Hukum

Kamis, 28 Februari 2019

Aksi Demonstrasi Warnai Sidang Habib Bahar Bin Smith: Bebaskan Habib Bahar!

Aksi demonstrasi warnai sidang kasus penganiayaan Habib Bahar Bin Smith di depan Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (28/2/2019). Demonstran itu kebanyakan lelaki mengenakan peci.

Mereka berulang kali pekikkan tuntutan untuk membebaskan Habib Bahar Bin Smith. Mereka membawa spanduk betuliskan 'Bebaskan Habib Bahar bin Smith'. Mereka menilai Habib Bahar Bin Smith sebagai korban kriminalisasi ulama.

Sampai kini sidang kasus penganiayaan Habib Bahar Bin Smith belum dimulai. Polisi sudah menyiagakan 1.321 personel untuk mengawal jalannya sidang perdana Habib Bahar Smith.
"Kurang lebih akan ada 1.321 personel yang dilibatkan dari Polrestabes Bandung dan bantuan dari jajaran Polda Jabar, termasuk kita ikutkan dari TNI," kata Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Irman Sugema, di Mapolrestabes Bandung Jalan Jawa Kota Bandung, Rabu kemarin.

Irman mengatakan pihaknya akan melaksanakan pengamanan terbuka dan tertutup saat proses persidangan berlangsung.

"Besok itu agenda sidangnya adalah agenda pembacaan eksepsi. Jadi kami berharap proses sidang besok tidak akan terlalu lama," kata dia.

Sementara itu, terkait adanya informasi massa Front Pembela Islam (FPI) dari sejumlah daerah yang akan turun aksi saat sidang perdana berlangsung, Irman berharap massa tersebut bisa menghormati proses sidang dengan tertib.

Sidang Bahar besok akan dipimpin langsung oleh ketua PN Bandung, Edison Muhamad. Selain Bahar, ada dua terdakwa lain yakni Agil Yahya dan Abdul Basit Iskandar. Mereka didakwa telah melanggar Pasal 333 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiair Pasal 333 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP setelah diduga telah melakukan penganiayaan kepada dua orang santri sebuah pesantren di Bogor.

Masuk Ruang Sidang, Ratna Sarumpaet Acungkan Salam Dua Jari

Terdakwa kasus penyebaran hoaks atau berita bohong, Ratna Sarumpaet menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019). Saat memasuki ruang sidang, Ratna tampak santai dan melempar senyum sambil mengacungkan salam dua jari.

Ratna yang mengenakan rompi tahanan bewarna oranye itu sempat beberapa kali mengacungkan salam dua jari dengan tangan kanannya. Sedangkan tangan kiri memegang sebuah buku catatan bersampul biru.

Pantauan Suara.com, putri Ratna Sarumpaet, Atiqah Hasiholan tampak ikut mendampingi ibundanya masuk ke ruang sidang. Ia pun duduk di bangku tengah di barisan pertama yang memang dikhususkan untuk keluarga terdakwa.

Sebelum masuk ke ruang sidang, Ratna Sarumpaet sempat menyampaikan dirinya dalam kondisi sehat kepada para wartawan.

"Iya sehat, sehat," kata Ratna.

Dari sekian banyak pengunjung, tampak baru ada Atiqah Hasiholan yang menemani ibundanya di ruang persidangan. Atiqah juga belum bisa memastikan siapa saja keluarga maupun publik figur yang akan datang.

"Belum, belum tahu," ujar Atiqah.

Diketahui, Ratna Sarumpaet sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus hoaks penganiayaan yang sempat viral di media sosial. Ratna dibekuk polisi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng pada 4 Oktober 2018 lalu.

Dalam kasus ini, aktivis kemanusiaan itu dijerat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 jo Pasal 45 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Rabu, 27 Februari 2019

Ribuan Aparat Gabungan Akan Kawal Sidang Perdana Habib Bahar bin Smith

Sebanyak 1.321 personel gabungan TNI - Polri akan diterjunkan untuk mengawal jalannya sidang perdana terdakwa kasus dugaan penganiayaan remaja, Habib Bahar bin Smith yang akan digelar pada Kamis (28/2/2019) besok. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LL RE Martadinata, Kota Bandung, Jawa Barat.

"Kurang lebih akan ada 1.321 personel yang dilibatkan dari Polrestabes Bandung dan bantuan dari jajaran Polda Jabar, termasuk kita ikutkan dari TNI," kata Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Irman Sugema, di Mapolrestabes Bandung Jalan Jawa Kota Bandung, Rabu (27/2/2019).

Irman menerangkan, pihaknya akan melaksanakan pengamanan terbuka dan tertutup saat proses persidangan berlangsung.

"Jadi kami berharap proses sidang besok tidak akan terlalu lama," kata dia.
Terkait adanya aksi yang akan dilakukan massa Front Pembela Islam (FPI) dari sejumlah daerah saat sidang perdana berlangsung, Irman berharap massa tersebut bisa menghormati proses sidang dengan tertib.

"Sampai saat ini kita lakukan kordinasi dengan pihak-pihak yang mungkin besok akan turun, diharapkan mereka memahamai bahwa proses sidang ini harus di hormati oleh semua pihak sehingga proses ini tidak menimbulkan permasalah baru," kata dia.

Petisi Habib Bahar Bin Smith.
Untuk diketahui, sidang perdana Habib Bahar akan dipimpin langsung oleh ketua PN Bandung Edison Muhamad. Selain Bahar, ada dua terdakwa lain yakni Agil Yahya dan Abdul Basit Iskandar.

Atas perbuatannya, mereka didakwa telah melanggar Pasal 333 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiair Pasal 333 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP setelah diduga telah melakukan penganiayaan kepada dua orang santri sebuah pesantren di Bogor.

Mendagri Tjahjo Tegaskan Tak Akan Tindaklanjuti Vonis Bawaslu pada Ganjar dan 31 Kepala Daerah yang Dukung Jokowi

Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan, kementeriannya tak akan menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah yang memvonis bersalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah lain yang deklarasi dukung Jokowi-Ma'ruf.

"Pertama, per hari ini saya belum terima surat dari Bawaslu. Kedua, Kemendagri tak punya kewenangan untuk melakukan klarifikasi atau memanggil kepala daerah," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Tjahjo pun memastikan pihaknya tak akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu meskipun nantinya surat terkait vonis Ganjar dkk sudah diterima.

