Ekonomi

Minggu, 24 Februari 2019

Jokowi Beberkan Untungnya RI Punya Unicorn Terbanyak di ASEAN

Calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia memiliki unicorn terbanyak di Asia Tenggara. Unicorn sendiri perusahaan rintisan dengan valuasi lebih US$ 1 miliar.

Jokowi bilang, dengan unicorn terbanyak memberi manfaat usaha kecil untuk masuk ke pasar global.

"Indonesia memiliki unicorn terbanyak di Asia Tenggara yang telah memberikan manfaat bagi jutaan usaha kecil untuk masuk pasar nasional regional serta global," kata Jokowi saat pidato 'Optimisme Indonesia Maju' Konvensi Rakyat, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019).

Jokowi mengatakan, dirinya akan memberikan banyak beasiswa untuk pendidikan digital ini. Dengan begitu, diharapkan mendorong berkembangnya perusahaan rintisan.

"Kita telah memberikan digital talent scholarship untuk sebanyak 1.000 orang di 2018 dan kita targetkan hingga 20.000 orang di 2020 nanti," ujarnya.

"Saya yakin akan semakin banyak startup yang lahir di Indonesia melalui berjejaring bertukar pikiran dan diskusi ide dan saling percaya bekerja sama," tutupnya.

Jokowi Beberkan Utungnya RI Punya Unicorn Terbanyak di ASEAN

Kamis, 21 Februari 2019

Prabowo Selamatkan Negara dari Kebangkrutan, Ini Penjelasannya

Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan lahan yang merupakan aset negara yang disebut-sebut Jokowi tersebut justru diselamatkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

“Prabowo memperoleh aset tersebut melalui lelang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 2004,” katanya kepada wartawan.

Dirinya menegaskan, lahan yang dikelola itu bukan milik pribadi Prabowo, melainkan aset perusahaan dengan sertifikat hak guna usaha (HGU) terdiri atas hutan tanaman industri dan hak pengusahaan hutan.

“Lahan yang disebut Jokowi itu merupakan aset yang diselamatkan Prabowo. Saya tahu persis prosesnya,” tegas Hashim soal kepemilikan ratusan ribu hektare lahan Prabowo di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur.

Hashim menuturkan semua lahan itu milik negara dan diberikan kepada pengusaha-pengusaha untuk dikelola dengan rentang waktu yang berbeda-beda, ada yang 30 tahun, 35 tahun, dan bisa diperpanjang.

“Prabowo yang menyelamatkan dari kebangkrutan pada tahun 2004 dan lahan itu semua bukan milik pribadi Prabowo,” demikian Hashim. 
SUMBER © OPOSISINEWS.COM 

Pakar Ekonomi Nilai Jokowi Permainkan Rakyat

Jelang Pemilu 2019, capres petahana Joko Widodo (Jokowi) kerap mempermainkan rakyat dengan kebijakan tarik ulur subsidi.

Hal itu disampaikan oleh pakar ekonomi Anthony Budiawan saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandi, Jl. Sriwijaya No.35, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (20/2).

“APBN kita pendapatannya kecil sehingga redistribusi pendapatan itu tidak berjalan malah yang sekarang dari rakyat itu banyak yang disedot dari rakyat kecil itu. Misalnya listrik 450 VA dihapus, ya sekarang katanya masih ada subsidi ada 450 kan, tapi anda tidak bisa masang 450 udah dihapus itu kan cuma akal-akalan aja gitu,” ungkap Anthony.

Baru menjelang Pilpres ini, subsidi-subsidi yang tadinya dicabut kemudian diberikan lagi kepada rakyat. “Kemudian diberikan lagi nih subsidi-subsisdi. Ini kan mempermainkan masyarakat, seolah-olah menjadi komoditas politik,” tegasnya.

Dia menegaskan agar presiden jujur bekerja untuk kepentingan rakyat. Jangan hanya terlihat pro rakyat ketika sudah mendekat pemilu.
“Kalau pro rakyat ya harus pro rakyat kalah dulu gitu (tarik subsidi) sekarang pas mau mendekati pemilu, seolah-olah pro rakyat dengan memberikan subsidi,” pungkasnya.
SUMBER © OPOSISINEWS.COM 

Selasa, 19 Februari 2019

Impor Beras Naik 2,5 Kali Lipat, Jokowi Justru Bilang Turun

Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin membantah pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang menyebut bahwa impor beras sejak 2014 terus menurun. Bustanul mengutip data dari Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Februari 2019.

Dari data itu, impor beras sejak 2015 hingga 2018 ternyata melonjak 160 persen atau lebih dari 2,5 kali lipat.  "Begitu disampaikan soal beras itu, itu ga benar, dari data bulanan yang saya kumpulkan ga benar, Jokowi bilang menurun, entah siapa yang bilangin itu," kata dia dalam diskusi di Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta Pusat, Senin, 18 Februari 2019.

Pada kuartal IV 2014, Indonesia mengimpor sebanyak 503 ribu ton dengan nilai US$ 239 juta. Untuk diketahui, Jokowi mulai menjabat sebagai presiden pada awal kuartal IV yaitu 20 Oktober 2014. Tahun 2015, impor besar naik 71 persen menjadi 861 ribu ton atau setara US$ 351 juta.

Di tahun 2016, impor beras kembali melonjak 49 persen menjadi 1,2 juta ton dengan nilai sebesar US$ 531 juta. Impor sempat turun drastic 75 persen di tahun 2017 menjadi hanya 311 ribu ton dengan nilai US$ 143 juta. Namun tahun berikutnya, 2018, impor melonjak drastis hampir 624 persen menjadi 2,2 juta ton dengan nilai US$ 1 miliar.

Tak sampai di situ, kebijakan impor beras di era pemerintahan Jokowi juga diwarnai oleh ketidaksepahaman antara anak buahnya. Pada 11 Januari 2018, terjadi kenaikan harga beras medium di sejumlah titik di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Saat itulah Enggar menyatakan pemerintah impor 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand sambil menunggu panen raya Februari-Maret 2018. "Saya tidak mau mengambil resiko kekurangan pasokan," kata Enggar.

Tapi sehari kemudian, Kementerian Pertanian mempertanyakan alasan Kementerian Perdagangan mengimpor 500 ribu ton beras. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Sumarjo Gatot Irianto, mengatakan sampai saat ini produksi beras masih mencukupi kebutuhan nasional. "Kami tidak bisa memahami mengapa Menteri Perdagangan sebelumnya membuat pernyataan tidak mengimpor, tapi sekarang balik arah," kata dia kepada Tempo.

September 2018, giliran Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso yang kesal dengan pernyataan Enggar saat Enggar pemerintah tengah mengimpor beras. Enggar kala itu menyebut urusan sewa gudang beras untuk menampung beras impor bukanlah menjadi tugasnya.

Mendengar hal itu, Budi yang akrab dipanggil Buwas mengatakan bahwa urusan ini harusnya menjadi tugas bersama instansi pemerintah. “Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, mata mu! Itu kita kan sama-sama negara,” kata dia di Kantor Bulog, Jakarta Selatan, Rabu, 19 September 2018.
SUMBER © OPOSISINEWS.COM 

Analis Ekonom Belanda Nilai Jokowi Sebar Hoax Soal Ekonomi Indonesia

Jurnalis senior eks South China Morning Post sekaligus pakar ekonomi asal Belanda, Jake van der Kamp turut angkat bicara terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk tiga besar di dunia.

