Ekonomi

Minggu, 24 Februari 2019

Jokowi Beberkan Untungnya RI Punya Unicorn Terbanyak di ASEAN

Calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia memiliki unicorn terbanyak di Asia Tenggara. Unicorn sendiri perusahaan rintisan dengan valuasi lebih US$ 1 miliar.

Jokowi bilang, dengan unicorn terbanyak memberi manfaat usaha kecil untuk masuk ke pasar global.

"Indonesia memiliki unicorn terbanyak di Asia Tenggara yang telah memberikan manfaat bagi jutaan usaha kecil untuk masuk pasar nasional regional serta global," kata Jokowi saat pidato 'Optimisme Indonesia Maju' Konvensi Rakyat, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019).

Jokowi mengatakan, dirinya akan memberikan banyak beasiswa untuk pendidikan digital ini. Dengan begitu, diharapkan mendorong berkembangnya perusahaan rintisan.

"Kita telah memberikan digital talent scholarship untuk sebanyak 1.000 orang di 2018 dan kita targetkan hingga 20.000 orang di 2020 nanti," ujarnya.

"Saya yakin akan semakin banyak startup yang lahir di Indonesia melalui berjejaring bertukar pikiran dan diskusi ide dan saling percaya bekerja sama," tutupnya.

Jokowi Beberkan Utungnya RI Punya Unicorn Terbanyak di ASEAN

Kamis, 21 Februari 2019

Prabowo Selamatkan Negara dari Kebangkrutan, Ini Penjelasannya

Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan lahan yang merupakan aset negara yang disebut-sebut Jokowi tersebut justru diselamatkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

“Prabowo memperoleh aset tersebut melalui lelang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 2004,” katanya kepada wartawan.

Dirinya menegaskan, lahan yang dikelola itu bukan milik pribadi Prabowo, melainkan aset perusahaan dengan sertifikat hak guna usaha (HGU) terdiri atas hutan tanaman industri dan hak pengusahaan hutan.

“Lahan yang disebut Jokowi itu merupakan aset yang diselamatkan Prabowo. Saya tahu persis prosesnya,” tegas Hashim soal kepemilikan ratusan ribu hektare lahan Prabowo di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur.

Hashim menuturkan semua lahan itu milik negara dan diberikan kepada pengusaha-pengusaha untuk dikelola dengan rentang waktu yang berbeda-beda, ada yang 30 tahun, 35 tahun, dan bisa diperpanjang.

“Prabowo yang menyelamatkan dari kebangkrutan pada tahun 2004 dan lahan itu semua bukan milik pribadi Prabowo,” demikian Hashim. 
SUMBER © OPOSISINEWS.COM 

Pakar Ekonomi Nilai Jokowi Permainkan Rakyat

Jelang Pemilu 2019, capres petahana Joko Widodo (Jokowi) kerap mempermainkan rakyat dengan kebijakan tarik ulur subsidi.

Hal itu disampaikan oleh pakar ekonomi Anthony Budiawan saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandi, Jl. Sriwijaya No.35, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (20/2).

“APBN kita pendapatannya kecil sehingga redistribusi pendapatan itu tidak berjalan malah yang sekarang dari rakyat itu banyak yang disedot dari rakyat kecil itu. Misalnya listrik 450 VA dihapus, ya sekarang katanya masih ada subsidi ada 450 kan, tapi anda tidak bisa masang 450 udah dihapus itu kan cuma akal-akalan aja gitu,” ungkap Anthony.

Baru menjelang Pilpres ini, subsidi-subsidi yang tadinya dicabut kemudian diberikan lagi kepada rakyat. “Kemudian diberikan lagi nih subsidi-subsisdi. Ini kan mempermainkan masyarakat, seolah-olah menjadi komoditas politik,” tegasnya.