Sebab, ia menyebut bahwa Ganjar dan 31 Kepala daerah lain tak melanggar aturan apapun.

"Tidak ada (langkah lanjutan) menurut kami, semua clear kok," ucap Tjahjo, seperti dilansir Kompas.com.

Tjahjo menyebut pihaknya telah melakukan telaah terhadap langkah Ganjar dan 31 kepala daerah di Jateng melakukan deklarasi dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf.

Menurut dia, tidak ada aturan yang dilanggar dalam deklarasi tersebut.

"Semua sudah mengikuti proses perizinan kepada panwas setempat. Juga mengajukan izin cuti, tidak menggunakan fasilitas atau keuangan daerah. Secara UU, secara proses, secara prosedur semua clear," ucap Tjahjo.

Mantan Sekjen PDIP ini menegaskan bahwa ia tidak membela Ganjar sebagai rekan separtai.

Sebelumnya, Bawaslu Jateng menyatakan deklarasi 35 kepala daerah di Jawa Tengah (Jateng) yang diinisiasi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Hotel Alila Solo, Sabtu 26 Januari 2019, dinyatakan  melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bawaslu menemukan pernyataan dalam rekaman video bahwa deklarasi Ganjar dan puluhan kepala daerah itu masih menyebut jabatan para kepala daerah yang ikut serta.

Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Pemda.

"Kutipan sebagaimana dalam video rekaman acara, 'Ya sekarang saya dengan para kepala daerah, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota se-Jawa Tengah yang mendukung Pak Jokowi-Amin Ma'ruf, hari ini kita sepakat untuk mendukung Pak Jokowi-Amin Ma'ruf', poin intinya di situ," kata Koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin, Sabtu (23/2/2019).

Bawaslu Jateng lantas mengirim surat rekomendasi kepada Kemendagri.

“Bawaslu Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan kasus ini kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Mengumumkan di dalam pengumuman sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan memberikan status laporan kepada pelapor,” ujarnya.

Surat rekomendasi terkait pelanggaran etika tersebut telah dikirim ke Kemendagri pada Senin (25/2/2019) siang.

[VIDEO - Bawaslu Putuskan Deklarasi 31 Kepala Daerah Melanggar]

Kasus Slamet Ma'arif Di stop, Kubu Prabowo: Alhamdulillah Sadar Polisinya

Langkah Polres Surakarta yang menghentikan proses penyidikan kasus dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Slamet Ma'arif dinilai tepat. Sebab, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno itu dianggap tidak salah.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono berpendapat, sedari awal kasus dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang dituduhkan kepada Slamet Ma'arif, sangat aneh. "Alhamdulillah sadar polisinya. Oh kampanye di luar jadwal masa dipidanakan," ujar Ferry Juliantono di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (26/2/2019).

Sehingga, Slamet Ma'arif yang juga sebagai Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 itu dinyatakan tidak bersalah oleh Polresta Surakarta. "Dari awal emang aneh polisinya mau maksain pidanain orang kampanye di luar jadwal, kan aneh," ujar wakil ketua umum Partai Gerindra ini.

Adapun kasus Slamet Ma'arif dihentikan karena Kepolisian tidak mampu menemukan unsur pelanggaran pidana Pemilu. Sedangkan keputusan Polresta Surakarta itu diambil setelah melakukan gelar perkara dengan melibatkan Badan Pengawas Pemilu dan ahli.

Sebelumnya, Slamet Ma'arif ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal oleh Polresta Surakarta. Adapun kasus itu terkait kegiatan Slamet Ma'arif dalam acara Tabligh Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 Solo Raya, di Jalan Slamet Riyadi, depan kantor BCA KCU Solo-Slamet Riyadi, Gladak, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, pada Minggu 13 Januari 2019 pukul 06.30-10.30 WIB.

Jumat, 22 Februari 2019

Protes Buni Yani dari Balik Jeruji

Dari balik terungku Buni Yani membariskan kata-kata tentang apa yang dirasanya sebagai ketidakadilan. Terpidana kasus pelanggaran UU ITE itu mengaku berada dalam satu sel dengan pembunuh dan pencandu narkoba.

Buni Yani menjalani hukuman selama 18 bulan penjara setelah permohonan kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA). Dia dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur di Kabupaten Bogor sejak 1 Februari 2019.

Belum sampai sebulan Buni Yani menceritakan kondisinya pada secarik kertas yang dititipkan ke pengacaranya, Aldwin Rahadian, pada detikcom. Begini isinya:

Kasus saya penuh ketidakadilan. Saya betul-betul masuk penjara, sekamar kecil terdiri atas 13 orang. Saya sekamar dengan pencandu narkoba dan pembunuh. Sang pembunuh ini mendapat hukuman mati.

Tapi apa Ahok pernah kelihatan dipenjara? Ini betul-betul tidak adil.


Protes Buni Yani dari Balik Jeruji 
 Surat itu tertanggal 21 Februari 2019 serta bertandatangan Buni Yani. Memang sedari awal menghadapi kasus ini, Buni Yani menggugat. Dia merasa dikriminalisasi.

Mengenai kondisi Buni Yani tersebut, Kalapas Gunung Sindur, Sopiana, menyebut sejauh ini tidak ada keluhan dari Buni Yani. Dia juga menyebut Buni Yani dalam kondisi sehat.

"Kondisi beliau mah sehat dan alhamdulillah nggak ada keluhan," ujar Sopian pada detikcom, Kamis (21/2/2019).

"Kalau teman sekamarnya yang kasus narkoba, kasus pembunuhan, ya memang kondisinya di Lapas Gunung Sindur hampir 95 persen kasus narkoba," imbuh Sopian.

Sopian menyebut kamar sel yang dihuni Buni Yani sebenarnya berkapasitas 7 orang, tetapi saat ini diisi 13 orang. Sopian menyebut kamar sel itu sebagai 'kamar santri'.

"Itu kamar beliau kami satukan dengan kamar santri, kamar yang diisi warga binaan yang sudah mengikuti program pendidikan keagamaan dan ikut juga pengajaran di bidang pesantren di lapas," sebut Sopiana.