Bulan November 2016 lalu, pada sebuah kesempatan, Presiden Jokowi mengatakan ekonomi Indonesia berada di urutan ketiga setelah China dan India. “Kita termasuk ketiga tertinggi dunia setelah China, India, dan kita,” ungkap Jokowi dikutip dari Antara.

Menurutnya, klaim yang dilontarkan oleh presiden Jokowi itu tidak benar (hoax) setelah dirinya melakukan penelitian. Dirinya sempat terkejut dengan pernyataan Jokowi yang menyebut ekonomi Indonesia berada di rangking tiga dunia, sebelum akhirnya ia mengumpulkan data.

Van der Kamp menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia justru kalah jauh dari India, bahkan masih kalah dengan Mongolia, Timor Leste dan Papua Nugini untuk kawasan Asia. “Ketiga di dunia, benarkah itu? Dunia yang mana?” kata Van der Kamp dilansir dari Merdeka.

Khusus untuk wilayah Asia dia menghitung 13 negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan Indonesia yang hanya 5,02 persen. Antara lain India (7,5), Laos (7,4), Myanmar (7,3), Kamboja (7,2), Bangladesh (7,1), Filipina (6,9), China (6,7) Vietnam (6,2), Pakistan (5,7), Mongolia (5,5), Palau (5,5), Timor Leste (5,5) dan Papua Nugini (5,4).

“Tentunya Indonesia merupakan negara padat dengan 261 juta rakyatnya. Kami tidak bisa benar-benar membandingkannya dengan seperti Timor atau Palau. Jadi mari kita tarik garis di angka 200 juta orang atau lebih,” lanjutnya.

Dengan begitu hanya ada enam negara di dunia, khususnya untuk pertumbuhan ekonomi, Indonesia berada di posisi paling bawah dari keenamnya jauh di belakang India, China dan Pakistan. Coba potong lagi jadi 100 juta orang atau lebih maka anda tidak akan menemukannya. Terbawah lagi.

Untuk itu kolomnis yang memulai karir di South China Morning Post tahun 1987 itu menyarankan agar Jokowi tak menyebar informasi yang tidak benar (hoax). Dirinya juga mengaku heran dengan kecenderungan para politikus yang kerap menggunakan angka produk domestik bruto (GDP) sebagai acuan untuk mengklaim capaian ekonomi mereka terbaik, padahal belum tentu demikian.

Bila merujuk pada data pertumbuhan ekonomi Indonesia terakhir, prosentase pertumbuhan Indonesia sangat memiriskan. Dimana Indonesia kalah telak dalam bersaing dengan Kamboja, Filipina, Laos dan Myanmar yang notabenenya tak memiliki kekayaan sumber energi dan alam yang melimpah.

Laporan terakhir quartal pertama pemerintahan Jokowi 2014 lalu, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 5,21 persen, sedang di quartal kedua turun menjadi 5,12 persen. Sementara itu, Kamboja pada quartal pertama capai 7,2 persen, Laos 7,6 persen dan Myanmar 6,5 persen. Realitas ini tentu merupakan tamparan keras, mengingat ekonomi Indonesia hari ini masih berjalan terseok-seok. (“)

Minggu, 17 Februari 2019

Beda Dengan Fakta! Jokowi Sebut Impor Jagung 2018 hanya 180 Ribu Ton, Padahal Menurut BPS 737,22 ribu Ton

Jakarta - Presiden Joko WIdodo (Jokowi) menyampaikan bahwa impor jagung Indonesia berkurang drastis pada tahun 2018. Sebelumnya, pada 2014 Indonesia impor 3,5 juta ton jagung, dan di 2018 hanya impor 180.000 ton.

"Kita ingat di 2014 kita masih impor 3,5 juta ton jagung, tahun 2018 kita hanya import 180 ribu ton jagung. Artinya ada produksi 3,3 juta ton yg telah dilakukan petani, ini sudah lompatan besar," ujar Jokowi dalam Debat Capres Jilid 2 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Lalu benarkah data yang disampaikan Jokowi?

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) impor jagung sepanjang tahun 2018 mencapai 737,22 ribu ton dengan nilai US$ 150,54 juta.

Sementara, Kementerian Perdagangan (Kemendag) tercatat telah menerbitkan surat persetujuan impor (PI) jagung 100.000 ton. Impor jagung ini merupakan rekomendasi dari Kementerian Pertanian yang diputuskan dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jumat (2/11/2018) silam.
SUMBER © OPOSISINEWS.COM

Sabtu, 16 Februari 2019

Defisit Perdagangan Januari 2019 Terdalam, BPS: Harga Komoditas Anjlok

Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto menyebut terjadinya defisit neraca perdagangan sebesar US$ 1,16 miliar alias yang terdalam pada periode Presiden Joko Widodo disebabkan oleh berbagai kombinasi, yaitu melesunya perekonomian global dan anjloknya harga komoditas.

"Saya lihat karena berbagai kombinasi tadi, dari sisi volume beberapa komoditas masih bagus, batubara dan CPO naik, tapi karena harganya turun, ini menjadi tantangan besar," ujar Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta, Jumat, 15 Februari 2019.

Pada minyak sawit misalnya, Suhariyanto mengatakan dalam beberapa waktu terakhir harganya jatuh. Belum lagi, ekspor sawit Indonesia juga terhambat kampanye negatif di Eropa dan bea masuk tinggi di India. Untuk itu, ia mengatakan pemerintah tengah berupaya memperbaiki kondisi itu.

"Jadi kalau dilihat, volumenya kan naik ya, jadi lebih karena harga komoditas yang tidak pasti," ujar Suhariyanto. Kondisi itu bisa lebih buruk lagi kalau negara tujuan utama ekspor, misalnya Cina, mengalami pelambatan pereekonomian. "Karena kalau dia melambat, permintaan ekspor dari Indonesia bisa turun kan."

Berdasarkan data ekspor impor Indonesia tahun 2019, negara tujuan utama ekspor Indonesia adalah Cina dengan nilai US$ 1.707,6 juta. Berikutnya adalah Amerika Serikat dengan nilai US$ 1.512,8 juta, Jepang US$ 1.196,5 juta, dan India US$ 1.001,9 juta.

Selama ini sektor yang menyumbang ekspor paling tinggi adalah non-migas dengan persentase 91,10 persen dari total ekspor Januari 2019. Pada periode itu, total nilai ekspor industri pengolahan tercatat US$ 10,14 miliar. Berikutnya adalah migas US$ 1,25 miliar, pertanian US$ 0,28 miliar, serta tambang dan lainnya US$ 2,21 miliar.

Berdasarkan data BPS, neraca perdagangan di awal pemerintahan Jokowi sempat surplus US$ 632 juta pada Januari 2015, setelah sebelumnya defisit US$ 444 juta pada Januari 2014. Namun, setahun setelahnya angka itu kembali turun, meski masih surplus, yaitu sebesar US$ 115 juta.