Dia menegaskan agar presiden jujur bekerja untuk kepentingan rakyat. Jangan hanya terlihat pro rakyat ketika sudah mendekat pemilu.
“Kalau pro rakyat ya harus pro rakyat kalah dulu gitu (tarik subsidi) sekarang pas mau mendekati pemilu, seolah-olah pro rakyat dengan memberikan subsidi,” pungkasnya.
SUMBER © OPOSISINEWS.COM 

Selasa, 19 Februari 2019

Impor Beras Naik 2,5 Kali Lipat, Jokowi Justru Bilang Turun

Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin membantah pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang menyebut bahwa impor beras sejak 2014 terus menurun. Bustanul mengutip data dari Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Februari 2019.

Dari data itu, impor beras sejak 2015 hingga 2018 ternyata melonjak 160 persen atau lebih dari 2,5 kali lipat.  "Begitu disampaikan soal beras itu, itu ga benar, dari data bulanan yang saya kumpulkan ga benar, Jokowi bilang menurun, entah siapa yang bilangin itu," kata dia dalam diskusi di Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta Pusat, Senin, 18 Februari 2019.

Pada kuartal IV 2014, Indonesia mengimpor sebanyak 503 ribu ton dengan nilai US$ 239 juta. Untuk diketahui, Jokowi mulai menjabat sebagai presiden pada awal kuartal IV yaitu 20 Oktober 2014. Tahun 2015, impor besar naik 71 persen menjadi 861 ribu ton atau setara US$ 351 juta.

Di tahun 2016, impor beras kembali melonjak 49 persen menjadi 1,2 juta ton dengan nilai sebesar US$ 531 juta. Impor sempat turun drastic 75 persen di tahun 2017 menjadi hanya 311 ribu ton dengan nilai US$ 143 juta. Namun tahun berikutnya, 2018, impor melonjak drastis hampir 624 persen menjadi 2,2 juta ton dengan nilai US$ 1 miliar.

Tak sampai di situ, kebijakan impor beras di era pemerintahan Jokowi juga diwarnai oleh ketidaksepahaman antara anak buahnya. Pada 11 Januari 2018, terjadi kenaikan harga beras medium di sejumlah titik di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Saat itulah Enggar menyatakan pemerintah impor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand sambil menunggu panen raya Februari-Maret 2018. "Saya tidak mau mengambil resiko kekurangan pasokan," kata Enggar.

Tapi sehari kemudian, Kementerian Pertanian mempertanyakan alasan Kementerian Perdagangan mengimpor 500 ribu ton beras. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Sumarjo Gatot Irianto, mengatakan sampai saat ini produksi beras masih mencukupi kebutuhan nasional. "Kami tidak bisa memahami mengapa Menteri Perdagangan sebelumnya membuat pernyataan tidak mengimpor, tapi sekarang balik arah," kata dia kepada Tempo.

September 2018, giliran Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso yang kesal dengan pernyataan Enggar saat Enggar pemerintah tengah mengimpor beras. Enggar kala itu menyebut urusan sewa gudang beras untuk menampung beras impor bukanlah menjadi tugasnya.

Mendengar hal itu, Budi yang akrab dipanggil Buwas mengatakan bahwa urusan ini harusnya menjadi tugas bersama instansi pemerintah. “Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, mata mu! Itu kita kan sama-sama negara,” kata dia di Kantor Bulog, Jakarta Selatan, Rabu, 19 September 2018.
SUMBER © OPOSISINEWS.COM 

Analis Ekonom Belanda Nilai Jokowi Sebar Hoax Soal Ekonomi Indonesia

Jurnalis senior eks South China Morning Post sekaligus pakar ekonomi asal Belanda, Jake van der Kamp turut angkat bicara terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk tiga besar di dunia.

Bulan November 2016 lalu, pada sebuah kesempatan, Presiden Jokowi mengatakan ekonomi Indonesia berada di urutan ketiga setelah China dan India. “Kita termasuk ketiga tertinggi dunia setelah China, India, dan kita,” ungkap Jokowi dikutip dari Antara.

Menurutnya, klaim yang dilontarkan oleh presiden Jokowi itu tidak benar (hoax) setelah dirinya melakukan penelitian. Dirinya sempat terkejut dengan pernyataan Jokowi yang menyebut ekonomi Indonesia berada di rangking tiga dunia, sebelum akhirnya ia mengumpulkan data.