Selain itu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) melalui Kepala Bagian Humas Ade Kusmanto turut menanggapi surat Buni Yani. Ade menyoroti Buni Yani yang menyinggung tentang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini ingin dipanggil BTP.

Ade memastikan Ahok benar-benar menjalani hukuman atas perkara yang menjeratnya, yaitu penodaan agama. Total Ahok menjalani hukuman 1 tahun 8 bulan 15 hari.

"Pak Ahok menjalani pidana di cabang Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat atau Rutan Salemba di Mako Brimob," ucap Ade.

Ade menceritakan kembali pemilihan lokasi hukuman untuk Ahok di Mako Brimob. Ade menyebut awalnya Ahok ditempatkan di Lapas Kelas 1 Cipinang, tetapi ada pro-kontra.

"Pertimbangannya adalah keamanan. Adanya pro dan kontra terkait kasus penodaan agama Pak Ahok. Massa simpatisan Ahok berkumpul di depan Lapas Cipinang menyatakan ketidakpuasannya atas putusan pengadilan. Di samping itu, di dalam lapas, dikhawatirkan jiwa Pak Ahok terancam menyangkut masalah penodaan agama yang telah menyinggung perasaan umat Islam," sebut Ade.

Dengan pertimbangan itu, Ahok, disebut Ade, menjalani hukumannya di Mako Brimob. Selain itu, keputusan tersebut diambil agar suasana di Lapas Cipinang kondusif.
SUMBER © OPOSISINEWS.COM

Kamis, 21 Februari 2019

Setiap Malam, Pelaku Illegal Logging Bawa Kayu dari Lahan Prabowo

JAKARTA – Pengelolaan lahan Prabowo Subianto di Aceh Tengah, melalui perusahaannya PT Tusam Hutani Lestari (THL) ternyata bermasalah. Praktik illegal logging dan sejumlah aktivitas terlarang lainnya terjadi setiap malam di areal tersebut.

Fakta itu diungkap Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang telah melakukan monitoring hutan dan lahan di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah pada 2016 lalu dan menemukan ada masalah dalam pengelolaannya.

PT THL yang berluas areal kerja sebesar 97.300 hektar tersebut bergerak dalam menyediakan dan memasok bahan kayu lokal. Dalam kegiatannnya tersebut, Walhi menduga adanya kasus perambahan hutan, illegal logging dan terjadi sejumlah aktivitas illegal di dalamnya.

“Kondisi saat ini areal tersebut telah dirambah warga dan banyak terjadi aktivitas illegal di dalamnya. Setiap malam, keluar kayu dari areal kerja PT THL yang dilakukan oleh pelaku illegal logging,” kata Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur dikutip dari JawaPos.com, Rabu (20/2/2019).

Temuan Walhi ini sudah dibahas dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Bener Meriah dan Kesatuan Pengelola Hutan (KHP) Wilayah II. Dengan menelantarkan areal izin, perusahaan Prabowo dinilai patut diberikan sanksi.

“Kondisi ini ibarat membuka kios dalam toko, kalaupun tidak dikelola seharusnya jangan diberi ruang untuk aktivitas illegal. Aktivitas illegal dalam areal kerja PT. THL diduga melibatkan banyak pihak, termasuk para pengusaha yang ada di Bener Meriah,” tuturnya.

Nur mengungkapkan, kehadiran PT THL belum mampu berkontribusi positif terhadap daerah dan kesejahteraan rakyat.

Sebaliknya, PT THL dinilai telah membatasi ruang bagi wilayah kelola rakyat. Atas dasar itu, pemerintah harus mampu memastikan kewajiban PT THL dalam menyediakan areal sebagai ruang tanaman kehidupan bagi kemitraan setempat.

Di sisi lain, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) dalam agenda evaluasi lima tahunan sepatutnya melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap izin PT THL. Khususnya dengan melibatkan masyarakat setempat.

“Penguasaan areal untuk lahan perkebunan dan pemukiman yang dilakukan oleh warga di areal kerja PT THL menandakan telah terjadi krisis ruang dan kebutuhan lahan untuk wilayah kelola masyarakat di Bener Meriah. Atas kebutuhan ruang tersebut, seharusnya proses penegakan hukum tidak hanya dilakukan terhadap warga, akan tetapi juga harus ke perusahaan,” tukasnya.

Isu kepemilikan lahan yang dikuasai oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto ini pertama kali digulirkan oleh capres rivalnya, Joko Widodo (Jokowi) dalam acara debat kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (17/2/2019) lalu.

Dalam acara tersebut, Jokowi menyebut, Prabowo menguasai aset lahan sebesar 340 ribu hektar di dua provinsi. Yakni, 220 ribu hektar di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektar di Aceh Tengah. Tak menampik, mantan Danjen Kopassus itu mengakui bahwa tanahnya itu memang tengah dikelolanya dalam status Hak Guna Usaha (HGU).
SUMBER © OPOSISINEWS.COM 

Rabu, 20 Februari 2019

PKS Tanggapi Jokowi: Berkali-kali Dilaporkan, Tak Ada Tindak Lanjutnya

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan pernyataan Jokowi yang menyebut tidak ada kriminalisasi ulama selama 4 tahun dirinya memimpin. PKS menilai banyak kasus-kasus yang menyangkut kriminalisasi terhadap ulama pada era Jokowi.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) lantas mencontohkan Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, serta kasus pidana yang dituduhkan kepada Ketua PA 212, Slamet Marif.

"Ini udah jelas banget. Beliau (Habib Rizieq dan Slamet Ma'arif) dipersekusi," kata HNW dalam acara diskusi yang bertajuk 'Politik Agama Era Jokowi? di Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Jalan Hos Cokraminoto, Jakarta Pusat, Selasa (19/2).

Namun, kata HNW, keadilan hukum justru terjadi sebaliknya. Dia mencatat, banyak pihak yang dianggap penghina agama dan tokoh agama
yang sampai sekarang masih belum diproses secara hukum.

"Ada yang secara transparan menghina agama, tokoh agama. Pak Jokowi bilang laporkan saja. Itu (penghina agama) sudah di laporkan," tuturnya.