Tren itu kembali membaik dengan mengalami surplus sebesar US$ 1.424 juta pada Januari 2017. Nilai surplus itu adalah yang tertinggi selama periode yang sama di era Jokowi. Setahun berikutnya, yakni Januari 2018, neraca perdagangan kembali mengalami defisit sebesar US$ 756 juta. Defisit itu kian dalam pada Januari 2019, yaitu mencapai US$ 1.160 juta.

Pada Januari 2019, kata Suhariyanto, Indonesia hanya mengalami surplus untuk komoditas gas pada sektor migas. Sementara untuk minyak mentah dan hasil minyak, neraca perdagangannya defisit.

Di periode itu, nilai ekspor migas adalah sebesar US$ 1.234,7 juta, dengan rincian ekspor minyak mentah US$ 72,1 juta, hasil minyak US$ 75,1 juta, dan gas US$ 1.087,5 juta. Sedangkan nilai impor migas adalah US$ 1.689,5 juta, dengan rincian impor minyak mentah US$ 455,7 juta, hasil minyak US$ 1.056,2 juta, dan gas US$ 177,6 juta.

Dengan demikian, sektor migas mengalami defisit sebesar US$ 454,8 juta, dengan rincian, defisit perdagangan minyak mentah US$ 383,6 juta, hasil minyak US$ 981,1 juta, dan gas surplus US$ 909,9. Adapun pada sektor non migas defisit US$ 704,7 juta lantaran komposisi ekspor US$ 12.634,3 juta dan impor US$ 13.339 juta.

Pendukung Prabowo-Sandi: Dukung Karya Anak Bangsa, Bukan Start Up Asing

Ramainya tanda tagar #uninstallbukalapak yang menyerang CEO Bukalapak Achmad Zaky karena ucapannya yang menyebut Sandiaga Uno sebagai mentor bisnisnya seakan-akan diarahkan agar bisnis start up ini jatuh.

Miris, padahal Bukalapak merupakan bisnis start up karya anak bangsa yang harus didukung bersama.

Ketua relawan Prabowo Sandi Komunitas Siber (Proksi) Al Akbar Rahmadillah meminta agar start up unicorn Indonesia harus didukung dan jangan dikaitkan pada masalah politik karena beda pilihan.

“Pendukung rezim ini sudah membawa masalah ini ke ranah politik. Perlu diperhatikan juga, kita semua masyarakat Indonesia harus mendukung start up unicorn Indonesia,” ujar Akbar kepada redaksi, Jumat (15/2).

Sebaliknya, dia juga meminta kepada masyarakat untuk tidak membesarkan E Commerce milik asing.

“Jadi jangan kita tidak mendukung karya anak bangsa dan nantinya akan membesarkan starup e-commerce asing,” tegasnya.

Akbar juga menyatakan bahwa hal ini merupakan bagian dari sikap kebangsaan dan cinta tanah air. Memang di lain sisi dia menyebut dengan adanya upaya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dengan usulan adanya data center yang bisa dikelola oleh asing sangat berbahaya bagi industri digital Indonesia.

“Ada peluang asing untuk menguasai industri digital kita di situ sehingga kedaulatan digital kita akan terancam,” pungkasnya. [rmol]
SUMBER © OPOSISINEWS.COM

Senin, 11 Februari 2019

Ekonomi Terbukti Bocor Seperti Yang Diungkap Prabowo, Namun Dianggap Enteng Jokowi

Dari pulau Sulawesi, saya ingin menulis soal #EkonomiBocor seperti yang disampaikan oleh calon presiden nomor 02. Sebab beritanya heboh dan calon presiden nomor 01 telah menanggapi sederhana dengan mengatakan, “laporkan saja”. Padahal yg tertangkap (koruptor -red) sudah banyak.

Mari kita membaca alam pikiran Pak @Probowo sebagai calon presiden yang menurut saya punya narasi kuat. Dalam debat capres lima tahun yang lalu (2014), Prabowo bilang ekonomi kita bocor, hampir semua orang tertawa terutama pendukung @Jokowi.

Setelah hampir lima tahun berlalu, tawa itu mulai hilang. Karena fakta-fakta dibalik ekonomi bocornya Pak @Prabowo terungkap. Dulu bilang uangnya ada, tapi utang pemerintah semakin menumpuk. Uang yang jadi darahnya ekonomi ternyata bersumber dari utang.

Itu karena apa? Karena fakta bahwa ekonomi kita bocor sebagaimana menjadi keyakinan pak @Probowo lambat laun makin terbukti. Gali lobang-tutup lobang APBN jadi tradisi. Utang hanya untuk bayar bunga utang setiap tahun, bahkan diakui juga oleh Bu Sri Mulyani (Menkeu).

Defisit Neraca Perdagangan terparah juga ada di-akhir2 pemerintah ini. Defisit ini artinya kita kehilangan banyak sekali potensi devisa karena impor kita lebih banyak dibanding ekspor. Uang bocor dan tersedot ke luar negeri. Ini juga diakui oleh Pak Darmin sebagai Menko Perekonomian.

Narasi ekonomi bocor yang lontarkan Pak @Probowo ini saya anggap mendalam dan kuat pasti tidak muncul begitu saja. Saya ingat dulu, jauh sebelum menjadi capres, Prabowo muncul dalam dunia politik dengan menawarkan gagasannya ke kampus-kampus. Bahkan sebelum Gerindra lahir.

Dia berani berdebat dan masuk kampus dengan membawa gagasan ekonomi dan nasionalisme. Tema yang dibawa pun tidak jauh dari narasi ekonomi bocor ini. Dan kini, narasi itu setidaknya telah terangkum dalam buku yang beliau tulis berjudul "Paradoks Indonesia: Negara Kaya Raya, Tetapi Masih Banyak Rakyat Hidup Miskin".


Sekali lagi narasi ini kuat dan tidak main-main. Dan diucapkan oleh Pak @Prabowo yang saya yakin beliau juga bukan tokoh sembarangan dalam lanskap politik dan sejarah Indonesia. Siapa Prabowo mungkin semua orang tahu, tetapi alam pikiran yang membentuknya tidak semua orang tahu.

Ketika orde baru, ada seorang ekonom senior yang berani mengkritik dan mengingatkan presiden Soeharto bahwa 30% dana pembangunan ekonomi selama orde baru bocor. Kritik itu diucapkan saat kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ke-12 di Surabaya, 1993.

Angka 30% tidak muncul begitu saja, angka itu datang dari seorang ekonom berkelas nasional dan internasional. Kritik terhadap orba ini hanya bisa dilakukan oleh seorang begawan ekonomi bernama Prof. Dr. Soemitro Djoyohadikusumo yang tidak lain adalah ayahanda dari @Prabowo Subianto.

Kritik ini mengandung kejujuran sekaligus keberanian karena harus diucapkan di depan Soeharto, selain Pemimpin rezim Orba yang kuat Soeharto juga besan Soemitro. Kritik ini juga mengandung kebenenaran karena 4 tahun kemudian (1997-1998), Indonesia dilanda krisis dan rezim orde baru tumbang.