Van der Kamp menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia justru kalah jauh dari India, bahkan masih kalah dengan Mongolia, Timor Leste dan Papua Nugini untuk kawasan Asia. “Ketiga di dunia, benarkah itu? Dunia yang mana?” kata Van der Kamp dilansir dari Merdeka.

Khusus untuk wilayah Asia dia menghitung 13 negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan Indonesia yang hanya 5,02 persen. Antara lain India (7,5), Laos (7,4), Myanmar (7,3), Kamboja (7,2), Bangladesh (7,1), Filipina (6,9), China (6,7) Vietnam (6,2), Pakistan (5,7), Mongolia (5,5), Palau (5,5), Timor Leste (5,5) dan Papua Nugini (5,4).

“Tentunya Indonesia merupakan negara padat dengan 261 juta rakyatnya. Kami tidak bisa benar-benar membandingkannya dengan seperti Timor atau Palau. Jadi mari kita tarik garis di angka 200 juta orang atau lebih,” lanjutnya.

Dengan begitu hanya ada enam negara di dunia, khususnya untuk pertumbuhan ekonomi, Indonesia berada di posisi paling bawah dari keenamnya jauh di belakang India, China dan Pakistan. Coba potong lagi jadi 100 juta orang atau lebih maka anda tidak akan menemukannya. Terbawah lagi.

Untuk itu kolomnis yang memulai karir di South China Morning Post tahun 1987 itu menyarankan agar Jokowi tak menyebar informasi yang tidak benar (hoax). Dirinya juga mengaku heran dengan kecenderungan para politikus yang kerap menggunakan angka produk domestik bruto (GDP) sebagai acuan untuk mengklaim capaian ekonomi mereka terbaik, padahal belum tentu demikian.

Bila merujuk pada data pertumbuhan ekonomi Indonesia terakhir, prosentase pertumbuhan Indonesia sangat memiriskan. Dimana Indonesia kalah telak dalam bersaing dengan Kamboja, Filipina, Laos dan Myanmar yang notabenenya tak memiliki kekayaan sumber energi dan alam yang melimpah.

Laporan terakhir quartal pertama pemerintahan Jokowi 2014 lalu, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 5,21 persen, sedang di quartal kedua turun menjadi 5,12 persen. Sementara itu, Kamboja pada quartal pertama capai 7,2 persen, Laos 7,6 persen dan Myanmar 6,5 persen. Realitas ini tentu merupakan tamparan keras, mengingat ekonomi Indonesia hari ini masih berjalan terseok-seok. (“)

Minggu, 17 Februari 2019

Beda Dengan Fakta! Jokowi Sebut Impor Jagung 2018 hanya 180 Ribu Ton, Padahal Menurut BPS 737,22 ribu Ton

Jakarta - Presiden Joko WIdodo (Jokowi) menyampaikan bahwa impor jagung Indonesia berkurang drastis pada tahun 2018. Sebelumnya, pada 2014 Indonesia impor 3,5 juta ton jagung, dan di 2018 hanya impor 180.000 ton.

"Kita ingat di 2014 kita masih impor 3,5 juta ton jagung, tahun 2018 kita hanya import 180 ribu ton jagung. Artinya ada produksi 3,3 juta ton yg telah dilakukan petani, ini sudah lompatan besar," ujar Jokowi dalam Debat Capres Jilid 2 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Lalu benarkah data yang disampaikan Jokowi?

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) impor jagung sepanjang tahun 2018 mencapai 737,22 ribu ton dengan nilai US$ 150,54 juta.

Sementara, Kementerian Perdagangan (Kemendag) tercatat telah menerbitkan surat persetujuan impor (PI) jagung 100.000 ton. Impor jagung ini merupakan rekomendasi dari Kementerian Pertanian yang diputuskan dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jumat (2/11/2018) silam.
SUMBER © OPOSISINEWS.COM
loading...
© Copyright 2019 OposisiNews | All Right Reserved