Namun sayangnya, kata HNW, laporan yang berasal oleh berbagai pihak belum ada yang ditindak. Dia tidak mengetahui secara pasti mengapa laporan-laporan tersebut selalu mandek.

"Berkali-kali banyak yang melaporkan, Fadli Zon, BPN, partai saya juga melaporkan. Berbagai hal yang menistakan agama, tokoh agama.
Tapi terkait kriminalisasi, maupun pelecehan dan perbuatan tidak menyenangkan tidak ada kelanjutannya," pungkasnya.

Sebelumnya, capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menampik isu mengenai kriminalisasi ulama. Dia mempertanyakan ulama mana yang
dia kriminalisasikan.

"Isu kriminalisasi ulama, ulamanya mana yang dikriminalisasi? Siapa? Suruh sebutkan siapa kriminalisasi yang mana? Tiap hari saya
bareng ulama, tiap minggu saya ke pesantren, sekarang cawapres kita topnya ulama Indonesia, Ketua MUI," kata Jokowi saat menghadiri
Apel Siaga Pemenangan Partai NasDem Jawa Timur dan Pengukuhan Komando Strategi Nasional (Kostranas) NasDem yang berlangsung di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (28/10).

Sabtu, 16 Februari 2019

Ahmad Dhani Dikebut, Apa Kabar Kasus Pengeroyokan Yang Diduga Dilakukan Herman Hery PDIP?

Kasus pemukulan yang diduga dilakukan oleh Herman Hery molor karena ada unsur politis. Pasalnya, Herman Hery merupakan Anggota DPR PDIP yang merupakan pendukung Capres petahana Joko Widodo.

Dugaan itu disampaikan oleh korban pemukulan, Ronny Kosasih Yuniarto. Bukan tanpa alasan, Ronny mengaku ada semacam perlakuan yang berbeda antara kasus yang menimpanya dengan kasus musisi Ahmad Dhani yang diproses hukum atas kasus ujaran kebencian. Kasus Ahmad Dhani diproses begitu cepat.

"Dhani divonis 1,5 tahun dan terburu-buru aparat hukum memproses kasus Dhani lainnya di Surabaya," kata Ronny melalui keterangan tertulis, Jumat (15/2).

Hal ini, lanjutnya, berbanding terbalik dengan kasus yang menimpa dirinya. Dimana terlapor, Herman Hery yang diduga melakukan pengeroyokan terhadapnya dan istri masih menghirup udara bebas.

"Padahal terlapor Herman Hery melakukan pengeroyokan di depan polisi pada tahun lalu, sampai saat ini belum terlihat gerakan signifikan dari penegak hukum kepada pihak Herman Hery," sesalnya.

Lebih lanjut akibat kekerasan yang diterima, Ronny mengaku menderita lebam dan terluka pada bagian kepala, hidung, tangan, dan jarinya patah. Sementara istri Ronny, Iris yang juga menjadi korban pun mengalami lebam di kaki dan rahang kanan, serta kedua lengan.

"Bolehkan ya saya jadi mempertanyakan keseriusan penegakan hukum?" ujar Ronny.

Tahun lalu, tepatnya 21 Juni 2018, Ronny Kosasih Yuniarto dan Isteri diduga dikeroyok dan dianiaya oleh Anggota DPR RI Herman Hery bersama ajudannya. Herman Hery pun dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan pada Senin, 11 Juni 2018 sekitar pukul 01.15 WIB dengan nomor LP/1076/VI/2018/RJS.
SUMBER © OPOSISINEWS.COM   

Subkhan Petani Bawang Yang Menjadi Korban Hoax Berharap Laporannya Diproses Dan Jebloskan Guntur Romli Ke Penjara

Jakarta - Nama Subkhan, petani bawang asal Brebes, Jawa Tengah menjadi sorotan publik setelah videonya menangis di depan cawapres Sandiaga Uno disebut sejumlah pihak sebagai sandiwara.

Dia pun memilih jalur hukum dengan melaporkan orang yang menyebutnya bersandiwara ke Bareskrim Polri, salah satunya politikus PSI, Guntur Romli. Keluar dari Gedung Bareskrim Polri di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Subkhan sempat meluapkan emosinya.

"Sangat kecewa, saya petani kok di-bully seperti ini. Saya punya harga diri, petani itu sudah saatnya mulia, tuannya negara, kenapa dibully seperti ini, belum tahu mereka itu saat ini saya terpuruk sekali. Nggak terima saya sama Guntur Romli," ujar Subkhan, Jumat (15/2/2019).

Subkhan berharap, laporannya diterima dan diproses hingga tuntas. Bahkan dia ingin Guntur dijebloskan ke penjara karena telah menuduhnya bersandiwara.

"Iya harus masuk penjara," ucapnya dengan nada tinggi sebelum masuk mobil dan meninggalkan awak media.

Pengacara Subkhan, Muhammad Fayyadh menuturkan, laporannya belum diterima oleh petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri. Pihaknya diminta konsultasi terlebih dulu dengan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terkait perkara yang akan dilaporkannya.

"Setelah ada rekomendasi dari tim Siber baru ditangani di sini, tetap bikin LP-nya di sini tapi harus rekomendasi tim Siber yang ada di Tanah Abang," ucap Fayyadh.

Dalam laporan itu, Fayyadh telah membawa barang bukti berupa screenshot atau tangkapan cuitan Guntur Romli yang menyebut kliennya bersandiwara. Guntur disebut melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-undang 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Karena dia menuduh klien saya ini mengaku-ngaku petani juga ngaku-ngaku bersandiwara nangis-nangis terhadap cawapres. Padahal dia sekarang sebagai Ketua Kelompok Tani dan juga Sekretaris Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani)," katanya.
SUMBER © OPOSISINEWS.COM

Minggu, 10 Februari 2019

Kader PDIP Rugikan Negara Rp 5,8 T, BPN: Ini Bukti Revolusi Mental

 Kasus korupsi kader PDIP yang menjadi Bupati Kota Waringin Timur Supian Hadi yang telah merugikan negara sebesar Rp 5,8 triliun jadi sorotan masyarakat. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki secara tuntas aliran dana haram tersebut.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Suhud Aliyudin menduga dana korupsi yang telah merugikan negara sebesar Rp 5,8 triliun itu mengalir ke pihak lain. Atas dasar itu, dia meminta lembaga antirasuah jeli untuk menganalisis aliran dana tersebut.