Beliaulah begawan ekonomi yang kiprahnya dalam bidang pembangunan Indonesia tidak diragukan lagi Nasionalismenya. Lima kali menjadi menteri dalam pemerintahan Orde lama dan Orde baru. Juga pernah menduduki jabatan prestisius sebagai group of top five experts di PBB.

Julukan begawan ekonomi karena beliau seperti ibu kandung bagi rancang bangun ekonomi Indonesia serta ekonom-ekonom yang menyertainya. Beliau adalah pendiri Fakultas Ekonomi UI, yang dalam sejarahnya melahirkan ekonom handal negeri ini. Pendiri ISEI dan lembaga think tank LP3ES.

Pak Soemitro mendapat gelar doktor ekonomi dari Universitas Erasmus Roterdam pada usia 26 tahun. Setelah itu langsung diangkat menjadi staf Perdana Menteri Sjahrir. Soemitro juga menjadi orang berpengaruh dalam menjalankan siasat ekonomi Bung Hatta.

Paska Konferensi Meja Bundar (1949) dimana Belanda telah mengakui kedaulatan Indonesia, Bung Hatta langsung memerintahkan Ir. Djuanda dan DR Soemitro terbang dari Belanda ke Amerika untuk merundingkan kredit senilai US$ 100 juta dengan Direktur Bank Exim Amerika.

Dalam siasat ekonomi Hatta, Indonesia harus mempercepat tranformasi ekonomi dari sistem ekonomi kolonial ke sistem ekonomi nasional. Dana US$ 100 juta ini akan dijadikan modal untuk membangun pondasi industri dasar. Itu bagian Dr karya ayah @prabowo.

Setiba di Tanah Air, Soemitro diangkat menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada usia 33 tahun. Dan program ekonominya dikenal dengan ekonomi benteng, salah satu programnya adalah membangun pabrik Pupuk Sriwijaya dan Semen Gresik.

Pada akhirnya dua pabrik ini berdiri kokoh dan menjadi pondasi industrialisasi dan pembangunan sektor pertanian. Hingga pada masa orde baru Indonesia mencapai prestasi swasembada pangan. Ini pembangunan terencana. Pak Mitro otaknya.

Setelah mengarsiteki ekonomi orde baru dan orde lama, Soomitro pun tak berhenti berkarya. Beliau telah menulis banyak sekali buku dan makalah nasional dan internasional. Sehingga Almamater Universitas Erasmus menganugerahi gelar honoris causa pada tahun 1995.

Seperti disebutkan Prof Emil Salim dalam tulisannya di Kompas (23 November 1995), atas gelar tsb, nama Soemitro telah dicantumkan berdampingan dengan tokoh-tokoh Universitas Erasmus dan pemenang nobel seperti Jan Timbergen. Sekali lagi itu adalah Pak Cum, panggilan akrab ayah @prabowo.

Upacara pemberian gelar ini diiringi musik Gamelan “Caraka Kembang” yang dimainkan oleh orang-orang belanda dan dihadiri tokoh politik dan intelektual dunia. Di antaranya Perdana Menteri Belanda Wim Kok dan puluhan rektor universitas di Eropa.

Inilah salah satu putra terbaik bangsa. Begawan Ekonomi yang jasa dan pemikirannya tidak boleh hilang dari memori bangsa ini. Saya melihat apa yang diungkapkan Pak Prabowo belakangan ini adalah bagian dari proses pewarisan semangat dan pemikiran Prof Dr Soemitro.

Demikianlah kritik @prabowo tentang #EkonomiBocor itu menemukan akarnya pada nama besar Ayahandanya Raden Mas Sumitro Djojohadikusumo. Seorang ekonom yg mendisain perekonomian INDONESIA modern sehingga beliau disebut begawan. Sekarang anaknya maju jadi calon presiden.

Dan @prabowo adalah anak ekonom besar yang berdampingan dengan dengan seorang pengusaha @sandiuno. Bisakah mereka membuktikan bahwa ekonomi ini soal yg mereka hafal luar kepala? Termasuk bagaimana menutupi kebocoran ekonomi? Kita lihat saja nanti. Sekian.
SUMBER © OPOSISINEWS.COM   

Industri Halal Lamban Berkembang 4 Tahun Terakhir Ini

Perkembangan industri halal mulai dari makanan, kosmetik, obat-obatan, pariwisata hingga keuangan syariah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Peluang ini sudah ditangkap beberapa negara muslim tetangga seperti Malaysia.

Bahkan negara-negara yang berpenduduk minoritas muslim sekalipun, seperti Korea Selatan, Jepang, Singapura dan Thailand mulai melirik industri halal yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Menurut Jubir BPN Prabowo-Sandi, Handi Risza, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia sebetulnya memiliki potensi yang sangat besar untuk segera menjadi pusat industri halal dunia.

"Tentu kita tidak mau hanya sekedar menjadi konsumen atau penonton, melihat geliat industri halal yang dikembangkan negara lain," kata Handi dalam pesan elektroniknya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (10/2).

Dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya dalam empat tahun masa pemerintahan Jokowi-JK, Handi menyoroti kesiapan pemerintah dalam menangkap peluang berkembangnya industri halal di tanah air terkesan lamban.

"Bahkan kurang memiliki inisiatif untuk menyiapkan segala perangkat guna menunjang perkembangan industri halal tanah air," imbuh calon legislatif DPR PKS di daerah pemilihan Sumatera Barat ini.

Lanjut dia, masih terdapat Pekerjaan Rumah (PR) pemerintah yang belum dituntaskan.

"Sehingga dengan sisa waktu pemerintahan yang tinggal satu tahun, akan membuat pekerjaan berikutnya menjadi lebih berat," ujarnya.
SUMBER © OPOSISINEWS.COM  

Jumat, 08 Februari 2019

Jokowi Heran Harga Jagung Murah, Alvin Lie: Selama ini Dilapori yang Indah-indah tapi Menyesatkan?

Presiden Joko Widodo mempertanyakan harga jagung petani saat membagikan SK pemanfaatan perhutanan sosial sebanyak 13.976 hektare di Wana Wisata Pokland, Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

Seorang petani menjawab bahwa harga jagung kering hanya Rp3.500 ribu per kg. "Lho biasanya kan kalau saya baca di koran itu harganya naik sudah Rp5 ribu-Rp6 ribu," tanya Jokowi.

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Lie, mempertanyakan keheranan Jokowi atas harga jagung kering petani. “Selama ini Pak @jokowi dilapori yang indah-indah tapi menyesatkan ya?” tulis Alvin Lie di akun Twitter @alvinlie21 mengomentari tulisan bertajuk “Jokowi Heran Jagung Petani Dihargai Hanya Rp3.500 per Kg”

Pertanyaan Alvin Lie soal informasi sesat yang diterima Jokowi ditanggapi oleh pengguna twitter lainnya,



 (*)
SUMBER © OPOSISINEWS.COM

Jokowi Minta Masyarakat Bersyukur meski Pertumbuhan Ekonomi Hanya 5,17% Dan Tak Sesuai Janji

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17 persen pada 2018 sudah cukup baik. Jokowi meminta semua pihak bersyukur atas angka tersebut meskipun tak sesuai janji kampanye sebesar 7 persen.

