet Riyadi, Gladak, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, pada Minggu 13 Januari 2019 pukul 06.30-10.30 WIB.

Jumat, 22 Februari 2019

Protes Buni Yani dari Balik Jeruji

Dari balik terungku Buni Yani membariskan kata-kata tentang apa yang dirasanya sebagai ketidakadilan. Terpidana kasus pelanggaran UU ITE itu mengaku berada dalam satu sel dengan pembunuh dan pencandu narkoba.

Buni Yani menjalani hukuman selama 18 bulan penjara setelah permohonan kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA). Dia dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur di Kabupaten Bogor sejak 1 Februari 2019.

Belum sampai sebulan Buni Yani menceritakan kondisinya pada secarik kertas yang dititipkan ke pengacaranya, Aldwin Rahadian, pada detikcom. Begini isinya:

Kasus saya penuh ketidakadilan. Saya betul-betul masuk penjara, sekamar kecil terdiri atas 13 orang. Saya sekamar dengan pencandu narkoba dan pembunuh. Sang pembunuh ini mendapat hukuman mati.

Tapi apa Ahok pernah kelihatan dipenjara? Ini betul-betul tidak adil.


Protes Buni Yani dari Balik Jeruji 
 Surat itu tertanggal 21 Februari 2019 serta bertandatangan Buni Yani. Memang sedari awal menghadapi kasus ini, Buni Yani menggugat. Dia merasa dikriminalisasi.

Mengenai kondisi Buni Yani tersebut, Kalapas Gunung Sindur, Sopiana, menyebut sejauh ini tidak ada keluhan dari Buni Yani. Dia juga menyebut Buni Yani dalam kondisi sehat.

"Kondisi beliau mah sehat dan alhamdulillah nggak ada keluhan," ujar Sopian pada detikcom, Kamis (21/2/2019).

"Kalau teman sekamarnya yang kasus narkoba, kasus pembunuhan, ya memang kondisinya di Lapas Gunung Sindur hampir 95 persen kasus narkoba," imbuh Sopian.

Sopian menyebut kamar sel yang dihuni Buni Yani sebenarnya berkapasitas 7 orang, tetapi saat ini diisi 13 orang. Sopian menyebut kamar sel itu sebagai 'kamar santri'.

"Itu kamar beliau kami satukan dengan kamar santri, kamar yang diisi warga binaan yang sudah mengikuti program pendidikan keagamaan dan ikut juga pengajaran di bidang pesantren di lapas," sebut Sopiana.

Selain itu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) melalui Kepala Bagian Humas Ade Kusmanto turut menanggapi surat Buni Yani. Ade menyoroti Buni Yani yang menyinggung tentang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini ingin dipanggil BTP.

Ade memastikan Ahok benar-benar menjalani hukuman atas perkara yang menjeratnya, yaitu penodaan agama. Total Ahok menjalani hukuman 1 tahun 8 bulan 15 hari.

"Pak Ahok menjalani pidana di cabang Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat atau Rutan Salemba di Mako Brimob," ucap Ade.

Ade menceritakan kembali pemilihan lokasi hukuman untuk Ahok di Mako Brimob. Ade menyebut awalnya Ahok ditempatkan di Lapas Kelas 1 Cipinang, tetapi ada pro-kontra.

"Pertimbangannya adalah keamanan. Adanya pro dan kontra terkait kasus penodaan agama Pak Ahok. Massa simpatisan Ahok berkumpul di depan Lapas Cipinang menyatakan ketidakpuasannya atas putusan pengadilan. Di samping itu, di dalam lapas, dikhawatirkan jiwa Pak Ahok terancam menyangkut masalah penodaan agama yang telah menyinggung perasaan umat Islam," sebut Ade.

Dengan pertimbangan itu, Ahok, disebut Ade, menjalani hukumannya di Mako Brimob. Selain itu, keputusan tersebut diambil agar suasana di Lapas Cipinang kondusif.
SUMBER © OPOSISINEWS.COM

Kamis, 21 Februari 2019

Setiap Malam, Pelaku Illegal Logging Bawa Kayu dari Lahan Prabowo

JAKARTA – Pengelolaan lahan Prabowo Subianto di Aceh Tengah, melalui perusahaannya PT Tusam Hutani Lestari (THL) ternyata bermasalah. Praktik illegal logging dan sejumlah aktivitas terlarang lainnya terjadi setiap malam di areal tersebut.

Fakta itu diungkap Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang telah melakukan monitoring hutan dan lahan di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah pada 2016 lalu dan menemukan ada masalah dalam pengelolaannya.

PT THL yang berluas areal kerja sebesar 97.300 hektar tersebut bergerak dalam menyediakan dan memasok bahan kayu lokal. Dalam kegiatannnya tersebut, Walhi menduga adanya kasus perambahan hutan, illegal logging dan terjadi sejumlah aktivitas illegal di dalamnya.