"Kasus korupsi kotim (Kotawaringin Timur) harus diutus tuntas kemana saja uang korupai itu mengalir. Harus disidik secara transparan dan terbuka kepada publik. Tidak mungkin uang sebanyak itu dinikmati sendiri oleh  pelaku," kata Suhud saat dihubungi, Minggu (10/2).

Menurut Suhud, jumlah angka korupsi yang dilakukan oleh anak buah Megawati Soekarnoputri itu dinilainya sangat fantastis. Praktik ini pun semakin menegaskan pernyataan Prabowo soal korupsi di Indonesia yang telah mencapai stadium 4.

"Artinya, praktik korupsi oleh pejabat publik sudah berada pada tingkat berbahaya karena merusak negara," terangnya.

Di sisi lain, kata dia, praktik korupsi yang dilakukan oleh Supian juga menunjukkan bahwa revolusi mental yang dilakukan oleh Jokowi telah gagal. Program yang menjadi adandalan Jokowi pada pilpres 2014 itu dinilai telah gagal menekan angka korupsi.

"Artinya sudah jelas, Kader PDIP korupsi dan ini hasil Revolusi Mental Jokowi. Yang hanya sebatas jargon. Program itu dalam 4 tahun ini terbukti tak memberikan dampak signifikan bagi gerakan pemberantasan korupsi," pungkasnya. [JP]
SUMBER © OPOSISINEWS.COM

#KapanBosSaracenDitangkap Jadi Trending Topic

Netizen masih ramai mengomentari Permadi Arya atau populer dengan nama Abu Janda setelah tindakan Facebook memblokir akun dan fanspage miliknya.

Akun dan Fanspage Abu Janda dianggap berkaitan dengan sindikat Saracen.

Facebook menegaskan, dalam daftar blokir tersebut, akun Permadi Arya termasuk yang masuk dalam daftar Saracen.


Tanda pagar (tagar) #KapanBosSaracenDitangkap pun jadi trending topic di media sosial Twitter.

Akun @mpuanon minta @DivHumas_Polri menangkap Bos Saracen.

"Ayo @DivHumas_Polri bergerak!
#KapanBosSaracenDitangkap," cuit akun @mpuanon yang menyertakan gambar kartun mirip Abu Janda.

Hal senada disampaikan akun @ekowBoy yang meminta Kapolri bertindak.

"KAPOLRI TITO:
KASUS SARACEN AKAN DIKEMBANGKAN,
SIAPUN YANG TERLIBAT AKAN DITANGKAP!

Abu Janda Bos Saracen ditangkap dong Prof Tito, jangan sampai ada kesan peliharaan rezim yang rugi institusi anda! #KapanBosSaracenDitangkap," ujar @ekowBoy menyertakan video pernyataan Kapolri Tito saat isu Saracen terjadi.

SUMBER © OPOSISINEWS.COM     

Jubir BPN: Polisi Diam, Pidato 'Marah' Jokowi soal Saracen Hanya Pura-pura

Presiden Jokowi sendiri resah dengan keberadaan kelompok Saracen.

Bahkan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Indonesia itu telah memerintahkan Kapolri agar mengusut tuntas kelompok Saracen hingga ke akar-akarnya.

Jurubicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean mengingatkan, sudah sepatutnya polisi menjalankan perintah presiden berdasarkan penjelasan pihak Facebook terkait penutupan akun dan Fanspage milik Permadi Arya alias Abu Janda.

Menurut dia, jika polisi diam saja justru memperkuat kecurigaan Saracen buatan pemerintah.

"Berarti waktu Pak Jokowi dengan mimik serius dan marah terkait Saracen yang waktu itu dia bilang sangat jahat dan sadis ya saya berfikir itu retorika belaka, pura-pura marah, karena pendukungnya lah yang terlibat di Saracen," ucap Ferdinand kepada Kantor Berita Politik RMOL, MinggU (10/2).

Ada sekitar 207 halaman, 800 akun Facebook, 546 grup, serta 208 akun Instagram Indonesia yang dihapus  Facebook Inc. Beberapa akun di antaranya selain milik Permadi Arya (halaman), juga Kata Warga (halaman), Darknet ID (halaman), berita hari ini (Grup), ac milan indo (Grup).

Head of Cybersecurity Policy Nathaniel Gleicher, melalui keterangan resminya, menyatakan bahwa ratusan akun yang dihapus tersebut berhubungan dengan sindikat Saracen.

"Sudah selayaknya ditindaklanjuti menjadi pelanggaran hukum yang luar biasa jahatnya menurut Pak Jokowi. Jadi sekali lagi kita meminta kepolisian untuk menindak lanjuti informasi awal yang diberikan pihak Facebook tersebut,” tegas Ferdinand.

Kepolisian, menurut Ferdinand, tidak bisa mengabaikan begitu saja informasi Facebook tersebut karena Saracen telah menebarkan fitnah dan hoax yang sangat kejam.

"Kita tunggu langkah konkret dari kepolisian atas penutupan akun-akun tersebut," pungkasnya.[rmol]
SUMBER © OPOSISINEWS.COM

Sabtu, 09 Februari 2019

13 Pejabat Kementerian PUPR Kembalikan Duit Suap, Segini Nilainya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerima pengembalian uang sebanyak Rp 3 miliar terkait kasus dugaan suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR. Adapun, uang itu diduga dikembalikan oleh 13 orang pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek SPAM.

"Dalam sepekan ini, 13 orang PPK pada proyek-proyek SPAM di Kementerian PUPR telah mengembalikan uang ke penyidik sejumlah Rp 3 miliar," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (8/2).

Namun, mantan aktivis ICW ini tak menyebut identitas pihak yang mengembalikan uang tersebut. Dia hanya menyebut sebagian orang yang mengembalikan masih berstatus sebagai saksi.

"Yang mengembalikan itu ada unsur saksi dan lain. Saya belum bisa menyampaikan rincinya," tambah Febri.

Atas pengembalian uang tersebut, pihaknya begitu mengapresiasi. Dia pun berharap, pihak lain yang diduga ikut menerima uang terkait proyek SPAM untuk bisa mengembalikannya ke KPK.