"Ya patut kita syukuri Alhamdulillah, 5,17 persen itu sebuah angka yang baik kalau dibandingkan negara-negara lain," kata Jokowi kepada wartawan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Jokowi meminta pertumbuhan ekonomi Indonesia itu dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga tergabung dalam G20. Menurut dia, apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah cukup baik.

"Kita jangan kufur nikmat, kalau diberi kenikmatan pertumbuhan ekonomi yang di atas 5 alhamdulillah, disyukuri," kata Jokowi.

"Inflasinya 3,13 persen juga alhamdulillah disyukuri karena global ekonomi. Ekonomi dunia, ekonomi global juga masih pada posisi yang tidak baik, yang tidak menguntungkan kita," tambah dia.

Jokowi pun memastikan pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menurut dia akan terus mendorong ekspor sebanyak-banyaknya sekaligus mengurangi impor. Pemerintah juga mendorong barang-barang substitusi impor agar diproduksi di dalam negeri.

"Yang kedua, investasi yang sebesar-besarnya sehingga kita terus memperbaiki, menyederhanakan perizinan-perizinan yang ada di pusat maupun di daerah," kata Jokowi.
SUMBER © OPOSISINEWS.COM 

Kamis, 07 Februari 2019

Jokowi Tantang Prabowo Lapor KPK soal Tuduhan Anggaran Bocor Rp500 Triliun: Jangan Asal

Presiden Jokowi dengan tegas menantang calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto untuk melaporkan tuduhan kebocoran anggaran yang mencapai Rp 500 triliun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nantinya jika benar bakal dilaporkan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta laporan tersebut harus pula disertai dengan data dan fakta.

"Duitnya gede banget Rp500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta. Jangan asal," tegas Jokowi usai menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2019, di JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Jokowi juga menyinggung pernyataan Prabowo saat 2014 silam.

Ketika itu, disebut pula terjadi kebocoran anggaran sebesar Rp 7.200 triliun.

Saat ini, kebocoran anggaran disebut sebesar 25 persen alias Rp 500 triliun.

Menurut Jokowi, bila memang terdapat kebocoran yang disebut mencapai 25 persen dari total APBN tahun lalu atau sekitar Rp 500 triliun, baiknya segera dilaporkan kepada KPK.

"Kalau memang bocor sampai 25 persen laporin aja ke KPK. Duit gede banget itu," ungkap Jokowi.

Diketahui sebelumnya, Prabowo mengatakan pembangunan Indonesia seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Tapi menurut Prabowo kenyataannya anggaran yang disusun pemerintah setiap tahunnya justru bocor dikorupsi.

Berdasarkan data versinya, Prabowo menyebut setidaknya ada kebocoran anggaran akibat penambahan besaran jumlah alokasi dana (mark up) sekitar Rp 500 triliun per tahun.

"Dari Rp 2.000 triliun (anggaran pemerintah), hampir Rp500 triliun yang bocor. Uang ini hilang," ujarnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. [tribun]
SUMBER © OPOSISINEWS.COM

Bahas Polemik Jalan Tol, Permintaan 'Nyeleneh' BPN Prabowo-Sandi Buat Riuh Penonton Mata Najwa

Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungkapkan sebuah permintaan 'nyeleneh' terkait polemik jalan tol yang ada di Indonesia.

Permintaan yang dilontarkan oleh BPN Prabowo-Sandi tersebut berkaitan dengan penuturan yang pernah disampaikan oleh Walikota Semarang Hendrar Prihadi terkait warga yang tidak mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 tidak boleh masuk ke jalan tol.

Dikutip dari kanal YouTube Najwa Shihab Rabu (6/2/2019), awalnya pembawa acara Najwa Shihab meminta Tim Kemenangan (TKN) Jokowi-Ma'ruf menanggapi penuturan dari Walikota Semarang soal jalan tol.

"Saya ingin minta tanggapan kepada kubu Pak Jokowi bagaimana menanggapi itu, tadi kita dengarkan penjelasan dari Wali Kota Semarang," tanya Najwa Shihab.

"Tetapi yang jelas ini adalah isu yang ramai dibicarakan dan kemudian dikaitkan dengan ASN tidak netral?," lanjutnya.


Terkait hal tersebut, Irma Suryani Chaniago, Juru Bicara Jokowi-Ma'ruf lantas memberikan penjelasannya.

"Saya kira begini, beliau tadi menyatakan bahwa banyak pendukung-pendukung dari paslon 02 atau BPN mengatakan bahwa seolah-olah jalan tol itu enggak penting," ucap Irma.



Irma Suryani Chaniago
Irma Suryani Chaniago (Grafis Tribunwow/Kurnia Aji Setyawan)

Irma juga menuturkan bahwa ada yang menyebutkan jalan tol justru merugikan masyarakat.
"Di mana ya alasannya kok bisa jalan tol itu bisa merugikan rakyat, justru jaln tol itu kan mempermudah rakyat, menyambung dari satu tempat ke tempat lain."

"Jangan salah lho, jalan tol itu sekarang itu justru mempermudah masyarakat untuk pergi kemana pun, tanpa infrastruktur, tanpa jalan yang dibangun, masyarakat juga akan kesulitan," jelas Irma kemudian.

Penuturan dari Irma Suryani tersebut langsung ditanggapi oleh Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Miftah Sabri.

Miftah menjelaskan bahwa pihak Prabowo-Sandi menyetujui pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Melanjutkan, Miftah mengungkapkan bahwa yang dikritik dari pembangunan jalan tol tersbut adalah cara pembangunan yang diduga menggelontorkan biaya yang sangat banyak.

"Soal jalan tol sudah clear (selesai) ya, saya pikir posisi Pak Prabowo dan Bang Sandi adalah kita setuju membangun infrastruktur. Tapi membangun infrastuktur yang berlebihan sehingga mengancam keuangan negara ini yang kita kritik," papar Miftah.


Acara Mata Najwa Rabu (6/2/2019)
Reaksi BPN Prabowo-Sandi saat bahas jalan tol di Mata Najwa Rabu (6/2/2019) (akun youtube Najwa Shihab)


Terkait kritiknya itu, Miftah juga turut memberikan pandangannya bagaimana mengurangi biaya yang cukup mahal untuk membangun jalan tol.

"Yang kedua, kita setuju membangun infrastruktur tapi kalau caranya yang berbeda. Makanya kalau dikubunya Pak Jokowi banyak terlibat uang negara dalam membangun infrastruktur maka tawaran Prabowo-Sandi adalah bagaimana melibatkan swasta lebih banyak lagi," sambungnya.

Miftah lantas melanjutkan dengan menanggapi penuturan dari Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang tidak memperbolehkan selain pendukung Jokowi untuk masuk tol.

Bahkan Miftah dengan lantang membuat sebuah permintaan 'nyeleneh' untuk menanggapi pernyataan tersebut.

"Yang kita bahas malam ini adalah komentar daripada Wali Kota Semarang, yang tidak mendukung Pak Jokowi, enggak boleh masuk tol, ya sudah kita setuju. Kalau begitu jangan keluar dari tol," papar Miftah Sabri.