“Kondisi saat ini areal tersebut telah dirambah warga dan banyak terjadi aktivitas illegal di dalamnya. Setiap malam, keluar kayu dari areal kerja PT THL yang dilakukan oleh pelaku illegal logging,” kata Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur dikutip dari JawaPos.com, Rabu (20/2/2019).

Temuan Walhi ini sudah dibahas dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Bener Meriah dan Kesatuan Pengelola Hutan (KHP) Wilayah II. Dengan menelantarkan areal izin, perusahaan Prabowo dinilai patut diberikan sanksi.

“Kondisi ini ibarat membuka kios dalam toko, kalaupun tidak dikelola seharusnya jangan diberi ruang untuk aktivitas illegal. Aktivitas illegal dalam areal kerja PT. THL diduga melibatkan banyak pihak, termasuk para pengusaha yang ada di Bener Meriah,” tuturnya.

Nur mengungkapkan, kehadiran PT THL belum mampu berkontribusi positif terhadap daerah dan kesejahteraan rakyat.

Sebaliknya, PT THL dinilai telah membatasi ruang bagi wilayah kelola rakyat. Atas dasar itu, pemerintah harus mampu memastikan kewajiban PT THL dalam menyediakan areal sebagai ruang tanaman kehidupan bagi kemitraan setempat.

Di sisi lain, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) dalam agenda evaluasi lima tahunan sepatutnya melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap izin PT THL. Khususnya dengan melibatkan masyarakat setempat.

“Penguasaan areal untuk lahan perkebunan dan pemukiman yang dilakukan oleh warga di areal kerja PT THL menandakan telah terjadi krisis ruang dan kebutuhan lahan untuk wilayah kelola masyarakat di Bener Meriah. Atas kebutuhan ruang tersebut, seharusnya proses penegakan hukum tidak hanya dilakukan terhadap warga, akan tetapi juga harus ke perusahaan,” tukasnya.

Isu kepemilikan lahan yang dikuasai oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto ini pertama kali digulirkan oleh capres rivalnya, Joko Widodo (Jokowi) dalam acara debat kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (17/2/2019) lalu.

Dalam acara tersebut, Jokowi menyebut, Prabowo menguasai aset lahan sebesar 340 ribu hektar di dua provinsi. Yakni, 220 ribu hektar di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektar di Aceh Tengah. Tak menampik, mantan Danjen Kopassus itu mengakui bahwa tanahnya itu memang tengah dikelolanya dalam status Hak Guna Usaha (HGU).
SUMBER © OPOSISINEWS.COM 

Rabu, 20 Februari 2019

PKS Tanggapi Jokowi: Berkali-kali Dilaporkan, Tak Ada Tindak Lanjutnya

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan pernyataan Jokowi yang menyebut tidak ada kriminalisasi ulama selama 4 tahun dirinya memimpin. PKS menilai banyak kasus-kasus yang menyangkut kriminalisasi terhadap ulama pada era Jokowi.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) lantas mencontohkan Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, serta kasus pidana yang dituduhkan kepada Ketua PA 212, Slamet Marif.

"Ini udah jelas banget. Beliau (Habib Rizieq dan Slamet Ma'arif) dipersekusi," kata HNW dalam acara diskusi yang bertajuk 'Politik Agama Era Jokowi? di Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Jalan Hos Cokraminoto, Jakarta Pusat, Selasa (19/2).

Namun, kata HNW, keadilan hukum justru terjadi sebaliknya. Dia mencatat, banyak pihak yang dianggap penghina agama dan tokoh agama
yang sampai sekarang masih belum diproses secara hukum.

"Ada yang secara transparan menghina agama, tokoh agama. Pak Jokowi bilang laporkan saja. Itu (penghina agama) sudah di laporkan," tuturnya.

Namun sayangnya, kata HNW, laporan yang berasal oleh berbagai pihak belum ada yang ditindak. Dia tidak mengetahui secara pasti mengapa laporan-laporan tersebut selalu mandek.

"Berkali-kali banyak yang melaporkan, Fadli Zon, BPN, partai saya juga melaporkan. Berbagai hal yang menistakan agama, tokoh agama.
Tapi terkait kriminalisasi, maupun pelecehan dan perbuatan tidak menyenangkan tidak ada kelanjutannya," pungkasnya.

Sebelumnya, capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menampik isu mengenai kriminalisasi ulama. Dia mempertanyakan ulama mana yang
dia kriminalisasikan.

"Isu kriminalisasi ulama, ulamanya mana yang dikriminalisasi? Siapa? Suruh sebutkan siapa kriminalisasi yang mana? Tiap hari saya
bareng ulama, tiap minggu saya ke pesantren, sekarang cawapres kita topnya ulama Indonesia, Ketua MUI," kata Jokowi saat menghadiri
Apel Siaga Pemenangan Partai NasDem Jawa Timur dan Pengukuhan Komando Strategi Nasional (Kostranas) NasDem yang berlangsung di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (28/10).
loading...
© Copyright 2019 OposisiNews | All Right Reserved