Saat ini, KPK memang sedang menangani kasus dugaan suap terkait proyek SPAM. Ada delapan tersangka dalam kasus ini, yaitu diduga sebagai pemberi Budi Suharto, Dirut PT WKE; Lily Sundarsih, Direktur PT WKE; Irene Irma, Direktur PT TSP; dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP.

Sedangkan tersangka diduga sebagai penerima Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, Kepala Satker SPAM Strategis/ PPK SPAM Lampung; Meina Woro Kustinah, PPK SPAM Katulampa; Teuku Moch Nazar, Kepala Satker SPAM Darurat; dan Donny Sofyan Arifin, PPK SPAM Toba 1.

Ketika awal proses penyidikan, KPK menyebut proyek yang diduga terkait dengan kasus ini ialah pembangunan SPAM tahun 2017-2018 di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Selain itu, ada dua proyek lain yang diatur lelangnya, yakni pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulteng.

Jumlah proyek yang diduga terindikasi suap kemudian bertambah dalam proses penyidikan ini. Menurut KPK, ada 20 proyek SPAM di Kementerian PUPR yang diduga ada indikasi suap.

Namun, hingga detik ini KPK baru menelusuri jumlah suap yang diduga diterima para pejabat Kementerian PUPR itu ialah Rp 5,3 miliar, USD 5.000, dan SGD 22.100. Uang itu diduga merupakan bagian fee 10 persen dari total nilai proyek Rp 429 miliar yang dipegang oleh dua perusahaan yakni PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP).
SUMBER © OPOSISINEWS.COM  

Fahri Hamzah: Ketua Saracen Sudah Ketahuan, Tangkap Dong!

Dalam rilis resmi yang dikeluarkan pada 31 Januari 2019, Kepala Kebijakan Keamanan Siber Facebook Nathaniel Gleicher menjelaskan pihaknya telah menghapus ratusan akun yang tergabung dalam jaringan Saracen salah satunya adalah akun Permadi Arya (Abu Janda).

Rilis lengkap: Taking Down Coordinated Inauthentic Behavior in Indonesia
https://newsroom.fb.com/news/2019/01/taking-down-coordinated-inauthentic-behavior-in-indonesia/

Terkait data resmi yang dirilis Facebook tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menuntut aparat bertindak.

Berikut pernyataan Fahri Hamzah di akun twitternya (9/2/2019):

~ Pagi2 saya berpikir sebaiknya penegak hukum segera bertindak. Isu #Seracen yg dituduhkan kepada kelompok lain dan tidak terbukti itu telah mencoreng nama penegak hukum. Sekarang ketua biang keroknya sudah ketahuan ya tangkap dong.

~ Dalam hingar bingar pertarungan politik ini, yang paling harus kita jaga dan pertahankan adalah Aparat Penegak Hukum. Jangan sampai mereka diseret masuk gelanggang dan ikut bertarung. Jangan mau dipuji oleh orang gila yang punya motif uang dibalik politik.

~ Ada kelompok, yang setiap hari memuji Aparat Penegak Hukum lalu menjejali keharusan advokasi kepada suatu kelompok yang kadang fiktif. Dan Aparat Penegak Hukum kita terseret memburu pepesan kosong. Dari luar lalu kita melihat, kok ada yang tidak adil dan tidak benar. Kita harus ingatkan.

~ Biarlah kita mengambil resiko dianggap tidak mendukung Aparat Penegak Hukum daripada kita terlibat merusaknya. Kecintaan kita pada Aparat Penegak Hukum adalah cinta mati. Karena kita tidak punya alternatif. Bangsa dengan Aparat Penegak Hukum tidak dihormati adalah bangsa diambang perang saudara. Kita gak mau.

~ Saya mohon maaf akan membuat kritik terus kepada penegak hukum jika nampak mulai terseret arus seperti dalam kasus #Seracen yang bahkan telah membawa presiden @jokowi bikin komentar seolah ada. Sekarang malah berbalik. Ada 'orang gila' rupanya di sebelah sana.

~ Orang gila jangan dibiarkan berkeliaran, apalagi yang telah mengumumkan diri sebagai orang gila, dengan mengumumkan berita bohong yg dia ciptakan sendiri, bukan karena dibohongi orang. Banyak yg beginian sepertinya dibiarkan, sementara seniman dan politisi kena buru.

~ Mari kita dukung penegak hukum kita untuk segera bergeser ke tengah. Hadirlah di tengah rakyat sendiri. Jangan hidup dalam fantasi yang dibuat orang lain. Mari luruskan yang nampak bengkok dan jangan takut berkata benar apapun resikonya. Ini jihad, jangan takut!

~ Kita sayang polisi, kita cinta jaksa yang bersih dan lurus mandiri. Kita cinta hakim yang punya integritas dan tegak lurus sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Tapi, caranya adalah dgn berkata benar bukan dgn memuji meski salah dan salah arah. Kita hrs ikhlas mencintai!

~ Apabila karena mencintai kita terluka, biarlah. Keikhlasan diuji di situ. Asalkan negara ini tetap ada bersama aparat yang dihormati dan dihargai. Apa gunanya pesta hura2 dibatas kematian jiwa bangsa berupa aparat negara yang culas dan berkhianat pada kebenaran sejati.

~ Inilah yang diingatkan #BungKarno dulu, “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Tapi perjuangan kalian akan lebih berat, karena melawan saudara sendiri,” itulah yang pernah dikatakan Ir. Soekarno, presiden pertama Kita. Bersabarlah bangsaku. Sekian.

(Dari twitter @Fahrihamzah Sabtu 9/2/2019)


SUMBER © OPOSISINEWS.COM     

Terlibat Saracen Sebarkan Hoaks, Polisi Harus Tangkap & Penjarakan Abu Janda

Aparat kepolisian harus menangkap dan memenjarakan Abu Janda alias Permadi Arya karena terlibat hoaks dan menyebarkan kebencian.

“Berdasarkan keterangan resmi Facebook, Abu Janda alias Permadi Arya terlibat Saracen yang menyebarkan hoaks dan kebencian. Dari keterangan Facebook ini, polisi bisa menangkap dan memasukkan penjara Abu Janda,” kata aktivis Politik Rahman Simatupang kepada suaranasional, Sabtu (9/1/2019).