"Jadi pendukung Pak Jokowi, boleh masuk jangan keluar (dari tol)," sambungnya.


Miftah Sabri dan Faldo Maldini tertawa saat bahas polemik jalan tol di Mata Najwa Rabu (6/2/2019)
Miftah Sabri dan Faldo Maldini tertawa saat bahas polemik jalan tol di Mata Najwa Rabu (6/2/2019) (akun youtube Najwa Shihab)

Pernyataan dari Miftah tersebut langsung disambut oleh semua penonton Mata Najwa yang hadir.
Mereka bertepuk tangan dan riuh tertawa menanggapi ucapan dari BPN Prabowo-Sandi tersebut.
Faldo Maldini yang juga turut hadir dalam acara tersebut juga tampak melontarkan celetukan sambil tertawa.

"Makan itu tol," ucap Faldo singkat.

Tak hanya Miftah Sabri dan Faldo Maldini, Muhammad Nasir Djamil juga turut menguatkan pernyataan dari dari Miftah.

Sambil tertawa, Nasir menambahkan permintaan 'nyeleneh' yang diucapkan oleh rekannya.
"Jadi kalau pendukung Prabowo enggak boleh masuk tol, pendukung Jokowi enggak boleh keluar tol."

"Dia enggak boleh pulang ke rumah, enggak boleh ke kantor, di tol aja terus berputar-putar," Nasir Djamil.

Mendengar hal itu, penonton dalam studio terdengar tertawa dan bertepuk tangan.



Penuturan Walikota Semarang soal Jalan Tol

Diberitakan sebelumnya dari Kompas.com pada Sabtu (2/2/2019), Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, meminta masyarakat untuk tidak menggunakan jalan tol jika tidak mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf di pemilihan presiden 2019.

Hal itu disampaikan Hadi saat menghadiri silaturahmi Jokowi dengan paguyuban pengusaha Jawa Tengah di Semarang Town Square, Semarang, Sabtu (2/2/2019).

"Disampaikan ke saudaranya di luar sana. Kalau tidak mau dukung Jokowi, jangan pakai jalan tol," kata Hendrar disambut riuh hadirin.

Klarifikasi Hendrar Prihadi

Dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Tribun Jateng, Senin (4/2/2019), Hendi mengungkapkan bahwa ia cukup lama mendiamkan kabar terkait kalimat larangannya itu.

"Ini memang cukup lama saya diam ya, saya perhatiin bagian dari pemberitaan beberapa media nasional tentang kegiatan Pak Jokowi saat kampanye dengan pengusaha di Kota Semarang pada hari Sabtu (2/2/2019).

Kemudian terkait ucapan larangan itu, Hendi menyatakan bahwa ia tidak pernah menyampaikan seperti itu.

"Yang kedua bahwa ada kalimat yang dipersoalkan yaitu pemakaian jalan tol yang tidak diperbolehkan untuk mendukung 02, dalam acara resmi sambutan saya tidak pernah menmyampaikan seperti itu," tuturnya.

Hendi menyampaikan bahwa ia melakukan ice breaking pada saat itu.

“Memang sebelum Pak Jokowi datang, ada waktu namanya ice breaking atau gladi bersih, yang kemudian sebagai seorang pendukung Pak Jokowi saya membuat pendukung-pendukung saya ini semangat,” sebutnya. [tribun]
SUMBER © OPOSISINEWS.COM

Banyak Diprotes, Ternyata Tarif Tol RI Termahal di ASEAN

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara menilai pembangunan infrastruktur jalan tol trans Jawa oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak memberikan efek positif bagi ekonomi rakyat.

Menurutnya, ada beberapa alasan yang diungkap Suhendra, salah satunya tarif tol trans Jawa yang terlampau mahal, yang sudah dirasakan para pengusaha logistik. Sehingga, angkutan truk pembawa logistik kini telah berpindah kembali menggunakan jalan nasional.

"Tarif tol trans Jawa bisa mencapai Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta. Ini tentu membuat para pengusaha logistik menjerit. Mereka sudah lakukan protes kepada pemerintah. Pemerintah melalui kementerian yang berwenang berupaya merevisi besaran tarif. Ini bukti pemerintah mengakui tarif tol trans Jawa kemahalan," kata Suhendra dalam keterangannya, Kamis (7/2/2019)

Suhendra mengatakan, tarif tol di Indonesia merupakan tarif tol termahal di Asia Tenggara. Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum era 2005-2009 ini merincikan, rata-rata tarif tol di Indonesia berkisar Rp1.300 hingga Rp1.500/km.

Sementara di negara-negara tetangga, seperti Singapura Rp778/km, Malaysia Rp492/km, Thailand dalam kisaran Rp440/km, Vietnam dalam kisaran Rp1.200/km, dan Filipina Rp1.050/km.

"Dengan merujuk fakta dan angka diatas, bukan hal yang aneh jika para pengguna jalan tol di Indonesia protes atas tarif tol yang mahal," ucap Suhendra.

Tak hanya bertarif mahal, pembangunan tol trans Jawa sudah barang tentu mengakuisisi lahan-lahan produktif pertanian dan perkebunan. Baik itu lahan milik perorangan atau milik korporasi, bahkan ada juga lahan produktif milik BUMN.

"Jika yang terkena adalah lahan produktif pertanian atau sawah, tentu akan berdampak pada produksi padi di daerah setempat," ucap Suhendra.

Selanjutnya, dampak negatif pembangunan tol trans Jawa juga mulai dirasakan UMKM di wilayah pantura Jawa. Sejumlah UMKM di kota-kota sepanjang jalur pantura perlahan-lahan mati suri.

"Saya mendengar testimoni dari para pengusaha batik di Pekalongan, mereka sudah banyak mengeluh karena omset menurun sejak tol trans Jawa beroperasi tersambung. Keluhan semacam ini merupakan koreksi dan kritik atas kebijakan pemerintah dalam mengunggulkan infrastruktur khususnya jalan tol," tegas Suhendra. [cnbc]
SUMBER © OPOSISINEWS.COM

Heboh Warga Tebus Sertifikat Tanah Rp 2,5 Juta, Seharusnya Gratis

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menampik kabar pengurusan sertifikat tanah harus membayar jutaan rupiah. Pihak BPN menegaskan tidak memungut biaya apapun dalam pengurusan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Seorang warga di Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan, bercerita keluarga diminta membayar Rp 2,5 juta untuk menebus sertifikat tanah, padahal seharusnya gratis.

Sertifikasi tanah lewat PTSL memang cuma-cuma tanpa biaya. Bagaimana penjelasan pihak BPN sebagai kementerian yang mengatur program ini mengenai kabar miring yang beredar?
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menegaskan bahwa pihaknya dari Kementerian ATR tidak pernah melakukan pungutan apapun dalam menjalankan program PTSL kepada masyarakat. Dia mengindikasikan ada praktek pungli pada pejabat di tingkat desa seperti RT dan RW.

"Sertifikat gratis dan BPN tidak pernah mengambil apapun. Tetapi di tingkat desa, RT, RW, itu dulu ada kelompok masyarakat yang kadang-kadang melakukan pungli," kata dia di sela-sela konferensi pers rakernas, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Sofyan mengatakan agar masyarakat jangan sampai mau memberikan pungutan-pungutan diluar ketentuan. Dia mengatakan kasus pungli ini memang sudah menjadi penyakit di Indonesia.

"Waktu menyerahkan sertifikat masyarakat juga melapor kalau dimintakan uang, jangan dikasih. Jadi memang ini adalah penyakit lama yang perlu pelan-pelan disosialisasi bahwa ini program pemerintah gratis. Kalaupun anda harus bayar, di luar Jakarta sesuai aturannya," terang Sofyan.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan pihaknya sulit melakukan tindakan karena pungli tersebut banyak tak dilaporkan oleh masyarakat. Alasannya, masyarakat malas melapor.

"Yang jadi sulit kita tindak karena masyarakat malas melapor, katanya ganggu rezeki orang," ungkap dia.

Mantan Menko Perekonomian itu mengingatkan masyarakat jika mengalami pungutan liar alias pungli selama mengurus sertifikat tanah segera melapor ke penegak hukum, jangan hanya diam.

"Pungli sesuai instruksi presiden dilaporkan saja kepada penegak hukum karena itu tindakan yang tidak dibenarkan," tegas Sofyan.

Di kesempatan berbeda Kabag Humas ATR/BPN Harison Mocodompis mengimbau kepada masyarakat untuk melapor apabila terjadi pemungutan biaya untuk pengurusan PTSL. Pelaporan bisa dilakukan ke pihak kepolisian maupun BPN.

"Kalau ada pungutan-pungutan, kami mengimbau masyarakat untuk sesegera mungkin lapor ke polisi atau langsung ke BPN. Kami sudah tegaskan tidak memungut biaya apapun," ungkap

Sofyan mengatakan dirinya membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk melaporkan apabila ada pungutan yang tidak semestinya dalam pengurusan PTSL.

"Tradisi pungli kita perangi walaupun saat ini belum 100%," kata Sofyan.

Sekjen Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief pun menegaskan BPN akan menelusuri laporan tersebut, karena bisa saja biaya tersebut timbul karena sebelumnya ada perjanjian tertentu.

"Barangkali memang ada perjanjian-perjanjian sebelumnya oleh kelompok masyarakat, karena sebelumnya memang dibagikan mereka. Kita akan teliti, tapi kalau BPN saya jamin tidak ada pungutan," tutur Himawan.

BPN, menurut Himawan, akan mengirim tim dalam 1-2 hari ke depan untuk mengecek ke lapangan.

"Kan beritanya baru hari ini, nanti dalam 1-2 hari tim ke sana untuk mengecek bagaimananya, apa masalahnya. Ini persoalan sangat kasuistik, tahun ini kita mengeluarkan produk BPN 9,3 juta, kasus yang anda sebutkan itu mungkin itu apakah 100, 200, atau seribu pun kasus memang banyak, tapi dalam perspektif besar kasus itu jauh tak seberapa," tutur Himawan.

Sebelumnya, Harison menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan pengecekan ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN di Banten. Menurutnya, Kanwil Banten tidak memungut biaya apapun dalam pengurusan PTSL.

"Ya kami sudah tindak lanjuti, kami sudah cek ke Kanwil BPN di Banten. Dari BPN sama sekali tidak ada pungutan apapun," tegas Harison.

Menteri Sofyan menjelaskan, di tingkat daerah memang ada peraturan yang mengatur besaran biaya jasa tersebut.

Adapun, ia menjelaskan setiap daerah memiliki aturan besaran biaya berbeda-beda. Ia mencontohkan di Tangerang sebesar Rp 150 ribu.

"Kalau Rp 150 ribu di Tangerang bukan (pungli) karena sudah sesuai aturan. Itu memang kita benarkan," kata dia di sela-sela konferensi pers rakernas, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Lebih lanjut, ia menjelaskan besaran biaya tersebut diberlakukan untuk pembiayaan pembuatan pra sertifikat. Misalnya, pembelian materai, hingga pengukuran tanah.

"Ada biaya pra sertifikat yang mesti kita benarkan dan biaya Rp 150 ribu itu sangat murah, relatif sangat murah karena untuk materai, untuk matok (ngukur) dan lain-lain untuk pekerjaan yang dilakukan di tingkat desa sebelum sampai ke BPN," jelasnya.Memang Ada Dana Tapi Tidak Jutaan

Hal ini juga dibenarkan Harison, memang ada pembiayaan lain dalam pengurusan sertifikat tanah. Namun, pembiayaan itu bukan berasal dari pihak BPN, biaya tersebut salah satunya adalah untuk mengurus pajak BPHTB.

"Ada biaya yang memang menjadi tanggungan masyarakat antara lain pajak BPHTB. Selain itu untuk patok, materai dan fotocopy dokumen memang menjadi tanggungan masyarakat," jelas Harison.

"Semua biaya tersebut tidak dipungut di BPN, Besarannya pun sudah diatur dalam peraturan tiga menteri. Untuk Jawa Rp 150 ribu," tambahnya. [detik]
SUMBER © OPOSISINEWS.COM

Pusri Tagih Kementan Bayar Dana Subsidi Pupuk Rp3,2 Triliun

PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) meminta pemerintah segera membayar dana subsidi penyaluran pupuk (public service obligation/PSO) yang belum dibayar selama tiga tahun senilai total Rp3,2 triliun. Hal itu perlu dilakukan untuk menjaga kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan catatan perseroan, pemerintah belum membayarkan dana subsidi penyaluran pupuk sejak 2015 dengan rincian, tahun 2015 (audited) Rp1,03 triliun, 2016 (audited) Rp1,26 triliun, dan 2018 (un-audited) Rp871 miliar, serta Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut (PPN Wapu) Rp95 miliar. Dengan demikian, totalnya Rp3,26 triliun.

Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Mulyono Prawiro mengatakan perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Sumatra Selatan sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian menjanjikan akan melakukan pembayaran. Hanya saja, pembayaran tidak dapat dilakukan saat ini karena piutang tersebut sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami meminta segera dibayarkan, karena total sudah mencapai Rp3,2 triliun," kata Mulyono seperti dikutip dari Antara, Kamis (7/2).

Menurut Mulyono, perseroan berencana meningkatkan kapasitas produksi jika pemerintah segera membayarkan dana subsidi tersebut. Hal itu perlu dilakukan demi meningkatkan daya saing di industri pupuk dalam negeri maupun luar negeri.

Meski menghadapi persoalan keuangan, Mulyono memastikan perseroan tetap menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di masyarakat demi menjaga ketahanan pangan nasional. Dia juga mengaku akan berupaya memperbaiki sistem pengelolaan dan manajemen penyaluran pupuk di tahun-tahun mendatang.

Pada periode 2019, perseroan mengawasi penyaluran pupuk subsidi dari distributor, pengecer hingga ke masyarakat untuk mencegah terjadinya kekurangan pasokan di tengah musim tanam.

Menurut data Pupuk Sriwidjaja per 4 Februari 2019, stok pupuk PSO di lini III-IV Provinsi Sumatra Selatan yaitu urea tercatat sebesar 102 ribu ton, stok NPK sebesar 2.761 ton.