Kata Rahman, polisi harus menununjukkan sikap profesional dalam menyikapi kasus Saracen yang melibatkan Abu Janda. “Selama ini ada pandangan negatif aparat kepolisian dalam menyikapi laporan masyarakat terhadap Abu Janda,” jelas Rahman.

Selain itu, menurut Rahman, keterangan resmi Facebook keterlibatan Abu Janda dalam keterlibatan Saracen menjadi bukti pendukung Jokowi menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian.

“Selama ini tuduhan Saracen kepada pendukung Prabowo di pengadilan tidak terbukti. Asma Dewi di pengadilan diputuskan bersalah bukan atas dasar Saracen, tetapi ujaran koplak dan edun kepada penguasa,” jelas Rahman. [snc]
SUMBER © OPOSISINEWS.COM

Hukum Tajam ke Lawan dan Ramah ke Kawan, Prabowo Akan Benahi, Komitmen Prabowo-Sandi Menghadirkan Hukum Yang adil dan Berkeadilan

Solo - Beberapa anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) tersangkut kasus hukum. Juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak mengkritik pemerintah penegakan hukum di Indonesia.

"Kritik paling keras kami pada hari ini adalah penegakan hukum yang tajam kepada lawan dan ramah kepada kawan," kata Dahnil dalam jumpa pers usai rapat internal BPN di Hotel Lorin, Karanganyar, Jumat (8/2/2019).

Apalagi menurutnya, kasus hukum yang menimpa anggota BPN sebenarnya tidak terkait tindak pidana. Dia menyebut hal tersebut sebagai kriminalisasi.

"Justru nuansanya kriminalisasi atau dicari-cari. Kami naik mobil kalau spionnya kurang benar bisa ditangkap juga," ujar dia.

Penegakan hukum ini, kata Dahnil, nantinya akan menjadi pekerjaan rumah yang akan dituntaskan Prabowo-Sandi jika terpilih.

"Ini komitmen Prabowo-Sandi bagaimana menghadirkan hukum yang adil dan berkeadilan. Itu adalah PR yang ingin kami benahi ketika Prabowo-Sandi memerintah," katanya.

Seperti diketahui, beberapa anggota BPN yang tersangkut kasus hukum adalah Dahnil Anzar Simanjuntak yang terkait dugaan korupsi dana kemah kebangsaan. Kemudian Ahmad Dhani yang sudah divonis hukuman 1,5 tahun terkait kasus ujaran kebencian.

Yang paling baru ialah Wakil Ketua BPN yang juga Ketua PA 212 Slamet Ma'arif. Dia diduga melakukan kampanye saat menjadi pembicara tablig akbar PA 212 di Solo.
SUMBER © OPOSISINEWS.COM  

Jumat, 08 Februari 2019

Bupati Kader PDIP Korupsi Rp 5,8 T, Demokrat: Aji Mumpung Selagi Berkuasa

Kasus suap yang dilakukan oleh Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi dikecam banyak pihak. Bukan tanpa sebab, kader PDI Perjuangan itu diduga telah merugikan negara dengan angka yang fantastis dari praktik haramnya tersebut, yakni Rp 5,8 triliun.

Tindak korupsi yang dilakukan kader PDIP ini pun langsung menuai komentar dari Politikus Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahean. Menurutnya, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Supian bisa dikategorikan sebagai mega korupsi. Sekaligus, kasus ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai sangat koruptif.

"Rp 5,8 T ini sangat fantastis. Ini menjadi gambaran nyata betapa kekuasaan sekarang sangat korup," kata Ferdinand kepada JawaPos.com, Jumat (8/2).

Dia mencatat, tertangkapnya anak buah Megawati ini menambah daftar panjang kader PDIP yang telah tertangkap korupsi. Bahkan, Ferdinand menegaskan, partai berlambang banteng moncong putih itu sangat jelas terbukti memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

"Bupati kader PDIP ini bisa mencuri uang negara dalam jumlah sangat besar. Ini menunjukkan bahwa partai penguasa PDIP yang juga, partainya Jokowi memanfaatkan kesempatan. Aji Mumpung selagi berkuasa," tuturnya.

Di sisi lain, kata dia, kejadian ini bisa dapat menjadi penegasan bahwa pernyataan Prabowo soal kebocoran anggaran sebesar 25 persen merupakan kejadian yang nyata. Hal itu semakin diperkuat dengan data KPK yang menyebutkan bahwa korupsi di daerah bisa mencapai 40 persen.

"Ini menjadi masuk akal dan sangat layak dipercaya. Jadi, Terbukti, apa yang disampaikan oleh Prabowo bukan isu, bukan tuduhan tapi ada fakta-faktanya. Jadi Jokowi sebaiknya memeriksa diri dan internal apakah memang sudah benar bersih atau cuma pura-pura bersih saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi  sebagai tersangka kasus suap yang diduga menyebabkan keuangan negara rugi triliunan rupiah.

Dalam kasus ini, Supian Hadi yang sekarang masih menjabat bupati untuk periode 2016-2021, diduga menerima sejumlah uang dan fasilitas untuk mempermudah penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur kepada tiga perusahaan.

Ketiga perusahaan itu adalah PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Billy Indonesia (BI), dan PT Aries Iron Mining (AIM). Sehingga diduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 5,8 triliun dan US$711 ribu (Rp 9,94 miliar). yang dihitung dari hasil produksi pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT FMA, PT BI dan PT AIM.

Laode juga menyatakan kasus ini merupakan salah satu kasus yang terhitung menyebabkan kerugian negara cukup besar. Kasus SH disebut bisa dibandingkan dengan kasus besar lain yang pernah ditangani KPK. Setara bila dibandingkan dengan kasus lain yang pernah ditangani KPK seperti e-KTP (Rp 2,3 Triliun) dan BLBI (Rp 4,58 Triliun).

Laode menjelaskan, SH sebagai Bupati Kotawaringin untuk periode 2010-2015, diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang dimilikinya.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sesuai peraturan dikatakan mampu menyebabkan kerugian perekonomian negara. Menurut para ahli, kerugian negara disebabkan dari hasil produksi yang diperoleh secara melawan hukum, kerusakan lingkungan hidup, dan kerugian hutan.