Sebelumnya, pemerintah memangkas alokasi pupuk subsidi yang disalurkan Pupuk Sriwidjaja ke masyarakat dari semula 9,5 juta ton menjadi 8,5 juta ton pada 2019.

Pengurangan jumlah pupuk subsidi itu menjadi tantangan bagi perusahaan pada tahun mendatang. Ke depan, perusahaan harus mengalihkan fokus pemasaran ke penjualan komersial mengingat pada 2019 akan berproduksi sekitar 2,05 juta ton. (cnn)
SUMBER © OPOSISINEWS.COM

Warga Tangsel Harus Tebus Sertifikat Tanah Jokowi, PSI: Tak Semuanya Gratis

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ), Rian Ernest mengungkapkan program pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak sepenuhnya gratis. Namun, Ernest memastikan biaya yang dikeluarkan warga hanya sedikit.

Ernest menuturkan berdasarkan peraturan Badan Pertanahan Nasional (BPN) memang ada biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta saat mendaftar program PTSL. Misalnya, biaya pembuatan dan pemasangan tanda batas serta biaya materai.

"Ini saya kutip dari Badan Pertanahan Nasional, jadi kalau 100 persen gratis sama sekali memang tidak. Jadi ada sedikit biaya yang harus dikeluarkan peserta," ucap Ernest di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

Meski begitu, Ernest mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan praktik pungutan liar (pungli). Sebagai birokrat besar, Ernest tidak menutup kemungkinan masih adanya pungli.

Untuk itu Ernest menyarankan masyarakat untuk berani melapor ke siber pungli jika menemukan adanya praktik tersebut.

"Simpelnya adalah pada saat ada warga meminta ini, cek dasar peraturannya apa, lalu apakah ada kuitansi atau tidak. Kalau ada orang enggan memberikan begitu berarti itu pungli. Pungli ya laporkan ke siber pungli gitu," ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya warga Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tanggerang Selatan mengaku harus mengeluarkan uang hingga Rp 2,5 juta untuk mengurus PTSL. Warga Pondok Cabe Ilir tersebut menyebut program sertifikasi tanah gratis Jokowi itu tidak benar. [suara]
SUMBER © OPOSISINEWS.COM

Bantah Tak Ngerti Makro Ekonomi, Prabowo Ingatkan Jokowi Soekarno Pernah Sampaikan Ini

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto membantah pernyataan capres petahana Jokowi yang dalam salah satu pernyatannya menyebutkan pihaknya tidak mengerti ekonomi makro.

Prabowo mengatakan dirinya bisa membaca angka-angka indikator makro ekonomi.

"Ada yang mengatakan Prabowo tidak mengerti ekonomi makro. prabowo tidak bisa baca angka dan angka-angkanya semua tidak baik untuk bangsa kita sekarang. Angka-angkanya menunjukkan apa yang saya sampaikan. dan saya menulis dalam buku dan sudah beredar," kata Prabowo di alam acara HUT FSPMI di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu, (6/2/2019).

Prabowo mengatakan arah pembangunan Indonesia saat ini keliru. Kekeliruan tersebut disebabkan karena para elit yang tidak bisa mengelola. Menurut Mantan Danjen Kopassus itu banyak kekayaan Indonesia yang lari ke luar negeri.

"inti masalah bangsa indonesia dari sejak zaman penjajahan adalah kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Kekayaan Indonesia dibawa lari ke luar negeri. itu sudah saya sampaikan dan itu pernah disampaikan oleh Bung Karno," katanya.

Prabowo menegaskan, selama para elit membiarkan kekayaan negara lari ke luar negeri maka tidak akan ada perbaikan dalam maalah ekonomi.

Upah buruh tidak akan memenuhi standar dan lapangan kerja tidak akan pernah cukup.

"Saya katakan di sini tidak mungkin kalau sistem seperti sekarang diteruskan. Kalau elite-elite sekarang ini terus berkuasa tidak mungkin ada perbaikan bagi Bangsa Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menilai capres Prabowo Subianto tidak paham ekonomi makro, hingga akhirnya menyebut Sri Mulyani sebagai menteri pencetak utang.

"Kalau ada kita yang menyampaikan itu (sebut Sri Mulyani mentri pencetak utang), ya mungkin belum ngerti masalah ekonomi makro," ujar Jokowi di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/2/2019).

Menurut Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan putri kebanggaan Indonesia, karena telah meraih prestasi sebagai menteri terbaik di kawasan Asia Pasific.

"Juga menteri terbaik di dunia. Semuanya orang menghargai kok, semua orang hormat kepada bu Sri Mulyani," kata Jokowi.

Diketahui, Sri Mulyani pada awal tahun ini dianugerasi gelar Finance Minister of the Year 2019 Global and Asia Pacific dari majalah keuangan The Banker yang dimiliki oleh Financial Times.

Pada 2018, mantan Direktur Bank Dunia itu juga dinobatkan majalah Global Markets sebagai menteri keuangan terbaik tahun 2018 dan penghargaan Menteri Terbaik di Dunia di World Goverment Summit di Dubai, Uni Arab Emirates di tahun yang sama.

Sebumnya, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto melontarkan kritik pedas soal utang pemerintah yang dinilainya sudah tak wajar.

Prabowo mengatakan,  kondisi perekonomian RI sudah carut-marut seiring dengan bertambahnya utang pemerintah.

Prabowo juga menyebut pemimpin di Kementerian Keuangan disebut Menteri Pencetak Uang saja. "Menurut saya, jangan disebut lagi Menteri Keuangan tapi mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang bayar orang lain" ucap Prabowo dalam dekrlasi dukungan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2019). [tribun]
SUMBER © OPOSISINEWS.COM 

Sertifikat Tanah dari Jokowi Tak Gratis, Suryo Prabowo: Tuh Kan Bohong Lagi

Sejumlah warga di Pondok Cabe Ilir,Tangerang Selatan (Tangsel), Banten,, mengaku masih menebus jutaan rupiah untuk mendapatkan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Padahal program ini kerap kali digaungkan oleh Jokowi tak memungut biaya sama sekali.

Salah seorang warga di Kelurahan Pondok Cabe Ilir bercerita bahwa label gratis untuk sertifikat tanah tersebut tidak benar. Ia bisa mengatakan demikian karena keluarganya diminta membayar Rp2,5 juta untuk mengurus sertifikat tanah dalam program kebanggaan Jokowi itu.

"Bapak saya ikut program ini kan karena katanya gratis, tapi pas tanya ke RT ternyata harus bayar sekitar Rp2,5 juta," kata warga yang enggan disebut namanya tersebut, dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa 31 Januari 2019

Jumlah itu, kata dia, cukup mahal ketimbang pungutan yang diwajibkan di RT-RT lain yang rata-rata berkisar di angka Rp1,5 juta. Namun dari informasi yang ia ketahui, bahkan ada juga RT yang memungut Rp3,5 juta untuk mengikuti program ini.

Menanggapi berita ini, Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo berkomentar. 


 (glr)
SUMBER © OPOSISINEWS.COM  
loading...
© Copyright 2019 OposisiNews | All Right Reserved