Dalam kasus ini Supian Hadi diduga menerima satu unit mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 710 juta, mobil Hummer H3 senilai Rp 1.350.000.000, dan uang sebesar Rp500 juta.

Atas dugaan tersebut, Supian Hadi disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. [JP]
SUMBER © OPOSISINEWS.COM

Ada Dugaan Korupsi Bupati Kotim Rp5,8 Triliun Mengalir ke Elit PDIP

Ada dugaan korupsi Bupati Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Supian Hadi Rp 5,8 triliun mengalir elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Demikian dikatakan pengamat politik Muslim Arbi, Jumat (8/1/2019).  “Supian Hadi itu kader PDIP tentunya ada dugaan setoran ke elit PDIP,” ungkapnya, dikutip dari Suaranasional.

Kata Muslim, Supian Hadi harus terbuka mengungkap elit PDIP yang menerima aliran dana dari hasil korupsinya. “Bisa juga PPTAK melihat aliran dana dari rekening Supian Hadi. Semua tercatat dan bisa dilihat,” ungkap Muslim.

Muslim mengatakan, korupsi Supian Hadi yang mencapai Rp5,8 triliun sepi dari pemberitahuan dan tidak ada kecaman dari anggota partai koalisi pemerintah. “PSI yang katanya antikorupsi diam saja,” ujar Muslim.

KPK menduga Supian menyalahgunakan kewenangannya terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) pada tiga perusahaan. Ketiga perusahaan yang dimaksud ialah PT FMA (PT Fajar Mentaya Abadi), PT BI (Billy Indonesia), dan PT AIM (Aries Iron Mining).

Supian diduga menerbitkan IUP meski ketiga perusahaan itu belum melengkapi persyaratan yang seharusnya. Dugaan kerugian negara Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu itu disebut KPK berasal dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, serta kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan. (snc)
SUMBER © OPOSISINEWS.COM

Tim Pengacara Muslim Cemas Ketua PA 212 Dikriminalisasi

Jakarta - Ketua Pembina Tim Pengacara Muslim Mahendradatta cemas Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif dikriminalisasi oleh aparat kepolisian dalam dugaan kasus pelanggaran kampanye rapat umum di luar jadwal. Dia cemas sehingga memutuskan untuk turun tangan menjadi pengacara Slamet.

Slamet baru saja diperiksa di Mapolres Surakarta sebagai saksi. Dia dilaporkan karena diduga kampanye rapat umum di luar jadwal saat tabligh Akbar di Solo, Jawa Tengah.

"Tentu cemas kriminalisasi, makanya saya sekarang tampil langsung," ujar Mahendradatta saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Mahendradatta mengatakan ada sejumlah keganjilan dalam dugaan kasus yang membelit Slamet.

Mulanya, kata Mahendradatta, Slamet dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Solo. Namun, dia mengatakan Slamet tidak diklarifikasi hadir ebagai apa di acara tabligh Akbar oleh Bawaslu.

Mahendra menyebut Bawaslu pun belum mengklarifikasi isi acara tabligh Akbar itu sendiri. Bawaslu, lanjutnya, tidak mengklarifikasi apakah acara tersebut memang untuk kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atau bukan kepada Slamet. Namun, Mahendradatta mengatakan  Bawaslu justru langsung melanjutkan proses hukum ke Polres Surakarta.

"Tapi semua akibat Bawaslu Solo yang main meneruskan proses saja," kata Mahendradatta.

Mahendradatta lalu menyinggung soal batasan - batasan kampanye berupa rapat umum. Dia menegaskan bahwa Slamet hadir dalam acara tabligh Akbar. Bukan kampanye terbuka atau rapat umum Paslon 02 Prabowo-Sandi.

"Tabligh Akbar sama dengan Rapat Umum? Lihat saja foto-foto tabligh akbar solo, mana yg menunjukkan itu kampanye?" Ucap Mahendradatta.

Mahendradatta lalu menjelaskan bahwa Slamet juga belum resmi menjadi anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Dia menyebut Slamet belum diminta persyaratan seperti fotocopy KTP serta mengisi surat kesediaan menjadi anggota BPN.

Menurut Mahendradatta, hal itu menjadi aneh ketika Slamet diduga melanggar aturan kampanye karena ketua PA 212 itu sendiri belum menjadi anggota timses.

"Tetapi kalau dia mendukung Paslon 02 benar karena sejalan dengan Ijtima Ulama dimana PA212 ikut didalamnya," ujar Mahendradatta.

Ketua Divisi Hukum PA 212 Damai Hari Lubis mengatakan hal serupa. Damai mengatakan Slamet tidak tahu bahwa dirinya adalah anggota timses paslon 02. Slamet justru baru tahu dari pemberitaan di media massa.

Damai mengatakan Slamet juga belum menyetujui dirinya dijadikan anggota timses.  Bahkan, kata Damai, Slamet sudah menjelaskan  hal itu saat proses hukum masih berjalan di Bawaslu Solo.

"Pembentukan Timses termasuk ikatan hukum di dalamnya memiliki sifat ad.hoc," tutur Damai.

"Bila peristiwa hukum a quo ditindak lanjuti proses perkaranya, maka penyidik polri telah merusak tatanan atau sistem hukum dan penegakan hukum serta utamanya mencedari rasa keadilan masyarakat," lanjutnya.

Diketahui, Slamet baru saja diperiksa di Mapolres Surakarta atas dugaan kampanye rapat umum di luar jadwal. Dia diduga melanggar pasal 492 dan 521 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Semua bermula ketika Slamet menghadiri acara tabligh Akbar di Solo, Jawa Tengah. Tim kampanye Jokowi-Ma'ruf setempat kemudian melaporkan Slamet ke Bawaslu Solo. Mereka menilai Slamet telah mengucapkan hal-hal bermuatan kampanye Paslon 02.

Bawaslu lantas memproses laporan dengan memeriksa saksi. Bawaslu juga berkoordinasi  dengan sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu). Mereka menyimpulkan bahwa kasus Slamet tergolong dalam ranah pidana pemilu kemudian melimpahkan berkas ke Polres Surakarta.
SUMBER © OPOSISINEWS.COM   
loading...
© Copyright 2019 OposisiNews | All Right Reserved